Cek Jadwal Pencairan BSU Guru Honorer Tahap 2 dan Persyaratannya

BlogPendidikan.net - Pemerintah bakal mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer serta guru non PNS senilai Rp 1,8 juta.

BSU guru honorer dan guru non PNS Rp 1,8 juta ini akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kemendikbud akan salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer non PNS Rp 1,8 juta di tahun ini.

BSU guru honorer non PNS Rp1,8 juta dari Kemendikbud akan ditransfer lewat rekening bank kepada penerima.

Bantuan BSU guru honorer non PNS tahap 2 tahun 2021 akan dicairkan pada September 2021.

Nantinya, BSU guru tersebut akan langsung ditransfer ke rekening guru honorer dan guru non PNS tersebut. Meski begitu, pada kenyataannya saat ini tidak semua guru honorer akan mendapatkan BSU.

Karena BSU guru ini hanya yang memenuhi syarat saja, untuk bisa mencairkan uang sebesar Rp 1,8 juta.

Terdapat 6 golongan yang berhak mendapatkan bantuan BSU guru honorer dari Kemendikbud Ristek ini.

Berikut enam golongan yang berhak menerima bantuan BSU Guru Honorer tahun 2021 yaitu :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berstatus sebagai PTK non-PNS
3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020
4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020
5. Tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Berikut cara mendapatkan dan pengajuan BSU guru non PNS dapat mengikuti panduan berikut ini:

1. Buka aplikasi atau browser info.gtk.kemdikbud.go.id.
2. Masukkan email dan password yang telah terdaftar.
3. Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.
4. Selanjutnya, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.
5. Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda ☆ (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Source : portalsulut.pikiran-rakyat.com

BSU Guru Honorer Akan Cair, Cek Syarat dan Cara Pengajuan Bantuan Subsidi Upah

gambar ilustrasi

BlogPendidikan.net - Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen, tenaga kependidikan (tendik) dilanjutkan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3,7 triliun bagi 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS serta 48 ribu pelaku seni budaya.

"Guru honorer, tendik, dosen non ASN akan mendapatkan lagi BSU 2021," kata Nadiem saat peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan UKT 2021, secara daring.

Pemerintah bakal mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer serta guru non PNS senilai Rp 1,8 juta.

Dikutip dari laman jurnalmedan.pikiran-rakyat.com (09/08/21) bahwa BSU guru honorer dan guru non PNS Rp 1,8 juta ini akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Diketahui, terdapat 6 golongan yang akan mendapatkan bantuan BSU guru honorer dari Kemendikbud Ristek ini.

Nantinya, BSU guru tersebut akan langsung ditransfer langsung ke rekening guru honorer dan guru non PNS tersebut. Meski begitu, pada kenyataannya saat ini tidak semua guru honorer akan mendapatkan BSU. Karena BSU guru ini hanya yang memenuhi syarat saja, untuk bisa mencairkan uang sebesar Rp 1,8 juta.

Berikut enam golongan yang bakal dapat BSU Guru Honorer serta syarat dan cara pengajuan bantuannya tahun 2021 :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berstatus sebagai PTK non-PNS
3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020
4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020
5. Tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Berikut cara mendapatkan dan pengajuan BSU guru non PNS dapat mengikuti panduan berikut ini:

1. Buka aplikasi atau browser info.gtk.kemdikbud.go.id.
2. Masukkan email dan password yang telah terdaftar.
3. Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.
4. Selanjutnya, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.
5. Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai

Bagi guru honerer dan guru non PNS untuk segera mengakses link info.gtk.kemdikbud.go.id untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU di tahun 2021 sebesar Rp1.800.000.

Sumber : jurnalmedan.pikiran-rakyat.com

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda ☆ (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Cek Disini Info BSU Guru Honorer Cair Sampai 30 Juni 2021

BlogPendidikan.net - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong para penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur. Sebab batas aktivasi terakhir paling lambat 30 Juni 2021 mendatang.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan, batas tanggal 30 Juni itu bukan dalam arti batas pencairan atau penarikan dana BSU. Melainkan batas aktivasi rekening di bank-bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek.

