Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

Diklat Ditiadakan, Mau Jadi Pengawas atau Kepala Sekolah, Guru Penggerak Solusinya

Diklat Ditiadakan, Mau Jadi Pengawas atau Kepala Sekolah, Guru Penggerak Solusinya

BlogPendidikan.net
- Kemendikbudristek Praptono mengatakan, sertifikat Guru Penggerak kini menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah.

Praptono menambahkan, syarat jadi kepala sekolah ini diatur dalam Permendikbud No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

"Guru penggerak yang sudah dididik 9 bulan sudah dikeluarkan (aturannya dalam) Permendikbud 40 Tahun 2021, bahwa guru penggerak menjadi pool rekrutmen calon kepala sekolah," kata Praptono dalam Silaturahmi Merdeka Belajar secara daring di kanal YouTube Kemendikbud RI.

Ia menggarisbawahi, guru yang sudah memiliki sertifikat dari diklat calon kepala sekolah tetap diakomodasi. Namun, diklat pendidikan calon kepala sekolah ditiadakan per 2022.

"Calon kepala sekolah adalah yang memiliki sertifikat guru penggerak, di samping mengakomodasi yang sudah punya sertifikat pendidikan calon kepala sekolah.

Nah per 2022, diklat pendidikan calon kepala sekolah sudah ditiadakan. Jadi, semua penyiapan calon kepala sekolah dipenuhi dari pendidikan calon guru penggerak," jelasnya.
Praptono juga menegaskan, guru penggerak kini juga menjadi bagian dari jenjang karier untuk menjadi kepala sekolah. Ia menambahkan, program guru penggerak juga diarahkan menjadi salah satu jenjang untuk menjadi pengawas sekolah.

"Pengawas dalam pembahasan, mudah-mudahan kita segera bisa berikan landasan legalitas yang kuat, karena guru penggerak ini memang guru yang kita didik selama 9 bulan untuk pahami visi merdeka belajar, melaksakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang terpenting menjadi pemimpin pembelajaran, yakni kepala sekolah, pengawas, dan instruktur/trainer pelatihan yang diselenggarakan Kemendikbud," kata Praptono.

Syarat menjadi kepala sekolah:
  1. Memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik
  3. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak
  4. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS
  5. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
  6. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian
  7. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan
  8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah
  9. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  10. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana
  11. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH >>> UNDUH

Guru Honorer Akan Dihabiskan Melalui Jalur Afirmasi PPPK Hingga 2026, Apa PPPK Afirmasi Itu?

Guru Honorer Akan Dihabiskan Melalui Jalur Afirmasi PPPK Hingga 2026, Apa PPPK Afirmasi Itu?

BlogPendidikan.net
- Diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Khususnya bagi tenaga honorer eks kategori II (THK II). Pemerintah berjanji akan menghabiskan seluruh guru honorer melalui kebijakan khusus yaitu PPPK Afirmasi.

Apa Afirmasi PPPK Itu? 

Afirmasi PPPK adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi THK-II agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus.

Syarat khusus Afirmasi PPPK yakni pemberian nilai tambahan bagi tenaga honorer saat mengikuti peserta seleksi PPPK Guru.

Ketentuan kebijakan Afirmasi PPPK dalam seleksi PPPK Guru 2022 tertuang dalam Pasal 38 Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada Instansi Daerah.

Ketentuan Penambahan Nilai Afirmasi Bagi Guru

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan kompetensi teknis bagi pelamar umum (guru honorer) diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis
  2. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis
  3. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%
  4. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar.
Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi.
Kebijakan PPPK Afirmasi 4 Tahun

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan ada dua opsi solusi mengatasi pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

Dua opsi itu yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar eks tenaga honorer kategori II atau THK-II yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK.

Sementara bagi THK-II yang tidak lulus CPNS dan PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK Afirmasi.
Menurut Suhajar PPPK afirmasi adalah kebijakan khusus (diskresi) bagi THK-II agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus.

