Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

Admin 9/18/2020
Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10, sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. CNNIndonesia.com memperoleh file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional.

Dalam file tersebut dijelaskan bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10. Melainkan digabung di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Padahal, dalam kurikulum 2013 yang diterapkan selama ini, mata pelajaran Sejarah Indonesia harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.

Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa SMA kelas 10 dalam kurikulum yang disederhanakan.

1. Pendidikan Agama
2. PPKn
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. IPA
6. IPS
7. Bahasa Inggris
8. Seni dan Prakarya
9. Pendidikan Jasmani
10. Informatika
11. Program Pengembangan Karakter

Kemudian untuk siswa kelas 11 dan 12 SMA/sederajat, mata pelajaran sejarah juga tidak wajib dipelajari. Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 11 dan 12 kelompok IPA, IPS, bahasa dan vokasi.

1. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
2. PPKN
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Bahasa Inggris
6. Seni dan Prakarya
7. Pendidikan Jasmani

Mata pelajaran sejarah bisa dipelajari siswa kelompok peminatan IPA, IPS, bahasa dan vokasi. Namun, tidak bersifat wajib.

Siswa kelompok peminatan IPS akan diberi pilihan 5 mata pelajaran tambahan, yakni Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan Antropologi. Siswa hanya akan diminta memilih 3 dari 5 mata pelajaran tersebut.

Dengan kata lain, siswa diperkenankan untuk tidak memilih mata pelajaran sejarah untuk dipelajari. Misal, siswa boleh memilih geografi, sosiologi, dan ekonomi.

Di kelompok siswa peminatan IPA, sejarah juga tidak termasuk mata pelajaran wajib. Siswa bisa memilih untuk mempelajari atau tidak mempelajari sejarah. Siswa kelompok peminatan IPA diberi pilihan 7 mata pelajaran tambahan, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, Informatika Lanjutan, Ilmu Kesehatan, Matematika Lanjutan, dan Matematika Terapan.

Kelompok siswa peminatan IPA harus mengambil salah satu mata pelajaran pilihan yang ada di kelompok IPS. Sejarah bisa dipilih, namun tidak bersifat wajib. Ada pilihan mata pelajaran IPS lainnya yang bisa dipilih siswa.

Dengan kata lain, siswa kelompok IPA bisa mengambil 2 mata pelajaran IPA plus 1 mata pelajaran IPS. Siswa juga bisa mengambil 1 mata pelajaran IPA plus 2 mata pelajaran IPS.

"Di kelas 11 dan 12, siswa diwajibkan untuk mengambil minimal 3 mata pelajaran pilihan dengan syarat minimal 1 mapel kelompok MIPA dan 1 mapel kelompok IPS, 1 mapel kelompok bahasa dan satu vokasi," mengutip data paparan Kemendikbud.

Di kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi. Kelompok siswa peminatan bahasa diberi pilihan 3 mata pelajaran tambahan, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Bahasa dan Sastra Asing.

Kemudian untuk pendidikan kecakapan hidup dan vokasi terdapat tiga mata pelajaran, yakni Pengalaman Dunia Kerja, Mata Pelajaran Vokasional, dan Kewirausahaan.

Kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi harus memilih 1 pelajaran IPA dan 1 pelajaran IPS.

Sumber CNNIndonesia.com, pegiat pendidikan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Kemendikbud sudah menyampaikan rencana penyederhanaan kurikulum itu dalam pertemuan dengan guru dan para pegiat edukasi.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengkonfirmasi paparan tersebut kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani. Namun belum mendapat jawaban.

Artikel ini juga telah tayang di CNNIndonesia.com

Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 2021

Admin 9/17/2020
Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 20201

BlogPendidikan.net
- Ketum DPP Forum Honoror Non K2 Persatuan Guru Honoror Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengaku gembira karena diberikan kesempatan ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Dia mengklaim, kebijakan pemerintah yang mengakomodir guru honorer non K2 dalam rekrutmen PPPK 2021 karena usulan PGHRI.


"Kami sangat gembira dan sujud syukur mendengar adanya kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan anggaran Rp 179 milar untuk rekrutmen PPPK 2021. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi seluruh guru honorer," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (17/9). 

Dia menceritakan, PGHRI sebelum rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud digelar 14 September 2020, sudah bertemu langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril.


