Showing posts with label Belajar Tatap Muka. Show all posts
Showing posts with label Belajar Tatap Muka. Show all posts

Mendikbud: Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Suda di Vaksin Wajib Membuka Sekolah Belajar Tatap Muka

Admin 3/31/2021
Mendikbud: Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Suda di Vaksin Wajib Membuka Sekolah Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka pada Juli 2021. "Jadi bukan diterapkan di Juli 2021, tapi aspirasinya semua sekolah sudah belajar tatap muka di Juli 2021. Itu sesuai keputusan SKB 4 Menteri," ucap Nadiem secara daring, Selasa (30/3/2021).

Belajar tatap muka di sekolah, kata dia, sudah bisa dilaksanakan saat ini. Setelah keputusan SKB 4 Menteri telah ditetapkan. Pembukaan belajar tatap muka di sekolah, bilang dia, sejalan dengan program vaksinasi bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terus berjalan. 

Asal tahu saja, program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditargetkan bisa selesai di akhir Juni 2021. 

"Jadi bukan di Juli mulai dibuka, tapi mulai hari ini. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi, maka bisa belajar tatap muka," tegas dia. Setiap sekolah yang membuka belajar tatap muka, bilang dia, tetap wajib memenuhi daftar periksa dan menerapkan protokol kesehatan. 

Sedangkan sekolah yang sudah membuka belajar tatap muka, tetap dipersilahkan lanjut. Jangan sampai ditutup kembali belajar tatap mukanya.

"Jadi 22 persen sekolah yang sudah belajar tatap muka, itu silahkan lanjut. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sudah jelas," ungkap dia.

Kapasitas belajar tatap muka 

Dia menyebut, kapasitas belajar tatap muka di sekolah sebesar 50 persen. Untuk itu, sekolah juga harus tetap membuka pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah masing-masing siswa. Dia menekankan, ketentuan belajar tatap muka siswa ada ditangan orangtua.

"Jadi orangtua yang bisa memilih, apakah anaknya belajar tatap muka atau tetap PJJ dari rumah," terang Nadiem. 

Guru jadi prioritas vaksinasi 

Nadiem pernah mengungkapkan, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua.

 Karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah. "Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari PJJ yang terlalu lama itu sangat besar," sebut dia. 

Apalagi risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, Makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Mungkin, bilang dia, belajar tatap muka di sekolah tidak 100 persen akan dilakukan.

"Tapi akan terjadi bisa dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. Tapi dengan sistem protokol kesehatan yang harus dijaga," jelas dia.

Ikatan Guru Indonesia Mendesak Kemendikbud Agar Semester Genap Dilaksanakan Pada Maret 2021

Admin 12/25/2020
Ikatan Guru Indonesia Mendesak Kemendikbud Agar Semester Genap Dilaksanakan Pada Maret 2021

BlogPendidikan.net
- Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan keputusan belajar tatap muka kepada daerah, menuai polemik. Apalagi kasus Covid-19 di Indonesia dalam satu bulan terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Sejumlah daerah juga mulai mengevaluasi rencana belajar tatap muka. Namun sebagian daerah lagi masih tetap ingin menggelar belajar tatap muka di semester genap pada Januari 2021.

Menyikapi hal itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kemendikbud untuk menggeser awal semester genap dari Januari ke Bulan Maret 2021. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim menyebut sejumlah alasan yang mendasari usulan tersebut.

"Melihat perkembangan terakhir Covid-19 dan simpang siur soal vaksin maka IGI meminta agar Kemendikbud mengubah keputusan menyerahkan ke pemerintah daerah dan orangtua menjadi menggeser semester genap ke Maret 2021 dan mengosongkan seluruh aktivitas pendidikan di bulan Januari dan Februari," ungkap Ramli kepada Tribunnews.com, Rabu (23/12/2020).

Dua bulan kekosongan tersebut, kata Ramli, dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan mengajar para pendidik di tengah pandemi Covid-19.