“Kebijakan ini berlaku selama empat tahun, sampai dengan tahun 2026,” kata Suhajar, dikutip dari media harian Pojoksatu.id dari situs menpan.go.id pada Sabtu, 25 Juni 2022.

Semoga ini menjadi kabar baik bagi Tenaga Guru Honorer yang resah dengan diterbitkanya peraturan oleh pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer, jangan risau pemerintah telah mempersiapkan skema bagi Tenaga Guru Honorer.

KemendikbudRistek Resmi Meluncurkan Aplikasi Sahabat GTK, Wajib Instal Untuk Semua Guru

KemendikbudRistek Resmi Meluncurkan Aplikasi Sahabat GTK, Wajib Instal Untuk Semua Guru

BlogPendidikan.net
- KemendikbudRistek secara resmi mengumumkan kepada semua guru mengenai adanya aplikasi ‘Sahabat GTK’ yang dapat digunakan oleh semua guru dari setiap jenjang. Sebuah terobosan baru dari KemendikbudRistek untuk semua guru yang melakukan pengajaran di tiap daerahnya masing-masing.

Aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini merupakan aplikasi yang berbentuk portal dari gtk.kemdikbud.go.id yang dibuat versi android.

Lebih lanjut aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini dapat diunduh dan dinikmati manfaatnya untuk semua guru terkait informasi terkini dari Direktorat Jenderal Guru dan KemendikbudRistek. 
Perlu diketahui peran aplikasi buatan Pemerintah tersebut, diperuntukkan agar semua guru tidak ketinggalan informasi yang secara resmi dari KemendikbudRistek.

Aplikasi yang baru dirilis pada bulan Juni tahun 2022 ini, menghadirkan banyak fitur yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru. Di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur beranda, trending, kategori, galeri, dan juga kontak.

Di mana pada tiap-tiap fitur memiliki fungsinya masing-masing yang dapat memudahkan guru dalam mencari informasi. Untuk fitur beranda terdapat pilihan untuk guru bisa membaca informasi mengenai ‘Merdeka Belajar’, majalah, video, dan komik.
Selain itu, untuk guru yang sekolahnya sudah termasuk menjadi sekolah penggerak, juga bisa mendapatkan informasi resmi mengenai sekolah penggerak. Di samping itu, untuk fitur ‘Trending’ terdapat berita-berita terkini mengenai dunia pendidikan di Indonesia.

Sementara untuk fitur ‘Kategori’ berisi akses guru untuk ke layanan GTK, publikasi, satker/UPT, layanan, direktorat, profil, dan berita.

Kemudian untuk fitur ‘Galeri’ diperuntukkan untuk guru dapat mengakses hasil-hasil kegiatan Pemerintah dalam menunjang pendidikan di Indonesia.
Perlu diketahui dari adanya aplikasi ‘Sahabat GTK’, para guru juga bisa mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum merdeka serta IKM. Selain itu, juga terdapat sarana edukasi untuk sekolah penggerak serta guru berbagi yang dapat memberikan inspirasi bagi semua guru dalam mengajar anak bangsa.

Tentunya dari aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini akan sangat memudahkan semua guru untuk mendapatkan sarana edukasi dan informasi untuk selalu meningkatkan pengetahuannya dalam menjadi tenaga pendidik.

Aplikasi Sahabat GTK Versi Android





Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah

Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah

BlogPendidikan.net
 KemdikbudRistek mengeluarkan regulasi atau aturan baru bagi jabatan 
Kepala Sekolah dan guru calon Kepala SekolahAturan baru tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Poin yang dibahas di bawah ini terkait masa jabatan kepala sekolah dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh guru sebagai calon Kepala Sekolah.

Dalam Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dijelaskan dalam Peraturan tersebut, bahwa Guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan tersebut.

