Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

One Be 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

1,3 Juta Data Kemendikbud Bocor, Semoga Bukan Data Guru di Dapodik

One Be 5/27/2020
1,3 Juta Data Kemendikbud Bocor, Semoga Bukan Data Guru di Dapodik

Sebanyak 1,3 juta data pribadi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diduga bocor di forum internet. Kemendikbud memastikan data yang bocor itu bukan berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

"Data yang dimaksud bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani, kepada Medcom.id, Rabu, 27 Mei 2020.

Evy menjelaskan, kepastian itu terlihat karena dalam data yang bocor terdapat variabel nomor Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK). Sedangkan, SHDK tidak tercatat sebagai variabel di Dapodik dan PD Dikti.

"Kemudian variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti," ujarnya.

Evy mengatakan, variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti. Pun demikian referensi jenjang pendidikan, tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti.

Evy memastikan, pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu menerapkan protokol pengamanan atau perlindungan data pribadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016.

"Pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu dan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi," ungkap Evy.

Founder of Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkap jika terjadi dugaan kebocoran data pribadi pegawai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di forum internet. Dia mengatakan setidaknya ada 1,3 data pegawai Kemendikbud yang ditampilkan di forum tersebut.

"Kemdikbud juga mengalami kejadian serupa, 1,3 juta data bocor. Data yang dibocorkan diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kicau Teguh melalui akun twitter @secgron, Rabu, 27 Mei 2020.

Selain NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan juga dilampirkan dalam forum tersebut. Bahkan nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nomor Kartu Keluarga serta alamat pegawai juga ditampilkan. (Sumber; medcom.id)

Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

One Be 5/20/2020
Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

Menjelang Lebaran 2020, guru di Kabupaten Pekalongan bisa bernafas lega. Pasalnya, tunjangan kesejahteraan guru sudah mulai cair.

Tunjangan kesra ini sudah lama dinantikan oleh para guru, terutama guru wiyata bakti, guru swasta, dan guru TPQ/madin. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, hampir sebagian guru non-ASN ini kelimpungan karena mereka tidak bisa beraktivitas normal.

“Alhamdulillah jika cair. Kami semua kelimpungan karena tidak bisa melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan sampingan yang kami lakukan untuk menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi ini,” tutur Ali, salah satu guru WB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, Selasa (19/5/2020), mengaku sangat lega karena uang kesejahteraan para guru sudah bisa diambil dan dinikmati untuk Lebaran. Menurutnya, tunjangan kesra guru itu sudah mulai dicairkan pada Senin (18/5/2020) dan Selasa (19/5/2020) kemarin, baik langsung ke rekening guru maupun sekolahan.

”Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Sekda yang meminta agar pencairan dilakukan sebelum Lebaran,” tandas dia.

Mereka mengatakan, uang senilai Rp 100.000 akan lebih bermanfaat diberikan saat ini dari pada Rp 1 juta namun diberikan setelah Lebaran. Makanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin supaya uang kesejehateraan guru bisa dicairkan sebelum Lebaran.

Sumarwati menjelaskan, untuk uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada 3547 orang. Dari sejumlah itu, 3234 guru cair di hari Senin dengan nominal lebih kurang Rp 39, 6 miliar. Sedangkan yang sudah masuk hari Selasa (19/5), jumlahnya Rp 169,2 juta untuk 13 orang.

Untuk guru TK dan pengawas, ada sebanyak 121 orang dan mulai kemarin sudah masuk ke rekening yang bersangkutan dengan jumlah nomial sekitar Rp 6,5 miliar.

Sedangkan khusus guru TPQ/Madrasah Diniyah (Madin) jumlahnya 7.591 guru dan 1.285 lembaga. Adapun guru wiyata bakti yang mengabdi di negeri maupun swasta melalui Bantuan Operasional Sekola Daerah (BOSDa) juga sudah dapat diambil untuk lima bulan. Untuk yang bertugas di sekolah negeri jumlahnya 1913 orang dan perbulan menerima Rp 550.000.

Sedangkan mereka yang bertugas di sekolah swasta mulai guru PAUD hingga SMP sederajat jumlahnya 3771 orang dan menerima masing-masing Rp 250.000. Uang tersebut kini berada di rekening sekolah masing-masing mulai kemarin, sehingga diharapkan hari ini sudah bisa diberikan kepada para guru. (Sumber; radarpekalongan.co.id)

Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

One Be 5/19/2020
Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

Berbagai tunjangan bagi guru mulai dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi. Mulai tunjangan profesi guru yang sudah diproses hingga tunjangan khusus bagi guru terpencil.

