Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Disalurkan

Admin 10/07/2020
7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru TW 3 Disalurkan

BlogPendidikan.net
- 7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Disalurkan.
Keluhan ratusan guru di kota Bitung soal pembayaran tunjangan sertifikasi akhirnya terjawab sudah. Setelah melewati sejumlah tahapan, Dinas Pendidikan Kota Bitung akhirnya melakukan penyaluran. 

“SPM-nya sudah saya tandatangani sehingga hari ini juga (kemarin, red) sudah bisa disalurkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Julius Ondang. 
Baca Juga; 
Ia menambahkan, total yang akan disalurkan Rp7,3 miliar, diperuntukkan bagi 787 guru. “Pembayarannya non tunai, jadi langsung ke rekening penerima,” sebutnya sembari menyebutkan, dana tersebut sudah masuk ke kas daerah sejak minggu lalu. 

“Memang sudah dari minggu kemarin masuk, tapi kami butuh verifikasi dahulu sebelum dicairkan,” katanya. Dengan penyaluran dana sertifikasi ini, maka Kota Bitung menjadi daerah pertama di Provinsi Sulut yang melakukan pencairan. 

Sementara itu, sejumlah guru menyampaikan terima kasih kepada Pemkot yang dengan gerak cepat. 

“Kami bersyukur Pemkot melalui Dinas Pendidikan percepatan pencairan dana sertifikasi. Mengingat berbagai kebutuhan dalam suasana dewasa ini,” ucap para guru. (*)

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR

Admin 10/06/2020
Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR.
Sejak Maret hingga September 2020 proses pencairan sertifikasi atau tunjangan profesi guru mengalami perubahan. 

Hal ini dikatakan Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kotamobagu, Rastono Sumardi. 

 “Hal tersebut berubah pasca Indonesia dilanda pandemi corona virus disease (Covid19). Jadi guru-guru tinggal memasukkan laporan BDR. 

Kalau dulu, dalam proses pencairan biasanya syarat utama yakni jumlah jam mengajar harus mencapai 24 jam dalam satu pekan untuk satu mata pelajaran. 

 Kini hanya tinggal memasukkan laporan BDR (Belajar Dari Rumah),” ujar Rastono. Menurutnya, perubahan tersebut dilaksanakan karena proses belajar mengajar yang sebelum pandemi dilakukan di Sekolah, kini hanya melalui daring atau kunjungan dari rumah ke rumah siswa. Sehingga, akan memakan banyak waktu jika harus menyesuaikan dengan syarat sebelumnya. 

 “Ada kompensasi waktu. Tidak lagi mengacu pada syarat sebelum pandemi,” pungkas Rastono.

Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

Admin 9/14/2020
Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

BlogPendidikan.net
- Ratusan orang guru yang berstatus tenaga honorer yang tersebar di 13 wilayah telah memperoleh tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per orang. Tunjangan yang bersumber dari APBN ini, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, menyatakan, total ada 1.169 guru dengan merujuk Surat Keputusan Tunjangan Profesi No 1255. Sekitar 1.000 guru kini masih menanti tunjangan tersebut masuk ke rekening yang terhitung mulai Jumat (11/9) untuk pembayaran dari Januari hingga Juni.

“Sudah cair untuk guru honorer SMA, SMK, dan SLB negeri. Namun belum semuanya, baru ratusan orang yang sudah cair,” ujar Rizki saat dikonfirmasi Tribun via ponselnya, Minggu (13/9).

Menurutnya, belum semua tunjangan cair karena beberapa hal. Antara lain bank penerima berbeda, nomor rekening belum dibuatkan, hingga nama guru tak termasuk pada surat tersebut.

“Baru tahun ini terealisasi. Sebelumnya kami tak berharap lebih mendapatkan karena ada persyaratan yang sulit. Yaitu harus memiliki surat keputusan penugasan dari bupati, wali kota, hingga gubernur bagi guru non PNS mengajar di sekolah negeri,” kata Rizki.

