Showing posts with label Belajar Tatap Muka. Show all posts
Showing posts with label Belajar Tatap Muka. Show all posts

Kemendikbud: Sekolah Kembali Diizinkan Tatap Muka 100 Persen

Kemendikbud: Sekolah Kembali Diizinkan Tatap Muka 100 Persen

BlogPendidikan.net
- Dikutip dari kompas.com, Kementerian Pendidikan, Kebudyaaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengizinkan sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. 

Aturan mengenai ketentuan sekolah yang diizinkan untuk menerapkan PTM 100 persen sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 serta diskresinya.

SKB Empat Menteri terbaru yang terbit akhir tahun 2021 masih valid. Yang memenuhi syarat dimungkinkan (PTM 100 persen), SKB sudah mengatur," kata Jumeri. 

Pada SKB Empat Menteri yang dikeluarkan pada 21 Desember 2021 disebutkan, sekolah yang diizinkan untuk menerapkan PTM 100 persen adalah sekolah yang berada pada wilayah PPKM level 1 atau PPKM level 2. 

Namun demikian, ketentuan tersebut diubah melalui Surat Edaran Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan SKB Empat Menteri yang ditekan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 2 Februari 2022. 

Kebijakan diskresi dibuat dengan mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19 saat varian Omicron mulai menyebar pada awal Februari lalu. “Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2,” tulis Nadiem dalam surat edaran. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud-ristek, Suharti menjelaskan, terdapat penekanan pada kata 'dapat' di dalam ketentuan pada diskresi tersebut. Di mana daerah PPKM level 2 tetap bisa melakukan PTM 100 persen bila kondisi Covid-19 terkendali. "Penekanan ada pada kata 'dapat'. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen," ujar Suharti. 

Syarat sekolah diizinkan untuk menerapkan PTM 100 persen adalah sebagai berikut:
  • Berada pada wilayah PPKM level 1 dan level 2 
  • Capaian vaksinasi dosis kedua pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen 
  • Capaian vaksinasi dosis kedua pada warga masyarakat lansia di atas 50 persen 
  • Pembelajaran dilakukan setiap hari belajar dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari.
Sumber: kompas.com

Lakukan Strategi Ini Agar Siswa Nyaman dan Betah Saat Belajar di Kelas

Lakukan Strategi Ini Agar Siswa Nyaman dan Betah Saat Belajar di Kelas

BlogPendidikan.net
- Pada dasarnya, kegiatan guru didalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan megelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan sebagai upaya menggiatkan siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti melalui proses menelaah kebutuhan siswa, menyusun rencana pembelajaran, menyajikan bahan pelajaran kepada siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa dan menilai kemajuan siswa.

Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan sebagai proses menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan pembelajaran terasa nyaman dan siswa betah serta fokus menerima pelajaran.


Banyak guru mengajar terkadang tidak memahami tentang manajemen dalam kegiatan belajar mengajar dikelas dalam minsdsetnya hanya berkutat pada cara yang tepat untuk menyampaikan materi sebagai tanggung jawab moral dalam mencerdaskan siswanya.

Perilaku ini terus mengakar turun temurun sehingga menyebabkan pola pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang tersistem sedemikian rupa tanpa ada keinginan untuk mengubah dan berusaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan konsep dasar manajemen pengelolaan kelas untuk terciptanya kelas yang nyaman, kondusif, efektif dan efisien karena proses pendidikan yang dilaksanakan disekolah, didominasi oleh kegiatan belajar mengajar (90 % dari seluruh waktu yang ada disekolah ada pada proses pembelajaran).


Apa yang harus dilakukan guru agar siswa merasa nyaman dan betah saat menerima pelajaran? Berikut strategi yang harus dilakukan guru :

1. Mulailah pelajaran tepat waktu

2. Mulailah salam dan tersenyum

3. Tentukan metode dan model pambelajaran yang aktif

4. Tentukan media pembelajaran yang selaras dengan materi

5. Tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

6. Menata tempat duduk yang tepat dengan cara menyelaraskan antar format dan tujuan pembelajaran, misalnya untuk pembelajaran dengan menggunakqn model diskusi, bangku siswa di bentuk setengah lingkaran, atau model U.

7. Membuat suasana kelas menjadi aktif

8. Sesekali selipkan bahasa-bahasa lelucon yang berhubungan dengan materi

9. Meminimalisir gangguan dari luar kelas

10. Menetapkan aturan dan prosedur dengan jelas dan dapat dilaksanakan dengan konsisten

11. Peralihan yang mulus antarsegmen pembelajaran

12. Menegur siswa yang berbicara pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

13. Pemberian pekerjaan rumah

14. Mempertahankan momentum selama pelajaran

15. Downtime, kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa pada saat melakukan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar.