Dalam pertemuan itu, mereka meminta ditetapkan NIP PPPK tahap I,  penyelesaian sisa honorer K2. Juga 1 juta formasi PPPK tahap II diharapkan mengakomodir honorer non K2. 

Bukan hanya guru tetapi juga tenaga kependidikan misal TU,  Pustakawan,  Operator, Penjaga Sekolah, dan lainnya.

"Kami yakin semua akan direalisasikan apa yang disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI  dan pemerintah. Dirjen GTK mengatakan kehadiran PGHRI selaras dengan Kemendikbid. Konsisten mengusulkan PPPK tahap I dan II bagi honoror K2 dan Non K2," terangnya. 


Menurut Raden Sutopo, Kemendikbud terpacu menyelesaikan persoalan honorer khususnya guru karena melihat PGHRI tidak ngotot menuntut PNS. PGHRI sangat realistis memandang masalah ini karena peluang menjadi PNS bagi usia 35 tahun ke atas sangat kecil.

"Dirjen GTK menginformasikan kalau NIP PPPK tahap I sudah ada tinggal dibagikan bila regulasi sudah lengkap. Dirjen juga berjanji akan memberikan kesempatan honorer non K2 ikut tes PPPK 2021," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

Oknum Guru Doakan Muridnya Yang Mengeluh Belajar Online Agar Cepat Mati

Admin 9/17/2020
Oknum Guru Doakan Muridnya Yang Mengeluh Belajar Online Agar Cepat Mati

BlogPendidikan.net
- Viral video TikTok dua orang wanita muda yang tengah berseragam (berdinas) pakaian guru menjadi perbincangan khalayak di media sosial. Betapa tidak, dua orang wanita yang diduga berprofesi sebagai guru itu tampak mengurai doa buruk untuk para siswa.

Dalam video berdurasi singkat di TikTok, dua wanita tersebut mendoakan para siswa yang kerap mengeluh saat belajar online agar dicabut nyawanya. Doa buruk yang dilayangkan dua wanita berseragam guru tersebut sontak memicu cibiran dari khalayak.

Dikutip TribunnewsBogor.com dari akun unnie_update di Instagram, terlihat dua orang wanita berseragam guru kompak menampakkan wajahnya di depan kamera. Mengikuti alunan musik, dua wanita tersebut tampak kompak mengangkat kedua tangannya.

Satu wanita tampak duduk di kursi, sementara wanita lainnya berdiri di kursi. Melengkapi video bermusik tersebut, wanita berseragam guru tersebut pun menuliskan keterangan berupa doa.

Siapa sangka, wanita tersebut menuliskan caption berupa doa buruk untuk para siswa yang kerap mengeluh saat belajar online.

"Ketika para siswa mengeluh belajar online. Ya Allah cabut nyawa mereka," caption pada video.

Video yang pertama kali dibagikan oleh akun Tetey Wulandari itu kini sudah lenyap. Pun dengan akun pengunggah pertama video tersebut yang tampak hilang. Meski video pertama tersebut sudah tak ada, khalayak tampak geram.

Berikut kolase videonya yang sudah ramai dibagikan di media sosial:

Lihat postingan ini di Instagram

Panjangin aja kasusnya pak...

Sebuah kiriman dibagikan oleh INFORMASI DAN HIBURAN (@unnie_update) pada


Bahkan di kanal TikTok, masyarakat dari berbagai kalangan tampak geram dengan wanita berseragam guru tersebut. Beberapa wali murid dari kalangan ibu rumah tangga, polisi hingga TNI turut memberikan reaksi atas video wanita berseragam guru tersebut.

Para wali murid itu pun meminta agar dua wanita pembuat video TikTok itu ditindak tegas.

"Saya selaku wali murid mencekam keras atas tindakan guru tersebut yang tidak layak dicontoh dan tidak layak menjadi pendidik murid-murid. Tolong ditindak tegas," ucap wali murid.

Ikut menyoroti video viral tersebut, pedangdut Inul Daratista turut geram.

Dalam komentarnya di akun lambe turah, Inul Daratista menumpahkan amarahnya usai melihat video dua wanita berseragam guru tersebut.

Menurut Inul, dua wanita tersebut tak pantas disebut seorang guru.