Sebab, ujar Kahar, para bank penyalur ini menunggu tanggal 30 Juni karena jika tidak ada aktivasi rekening oleh para penerima BSU maka secara otomatis dana BSU di bank penyalur tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Sementara jika sudah diaktivasi, jelas Kapuslapdik, maka uang itu sudah akan aman di rekening masing-masing penerima BSU dan bisa dicairkan kapan saja oleh para pemilik rekening tersebut.

"Sepanjang sudah aktivasi itu sudah menjadi tabungan. Kapan mereka cairkan dan narik uang itu terserah. Yang penting di batas tanggal 30 Juni itu harus diaktivasi dulu," katanya di Bincang Pendidikan, Jumat (18/6).

Kahar menjelaskan, informasi mengenai pencairan itu sudah dikoordinasikan bersama kepada para dosen dan tenaga pendidik. Selain itu juga sudah dinotifikasikan di laman Info GTK Kemendikbudristek dan juga Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Dia menuturkan, jika dilihat dari data pencairan BSU, tutor di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah mencairkan dananya ada 8.207 orang sedangkan yang belum mencairkan ada 29.583 tutor. Sedangkan untuk tenaga pendidik yang sudah mencairkan ada 1,2 juta orang dan yang belum melakukan aktivasi ada 580 ribu orang.

Kahar mengungkapkan, provinsi yang penerima BSUnya sudah paling banyak mencairkan ada di Bali, Bangka Belitung, Riau, NTB dan Kalimantan Selatan. Sementara Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara termasuk provinsi yang paling banyak belum melakukan aktivasi rekening.

Menurut Kahar, kemungkinan yang belum melakukan aktivasi rekening di wilayah timur Indonesia ini karena ada kendala geografis. Dimana juga banyak satuan pendidikan yang berada di provinsi itu banyak yang berada di pelosok.

Dilansir dari laman bsudikti.kemdikbud.go.id, BSU Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS).

Meliputi dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud.

Selain itu syarat penerima BSU yakni yang memiliki penghasilan dibawah Rp5 juta/bulan, tidak menerima Bantuan Subsidi Upah/Gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

(Sumber : edukasi.sindonews.com)

Siap-siap! Guru Honorer Kembali Akan Terima BSU Dari Kemenker

BlogPendidikan.net - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. 

Seperti diterangkan sebelumnya, gaji tambahan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 Juta tidak tersalurkan 100% pada 2020 kemarin.

Meski begitu, Menaker mengaku tidak mengetahui berapa besaran dan jumlah guru honorer yang akan mendapatkan guyuran sisa BLT Gaji. Diketahui sisa dari penyalutan BLT Gaji akan masuk ke kas negara sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas Negara. Dan setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji," kata Menaker Ida dalam video virtual, dikutip dari sindonews.com Senin (18/1/2021).

Sementara itu Ia menerangkan, untuk gelombang kedua BLT Karyawan periode November 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah disalurkan sebesar Rp14,6 triliun kepada 12,24 juta penerima, presentasinya 98,71%.

Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Sehingga total realisasi dari gelombang 1 dan 1 mencapai Rp29,4 triliun atau persentasenya 98,91%. “Tentu bapak ibu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak tersalurkan 100%. Kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan karena beragam faktor," terangnya.

Diterangkan olehnya ada 8 faktor menyebabkan BSU belum tersalurkan ke rekening pekerja. "Pertama itu adalah banyak rekening ganda atau doble dan kedua ada nama yang terdaftar tidak sama dan ini menyebabkan tidak valid," bebernya

Lanjutnya, faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di kliring. "Karena penerima tidak ikut kriling nasional," jelasnya.

Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif dan keenam yakni rekening tidak seduai dengan nomer induk kependudukan (NIK). "Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi," bebernya.

Sedangkan faktor ketujuh adalah rekening diblokir. Kemudian kedelapan adalah, adanya cut off. Artinya selruh dana dikembalikan oleh kas negara.

Artikel ini juga telah tayang di ekbis.sindonews.com

Source; https://ekbis.sindonews.com/read/305574/34/hore-guru-honerer-dapat-guyuran-sisa-blt-subsidi-gaji-1610964060

Berikut Daftar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Diperpanjang Sampai 2021

BlogPendidikan.net - Sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah selama pandemi covid-19 tahun 2020. Program kebijakan itu diantaranya bantuan langsung tunai serta program bantuan lainnya kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomi di masyarakat.