Dia bilang, para guru honorer tak menyangka bakal mendapatkan tunjangan profesi sekaligus hingga Rp. 8.460.000 juta. “Setelah dipotong pajak negara, ternyata langsung mendapatkan untuk pembayaran dua triwulan sekaligus,” ujarnya.

Perjuangan panjang itu, kata Rizki, berkat dukungan berbagai pihak. “Tunjangan yang kami terima sangat bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami senantiasa bersyukur semua pihak yang terlibat,” katanya.

Mewakili para guru honorer, Rizki berjanji bakal menjaga komitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas ketika melaksanakan tugas sebagai guru. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunjabar.id 

Selain Bantuan Pulsa Untuk Guru dan Siswa, Mendikbud Juga Menyiapkan Rp 1,7 Triliun Tunjangan profesi Guru

Admin 8/27/2020
Selain Bantuan Pulsa Untuk Guru dan Siswa, Mendikbud Juga Menyiapkan Rp 1,7 Triliun Tunjangan profesi Guru

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan akan menyalurkan dana Rp 8,9 triliun untuk siswa, tenaga pendidik dan kependidikan.

Dana Rp 8,9 triliun itu akan dialokasikan untuk pembelian kuota internet dan tunjangan profesi. "Alhamdulillah, janji saya kepada tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik bisa dipenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengamankan sekitar Rp 9 triliun untuk kuota internet dan tunjangan profesi," kata Mendikbud Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI, Kamis (27/8).


Dia menyebutkan, pembagian dana Rp 8,9 triliun itu mencakup subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama September sampai Desember sebesar Rp 7,2 triliun.

Kemudian tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan guru besar Rp 1,7 triliun. "Jadi mulai September sampai Desember bantuan ini sudah bisa dirasakan siswa, guru, tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar," terangnya.

Mengenai sumber dana diambil dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran BA BLU. Sedangkan untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran POP yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021

"Siswa akan mendapatkan subsidi kuota internet 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan. Ssdangkan mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan," tandasnya. (*)

Sebanyak 2.984 Guru Terima TPG Triwulan 2 Tahun 2020

Admin 7/29/2020
Sebanyak 2.984 Guru Terima TPG Triwulan 2 Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan II tahun 2020 untuk 2.984 tenaga pengajar. Tunjangan tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing.

Jumlah itu merupakan hasil 3.012 guru sebagai calon penerima TPG, 2.984 guru telah menerima TPG melalui rekening masing-masing. Penyaluran dilakukan pada 25 Juni 2020 yang lalu.

Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Suprihatin mengatakan tunjangan tersebut disalurkan kepada tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan. Mereka adalah 235 guru TK, 1.476 guru SD, 1.226 guru SMP, dan 47 orang pengawas sekolah.

"Sudah kami salurkan untuk triwulan II, sedangkan untuk yang triwulan III kami masih menunggu anggarannya," ujarnya, Minggu, 26 Juli 2020.

Guru yang menerima TPG, menurut dia, karena telah memenuhi kriteria tunjangan profesi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2020.

“Para guru yang mendapat TPG karena telah melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang. Dan juga mereka telah mendapat SK dari Dirjen GTK Kemdikbud,” ujarnya.

Dia mengatakan dari sejumlah calon penerima TPG triwulan II tahun 2020, 28 guru tengah menunggu pencairan. “Yang belum keluar TPG-nya karena SK Dirjen belum. Alasan belum keluar, bisa saja jam mengajar belum cukup atau terjadi kesalahan data,” kata dia. (*)

Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

Admin 7/29/2020
Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

BlogPendidikan.net
- Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 1.461 guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) pada SMA, SMK, dan SLB di Jabar menerima SK Gubernur sebagai guru yang sudah bersertifikat pendidik.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyerahkan SK Nomor: 896/Kep.379-Disdik/2020 tersebut kepada perwakilan 6 orang guru di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2020. Sementara guru lainnya menyaksikan penyerahan SK tersebut secara virtual.