Kepala Disdikbud Melawi, Joko Wahyono ditemui Selasa (19/5) menuturkan untuk tunjangan profesi guru atau sertifikasi sudah tak ada persoalan dalam pencairannya. Ada 781 guru yang menerima tunjangan profesi ini sesuai dengan SK Kemendikbud.

”Pencairan sudah dilakukan pada 15 Mei 2020 ke rekening guru penerima tunjangan dengan total anggaran kurang lebih Rp 8 miliar. Ini tunjangan profesi guru untuk periode Januari – Maret. Pencairannya memang per triwulan,” ujarnya.


Sedangkan, lanjut Joko, untuk tunjangan khusus, yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di desa sangat tertinggal, sudah diterbitkan SK Mendikbud untuk 564 orang guru SD dan SMP. Dan diperkirakan pada 20 Mei akan ditransfer ke rekening guru penerima.

“Untuk periode Januari-Maret 2020 dicairkan total Rp 5,7 miliar. Setiap guru menerima sebesar satu bulan gaji pokok dipotong pajak,” jelasnya


Tunjangan khusus, terang Joko memang mengalami penurunan besar dibandingkan dengan 2019. Dimana pada 2019 jumlah tunjangan khusus yang disalurkan sebesar Rp 41 miliar. Di awal 2020, tunjangan khusus dianggarkan sebesar Rp 27 miliar.

“Namun setelah ada penyesuaian karena Covid-19 berkurang lagi tinggal Rp 22 miliar. Yang mengurangi langsung dari Kemendikbud dan Kemenkeu,” katanya.

Dipaparkan Joko, penurunan alokasi tunjangan khusus karena perubahan dasar dari SK Kemendesa nomor 52 tahun 2018 tentang status desa. Dimana jumlah desa di Melawi yang masuk kategori sangat tertinggal terus berkurang.

“Guru-guru diluar desa sangat tertinggal tidak lagi dapat. Kami juga melihat kriteria berdasarkan akses ke sekolah. Karena ada sekolah dalam kota masuk desa sangat tertinggal. Seperti Kelakik. 

Itu menjadi pertimbangan sehingga tak lagi menjadi penerima tunjangan khusus. Termasuk Desa Menunuk, dan desa dalam kota Ella Hilir. Tak lagi menerima tunjangan khusus agar dana yang tersedia mencukupi,” katanya. (Sumber; melawinews.com)

Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini

One Be 5/18/2020
Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini
Ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri maupun swasta harap-harap cemas.
Hingga hari ini mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Biasanya, di awal bulan mereka sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut.

"Tolong, Mas Nadiem Makarim, TPG seluruh guru honorer di negeri dan swasta belum cair. Guru PNS sudah lama cair, kami malah belum," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Senin (18/5).

Dia mengharapkan Mendikbud Nadiem bisa memerintahkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan $yahril untuk mencari tahu kendala apa yang membuat dana TPG belum cair.

Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

"Guru PNS lebih awal cair, guru honorer serasa dianaktirikan. Kalau guru PNS kan mekanisme pencairannya dari pusat ke daerah. Kalau honorer langsung dari pusat pembayarannya jadi mestinya lebih cepat dong," tutur Cecep yang juga guru di Garut ini.

Biasanya, lanjut Cecep, pembayaran TPG antara PNS dan honorer hanya selisih tiga hari.

Kalau PNS cair tanggal 4, honorer tiga hari setelah itu.

"Sekarang sudah tanggal 18 Mei. Jauh banget selisihnya. Kami sangat butuh dana TPG-nya untuk biaya kebutuhan harian dan jelang Idulfitri juga. Semoga Mas Menteri mendengar keluh kesah kami," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

Tunjanagn Profesi Guru Pemkab Bone Dicairkan Mulai 15 Mei 2020

One Be 5/17/2020
Tunjanagn Profesi Guru Pemkab Bone Dicairkan Sejak 15 Mei 2020

Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan pertama, akhirnya cair dan ditransfer ke rekening masing-masing guru penerima sertifikasi.

Pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut mulai dibayarkan pada Jumat (15/5/2020) sore sekira pukul 16.30 Wita

Sebelumnya bahwa SP2D dan ampra tunjangan guru PNS baik yang sertifikasi maupun yang non sertifikasi telah diproses di keuangan daerah.