"Sikaat guru model gini gak layak," pungkas Inul Daratista.
Tak cuma itu, Inul juga meminta agar dua wanita berseragam guru tersebut diusut keberadaannya.
"Usuuuuuuutttt !" tulis Inul Daratista.
Setuju dengan Inul Daratista, netizen tampak geram dengan dua wanita di video TikTok tersebut.

eva_m3va : Demi konten...saya juga seorang tenaga pendidik liat oknum yang nol attitude seperti ini sungguh terluka hati saya karena bagi saya "guru" adalah label paling dihormati...

fikrozzu : Kita orang ngajar waktu daring gini ga mudah, kudu vcall sampe 2jam buat jelasin ke murid itupun tiap hari. Lah guru yg ini malah begitu , malu-maluin seragam khaki nya buu

eko.pujiyono : Ujung2nya minta maaf sambil nangis2

kristianaastri : G ada ampun buat mereka,g ada akhlak sm sekali,g pantes jd guru sikapnya norak,memalukan,sy sebagai ortu sungguh miris dan marah melihat ini

christinaaoctavia : Bikin malu profesi guru aje niiiiih

Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

Admin 9/16/2020
Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengalokasikan anggaran rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2021.

Anggaran yang disiapkan Kemendikbud sebesar Rp179 miliar untuk merekrut guru PPPK dari honorer. Namun, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak puas.

Sebab, anggaran tersebut tidak mengakomodir tenaga kependidikan. “Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada 14 September yang berlangsung tertutup, saya menanyakan langsung masalah tersebut. Kenapa hanya rekrutmen guru PPPK yang dianggarkan,” terang Fikri kepada JPNN.com, Rabu (16/9).

Selain itu, dia meminta Kemendikbud untuk menguraikan dari Rp179 miliar itu ada berapa guru baik honoror K2 maupun nonkategori yang direkrut.

Jangan sampai kebutuhan guru sekitar satu juta diisi sebagian besar oleh lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

“Kami mendesak agar kebutuhan guru diisi oleh seluruh honorer baik k2 maupun nonkategori. Selesaikan dulu guru honorer ini baru rekrut pelamar umum,” tegasnya.

Desakan Komisi X DPR ini, lanjutnya, akan dijawab pemerintah secara tertulis. Namun Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril memastikan rekrutmen PPPK 2021 akan digelar dan sudah dianggarkan. Rekrutmen guru PPPK ini akan diisi oleh guru honorer juga.

“Kami akan kawal ini agar guru-guru honorer K2 dan nonkategori bisa mendapatkan formasi PPPK terbanyak di 2021. Begitu juga tenaga kependidikan harus diakomodir,” tandasnya. (Sumber: jpnn.com)

Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

Admin 9/14/2020
Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

BlogPendidikan.net
- Ratusan orang guru yang berstatus tenaga honorer yang tersebar di 13 wilayah telah memperoleh tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per orang. Tunjangan yang bersumber dari APBN ini, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, menyatakan, total ada 1.169 guru dengan merujuk Surat Keputusan Tunjangan Profesi No 1255. Sekitar 1.000 guru kini masih menanti tunjangan tersebut masuk ke rekening yang terhitung mulai Jumat (11/9) untuk pembayaran dari Januari hingga Juni.

“Sudah cair untuk guru honorer SMA, SMK, dan SLB negeri. Namun belum semuanya, baru ratusan orang yang sudah cair,” ujar Rizki saat dikonfirmasi Tribun via ponselnya, Minggu (13/9).

Menurutnya, belum semua tunjangan cair karena beberapa hal. Antara lain bank penerima berbeda, nomor rekening belum dibuatkan, hingga nama guru tak termasuk pada surat tersebut.

“Baru tahun ini terealisasi. Sebelumnya kami tak berharap lebih mendapatkan karena ada persyaratan yang sulit. Yaitu harus memiliki surat keputusan penugasan dari bupati, wali kota, hingga gubernur bagi guru non PNS mengajar di sekolah negeri,” kata Rizki.

Dia bilang, para guru honorer tak menyangka bakal mendapatkan tunjangan profesi sekaligus hingga Rp. 8.460.000 juta. “Setelah dipotong pajak negara, ternyata langsung mendapatkan untuk pembayaran dua triwulan sekaligus,” ujarnya.

Perjuangan panjang itu, kata Rizki, berkat dukungan berbagai pihak. “Tunjangan yang kami terima sangat bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami senantiasa bersyukur semua pihak yang terlibat,” katanya.