Di tahun 2021 sejumlah bantuan akan diperpanjang oleh pemerintah. Meski untuk bantuan lainnya dinyatakan berakhir di tahun 2020 seperti listrik gratis Tidak lain alasannya diperpanjang sejumlah bantuan guna mendorong perbaikan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Bantuan yang bakal diperpanjangan pemerintah yakni subsidi gaji, BLT UMKM, Kartu Prakerja, dan Bantuan Sosial Tunai. Termasuk juga untuk program yang telah berjalan sebelum Covid-19, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Namun khusus BLT UMKM / BPUM tidak berlaku bagi peserta yang sudah menerima, hanya diperuntukkan untuk penerima baru dengan tujuan pemerataan.

"Dengan demikian program-program ini diharapkan untuk masih menjaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi Covid-19," terang Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto dikutip Kontan.co.id, Selasa (8/9/2020).

Berikut daftar program bantuan yang diperpanjang 2021

1. Kartu Prakerja

Program kartu Prakerja adalah program bantuan kepada para pekerja atau korban PKH dengan mengikuti pelatihan intensif dalam program tersebut. Hanya ada tiga syarat untuk bisa mendaftar program ini, yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sudah berusia di atas 18 tahun, dan tidak sedang sekolah atau kuliah.

2. BLT Subsidi Gaji

BLT subsidi gaji adalah program bantuan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta dengan total yang diberikan dari pemerintah sebesar Rp2,4 juta per pekerja.

Selain bergaji di bawah Rp5 juta, calon penerima juga harus memenuhi syarat lainnya yaitu memiliki NIK, aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juni 2020, dan memiliki rekening aktif.

3. BLT Banpres UMKM

BLT Banpres UMKM adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro melalui bank. Adapun besar bantuan tunai ini dengan nominal 2,4 juta. Tidak berlaku bagi yang sudah menerima bantuan sebelumnya.

Syarat yang harus dipenuhi calon penerima yaitu memiliki usaha dan KTP, bukan termasuk ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD, tidak sedang menerima kredit pembiayaan dari perbankan dan KUR.

4. Bansos tunai (BST)

Dikutip dari Kontan.co.id, 31 Agustus 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 kepada masyarakat terdampak pamdemi Covid-19.

Keluarga penerima manfaat (KPM) program ini merupakan KPM program BPNT non PKH.

Dana ditransfer pada Kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) dan dapat ditarik tunai di ATM bank - bank himbara dan tidak dikenakan biaya administrasi. Dananya dapat dimanfaatkan untuk menambah pembelian sembako atau untuk memenuhi kebutuhan sehari hari kecuali rokok, pulsa, dan barang lain yang tidak berguna.

Total anggaran untuk bantuan sosial tunai (BST) ini untuk 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 4,5 triliun. Bantuan sosial tunai ini dilakukan sekali salur untuk keluarga penerima manfaat.

Laman info.gtk.kemdikbud.go.id Sudah Bisa Diakses, Jika Namamu Belum Tercantum Sebagai Penerima Lakukan Cara Ini

BlogPendidikan.net - Laman info.gtk.kemdikbud.go.id Sudah Bisa Diakses, Jika Namamu Belum Tercantum Sebagai Penerima Lakukan Cara Ini.

Laman info GTK terkait Subisidi Bantuan Upah Guru Honor, akhirnya sudah bisa diakses per hari ini pada, Sabtu 21 November. Sebelumnya, situs untuk memeriksa nama penerima di info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa diakses atau error. Hal itu terjadi sejak Kemendikbud mengumumkan pencairan BLT guru honorer atau BSU Kemendikbud.

Tentu saja hal ini menghambat proses penerimaan BSU bagi calon penerima BSU. Kendati begitu, kini laman GTK sudah bisa diakses kembali. Silahkan cek apakah anda termasuk penerima BSU atau bukan. Segera cek ulang syarat dan alur atau mekanisme untuk mendapat bantuan subsidi upah tersebut.