Berikut 11 Syarat Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah sesuai Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH adalah sebagai berikut:
  1. Memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik
  3. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak
  4. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS
  5. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
  6. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian
  7. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan
  8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah
  9. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  10. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana
  11. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal jumlah guru di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa dalam hal jumlah guru di Satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Masa Jabatan Kepala Sekolah

Selanjutnya PermendikbudRistek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa priodenya dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
Untuk Beban kerja PermendikbudRistek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa beban kerja kepala sekolah adalah untuk melaksanakan tugas pokok Manajerial, Pengembangan Kewirausahaan, dan Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. 

Beban kerja sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: 
  1. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  2. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif
  3. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga Satuan Pendidikan dan pengelolaan program Satuan Pendidikan
  4. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
Selain beban kerja di atas, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas dilakukan dalam hal terjadi kekurangan guru pada Satuan Pendidikan.

Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah Sesuai Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH >>> UNDUH

Angin Segar Dari Menpan RB, Langkah Strategis Menyelesaikan Guru Honorer

Angin Segar Dari Menpan RB, Langkah Strategis Menyelesaikan Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Angin Segar Dari Menpan RB, Langkah Strategis Menyelesaikan Guru Honorer, dalam hal ini pemerintah akan mempermudah bagi tenaga honorer untuk terus mengabdi pada bidangnya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. 

Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya.

"Tidak perlu kita mencari siapa yang salah. Tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama," tegas Mahfud Md yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Jakarta.

Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya.

Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.

"Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," ungkap Mahfud, dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Mahfud mengatakan, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. 

"Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah," ujar Mahfud. Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjelaskan, Kementerian PANRB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia. Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan.

Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru

Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. "Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer tiga tahun kebelakang untuk kemudahan seleksi," jelas Alex.

Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun aturan mengenai proses PPPK tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan, kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Menurut Alex, Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan. "Jadi memang pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita," jelas Alex.

Alex menjelaskan, per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta yang 38 persen diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan teknologi.

Alex mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN, yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi.

Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menjelaskan dua opsi solusi, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP No. 49/2018.

Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar eks tenaga honorer kategori II atau THK-II yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK. Sementara bagi THK-II yang tidak lulus CPNS dan PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK Afirmasi.

PPPK afirmasi adalah kebijakan khusus (diskresi) bagi THK-II agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. "Kebijakan ini berlaku selama empat tahun, sampai dengan tahun 2026," pungkas Suhajar.

Demikian informasi yang dikutip dari laman menpan.go.id, dari janji pemerintah akan mempermudah bagi guru honorer untuk mengikuti selekasi PPPK tahun 2022.

Cek Daftar Sekolah Pelaksana Asesmen Nasional (ANBK) dan POS AN Tahun 2022

Cek Daftar Sekolah Pelaksana Asesmen Nasional (ANBK) dan POS AN Tahun 2022

BlogPendidikan.net
 - Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. 

Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. 
Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan Pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu).

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. 

Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Berikut daftar sekolah pelaksana Asesmen Nasional (ANBK) dan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 bisa anda download pada tautan dibawah ini.

Cek Daftar Sekolah Pelaksana Asesmen Nasional (ANBK) Tahun 2022 : https://bit.ly/3tYNGom

Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022: DOWNLOAD

Demikian tentang Cek Daftar Sekolah Pelaksana Asesmen Nasional (ANBK) dan Juknis AN Tahun 2021, semoga memberikan manfaat dan terima kasih.

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

BlogPendidikan.net
- Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. 

Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. 
Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 

Tiga opsi kurikulum tersebut yaitu:
  • Kurikulum 2013
  • Kurikulum Darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek)
  • Kurikulum Merdeka.
Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat
disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Mengapa memerlukan Kurikulum Merdeka?

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar.

Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. 

Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

Seperti apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?

Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh
Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. 
Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. 

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah/madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas
yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah/madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu
sekolah/madrasah. 

Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan
menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan.

Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang.

Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka?

Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja JP (jam pelajaran) untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran: (1) pembelajaran intrakurikuler dan (2) projek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas (intrakurikuler) saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan Kurikulum 2013. 
Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk projek penguatan profil Pelajar Pancasila.

Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru?

Tidak berpengaruh, projek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru.

Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD?

Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret/sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak detail. 

Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan.

Apakah pendekatan tematik masih digunakan?

Ya, pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? 

Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran Seni.

Apakah satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 bisa melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila?

Satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 bisa melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru.

Apa yang dimaksud dengan Capaian Pembelajaran (CP)?

Capaian Pembelajaran (CP) merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. 
Capaian Pembelajaran di PAUD didesain untuk membangun kesenangan belajar dankesiapan bersekolah anak.

Apakah Capaian Pembelajaran (CP) menggantikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)?

Capaian Pembelajaran (CP) bukan pengganti SKL/STPPA. Dalam kerangka kurikulum, CP kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP), setara dengan KI-KD dalam Kurikulum 2013.

Mengapa Capaian Pembelajaran (CP) disusun per fase?

Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. 

Penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian (Teaching at the Right Level), kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka.

Hal ini karena CP disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selain itu, penyusunan CP per fase berguna bagi guru dan satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan
pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik.

Bagaimana cara mengakses perangkat ajar?

Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Media cetak: buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku.

Daring: modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti langkah-langkah petunjuk.

Apa yang dimaksud dengan modul ajar?

Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. 
Satuan pendidikan
dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul yang disediakan Pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. 

Oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan Pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran/RPP/modul ajar secara keseluruhan. 

Apakah silabus dan RPP tetap dibuat?

Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Apa kaitan RPP dengan modul ajar?

Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup satuan pendidikan.

Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah maupun alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan secara mandiri.
Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri, tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan
modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan.

Apakah itu platform Merdeka Mengajar?

Salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karier.

Instal Platform Merdeka Mengajar pada gawai Android melalui tautan bit.ly/platformmerdekamengajar

Untuk lebih jelasnya silahkan Anda unduh tentang Kurikulum Merdeka yang sering di tanyakan.

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar >>> UNDUH

Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru

Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru

BlogPendidikan.net
 - Perangkat pembelajaran dan administrasi guru memang bermacam-macam, perangkat pembelajaran dan administrasi guru dapat  dimengerti sebagai seperangkat kegiatan atau tindakan yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang guru atau calon guru yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehingga ketika kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka guru dan siswa mendapatkan isi pesan dalam proses pembelajaran.
Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru

Secara umum, perangkat pembelajaran dan administrasi guru ada 20 jenis yang meliputi :

Berikut 20 jenis perangkat pembelajaran guru yang perlu disiapkan :
  1. Kalender  Pendidikan
  2. Program Semester (PROMES)
  3. Program Tahunan (PROTA)
  4. Silbus
  5. Analisis KI/KD
  6. Prosedur Penilaian
  7. RPP
  8. KKM
  9. Jurnal/Agenda Guru
  10. Buku Presensi
  11. Daftar Nilai
  12. Buku Pegangan  (Buku Paket, modul, dan LKS)
  13. Bahan Ajar
  14. Kisi-kisi  Soal
  15. Kartu  Soal
  16. Analisis Hasil Ulangan
  17. Program Remidial
  18. Program  Pengayaan
  19. Kumpulan Soal/Bank Soal
  20. Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Baca Juga: Buku Kerja Guru 1, 2, 3 dan 4 Kurikulum 2013 Revisi
Administrasi Guru