16. Mengakhiri pelajaran dengan membangkitkan kembali motivasi siswa.

Demikian beberapa hal yang harus dilakukan guru agar proses pembelajaran terasa nyaman dan siswa betah duduk di kelas menerima materi pelajaran.

Contoh Jadwal dan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 2 Kali Seminggu Untuk SD

Contoh Jadwal dan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 2 Kali Seminggu Untuk SD

BlogPendidikan.net
- Dalam SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pemerinta mewajibkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan harus sudah di vaksin secara lengkap dalam mempersiapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) pada juli mendatang.

Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilakukan di tahun ajaran baru pada bulan Juli 2021, Kemendikbud Ristek dan Kemenag meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka.

Direktorat Sekolah Dasar baru-baru ini telah menerbitkan pedoman pembelajaran tatap muka terbatas dalam 2 kali pertemuan seminggu. Dalam pedoman terdebut dijelaskan contoh Jadwal dan contoh pembelajaran tatap muka dan PJJ dalam 2 kali pertemuan seminggu.

Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak/Ibu lihap pada akhir tulisan ini Contoh Jadwal dan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 2 Kali Seminggu Untuk SD >>> LIHAT DISINI

Revisi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19

Revisi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19

BlogPendidikan.net
- Revisi SKB 4 Menteri NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19 :



Revisi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19 >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

BlogPendidikan.net
- Sebulan lagi proses pembelajaran tatap muka terbatas akan digelar yakni pada juli 2021, dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibebrapa daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, ada kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada Juli 2021 ditunda di sejumlah daerah.

Varian baru Covid-19 yang dikenal dengan Delta berasal dari India disebut tengah mewabah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta sekolah tak serta merta bisa membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lantaran adanya ancaman varian baru tersebut.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani mengatakan, untuk mengantisipasi varian baru itu, sekolah wajib untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum menggelar PTM terbatas.

"Jadi ada izin yang diperlukan dari panduan itu sebelum sekolah membuka. Jadi rekomendasi pihak terkait tetap dibutuhkan jika akan membuka PTM terbatas. Termasuk apakah di situ sedang dalam kondisi apa," ujarnya dalam sebuah acara, Selasa (15/6).

Menurutnya, PTM terbatas tidak dilaksanakan secara serampangan. Pihak sekolah mesti memenuhi sejumlah kriteria yang disebut daftar periksa.

"Jadi ada SOP yang harus diikuti terkait dengan membuka PTM terbatas," ujarnya.

Pembukaan sekolah, kata Nunik mesti juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak tersebut, termasuk Satgas Covid-19 daerah.

"Jadi ada koordinasi panitia, dinas pendidikan yang akan memberikan perimbangan termasuk Satgas Covid. Apakah dibolehkan sekolah tersebut di lingkungan di mana itu boleh membuka itu ada," pungkas Nunik.

Sumber: Liputan6.com

Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan

Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan

BlogPendidikan.net
- Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan. Lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana sekolah tatap muka mengingat risiko penularan akibat lonjakan kasus.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, mungkin ditunda sedikit. Antara lain mungkin soal kehadiran dalam anak sekolah," ujar Dasco pada wartawan.

Politikus Gerindra itu menyatakan agar pemerintah menunda pembukaan sekolah tatap muka untuk 2-3 bulan sampai lonjakan kasus teratasi.

"Waktu itu kan dibuat rencana sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Nah mungkin ini agak ditunda 2 bulan atau 3 bulan pelaksanaannya sambil menunggu situasi Covid yang mudah-mudahan lonjakannya bisa diatasi," katanya.


Selain itu, ia meminta pemerintah terutama Satgas menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Ia menyatakan pemerintah membuat kebijakan dengan sanksi yang menyesuaikan kasus daerah masing-masing.

"Kita minta pemerintah buat kebijakan-kebijakan dalam sanksi disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing. Saya lihat juga aparat penegak hukum, Kapolri sudah keliling di provinsi-provinsi yang lonjakan Covid-nya tinggi, dan juga sudah memberikan arahan kepada kepolisian setempat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tandasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang akan berjalan Juli mendatang. Sebab, menurut Dasco, kebijakan pembukaan sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. 

"Perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah," kata dia. 

Sumber: Liputan6.com dan Kompas.com

Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam

Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam

BlogPendidikan.net
- Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam.

Keinginan Presiden Joko Widodo agar kegiatan belajar di sekolah diminimalisir menjadi dua jam per hari dan dilakukan dua hari seminggu di masa pandemi Covid-19 dinilai tidak akan efektif bagi pembelajaran. Sekolah pun mengkhawatirkan akan banyak materi yang tertinggal akibat keterbatasan waktu.

Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Seluma, Bengkulu, Nihan mengatakan sejak Januari 2021, sekolahnya menerapkan kebijakan belajar tatap muka 4 jam sehari secara selang-seling. Ketika tanggal ganjil, siswa dengan absen ganjil masuk dan siswa absen genap belajar di rumah.