1. Warga Negara Indonesia ( WNI )

2. Berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

3. Memiliki Penghasilan di bawah Rp.5.000.000; ( Lima Juta Rupiah ) Per Bulan

4. Tidak Menerima bantuan Subsidi Upah / Gaji dari Kementrian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

5. Tidak Menerima Kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 oktober 2020

Baca Juga; Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember

Sementara mekanisme atau cara untuk mendapat bantuan BSU Kemendikbud yakni sebagai berikut :

1. PTK mengakses Info GTK (info.gtk.kemendikbud.go.id) untuk mengecek informasi apakah Anda termasuk penerima BSU atau bukan, serta cek informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing dan lokasi bank penyalur

2. JIka anda dinyatakan sebagai penerima BSU di laman GTK tersebut, download resume informasi tersebut dengan cara save as PDF, lalu print.

3. PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU seperti berikut :

-. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

-  Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) jika ada

-  Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat di unduh dari info GTK

-  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) yang dapat di unduh dari info GTK, diberi materai dan ditandatangani.

4. PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSUPTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukan ke petugas Bank penyalur untuk diperiksa.

Adapun bank penyalur yang dimaksud yakni di antaranya BNI, BRI. Bank Mandiri, dan BTN. Bagi PTK penerima BSU diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

PTK akan mendapat informasi jika BLT sudah cair ke rekening melalui laman Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan perguruan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti.

Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementrian menyediakan Unit pelayanan terpadu di gedung C lantai 1 Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta.

Saluran ULT Kemendikbud Yang Dapat Diakses Untuk Pelaporan Kendala Data Kemendikbud Sehubungan Pencairan BSU :

* Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125

* HP (SMS) : 0811976929

* Pusat Panggilan: 177

* Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

* Portal: kemdikbud.lapor.go.id

* Portal: ult.kemdikbud.go.id

Atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan/pelangan di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai rekening penerima BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri.

Artikel ini juga telah tayang di jurnalgarut.pikiran-rakyat.com

Source; https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-33993685/login-laman-infogtkkemdikbudgoid-sudah-bisa-diakses-lakukan-ini-agar-blt-guru-honor-bisa-cair?page=3

Jadwal Waktu Akses Info GTK Untuk Mengetahui BSU Guru Honorer

BlogPendidikan.net - Jadwal Waktu Akses Info GTK Untuk Mengetahui BSU Guru Honorer.

Sehubungan disalurkannya Bantuan Subsidi Upah bagi Guru dan tenaga kependidikan Non-PNS, para guru harus membuka akun masing-masing di info GTK namun sayangnya akses info GTK sangat susah, sehingga untuk mengunduh berkas dan informasi rekening belum dapat dilakukan karena akses yang susah.

Berikut blogpendidikan.net akan berbagi beberapa zona waktu pembagian wilayah untuk akses Login dan Cek Info GTK:

Waktu Akses Pukul 06.00-10.00

Prov. D.K.I. Jakarta,

Prov. Jawa Barat,

Prov. Aceh,

Prov. Sumatera Utara,

Prov. Sumatera Barat,

Prov. Riau,

Prov. Jambi,

Prov. Sumatera Selatan,

Prov. Lampung,

Prov. Kalimantan Barat,

Prov. Kalimantan Tengah,

Prov. Kalimantan Selatan

Waktu Akses Pukul 11.00-14.00

Prov. Jawa Tengah,

Prov. D.I. Yogyakarta,

Prov. Kalimantan Timur,

Prov. Sulawesi Utara,

Prov. Sulawesi Tengah,

Prov. Sulawesi Selatan,

Prov. Sulawesi Tenggara,

Prov. Maluku,

Prov. Bali,

Prov. Nusa Tenggara Barat,

Prov. Nusa Tenggara Timur

Waktu Akses Pukul 15.00-18.00

Prov. Jawa Timur,

Prov. Papua,

Prov. Bengkulu,

Prov. Maluku Utara,

Prov. Banten,

Prov. Bangka Belitung,

Prov. Gorontalo,

Prov. Kepulauan Riau,

Prov. Papua Barat,

Prov. Sulawesi Barat,Prop. Kalimantan Utara

Dan diluar waktu diatas dapat diakses seluruh wilayah.

Demikian semoga informasi ini bermanfaat. dan jangan lupa berbagi.