Mewakili para guru honorer, Rizki berjanji bakal menjaga komitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas ketika melaksanakan tugas sebagai guru. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunjabar.id 

Hari Ini Batas Akhir Setor Nomor Ponsel Guru dan Siswa di Vervalponsel.data.kemendikbud

Admin 9/11/2020
Hari Ini Batas Akhir Setor Nomor Ponsel di Vervalponsel.data.kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Hari ini, Jumat (11/9/2020), menjadi tenggat waktu terakhir pengajuan nomor telepon seluler atau handphone (HP) dalam program subsidi kuota internet untuk siswa dan guru yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud). 

Hal itu terkonfirmasi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani. "Benar (terakhir hari ini), 11 September 2020," kata Evy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/9/2020).


Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadwalkan pendataan dibatasi hingga 31 Agustus 2020. Namun, diperpanjang hingga hari ini, Jumat, 11 September 2020. Adapun pengisian data tersebut dilakukan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Cara mendapatkannya 

Evy mengungkapkan, pemberian kuota gratis ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ( PJJ). Kemendikbud akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa sebesar 35 GB per bulan dan guru 42 GB per bulan. Adapun mahasiswa dan dosen masing-masing 50 GB per bulan.


Rencananya, Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020. 

Adapun langkah-langkahnya, seluruh kepala satuan pendidikan atau sekolah melengkapi nomor ponsel penerima subsidi. Pengisian data melalui aplikasi Dapodik. Kuota internet akan dikirim ke nomor ponsel yang dimasukkan ke aplikasi tersebut.


Dapodik sendiri berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. 

Pengisian data maksimal pada 11 September 2020. Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa serta dosen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu," papar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, seperti dilansir laman Kemendikbud, Kamis (27/8/2020). (*)

Link Resmi Kemendikbud Cek Data Nomor Ponsel Siswa dan Guru

Admin 9/11/2020

Link Resmi Kemendikbud Cek Data Nomor Ponsel Siswa dan Guru

BlogPendidikan.net
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan pemerintah akan memberikan tunjangan kuota internet untuk sektor pendidikan. Tunjangan kuota internet ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi corona.


Nadiem bilang, tunjangan paket internet akan diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen. Subsidi ini akan diberikan selama empat bulan dari September hingga Desember 2020. 


Untuk rinciannya, siswa akan mendapat tunjangan kuota internet sebesar 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, dan mahasiswa serta dosen sebesar 50 GB per bulan.

Berikut link resmi kemendikbud dan bagaimana cara melihat data sekolah, siswa, provider dan kepemilikan ponsel mengenai bantuan kuota internet dari di vervalponsel.data.kemendikbud:

1. Masuk pada website resmi bantuan kuota Kemendikbud:
 
- Data Sekolah: 

- Data Peserta Didik: 

- Data Provider Ponsel: 

- Data Residu Provider: 

- Data Kepemilikan Nomor Ponsel: 

2. Klik Data pada Beranda untuk melihat rekapitulasi data satuan pendidikan menurut wilayah (Provinsi)

3. Klik Sekolah, disajikan 4 (empat) kolom rekapitulasi data pada rekapitulasi data sekolah, meliputi
* Total, menyajikan jumlah satuan pendidikan dalam suatu wilayah
* SPTJM – Sekolah, menyajikan jumlah satuan pendidikan yang sudah mengirimkan SPTJM dalam suatu wilayah
* Verifikasi Kelengkapan SPTJM, menyajikan jumlah pengiriman SPTJM satuan pendidikan oleh Pusdatin Kemendikbud kepada Provider dalam suatu wilayah
* Residu**, menyajikan jumlah satuan pendidikan dalam suatu wilayah yang belum mengirimkan SPTJM (belum diverifikasi dan divalidasi nomor ponsel peserta didik dan guru oleh provider)


4. Klik Bentuk Pendidikan untuk memilih bentuk pendidikan, yaitu : SD, SMP, SMA, dan SMK.

5. Klik nama provinsi untuk melihat rekapitulasi data satuan pendidikan menurut Kabupaten/Kota (untuk melihat rekapitulasi data satuan pendidikan, klik nama kabupaten/kota)