Melalui SK tersebut, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan tunjangan profesi bagi guru bukan (non) PNS yang telah tersertifikasi.

Sebanyak 1.461 guru tersebut terdiri dari 567 guru SMA, 853 guru SMK, dan 31 guru SLB. Pelantikan yang dilakukan secara virtual dari ini, hanya dihadiri enam perwakilan guru sebagai simbolis.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan penetapan dan penyerahan SK ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menyejahterakan guru. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang menjadi fokus adalah isu kesehatan, namun kesejahteraan guru di Jabar tetap diprioritaskan.

"Ini tak lepas dari peran luar biasa Dinas Pendidikan (Disdik) dan dukungan DPRD, khususnya Komisi V sebagai komitmen bahwa pendidikan adalah nomor satu," ujar Emil.

Nantinya, seluruh guru yang dilantik akan mendapatkan dana tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta per bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Ini melengkapi komitmen yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemprov Jabar (memberikan tunjangan) melalui APBD sebanyak Rp2.040.000 rupiah per bulan, di luar penghasilan mereka di sekolah masing-masing," ungkapnya.

Ke depan, selain Disdik Jabar, Emil meminta kepada seluruh stakeholder pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Jabar, dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) untuk mengawal pencairannya.

"Ini harus dikawal. Karena di Jabar sudah lancar, di pusat pun harus lancar," tegasnya.

Menurut Emil, guru memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karena, peran guru lebih dari sekadar pengajar.

Tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan memberikan pengawasan kepada anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk jadi manusia yang khoirunnas anfa'uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain)," ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan seluruh guru yang sudah mendapatkan SK tersebut telah mengantongi sertifikasi profesi guru dan telah melalui berbagai proses seleksi.

"Mereka juga telah melakukan diklat profesi guru. Mereka telah mengajar sesuai ketentuan, yakni 24 jam per minggu, kami sudah verifikasi itu semua," ungkap Dedi.

Dikatakannya dengan karakteristik tersebut, para guru bukan PNS ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Perdirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5745/B.B1.3/HK2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

"Hanya saja, tunjangan tersebut harus didukung oleh SK Gubernur tentang penetapan guru seperti yang hari ini dilakukan," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang telah mendapatkan SK. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jabar.

Rincian Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non-PNS Berdasarkan Gaji dan Masa Kerja

Admin 7/19/2020
Rincian Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non-PNS Berdasarkan Gaji dan Masa Kerja

BlogPendidikan.net
- Menjadi guru atau dosen bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Profesi guru ini tak hanya soal urusan mencari nafkah, namun meluas pada pengabdian mulia untuk mencerdaskan anak bangsa.

Di zaman dulu, pahlawan tanpa tanda jasa ini identik sebagai pekerjaan dengan penghasilan pas-pasan. Oleh musisi Iwan Fals, kehidupan sederhana guru ini sampai dipopulerkan dalam lagu Oemar Bakri.

Namun kini, guru ataupun dosen jadi pekerjaan yang terbilang berpenghasilan tinggi, terutama bagi yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meski tak bisa dipungkiri pula, masih banyak pula guru yang gajinya sangat rendah di beberapa daerah di Indonesia. Selain pendapatan tambahan, guru bisa mendapatkan penghasilan lainnya dari berbagai tunjangan.

Salah satu tunjangan yang diterima para guru yakni tunjangan profesi guru (TPG), baik yang berstatus PNS maupun non-PNS.

Lalu berapa besaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG?

TPG sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

"Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya," bunyi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 41 Tahun 2009.

TPG ini diberikan kepada guru dan dosen yang berstatus PNS maupun bukan PNS, dan diberikan setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh PP Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan.

Bagi guru berstatus PNS, maka besaran tunjangan TPG ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai PNS sesuai dengan golongannya.

TPG ini diberikan pemerintah mulai bulan Januari setiap tahunnya setelah guru atau dosen mendapatkan nomor registrasi dan mendapatkan nomor sertifikat pendidik.

"Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4.

Lalu bagi guru atau dosen non-PNS, besaran TPG sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS ( berapa besaran tunjangan profesi guru).

Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, diberikan tunjangan guru profesi sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.

Tak semua guru bisa mendapatkan TPG

Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah mereka yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Selain itu, guru yang berstatus PNS juga masih mendapatkan tunjangan lain yang melekat sebagai ASN seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, uang makan, dan sebagainya.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru.
2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.
3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
5. Berusia paling tinggi 60 tahun.
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Berikut gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV untuk menghitung besaran TPG. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D-III)

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Artikel ini uga telah tayang di kompas.com

FKGSI Minta Tunjangan Profesi Guru SPK Kembali di Berikan

Admin 7/15/2020
FKGSI Minta Tunjangan Profesi Guru SPK Kembali di Berikan

BlogPendidikan.net
- Para guru yang tergabung dalam Delegasi Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia menyambangi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi X yang menangani persoalan pendidikan di Indonesia.

Para guru tersebut mengeluhkan penghentian tunjangan profesi oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020.

Mereka dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR menyebut bahwa peraturan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur soal hak dan tunjangan bagi para guru.

"Kami para guru Indonesia mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membatalkan Peraturan Sekjen Kemendikbud dan selanjutnya mengembalikan hak para guru untuk mendapatkan kembali tunjangan profesi sesuai amanat UU yang ada dan berlaku," ujar perwakilan forum guru Rabu (15/7).

Menanggapi tuntutan tersebut, Komisi X yang diwakili wakil ketua Fikri mengapresiasi langkah para guru dalam memperjuangkan yang menjadi haknya dan akan membantu memperjuangkannya.

Fikri mengatakan bahwa regulasi soal tunjangan ini sebetulnya sudah tertuang dalam UU tentang Guru dan Dosen. 

Ditegaskannya, guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat profesi dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan berhak atas tunjangan.

“Dalam PP Nomor 41/2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor pada ayat 1 disebutkan, guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan," ungkap Fikri.

Adapun tunjangan yang dimaksud, lanjut Fikri diberikan kepada guru dan dosen non ASN. 

Atas keluhan dan tuntutan para guru ini, Fikri mewakili Komisi X DPR RI berjanji akan membantu para guru yang kehilangan hak tunjangan profesinya. 

Selain itu, Komisi X juga memandang perlu untuk melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan ini.

Komisi X ingin juga mendengar langsung dari satuan pendidikan SMA terkait penyaluran tunjangan profesi guru. (*)

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Cair Pekan Depan

Admin 7/11/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 di Usulkan Cair Pekan Depan

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru sertifikasi di Kabupaten Kuansing. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing segera mengajukan usulan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahap I untuk triwulan II untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.

"Bahan berupa absensi dari guru sudah 99 persen masuk, dan minggu depan akan digesa pengajuan pencairannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing melalui Sekretaris Disdikpora Kuansing, Masrul Hakim, Jumat, 10 Juli 2020.

Saat ini, kata Masrul, masih dilakukan verifikasi terhadap absensi guru penerima TPG di Kuansing. "Insyaallah minggu depan kalau sudah selesai akan langsung dibayarkan," katanya.

Pemerintah, kata Masrul, setiap tahun selalu berupaya untuk mempercepat proses penyaluran dana TPG ini kepada guru penerima.

Tahun ini, katanya, jumlah penerima TPG di Kabupaten Kuansing lebih kurang 1.840 orang. "Insyaallah minggu depan akan kita ajukan ke BPKAD dan bisa langsung diproses penyalurannya oleh pihak Bank," katanya.

Dimana total dana untuk TPG selama tiga bulan itu mencapai Rp 2,1 miliar. "Duitnya sudah masuk sekitar Rp 2,1 miliar lebih," pungkasnya.