Cukup Tunjukkan 4 Dokumen Ini, Rekening Penerima BSU 1,8 Juta Langsung Aktif dan Dana Siap Dicairkan

BlogPendidikan.net - Cukup Tunjukkan 4 Dokumen Ini, Rekening Penerima BSU 1,8 Juta Langsung Aktif dan Dana Siap Dicairkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) membuktikan negara hadir di tengah rakyat.

Dia berharap BSU bisa melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud. 

Baca Juga; Bahaya, Data Guru Honorer Penerima BSU Bocor ke Publik

BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

"Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan," kata Menteri Nadiem, pada peluncuran BSU Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (17/11).

Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020. 

Baca Juga; Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir november 2020.

PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

4 Dokumen Persyaratan Pengaktifan Rekening dan Pencairan BSU:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada

3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa

2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Bahaya, Data Guru Honorer Penerima BSU Bocor ke Publik

BlogPendidikan.net - Ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) bocor. Data tersebut beredar luas di WhatApp Group (WAG) dan media sosial Facebook. 

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat Rizki Safari Rakhmat mengaku, pihaknya menerima banyak laporan dari sejumlah guru honorer yang mengkonfirmasi kebenaran data dari informasi beredar luas di WAG dan media sosial itu.

Baca Juga; Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

"Data saya memang tidak ada di file itu, tapi rekan-rekan saya mengkonfirmasi yang namanya ada di data tersebut, benar katanya sesuai. Mulai dari NIK, alamat sekolah, nomor rekening, nomor telepon, hingga nama ibu kandung," kata Rizki, Kamis (19/11/2020). 

Data itu, ujar dia, tak hanya menunjukkan nama guru honorer dari Jawa Barat saja, tetapi juga dari beberapa derah di Indonesia, seperti Aceh, Sulawesi, dan lainnya. File yang didapat memuat 175.000 data guru dalam format Excel.

Baca Juga; Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK

Rizki mengemukakan, banyak guru honorer yang menyayangkan beredar luasnya data itu. Bahkan, ada guru yang merasa heran, data tersebut sangat akurat. Misalnya penulisan nama sekolah lengkap dan detail. 

"Harapannya kami, semoga data kami aman, tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Kami tidak tau sumbernya dari mana. Siapapun pihaknya harus hati hati dalam menyebarkan informasi penting pribadi seseorang ini," ujar dia.

Berikut Daftar Nama Guru Honorer Penerima BSU 2020:

 

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

BlogPendidikan.net - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) adalah persyaratan wajib bagi penerima BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer, berkas ini bisa diunduh pada akun Info GTK masing-masing.

Berikut Contoh SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Berdasarkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2020:

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020.

PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

Dokumen Persyaratan BSU:

1. Kartu TAnda Penduduk (KTP)

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada

3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa

2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Demikian informasi tentang Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer semoga bermanfaat. (Admin)

Muncul 502 Bad Gateway Tidak Bisa Login info.gtk.kemdikbud.go.id, Begini Caranya

BlogPendidikan.net - Muncul 502 Bad Gateway Tidak Bisa Login info.gtk.kemdikbud.go.id, Begini Caranya.

Informasi dari Kemendikbud bahwa guru honorer saat ini bisa mendapatkan bantuan berupa BLT guru honorer. Bantuan ini bisa dilihat melalui laman web dengan login info.gtk.kemdikbud.go.id. Informasi yang didapatkan bahwa guru honorer mendapat BLT sebesar 1,8 juta yang dicairkan mulai tanggal 17 November 2020.

Namun setelah akses info.gtk.kemdikbud.go.id ternyata tidak bisa bahkan tidak bisa login sama sekali ke info.gtk.kemdikbud.go.id. Munculnya 502 bad gateway, halo Apa arti dari muncul 502 bad gateway setelah mengakses info.gtk.kemdikbud.go.id?

Baca Juga; Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!

Arti dari 502 bad Gateway setelah mengakses laman link info.gtk.kemdikbud.go.id adalah terjadinya nya sehingga tidak bisa login info.gtk.kemdikbud.go.id. Lalu bagaimana cara mengatasi agar tidak muncul 5024 ketahui dan pencairan BLT guru honorer tetap berjalan?

Secara mendasar mengatasi hal tersebut adalah dengan merefresh halaman di lain waktu. Jika tidak bisa coba hapus cache di browser HP atau laptop kamu. Solusi selanjutnya bisa kamu akses dan login info.gtk.kemdikbud.go.id di browser yang berbeda misalnya Opera atau Mozilla Firefox.