Karena kendala sulit sinyal, sekolah tempat Nihan bekerja tidak bisa menerapkan pembelajaran campuran antara online atau dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Akibatnya, pembelajaran dilakukan sepenuhnya luring dengan tatap muka atau pemberian tugas.

Dengan jadwal masuk 4 jam per hari selama 2-3 kali seminggu saja, Nihan mengaku banyak materi pembelajaran yang harus terpangkas. Ia ragu pembelajaran bisa dilakukan dengan baik.

"Keterbatasan waktu itu membuat materi jadi enggak kekejar. Sekarang saja sudah ada bahasan-bahasan yang mau tidak mau harus ditinggalkan," kata Nihan kepada CNNIndonesia.com.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan keleluasaan waktu belajar yang lebih besar. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan selama sekolah bisa memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Pengalaman serupa juga dialami guru SMA Negeri 1 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Aceh, Soha.

Sekolah tempat Soha mengajar sudah sempat membuka pembelajaran tatap muka (PTM) sepenuhnya sejak September hingga pertengahan Mei. Namun kini pembelajaran dilakukan secara kombinasi, antara tatap muka dan via online karena peningkatan kasus Covid-19.

Soha menjelaskan kegiatan belajar tatap muka dilakukan hanya beberapa kali seminggu dan dengan waktu yang singkat. Karena keterbatasan waktu, PTM akhirnya hanya digunakan guru untuk memberikan soal secara fisik kepada siswa.

"Pembelajaran pasti masih bertumpu pada pemberian tugas. Kalau penjelasan hanya via WA atau telegram. Kalau tatap muka karena dibatasi, jadi kita enggak mau sembrono. Kita jaga-jaga untuk kesehatan," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengaku dengan sistem belajar seperti ini, interaksi tatap muka guru dan siswa untuk menyampaikan materi masih minim karena dibatasi waktu. Pada akhirnya, interaksi hanya sebatas lewat pesan singkat.

Soha sendiri memahami pembatasan waktu tatap muka dibutuhkan untuk meminimalisir bahaya virus sembari menekan ketertinggalan materi. Namun menurutnya kebijakan itu tak akan efektif penerapannya bagi pembelajaran.

"Tapi kita sebagai guru kan mengikuti kebijakan yang dilakukan pemerintah. Otomatis kita sesuaikan dengan strategi yang dilakukan guru," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pembukaan sekolah dilakukan dengan hati-hati. Ia mengatakan Jokowi meminta PTM dijalankan maksimal dua jam setiap hari dan digelar dua hari per minggu.

"Terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan," kata Budi, Senin (7/6). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung. Ia menyebut tak ada tawar-menawar yang bisa dilakukan untuk pendidikan.

Berikut Beberapa Sekolah Yang Menjadi Klaster Covid-19, Nadiem Ngotot Belajar Tatap Muka Juli

Berikut Beberapa Sekolah Yang Menjadi Claster Covid-19, Nadiem Ngotot Belajar Tatap Muka Juli

BlogPendidikan.net
- Mendikbud-ristek, Nadiem Makarim tetap bersikeras akan menggelar kegiatan belajar-mengajar tatap muka di semua sekolah mulai bulan Juli 2021. Padahal di sejumlah daerah saat uji coba pembelajaran tatap muka terdapat temuan siswa dan tenaga pendidik yang terinfeksi Covid-19. Namun Nadiem tetap berkeras.

Sekolah tatap muka harus segera digelar secara menyeluruh pada Juli mendatang. Hal ini mengacu pada tempat-tempat lain seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran yang sudah dibuka kembali. Terlebih masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.


“Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” ujar Nadiem Makarim. Sekolah tatap muka terbatas yang sudah dilakukan di beberapa daerah bahkan sempat menimbulkan klaster baru Covid-19.

Usai uji coba  sekolah tatap muka, SMA Negeri 4 Pekalongan, Jawa Tengah, ditutup karena 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini berawal dari seorang guru yang sakit tetapi tetap berangkat ke sekolah. Setelah dites usap, guru itu dinyatakan positif Covid-19.

Di Cimahi, Jawa Barat, kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditunda setelah ada 11 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Ke-11 orang ini terdiri dari 5 siswa Sekolah Dasar, 3 siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 3 orang guru.


Di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum mengizinkan sekolah tatap muka di buka karena pandemi Covid-19 di Sumut belum dapat dikendalikan. Sekolah tatap muka dikhawatirkan menimbulkan klaster Covid-19 baru dan siswa bisa menjadi korban.

Sekolah tatap muka di Sumut baru akan digelar jika angka penularan Covid-19 sudah turun. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menyatakan pembukaan sekolah tatap muka pada bulan Juli atau sekitar 1,5 bulan usai libur lebaran bukan langkah tepat.