6. Klik Salin untuk menyalin tabel

7. Klik CSV untuk mengunduh data dalam format CSV

8. Klik PDF untuk mengunduh data dalam format PDF

9. Klik Cetak untuk mencetak tabel
.
10. Arahkan kursor pada kolom pencarian untuk melakukan pencarian wilayah

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. (*)

* Info: Link terkadang susah diakses karena padat pengunjung 

Setelah Subsidi Pulsa, Guru dan Siswa Akan Dapat Bantuan Tablet Penunjang PJJ

Admin 9/10/2020
Setelah Subsidi Pulsa, Guru dan Siswa Akan Dapat Bantuan Tablet Penunjang PJJ

BlogPendidikan.net
- Tidak hanya subsidi pulsa, pemerintah akan membagikan tablet murah untuk pelajar dan guru. Kebijakan ini dilakukan, supaya subsidi pulsa yang diberikan tepat sasaran. Mengingat para siswa masih banyak menggunakan handphone milik orangtuanya saat mengelar belajar dari rumah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, untuk menunjang proses belajar mengajar dari rumah, pemerintah akan membagikan tablet murah. Sehingga belajar dari rumah di tengah Covid-19 bisa berjalan dengan efektif.

"Salah satu program yang kami lihat menyediakan tablet murah untuk masyarakat," ujar Airlangga dalam video conference, Kamis (10/9/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Airlangga menjelaskan, bantuan tablet murah ini merupakan, tindah lanjut dari program subsidi pulsa untuk murid dan guru yang telah dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun.

Airlangga menjelaskan, pemberian tablet murah kepada pelajar dilakukan agar subsidi pulsa yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

Pasalnya, selama ini banyak siswa yang menggunakan gadget atau gawai milik orangtua mereka dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. "Karena kita ketahui, untuk subsidi pulsa, sebagian besar pelajar menggunakan nomor orang tua, (pemberian tablet murah) ini dilakukan agar tepat sasaran," jelas Airlangga.

"Mekanismenya akan terus didalami oleh pemerintah," jelas dia.

Selain itu, Airlangga pun mengatakan, program susidi pulsa yang tahun ini telah dijalankan oleh pemerintah bakal dilanjutkan hingga kuartal II tahun 2020 mendatang.

Untuk diketahui, tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan ke depan, terhitung dari September hingga Desember 2020.

Rencananya, siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan. Selain itu, Kemendikbud juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar. (*)

Tunjangan Insentif Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Cair Minggu Ini

Admin 9/09/2020
Tunjangan Insentif Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Cair Minggu Ini

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru honor dan tenaga kependidikan di Palembang karena dalam waktu dua hari ke depan insentif agar segera cair. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto, melalui instagram Palembang Darussalam, Rabu (9/9/2020).

Di dalam instagram tersebut, Zulinto menyampaikam bahwa dana insensif ini akan segera cair dalam kurun waktu dua hari kedepan Saat dihubungi, Zulinto membenarkan pernyatannya tersebut. Ia mengatakan insentif ini diberikan bagi guru non PNS atau honor serta tenaga kependidikan yang memiliki surat keputusan (SK) dari walikota.


"Insya Allah ini akan segera dicairkan dalam waktu 2 hari ke depan, pencarian tunjangan insentif ini akan ditransfer melalui rekening bank masing-masing," jelasnya. Ia mengatakan, dari hasil dari diskusi dengan walikota Palembang, Sekda, BPKAD diputuskan untuk mencairkan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan non PNSD ini.

"Alhamdulillah dari hasil diskusi ini bahwa Walikota Palembang Bapak Harnojoyo sudah menyetujui untuk segera dicairkan insentif guru dan tenaga kependidikan honorer selama tujuh bulan," ujar Zulinto. Zulinto juga memohon maaf kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer atas keterlambatan pembayaran insentif ini.

Karena memang kondisi keuangan Pemkot pada belum memungkinkan.

"Alhamdulillah dua hari kedepan insya Allah semua akan terpenuhi, karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah ditanda tangani dan telah selesai, Dinas pendidikan kota Palembang tinggal mentranafer ke rekening guru dan tenaga kependidikan masaing masing," ujarnya singkat.

Sementara itu, Dian, salah satu guru honor di kota Palembang mengaku lega dengan adanya kabar gembira tersebut. "Ya, saja juga baru dapat kabar di grup WA melihat tayangan pernyataan dari Kepala Dinas. Alhamdulilah senang sekali," jelasnya.