Masih banyak lain yang mungkin kamu tidak pahami. karena terkait server hanya orang yang paham tentang hosting maupun server yang bisa mengatasi hal ini. Sebagai orang awam hanya paham tentang ini ini sedang maintenance atau trouble.

 

Baca Juga; Cara Cek Daftar Nama Honorer di Dashboard GTK Kemdikbud

Namun rincian tentang muncul 502 bad gateway di halaman link info.gtk.kemdikbud.go.id ada dibawah ini.

Berikut Cara Mengatasi 502 Bad Gateway di info.gtk.kemdikbud.go.id

1. Refresh Halaman

2. Menghapus Browser Cache

3. Buka Situs dengan Browser yang Berbeda

4. Flush DNS

5. Mengetes di Perangkat Lain

6. Mengecek Error Log

7. Mengecek Plugin Website

8. Mengecek CDN

9. Hubungi Customer Support

Sudah coba akses laman link info.gtk.kemdikbud.go.id tapi tidak bisa? lalu bagaimana cara mengecek bantuan subsidi BLT guru honorer dan tenaga kependidikan? Mari simak penjelasannya. Terkadang laman web info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa di akses karena jumlah traffict pengunjung terlalu ramai.

Semakin ramai membuat performa info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa dibuka sama sekali. 

Untuk mengatasi hal semacam ini adalah silahkan dibuka kembali di waktu yang berbeda. Memang begitu cara mengatasinya karena penyebab utama tidak bisa akses info.gtk.kemdikbud.go.id di terlalu banyak traffict.

Baca Juga; Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

Tunggu dan cari waktu yang sepi pengunjung baru dibuka kembali. biasanya waktu yang tepat adalah pada jam malam seperti jam 12 malam hingga jam 5 pagi. Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer saat ini telah dicairkan pada tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp 1,8 juta.

Kemendikbud Ri memperhatikan kepada guru honorer di setiap sekolah. Siapapun guru honorer bisa mendapatkan bantuan BLT Guru Honorer.

Nadiem Makarim selaku menteri kependidikan RI dikutip dari YouTube DPR RI, Senin 16 November 2020 “Kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi X, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemenkeu,”. 

Untuk mendapatkan data guru honorer sekolah swasta, seorang guru harus melengkapi persyaratan seperti yang ada di bawah.

Syarat Guru dan Tenaga Pendidik mendapatkan BLT atau BSU :

1. Tenaga honorer harus terdaftar dan Kemendikbud.

2. Pengajar harus tercatat aktif mengajar pada semester 1 2020-2021 pada sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (simpatika) Kemenag.

3. tenaga honorer harus terdaftar di dapodik dan adiktif serta tidak mendapat bantuan sosial seperti kartu pra kerja hingga banpres UMKM.

Untuk mengetahui apakah guru atau tenaga pendidik honorer mendapatkan BLT Subsidi Gaji ini atau tidak dapat dilakukan dengan mengakses Info GTK di laptop atau smartphone masing-masing.

Berikut langkah-langkah mendapatkan BLT guru dan tenaga pendidik:

1. Login melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ untuk Info validasi data guru

2. Jika ditemukan kesalahan data, lakukan perbaikan melalui aplikasi dapodik di sekolah masing-masing

3. Untuk membuka Info GTK gunakan account PTK yang sudah diverifikasi

4. Pastikan menggunakan email yang aktif milik pribadi

5. Pengaturan ulang akun dapat melalui Manajemen Dapodik

6. Setelah masuk di laman info.gtk.kemdikbud.go.id, akan muncul tampilan tabulasi di bagian paling bawah.

Apabila di laman info gtk tidak tertera bank penyalur, bisa jadi tendik atau guru honorer belum lolos atau masih dalam proses tahap validasi. Jadi lakukan pengecekan secara berkala.

Artikel ini juga telah tayang di portalsurabaya.pikiran-rakyat.com

Source; https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22981757/tidak-bisa-login-infogtkkemdikbudgoid-muncul-502-bad-gateway-dan-bagaimana-cara-mengatasinya

Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!

BlogPendidikan.net - Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS dengan total anggaran sebesar Rp 3,6 triliun akan segera dicairkan.