Lebih lanjut, administrasi guru dan perangkat pembelajaran dapat berupa : 
  • Uraian tugas dan kewajiban guru
  • Tata tertib kelas/sekolah
  • Data siswa
  • Data orang tua siswa
  • Jadwal pelajaran dan alokasi waktu pelajaran
  • Pembagian kelompok belajar
  • Kalender pendidikan
  • Hari efektif belajar
  • Menghitung jam belajar efektif semester ganjil
  • Menghitung jam belajar efektif semester genap, daftar umur siswa menurut bulan lahir
  • Daftar jumlah siswa menurut tahun lahir
Daftar berat dan tinggi badan siswa, daftar riwayat kesehatan siswa, denah tempat duduk siswa, data bakat dan minat siswa pada bidang seni budaya dan  olah raga, data kegiatan ekstrakurikuler, data rekapitulasi jumlah siswa, data  prestasi yang dicapai siswa, daftar riwayat kelakuan siswa, data kegiatan studi tour, data pekerjaan orang tua, daftar inventaris kelas, buku tamu kelas, buku tamu sekolah, data buku pegangan guru, data buku paket, bukti pemeriksaan administrasi kelas, rekapitulasi presensi siswa tiap semester, data bimbingan, data konsultasi/kunjungan guru ke orang tua siswa, hasil rata-rata/pencapaian target dan taraf serap ulangan tengah/akhir semester,.
Selanjutnya rekapitulasi nilai rapor per semester, data beasiswa dan pembagian bantuan dana, daftar pengambilan SKHUN dan ijazah, daftar mutasi siswa, grafik presensi siswa, grafik pencapaian target kurikulum, grafik taraf belajar siswa per mata pelajaran, grafik agama yang dianut siswa, analisa evaluasi belajar, program remidial, program perbaikan, program pengayaan,    rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), KKM, silabus, pemetaan SK dan KD, program semester, program tahunan, pelaksanaan program bimbingan, kisi-kisi  penulisan soal, pedoman penskoran, kartu soal pilihan ganda, kartu soal uraian teori dan praktik, jadwal tematik, dan lain-lain. 

Untuk lebih lengkap dan jelas. Berikut Format Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru, bisa Anda Download >>> DISINI 

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Download Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru Kelas Beserta Aplikasinya

Download Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru Kelas Beserta Aplikasinya

BlogPendidikan.net
- Perangkat pembelajaran merupakan komponen yang harus disiapkan oleh dosen sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI (2007:17), perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. 

Menurut Zuhdan, dkk (2011:16) perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran.

Adapun perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru terdiri atas 20 jenis antara lain:
  1. Kalender  Pendidikan
  2. Program Semester (PROMES)
  3. Program Tahunan (PROTA)
  4. Silbus
  5. Analisis KI/KD
  6. Prosedur Penilaian
  7. RPP
  8. KKM
  9. Jurnal/Agenda Guru
  10. Buku Presensi
  11. Daftar Nilai
  12. Buku Pegangan  (Buku Paket, modul, dan LKS)
  13. Bahan Ajar
  14. Kisi-kisi  Soal
  15. Kartu  Soal
  16. Analisis Hasil Ulangan
  17. Program Remidial
  18. Program  Pengayaan
  19. Kumpulan Soal/Bank Soal
  20. Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Berikut BlogPendidikan.net menyediakan link perangkat pembelajaran yang bisa Anda download sebagai pelengkap persiapan mengajar, serta aplikasi perangkat dan administrasi kelas.

Download Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru Kelas >>> DOWNLOAD
Download Aplikasi Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru >>> DOWNLOAD

Demikian artikel tentang Perangkat Pembelajaran dan Administrasi Guru Kelas Beserta Aplikasinya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan perlengkapan proses pembelajaran dikelas.

Mengapa Laki-laki Jarang Bahkan Tidak Ada Menjadi Guru TK, Ini Alasannya

Mengapa Laki-laki Jarang Bahkan Tidak Ada Menjadi Guru TK, Ini Alasannya
Aktivitas mengajar Miftag Farid, guru TK yang viral di TikTok. Source image: MURIANEWS.com

BlogPendidikan.net - Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan. Bagus tidaknya kualitas pendidikan akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran.
Guru profesional merupakan penampilan seorang guru yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. 

Seorang guru TK yang profesional mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan anak TK, sehingga pencapaian tujuan pendidikan di TK dapat tercapai secara optimal. 