Setelah TPG tahap I Tahun 2020 selesai, kata Masrul, selanjutnya kita akan menunggu SK TPG tahap II turun dari pusat. "SK persemester dikeluarkan pusat," katanya. (*)

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Akan Dicairkan Pada Awal Juli

Admin 6/20/2020
Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Akan Dicairkan Pada Awal Juli

BlogPendidikan.net
- Seperti dikutip dari laman rmolbengkulu.com bahwa ribuan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota Bengkulu bulan depan kembali menerima tunjangan.  Tujangan Profesi Guru (TPG) Triwulan II sendiri rencananya akan dicairkan pada awal Juli mendatang

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bengkulu, Rosmayetti menyebut bahwa saat ini pihaknya masih menunggu transfer anggaran dari Kemendikbud untuk pencairan TPG Triwulan ke II.

"Semua persyaratan pencairan sudah selesai semua, karena memang untuk SK dari guru ini diproses semua dan Dikbud menyatakan semuanya sudah siap. 


Kita terus berkoordinasi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk pencairan TPG Triwulan II. Informasi terakhir itu akan di cairkan awal Juli ini," jelasnya kepada awak media belum lama ini.

Dirinya memastikan jika Disdik akan segera memproses pencairan tunjangan tersebut kepada para penerima apabila anggaran sudah dikirim pemerintah pusat ke rekening Pemkot Bengkulu.

"Guru yang menerima TPG II ini akan tetap sama dengan jumlah guru penerima TPG Triwulan I sekitar 1.614 orang. Kita pastikan tidak akan ada satu pun guru yang tidak menerima TPG ini. Semua guru wajib untuk menerima TPG ini,” ungkapnya.


Ia pun berharap jika tunjangan prestasi ini dapat segera diterima oleh para guru sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat. (*)

Kemenkeu Telah Mencairkan 30 Persen Tunjangan Guru

Admin 6/19/2020
Kemenkeu Telah Mencairkan 30 Persen Tunjangan Guru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan 30 persen pagu tunjangan guru hingga 15 Juni 2020. Anggaran tersebut dipastikan sudah diterima oleh para guru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan alokasi gaji PNS Daerah (PNSD) termasuk gaji guru PNSD dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu menjadi bagian dalam perhitungan Alokasi Dasar (AD).

"Sebagaimana kita ketahui bahwa DAU dialokasikan berdasarkan formula Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Ciskal (CF)," ujar Menteri Sri Mulyani dalam penjelasan tanggapan fraksi di DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam formula perhitungan DAU tersebut, gaji PNSD termasuk guru PNSD di dalamnya diperhitungkan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil.

"Selama ini, penetapan alokasi tunjangan guru telah memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan sasaran atau jumlah guru penerima tunjangan berdasarkan data Dapodik yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Sri Mulyani.

Rasionalisasi Tunjangan Dipastikan Tak Rugikan Guru

Terkait dengan rasionalisasi atau penyesuaian alokasi tunjangan guru pada Perpres 54/2020, penyesuaian alokasi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga dan mempertahankan agar para guru tetap menerima tunjangan sesuai haknya.

"Langkah yang dilakukan dalam rangka penyesuaian alokasi tersebut dilakukan dengan cara memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah, sisa tahun anggaran 2019. Sisa dana masing-masing tunjangan dersebut diperoleh berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran yang disampaikan oleh daerah," jelasnya.

"Perlu kami sampaikan pula bahwa penyesuaian alokasi itu telah mempertimbangkan sasaran atau jumlah target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam Dapodik di Kemendikbud guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan sesuai peraturan perundangan," tandasnya.

Artikel ini telah taynag di merdeka.com

Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020

Admin 6/12/2020
Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020

Setiap tahunnya jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru diterbitkan oleh Kemenkeu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana DAK Non Fisik. 

Berdasarkan PMK tersebut jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2020 dibagi dalam 4 ketentuan.

Penyaluran Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a. Triwulan I paling cepat bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi
b. Triwulan II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi
c. Triwulan III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi 
d. Ttriwulan IV paling cepat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.