Besaran BLT guru honorer yakni Rp 1,8 juta untuk masing-masing penerima. Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kemendikbud.

Baca Juga; Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud 

Kemendikbud didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) berkoordinasi melakukan pendataan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS yang dinilai paling terdampak pandemi untuk menerima bantuan.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim, mengatakan BSU sangat diperlukan para guru non-PNS. “Bantuan ini sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran agar bisa terus berjalan. Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka”.

Guru SMPN 41 Satu Atap Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan, Muhamad Kasim, yang berkesempatan hadir dalam peluncuran BSU juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan bagi guru non-PNS.

Baca Juga; Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai

“Saya salah satu yang mendapat bantuan. Saya yang non-PNS ini sangat bersyukur mendapatkan penghasilan tambahan di samping dari pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah,” tutur Kasim.

Kendala dalam pencairan BSU

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud.

Daftar penerima ditetapkan langsung oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau menerima Kartu Prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud.

PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Baca Juga; Cara Cek Daftar Nama Honorer di Dashboard GTK Kemdikbud

Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementerian menyediakan Unit Layanan Terpadu di gedung C lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yakni:

* Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125

* HP (SMS) : 0811976929

* Pusat Panggilan: 177

* Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

* Portal: kemdikbud.lapor.go.id

* Portal: ult.kemdikbud.go.id

Penerima juga dapat menghubungi layanan pengaduan/pelanggan di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah(BSU) sesuai rekening penerima BSU.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Cara Lapor Bagi Penerima Subsidi Gaji Guru Honorer yang Alami Kendala, Source, https://solo.tribunnews.com/2020/11/18/cara-lapor-bagi-penerima-subsidi-gaji-guru-honorer-yang-alami-kendala-akses-link-berikut-ini.

Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai

BlogPendidikan.net - Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) membuktikan negara hadir di tengah rakyat.

Dia berharap BSU bisa melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud. 

Baca Juga; Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

"Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan," kata Menteri Nadiem, pada peluncuran BSU Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (17/11).

Baca Juga; Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU RP 1,8 Juta Untuk Guru Honorer

Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020. 

Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga; Login info.gtk.kemdikbud.go.id Unduh Berkas Persyaratan Pencairan BSU Rp 1,8 Juta Disalurkan Mulai Hari Ini

“Syarat ini agar bantuan adil dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah dari pemerintah, sementara yang lain tidak mendapatkan,” kata Mendikbud. Nadiem menegaskan, untuk mencegah penerima bantuan ganda atau salah sasaran, setiap PTK harus menandatangani SPTJM dan memberi Materai (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

SPTJM ini bisa diunduh di laman Kemendikbud, kemudian di-print dan diteken yang bersangkutan. "SPTJM berkonsekuensi hukum jadi tidak boleh dimanipulasi. Pernyataan yang dibuat harus sebenar-benarnya" tandas Nadiem Makarim.

(Sumber; jpnn.com)

Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

BlogPendidikan.net - Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud.

Program BSU guru honorer merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya pekerja di dunia pendidikan. Penerima BSU guru honorer adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Baca Juga; Login info.gtk.kemdikbud.go.id Unduh Berkas Persyaratan Pencairan BSU Rp 1,8 Juta Disalurkan Mulai Hari Ini

BSU berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, sebagaimana yang telah disebutkan, di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di lingkungan Kemendikbud. Nadiem Anwar Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerangkan, sasaran BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp3,6 triliun.

Sebagian besar atau sekitar 1,6 juta penerima adalah guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi mendapatkan kuota sekitar 237.000 orang. Kemudian, dosen di PTN dan PTS mendapatan kuota sekitar 160.000 orang.

Baca Juga; Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU RP 1,8 Juta Untuk Guru Honorer

Dilansir dari PORTAL JEMBER dari Buku Saku BSU Tanya Jawab Seputar BSU bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud, BSU guru honorer ini akan mulai dicairkan Kemendikbud pada bulan November 2020.

Sebelum menerima pencairan dana, para penerima BSU guru honorer akan dibuatkan rekening baru oleh Kemendikbud.

Untuk mengetahui rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan BSU guru honorer bisa dengan mengakses situs Info GTK https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau Pangkalan Data Dikti https://pddikti.kemdikbud.go.id/.