Apabila saudara memiliki kemampuan sebagai guru yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan bahkan lebih baik, maka seorang guru TK yang profesional sudah menjelma pada diri saudara. Semoga dengan adanya tulisan ini kompetensi Anda sebagai guru TK dapat terwujud dan lebih baik lagi

Profesi guru sering dinobatkan sebagai salah satu pekerjaan yang mulia karena selalu memberikan ilmu dan pengetahuan untuk orang banyak. Profesi guru juga termasuk salah satu profesi yang cukup populer di Indonesia. 
Masing-masing guru pun memiliki karakter dan image-nya tersendiri. Ada yang terkenal galak, tegas dan juga baik hati karena jarang memberikan hukuman.

Di antara jenjang pendidikan di Indonesia, kamu sadar nggak sih kalau jarang banget ada guru laki-laki yang mengajar di Taman Kanak-kanak (TK)? Dari dulu lingkungan PAUD dan TK pasti didominasi oleh guru perempuan yang sering dipanggil ‘bu guru’. 

Dikutip dari berbagai sumber, berikut 4 alasan mengapa laki-laki jarang bahkan tidak ada menjadi Guru TK atau PAUD :

1. Stereotip terhadap guru laki-laki masih melekat di masyarakat

Nggak bisa dimungkiri kalau masih banyak stereotip yang melekat di masyarakat khususnya di Indonesia. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa jarang banget ada guru laki-laki yang mengajar di TK. 
Laki-laki yang mengajar TK jadi terkesan laki-laki yang nggak ‘macho’ atau bahkan bisa muncul stereotip negatif yang terkesan memiliki niat buruk ke anak-anak.

Alasan ini juga yang membuat keberadaan guru perempuan di lingkungan TK jadi lebih mendominasi. Padahal guru laki-laki punya peran penting di TK untuk mengenalkan jenis identitas kelamin ke anak-anak. 

Karena di TK muridnya nggak cuma anak perempuan aja, tapi juga ada murid laki-laki.

2. Orang tua merasa lebih nyaman menitipkan sang anak ke guru perempuan karena dinilai lebih merangkul dan ‘telaten’

Kepercayaan dan rasa nyaman orang tua juga jadi salah satu alasan kenapa jarang banget ada guru laki-laki di TK. 

Orang tua murid cenderung lebih nyaman dan percaya kalau menitipkan anaknya ke guru perempuan karena dianggap lebih telaten, sabar dan bisa merangkul anak-anak.
Mungkin juga banyak orang tua yang masih memegang prinsip ‘ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya’ dan para ibu juga kadang nggak sepenuhnya yakin kalau sang anak diasuh oleh ayahnya karena ada aja hal nyeleneh yang terjadi. 

Mungkin ini juga yang jadi alasan para orang tua merasa lebih aman menitipkan anaknya ke guru perempuan daripada guru laki-laki.

3. Guru TK sering mendampingi anak untuk bernyanyi dan menari dengan gestur yang lucu dan ceria

Seperti yang kita semua tahu kalau anak TK belum bisa belajar intens seperti pelajar di jenjang pendidikan lainnya. Anak-anak TK lebih banyak melakukan kegiatan fisik seperti bernyanyi sambil menari. 

Mungkin hal ini juga yang menjadi pertimbangan laki-laki ketika ingin menjadi guru TK. Laki-laki cenderung segan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan gestur yang lucu dan ceria.
Mungkin ke depannya akan semakin banyak kesempatan untuk guru laki-laki bisa mengajar pelajaran olahraga atau pelajaran lainnya sehingga peran guru laki-laki tetap ada.

4. Pertimbangan gaji karena laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga

Permasalahan gaji mungkin akan berbeda di tiap sekolah dan lokasi mengajar. Tapi mungkin hal ini juga yang menjadi pertimbangan para laki-laki ketika ingin mengajar sebagai guru TK. 

Laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang harus menafkahi keluarganya sehingga perlu mencari pekerjaan yang memiliki pendapatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Demikian 4 alasan mengapa laki-laki jarang bahkan tidak pernah/ada menjadi Guru TK/PAUD. Adakah laki-laki menjadi guru TK/PAUD?