Dari pembagian ketentuan diatas maka jadwal penyaluran dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru sebagai berikut:

1. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 1 adalah bulan April - Mei Tahun 2020
2. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 2 adalah bulan Juni - Agustus Tahun 2020
3. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 3 adalah bulan September - Oktober Tahun 2020
4. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 4 adalah bulan November - Desember Tahun 2020


Untuk lebih memahami tentang Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020 lihat berdasarkan PMK yang telah diterbitkan Kemenkeu. 


PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.07/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK


PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

 

Demikian informasi tentang Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020 semoga bermanfaat.

Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Admin 6/07/2020
Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan dua kendala yang menyebabkan dana BOS dan tunjangan guru terhambat penyalurannya.

Pertama yakni disebabkan karena sekolah belum menginput data dengan benar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengingatkan sekolah harus menginput dengan benar terkait dana BOS, tunjangan guru, penetapan prasarana dan sarana, atau dana bantuan yang lain di Dapodik.

Dia mensinyalir masih banyak sekolah yang menginput data secara serampangan (asal) sehingga akurasinya hanya di bawah 60 persen.


"Artinya masih banyak sekolah yang menginput data itu asal. Ini mohon dicatat agar data yang diinput oleh satuan pendidikan, baik itu data terkait transaksional BOS, data transaksional tunjangan guru, data transaksional penetapan prasarana dan sarana dana bantuan yang lain, agar integritas inputnya diutamakan.

Jadi, kalau terjadi kesalahan, mungkin itu karena human error, bukan mindset. Kalau data banyak yang salah, berarti mindset input data yang asal," kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu,

Kemudian persoalan kedua, akurasi data rekening antara yang didapat dari Dapodik dan Pemerintah Provinsi juga tidak sama sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut.

"Kemudian, kita cross dengan data rekening dari propinsi. Mulai banyak yang tidak matching itu, antara yang disampaikan Dapodik dan Propinsi. Oleh karena itu, kita ambil data yang sama Dapodik dengan yang dari Propinsi. 



Kemudian, yang lain kita crosscheck dengan data bank, kebanyakan ada di bank daerah atau BPD, sisanya Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI. Dapatlah angka valid pertama 63 persdn yang disalur di tahap I, gelombang I. Sisanya harus diverifikasi," tegasnya.

Keinginan Kemendikbud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk hanya sekali atau langsung menyalurkan ke rekening sekolah. 


Namun, Kemendikbud menganggap apabila data tidak bisa masuk ke dalam sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dianggap percuma apabila mengirim data yang salah sehingga mengakibatkan dana BOS retur. (**)

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Admin 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

Admin 5/20/2020
Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

Menjelang Lebaran 2020, guru di Kabupaten Pekalongan bisa bernafas lega. Pasalnya, tunjangan kesejahteraan guru sudah mulai cair.

Tunjangan kesra ini sudah lama dinantikan oleh para guru, terutama guru wiyata bakti, guru swasta, dan guru TPQ/madin. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, hampir sebagian guru non-ASN ini kelimpungan karena mereka tidak bisa beraktivitas normal.

“Alhamdulillah jika cair. Kami semua kelimpungan karena tidak bisa melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan sampingan yang kami lakukan untuk menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi ini,” tutur Ali, salah satu guru WB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, Selasa (19/5/2020), mengaku sangat lega karena uang kesejahteraan para guru sudah bisa diambil dan dinikmati untuk Lebaran. Menurutnya, tunjangan kesra guru itu sudah mulai dicairkan pada Senin (18/5/2020) dan Selasa (19/5/2020) kemarin, baik langsung ke rekening guru maupun sekolahan.

”Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Sekda yang meminta agar pencairan dilakukan sebelum Lebaran,” tandas dia.

Mereka mengatakan, uang senilai Rp 100.000 akan lebih bermanfaat diberikan saat ini dari pada Rp 1 juta namun diberikan setelah Lebaran. Makanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin supaya uang kesejehateraan guru bisa dicairkan sebelum Lebaran.