"Jadi setelah diproses di BPKAD dan SP2D nya sudah terbit dua hari lalu jadi sudah bisa dicairkan semua, termasuk THR plus tunjangan Khusus bagi guru yang mengajar di daerah terpencil," jelas
Kabid Program Disdik Bone Rahmat A. Wahab, kepada Bonepos.com.

Adapun rincian tunjangan guru tersebut adalah sebagai berikut, untuk TK 347 orang dengan dana Rp3.787.928.695, SD 2.496 orang dengan dana Rp27.706.313.698, SMP 883 orang dengan dana Rp10.101.011.565

Sementara untuk tambahan penghasilan (tamsil) PNS guru TK 12 orang dengan dana Rp8.550.000, SD 196 orang dengan dana Rp133.525.000, SMP 90 orang dengan dana Rp63.937.500.

Sehingga total TPG yang masuk ke Kas daerah sebanyak Rp59,5 miliar, sementara tunjangan khusus bagi PNS yang mengajar di daerah terpencil sebanyak Rp55,8 juta.

"Dana Tunjangan Profesi Guru yang masuk di Kas Rp 59,5 Miliar dan tunjangan khusus sebanyak Rp 55,8 juta semua sudah bisa dicairkan hingga jelang Lebaran," kata Kepala BPKAD Najamuddin. (Sumber; www.bonepos.com)

Merdeka Belajar Guru Dituntut Hijrah Dari LOTS ke HOTS

One Be 5/16/2020
Merdeka Belajar Guru Dituntut Hijrah Dari LOTS ke HOTS

Pendiri dan CEO Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan (PIPP) Training Teacher, Nina Krisna Ramdhani menyebut, guru saat ini harus mau mengubah mindset atau pola pikiranya untuk menyesuaikan diri dengan era Merdeka Belajar. Guru harus mau berpindah dari pola pikir 'terjajah' menuju 'merdeka'.

Ia menjelaskan, bahwa di era Merdeka Belajar ini pembelajaran tidak hanya cukup dengan konsep C1 (mengetahui), C2 (memahami), dan C3 (menerapkan). Berdasarkan taksonomi Bloom disebut dengan pola pikir Lower Order Thinking Skills (LOTS).

“Kita sudah terlalu lama dalam atmosfer, mengajar dengan keadaan pikiran yang terjajah guru di zaman dulu sebelum ada konsep Merdeka Belajar. Yakni mengajar siswa di level C1,C2,C3, disuruh menghafal, memahami, mengaplikasi. Hanya di level itu, di kondisi pikiran guru di level itu,” terang Nina dalam diskusi daring Forum Diskusi Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni UNJ ‘Persoalan Guru Dalam Merdeka Belajar’, Jakarta, Rabu, 15 April 2020.

Di era Merdeka Belajar ini, kata dia, guru sudah seharusnya mengajar di level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Yakni menambah kemampuan C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, kemudian C6 mencipta.

“Pada konsep merdeka belajar, dikatakan Merdeka Belajar bila guru sudah bisa mengubah mindset-nya di level C4, C5,C6 itu,” ujarnya.

Namun, guru di Indonesia saat ini masih terjajah oleh atmosfer zaman dulu. Ia pun menyampaikan jika terus dengan kondisi seperti Nina sanksi dengan kesuksesan Merdeka Belajar.

“Jika pikiran tidak bisa diubah saya ragu, saya skeptis apakah konsep Merdeka Belajar ini juga sukses di masa depan bagi pendidikan di Indonesia,” tuturnya.

Tetapi kekinian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar menggelar pelatihan HOTS bagi guru. “Belakangan ini pemerintah gencar mengundang guru mengikuti pelatihan HOTS, ingin guru berpindah mindsetnya dari kondisi pikiran terjajah yang di level C1,C2,C3, mengajar di level Merdeka.,” terangnya. (Sumber; medcom.id)

Mendikbud: Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Materi Kurikulum

One Be 5/16/2020
Mendikbud: Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Materi Kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19. 

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

“Kami mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati,

”kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/5) seperti dikutip setkab.go.id.

Serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19. Seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Selain itu, terdapat kebijakan penyesuaian pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi. 

Hal tersebut merujuk pada dua peraturan terbaru. Pertama, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Kedua, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Ada empat bentuk relokasi sumber daya yang sudah dilakukan Kemendikbud di masa pandemi ini.

Pertama, program sukarelawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan yang telah terkumpul lebih dari 15.000 orang di seluruh Indonesia. 

Kedua, mengaktifkan fasilitas medis universitas di seluruh Indonesia sebagai Covid-19 Test Center. Saat ini terdapat 18 laboratorium dan 13 rumah sakit untuk perawatan pasien. 