Patut Diketahui, Sejauh Ini Sudah 20 Episode Program Merdeka Belajar KemendikbudrRstek

Patut Diketahui, Sejauh Ini Sudah 20 Episode Program Merdeka Belajar Kemendikbudristek

BlogPendidikan.net
- Sampai sejauh ini sudah ada 20 episode program Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh kemnedikbudRistek, Apa saja 20 episode Merdeka Belajar?

Tentang Merdeka Belajar

Dikutip dari wikipedia, menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman tentang merdeka belajar. 

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.

Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.
Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem peringkat (ranking) yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

Merdeka belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, terutama kemajuan berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah ataupun madrasah, dengan membentuk pula kompetensi guru. Guru penggerak yang merdeka dalam mengajar tahu akan kebutuhan murid-muridnya sesuai lingkungan dan budaya siswa tersebut.
Mengingat Indonesia memiliki banyak suku, adat istiadat dan budaya, tata Krama dan etika pada suatu daerah tentunya berbeda. Justru perbedaan yang ada membuat kita saling kenal mengenal, dan menjadi bangsa makmur dengan menghargai perbedaan yang ada, gotong royong yang sudah menjadi warisan terpuji leluhur secara turun-temurun. 

Nilai pancasila dan yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dari kitab kakawin Sutasoma wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk para pelajar.

Peran guru sebagai seorang pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, oleh karena itu guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mendidik anak merupakan hal yang menarik dan unik.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk sumber daya manusia yang maju dalam rangka Indonesia emas 2024, maka diperlukan SDM yang mumpuni dalam bidang pendidikan. SDA Manusia unggul, beretika, bermoral, menguasai bidang keilmuan. 
Sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada pribadi masing-masing manusia Indonesia yang beragam, terutama pada berbagai disiplin ilmu termasuk sains, teknologi, seni dan bahasa.

Maka dalam mendukung hal tersebut penguasaan keterampilan juga diperlukan, terutama generasi muda Indonesia untuk memakmurkan kebutuhan rakyat dari suatu bangsa, bukan hanya dari segi materiil, namun lebih memaknai akan pentingnya ilmu dan pengalaman hidup. 

Berbagai pengalaman hidup tersebut serta mempunyai banyak keterampilan atau multitalenta yang dianjurkan dipelajari oleh muda-mudi Indonesia agar dapat mencapai pribadi yang tidak hanya berilmu namun mengerti, terampil, menghargai perbedaan, kritis, dan mudah menyelesaikan masalah terutama dalam dunia kerja, bermasyarakat, dan bernegara.
Dari penjelasan diatas KemendikbudRistek sudah merilis 20 episode program Merdek Belajar yaitu:

Merdeka Belajar Episode 1

Terdiri atas:
  • Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
  • Ujian Nasional (UN)
  • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
  • Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 1 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 2

Terdiri atas:

Kampus Merdeka

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 2 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 3

Terdiri atas:

Penyaliran dan Penggunaan Dana BOS

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 3 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 4

Terdiri atas:

Program Organisasi Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 4 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 5

Terdiri atas:

Guru Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 5 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 6

Terdiri atas:

Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 6 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 7

Terdiri Atas: 

Program Sekolah Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 7 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 8

Terdiri Atas: 

SMK Pusat Keunggulan

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 8 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 9

Terdiri atas:

KIP Kuliah Merdeka

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 9 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 10

Terdiri atas:

Program Beasiswa LPDP

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 10 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 11

Terdiri atas:

Kampus Merdeka Vokasi

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 11 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 12

Terdiri atas:

Sekolah Aman Berbelanja Bersama SipLah

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 12 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 13

Terdiri atas:

Merdeka Berbudaya Dengan Kanal Indonesiana

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 13 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 14

Terdiri atas:

Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 14 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 15

Terdiri atas:

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 15 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 16

Terdiri atas:

Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 16 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 17

Terdiri atas:

Revitalisasi Bahasa Daerah 

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 17 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 18

Terdiri atas:

Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 18 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 19

Terdiri atas:

Rapor Pendidikan Indonesia

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 19 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 20

Terdiri atas:

Praktisi Mengajar

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 20 >>> LIHAT DISINI