Baca Juga; Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020

Bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bisa memeriksanya di situs Info GTK. Sementara bagi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi bisa memeriksanya di Pangkalan Data Dikti.

Aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan bisa dilakukan usai penerima mengetahui status pencarian BSU guru honorer. Adapun bank penyalur untuk mencairkan BSU guru honorer adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Baca Juga; Cek Daftar Nama Honorer di Dashboard GTK Kemdikbud

Perlu diketahui, hadirnya program BSU guru honorer ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan guru dan pekerja di bidang pendidikan yang tak luput dari imbas pandemi.

“Salah satu hal kenapa pemerintah melakukan BSU adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai sekolah yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi pandemi ini ada berbagai gejolak di bidang ekonomi,” ujar Nadiem.

Login info.gtk.kemdikbud.go.id Unduh Berkas Persyaratan Pencairan BSU Rp 1,8 Juta Disalurkan Mulai Hari Ini

BlogPendidikan.net - Login info.gtk.kemdikbud.go.id Unduh Berkas Persyaratan Pencairan BSU Rp 1,8 Juta Disalurkan Mulai Hari Ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS (honorer). Dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/11/2020) 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, total anggaran yang disiapkan untuk BSU Tenaga Pendidik dan Kependidikan honorer sebesar Rp 3,6 triliun. Rencananya, pencairan BSU akan menyasar 2.034.732 orang. 

Terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Nadiem mengatakan, masing-masing guru honorer atau tenaga kependidikan honorer akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,8 juta yang akan diberikan satu kali.

Cek penerima bantuan 

Untuk mengecek data penerima BSU, guru honorer maupun tenaga kependidikan honorer bisa membuka laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/. Guru honorer dapat login dengan memasukkan email yang telah diverifikasi atau melakukan pengaturan ulang melalui Dapodik sekolah masing-masing bila terjadi kesalahan data. 

Syarat penerima bantuan

Nadiem mengatakan, untuk menerima BSU syarat yang ditetapkan oleh Kemendikbud sangat mudah, sehingga bantuan dapat diberikan secara cepat dan efisien. 

Adapun persyaratan BSU Kemendikbud yaitu:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). 

2. Berstatus bukan sebagai PNS. 

3. Tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. 

4. Tidak menerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020. Berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Tepat selasa Kemendikbud melalui chanel youtube melakukan live streaming tentang Bantuan Subsidi Upah Untuk Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Non-PNS. dikutip dari chanel youtube kemendikbud selasa, 17/11 memaparkan mekanisme serta apa saja dokumen persyaratan pencairan BSU untuk guru honorer sebagai berikut;

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir november 2020.

PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada

3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Pencairan Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa

2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Demikian informasi tentang Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer semoga bermanfaat.

Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020

BlogPendidikan.net - Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarin hari ini, Selasa (17/11/2020) hari ini meluncurkan program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan. 

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut bakal diberikan kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan yang meliputi dosen, guru, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, serta administrasi non PNS alias honorer. 

Baca Juga; Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Rp 1,8 Juta Untuk Guru Honorer

Bantuan tersebut diberikan sebanyak satu kali kepada masing-masing penerima secara bertahap sampai akhir November 2020. "Dosen, guru, non PNS, guru kepala sekolah, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi serta operator sekolah termasuk dalam bantuan BSU," ujar Nadiem ketika peluncuran program di Youtube Kemendikbud.

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada 2.034.732 juta orang. Terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi. 

"Ini termasuk swasta, mereka berhak mendapat bantuan pemerintah, termasuk 237.000 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi," ujar Nadiem. 

Baca Juga; 2 Kebijakan dan Kabar Bahagia Dari Mendikbud Untuk Guru Honorer Menjadi Kado Hari Guru Nasional

Nadiem menjelaskan, subsidi upah diberikan untuk membantu para tenaga honorer yang mengalami tekanan di tengah situasi pandemi. Pasalnya, para guru menghadapi beragam gejolak dalam menjalankan tugas, baik dari sisi pembelajaran maupun ekonomi.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,66 triliun untuk program BSU ini. "Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer dan dosen-dosen kita untuk bisa melalui masa kritis ini. dengan bantuan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan," ucapnya.