Ketiga, mengalokasikan asrama pusat pelatihan kementerian untuk karantina yaitu di LPMP dan P4TK di seluruh Indonesia. 

Keempat, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 miliar.

(Sumber: rmco.id)

Nadiem: COVID-19 Menyadarkan Orang Tua Betapa Susahnya Menjadi GURU

One Be 5/15/2020
COVID-19 Menyadarkan Orang Tua Betapa Susahnya Menjadi GURU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan selain efek negatif yang ditimbulkan, pandemi Covid-19 di Indonesia memiliki beberapa hal positif yang bisa diambil.

Menurut dia, dengan pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan dari rumah, para orang tua (ortu) bisa menyadari susahnya mengajar dan menjadi seorang guru.

"Untuk pertama kali, orang tua bisa menyadari susahnya menjadi guru, dan mengajar seorang siswa. Dan di sisi lain guru juga menyadari pentingnya peran orang tua pada pendidikan, yang mana menjadi partner suksesnya pendidikan anak," kata dia dalam media briefing yang ditayangkan akun YouTube Kemendikbud, Kamis (14/5).

Selain itu, ia mengatakan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga mengharuskan para orang tua, guru, hingga anak untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal itu, kata dia, tidak pernah terjadi sebelumnya.

"Banyak masyarakat Indonesia yang berjuang mengadopsi teknologi, banyak orang yang bereksperimen, mencoba dan untuk pertama kali menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran," kata dia

Ia mengatakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan mengadopsi teknologi tersebut akan berguna di masa depan. Menurut dia, hal itu juga sejalan dengan bagian inti dari rencana Kemendikbud untuk menunjang pendidikan di Indonesia.

Saya akan mengatakan bahwa hal yang paling menggembirakan yang kita lihat sebenarnya bukan efeknya hari ini dan apakah mereka benar-benar akan mampu mengimbangi anak-anak yang tidak bersekolah," ucap dia

"Saya pikir efektivitasnya jauh lebih terasa di masa depan, karena teknologi adalah bagian inti dari rencana kami di kementerian pendidikan," imbuh dia. (Sumber; cnnindonesia.com)

Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

One Be 5/15/2020
Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

Dilansir dari detik.com bahwa Pemkab Garut sudah mengalokasikan dana Rp 8 miliar untuk membantu kalangan guru honorer selama masa pandemi Corona ini. Lantas kapan para guru honorer di Garut mendapat bantuan dari pemda?

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan bantuan Rp 8 miliar tersebut khusus untuk guru honorer pengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Ada beberapa kriteria bagi para penerima bantuan.

Kriterianya adalah guru SD-SMP honorer yang tidak mendapat sertifikasi, kemudian guru sekolah swasta SD dan SMP yang juga tak dapat sertifikasi, ucap Helmi.

Mereka yang menerima bantuan juga adalah yang belum mendapat bantuan COVID-19 dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.

Menurut Helmi, bantuan bagi para guru honorer sedang disiapkan. "Sekarang dalam tahap pematangan data. Nanti dilakukan pemadanan data di Disdukcapil. Dari situ berapa jumlahnya. Pendataan hari ini selesai," ucap Wabup Helmi.

Helmi memastikan bantuan bagi para guru honorer akan segera cair. "Dari Dinas Pendidikan langsung mengajukan ke Pak Bupati. Bapak Bupati sudah menunggu. Nanti kemudian langsung disposisi ke DPPKA. Secepatnya cair," tutup Helmi.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Yudha Puja Turnawan mendesak pemda segera menyalurkan bantuan tersebut.

Harus secepat mungkin bantuan itu disalurkan oleh pemda," kata Yudha saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/5/2020).

Yudha mengatakan kalangan guru honorer sangat layak mendapat bantuan. Ekonomi mereka, kata Yudha, kini dalam kondisi kejepit di tengah pandemi Corona.

Bayangkan, mereka hanya dapat uang Rp 200 ribu per bulan. Paling ditambah sekitar Rp 300 ribuan dari BOS, itu pun tidak cair setiap bulan. Di masa biasa saja itu sangat menyulitkan, apalagi saat pandemi seperti ini, katanya.

Yudha meminta pemda segera mencairkan dana bantuan untuk para guru honorer. Mereka dianggap sangat membutuhkan.

"Harus secepatnya. Apalagi ini menjelang Lebaran," tutup Yudha. (Sumber; news.detik.com)