Sumarwati menjelaskan, untuk uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada 3547 orang. Dari sejumlah itu, 3234 guru cair di hari Senin dengan nominal lebih kurang Rp 39, 6 miliar. Sedangkan yang sudah masuk hari Selasa (19/5), jumlahnya Rp 169,2 juta untuk 13 orang.

Untuk guru TK dan pengawas, ada sebanyak 121 orang dan mulai kemarin sudah masuk ke rekening yang bersangkutan dengan jumlah nomial sekitar Rp 6,5 miliar.

Sedangkan khusus guru TPQ/Madrasah Diniyah (Madin) jumlahnya 7.591 guru dan 1.285 lembaga. Adapun guru wiyata bakti yang mengabdi di negeri maupun swasta melalui Bantuan Operasional Sekola Daerah (BOSDa) juga sudah dapat diambil untuk lima bulan. Untuk yang bertugas di sekolah negeri jumlahnya 1913 orang dan perbulan menerima Rp 550.000.

Sedangkan mereka yang bertugas di sekolah swasta mulai guru PAUD hingga SMP sederajat jumlahnya 3771 orang dan menerima masing-masing Rp 250.000. Uang tersebut kini berada di rekening sekolah masing-masing mulai kemarin, sehingga diharapkan hari ini sudah bisa diberikan kepada para guru. (Sumber; radarpekalongan.co.id)

Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

Admin 5/19/2020
Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

Berbagai tunjangan bagi guru mulai dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi. Mulai tunjangan profesi guru yang sudah diproses hingga tunjangan khusus bagi guru terpencil.

Kepala Disdikbud Melawi, Joko Wahyono ditemui Selasa (19/5) menuturkan untuk tunjangan profesi guru atau sertifikasi sudah tak ada persoalan dalam pencairannya. Ada 781 guru yang menerima tunjangan profesi ini sesuai dengan SK Kemendikbud.

”Pencairan sudah dilakukan pada 15 Mei 2020 ke rekening guru penerima tunjangan dengan total anggaran kurang lebih Rp 8 miliar. Ini tunjangan profesi guru untuk periode Januari – Maret. Pencairannya memang per triwulan,” ujarnya.


Sedangkan, lanjut Joko, untuk tunjangan khusus, yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di desa sangat tertinggal, sudah diterbitkan SK Mendikbud untuk 564 orang guru SD dan SMP. Dan diperkirakan pada 20 Mei akan ditransfer ke rekening guru penerima.

“Untuk periode Januari-Maret 2020 dicairkan total Rp 5,7 miliar. Setiap guru menerima sebesar satu bulan gaji pokok dipotong pajak,” jelasnya


Tunjangan khusus, terang Joko memang mengalami penurunan besar dibandingkan dengan 2019. Dimana pada 2019 jumlah tunjangan khusus yang disalurkan sebesar Rp 41 miliar. Di awal 2020, tunjangan khusus dianggarkan sebesar Rp 27 miliar.

“Namun setelah ada penyesuaian karena Covid-19 berkurang lagi tinggal Rp 22 miliar. Yang mengurangi langsung dari Kemendikbud dan Kemenkeu,” katanya.

Dipaparkan Joko, penurunan alokasi tunjangan khusus karena perubahan dasar dari SK Kemendesa nomor 52 tahun 2018 tentang status desa. Dimana jumlah desa di Melawi yang masuk kategori sangat tertinggal terus berkurang.

“Guru-guru diluar desa sangat tertinggal tidak lagi dapat. Kami juga melihat kriteria berdasarkan akses ke sekolah. Karena ada sekolah dalam kota masuk desa sangat tertinggal. Seperti Kelakik. 

Itu menjadi pertimbangan sehingga tak lagi menjadi penerima tunjangan khusus. Termasuk Desa Menunuk, dan desa dalam kota Ella Hilir. Tak lagi menerima tunjangan khusus agar dana yang tersedia mencukupi,” katanya. (Sumber; melawinews.com)