Meski harus diakui konsekuensi pendidikan jarak jauh mengakibatkan timbulnya risiko learning loss atau hilangnya minat belajar pada siswa karena kurangnya interaksi pembelajaran langsung dengan guru.

Di Kabupaten Lebak, Banten, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya 415 SMP putus sekolah selama pandemi karena ragam alasan yakni bekerja karena kesulitan ekonomi, menikah, hingga malas sekolah.


Selain itu sebanyak 3.869 siswa diketahui tidak aktif mengikuti pembelajaran secara daring karena keterbatasan gawai dan akses internet hingga malas belajar.  

Namun harus diingat, walau ada pembatasan di sekolah, anak masih mungkin tertular Covid-19 bila ada mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia yang masih tinggi membuat pembukaan sekolah tatap masih belum aman.

Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat

Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat

BlogPendidikan.net
- Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada Juli mendatang. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai hal tersebut sulit dilakukan karena proses vaksinasi para guru masih lambat.

Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim pada dasarnya pihaknya paham akan ancaman learning loss pada para peserta didik. Namun, bila sekolah dipaksa untuk dibuka serentak Juli nanti ada risiko kasus COVID-19 meningkat sehingga mengancam keselamatan peserta didik, guru, hingga keluarganya.


"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Satriawan mengungkapkan bahwa vaksinasi guru dan tenaga pendidik merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses sekolah tatap muka. Hanya saja, hingga awal Juni baru sekitar 1 juta guru yang divaksin dari total target sebanyak 5 juta guru.

"Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar," imbuh guru SMA ini.

Untuk itu, Kabid Advokasi P2H Iman Z Haeri meminta agar pemerintah, khususnya Kemendikbudristek konsisten melaksanakan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan sesuai target, yakni Juli mendatang.


Untuk mendukung proses sekolah tatap muka, kata Iman, sekolah harus memenuhi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang diisi secara online. Hingga 4 Juni 2021, daftar tersebut baru diisi 54,36% sekolah. Padahal, daftar tersebut memastikan sekolah memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.

"Padahal melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan. Perlu diketahui jumlah sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah," kata Iman.

Untuk itu, P2G menuliskan beberapa rekomendasi. 

Pertama adalah meminta Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda melakukan pemetaan terhadap guru yang belum divaksinasi, baik tahap 1 maupun tahap 2.

Kedua, menyarankan agar Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) melakukan pengecekan assesment daftar periksa kepada sekolah yang telah mengisi online. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.

Sedangkan, bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah perlu dibantu oleh Pengawas dan Dinas Pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendukung prokes dengan biaya pengadaannya dari Dana BOS.

Ketiga, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan 'blended learning; untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.

Keempat, P2G sangat berharap desakan Nadiem agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik.

Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 atau positivity rate masih tinggi. Misalnya, seperti di Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik.

Oleh karenanya, P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Sedangkan kebijakan sekolah tatap muka Juli mendatang dinilai belum bisa dilakukan serentak.

"Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ," tutup Satriwan.

Nadiem: Segera Buka Sekolah Tatap Muka Jika Guru dan Tenaga Kependidikan Sudah Divaksin

Nadiem: Segera Buka Sekolah Tatap Muka Jika Guru dan Tenaga Kependidikan Sudah Divaksin

BlogPendidikan.net
- Nadiem: Segera Buka Sekolah Tatap Muka Jika Guru dan Tenaga Kependidikan Sudah Divaksin.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyerukan opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk segera dilaksanakan. Opsi tersebut tentu harus diikuti dengan sejumlah protokol ketat demi menghindari penularan COVID-19.

"Sejauh laporan yang saya terima, sudah banyak pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang mulai melaksanakan PTM terbatas dengan protokol kesehatan ketat. 

Antara lain jumlah peserta didik 50 persen dari total kapasitas, memakai masker, menjaga jarak aman , dan tidak ada aktivitas di kantin, dan lain-lain," jelas Nadiem dalam Peluncuran Seri Webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas secara virtual.


Dalam sambutannya, Nadiem mengatakan opsi PTM terbatas dapat segera dimulai apabila mayoritas tenaga pendidik telah divaksinasi.

"Dan saya mau mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan, jika Ibu Bapak guru, dan tenaga pendidik sudah divaksinasi, mohon segera memulai PTM terbatas, memberikan opsi PTM terbatas," tambahnya.

Untuk mempermudah kegiatan pembelajaran, sebelumnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pemerintah mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama mengenai panduan penyelenggaraan pada akhir Maret lalu.


Saat ini, beberapa daerah telat menetapkan waktu opsi pelaksanaan PTM Terbatas. Salah satunya seperti di Jawa Barat dan DIY yang akan memberikan opsi tersebut pada tahun ajaran baru Juli mendatang.