Ia mengaku memang sudah lama menunggu dana ini cair apalagi ditengah pandemi ini banyak sekali kebutuhan yang harus dikeluarkan. "Selama ini mencukupi kebutuhan sehari-hari ya kadang pinjam koperasi. Dengan cairnya ini setidaknya sedikit lega," beber dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Yulinar, Guru honorer yang mengajar di SDN 226 Palembang ini mengaku, kalau dana insentif itu memang sudah lama ditunggu-tunggu cairnya.

"Alhamdulillah wasyukurillah, akhirnya insentif akan segera cair, selama insentif belum cair kami mencukupi kebutuhan sehari hari dengan cari pinjaman, terutama untuk kebutuhan anak sekolah yang tidak boleh tidak harus disegerakan, "ujarnya

Dengan cairnya insentif ini kata Yulinar sungguh melegakan hati kami yang selama ini kami tunggu tunggu.

"Mewakili teman teman saya menyampaikan terimakasih kepada walikota, Palembang H. Harnojoyo, dan Kepala Dinas Kota Palembang Ahmad zulinto, yang telah memberi perhatian kepada kami guru dan staf honorer," ucapnya.

Artikel ini juga telah tayang di sripoku.com 

Siap-siap Guru Honorer Akan Mendapatkan Insentif

Admin 9/09/2020
Siap-siap Guru Honorer Akan Mendapatkan Insentif

BlogPendidikan.net
- Guru honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sedikit bisa bernafas lega. Sebab, di Tahun 2021, DPRD dan Pemkot Tasikmalaya berupaya mendorong realisasi insentif bagi tenaga pendidik non PNS tersebut.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam usai menerima audiensi dari sejumlah guru honorer yang dikomandoi Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan (Warkop) dan dua organisasi tenaga honorer pendidikan.

Dede mengapresiasi adanya dorongan tersebut. Sebab, peranan guru honorer selama ini sangatlah vital dalam mencerdaskan generasi. 


“Maka mau kualitas anak didiknya bagus bagaimana, kalau perhatian dari pemerintahnya tidak serius. Maka ini akan kami dorong, supaya wali kota dan kami di DPRD secara keseluruhan bisa memperhatikan ini (insentif) dengan serius,” ucapnya usai audiensi di ruang rapat paripurna, Senin (7/9).

Di dalam audiensi tersebut, Dede meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengusulkan alokasi anggaran di Tahun 2021, untuk insentif tenaga honorer tersebut. Sekaligus menginventarisasi kebutuhan riil dan jumlah honorer yang aktif di Kota Resik. “Ya kita tahu di Pangandaran saja sudah diketuk ada insentif sebesar Rp 700 ribu bagi honorer. Semoga Pemkot bisa sejalan, minimal di kita disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah berapa,” kata politisi PKS tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP mengatakan pihaknya akan memastikan apakah regulasi yang ada, terkait pemberian insentif bagi tenaga pendidik honorer itu masih berlaku atau tidak. Supaya bisa menjadi dorongan dalam merealisasikan aspirasi sejumlah pegiat sosial dan akademisi yang mendorong realisasi insentif tersebut. “Kami pun meminta risalah rapat ini supaya bisa disampaikan ke pimpinan DPRD dan ditembuskan ke wali kota. Sehingga, aspirasi rekan-rekan guru honorer bisa dikuatkan,” harap dia.

Kepala Disdik Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi mengaku pihaknya sebatas pengusul saja, terkait realisasi insentif bagi guru honorer. Secara pribadi, ia prihatin atas apresiasi yang didapatkan tenaga honorer yang hanya di kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.

“Paling tidak ada kepedulian, kadeudeuh bagi rekan-rekan honorer. Saya juga inginnya bisa disamakan dengan guru swasta, supaya honorer juga bisa ajukan sertifikasi tunjangan profesi, tapi kebijakan kan tidak ada di kami,” kata Budiaman seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup).

Selanjutnya, ia pun menyebutkan, ada sekitar 1180 guru dan tenaga kependidikan honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Setelah kegiatan ini, ia akan segera menyusun anggaran untuk kesejahteraan mereka, minimal Rp 1 juta per orangnya. “Maka ditotalkan sekitar 14 miliar selama tahun,” katanya. (*)