"Berikan kesempatan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia untuk selama dua bulan fokus pada peningkatan kualitas diri."

"Agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan baik dalam format PJJ (pembelajaran jarak jauh) maupun dalam format tatap muka," ungkapnya.

Kemendikbud, kata Ramli, tak bisa lagi berasumsi 'biarlah sambil jalan'. "Karena realitasnya Kemendikbud sudah berulang kali gagal dengan prinsip itu," ujarnya.

PJJ Gagal

Adapun Ramli mengibaratkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bak mobil mogok. Anak didik disebut berpotensi semakin dirugikan dengan terus berlangsungnya PJJ yang dinilai gagal.

"Kegagalan PJJ yang diakui sendiri oleh Kemdikbud sesungguhnya ibarat mobil tua yang sedang mogok, onderdilnya bermasalah, diajak menanjak sudah tidak kuat, di jalan bergelombang pun makin repot," ungkap Ramli.

Tetapi, lanjut Ramli, Kemdikbud malah membuka ruang untuk tetap memaksakan mobil mogok itu tetap berjalan dan menyiksa sebagian besar penumpang yang ada di atasnya.

"Kemdikbud sebagai regulator terus membiarkan mobil mogok ini menanjak dan berpotensi untuk mundur dan jatuh ke jurang," ujarnya.

Melihat situasi dan kondisi terakhir Covid-19, Ramli menyebut pihaknya tidak yakin sepenuhnya akan banyak pemerintah daerah berani membuka sekolah di bulan Januari 2021. "Apalagi dengan rekor pertambahan yang terus terjadi."

"Jika pun ada Pemda yang berani buka sekolah, maka ketika ada serangan baru yang menimpa anak didik ataupun guru maka hampir bisa dipastikan pembelajaran akan kembali ke rumah," ungkap Ramli.

Sehingga, Ramli menyebut situasi ini akan terus terjadi tanpa perbaikan sama sekali.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan para orangtua.

Dilansir Kompas.com, di tangan ketiga pihak itu, sekolah masing-masing daerah bisa menentukan belajar tatap muka atau masih belajar dari rumah.

"Keputusan ada di pemda, komite sekolah, dan orangtua. Mereka yang menentukan, bukan SKB menteri lagi, jadi pemda bisa memilah yang lebih detail, sekolah mana saja yang sudah bisa belajar tatap muka atau tidak," ungkap Nadiem dalam acara press conference secara daring, 20 November 2020 lalu.

Nadiem mengatakan, bila pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Adapun daerah yang sudah siap belajar tatap muka, lanjut dia, maka harus mempersiapkan segala kesiapan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan baik. Nadiem menegaskan, belajar tatap muka memang diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

"Pada zonasi risiko atau zona merah, maka tidak ada pemberian izin belajar tatap muka untuk semester genap tahun akademik tahun 2020/2021 atau mulai di Januari 2021," ungkap dia.

Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

Admin 11/21/2020
Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membolehkan pembelajaran tatap muka 2021. Begini protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang wajib diterapkan secara ketat oleh sekolah.

Protokol COVID-19 yang wajib diterapkan berupa jaga jarak, kewajiban mengenakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. "Kapasitas maksimal sekitar 50 persen dari rata-rata. Mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting," kata Nadiem, Jumat (20/11/2020).

Nadiem berbicara dalam pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. Pengumuman disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI. Dia mengingatkan, nantinya semua orang di sekolah harus memakai masker.

"Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua. Anak, guru, semua tenaga pendidik harus pakai masker," kata Nadiem. Warga sekolah yang punya penyakit komorbid tidak boleh masuk sekolah. Soalnya, orang berpenyakit komorbid lebih berisiko terkena COVID-19.

Selanjutnya, berikut adalah protokol kesehatan ketat yang wajib diterapkan untuk sekolah tahun 2021:

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Sekolah 2021

1. Kondisi kelas
- Jaga jarak: minimal 1,5 meter
- Jumlah maksimal peserta didik per kelas
PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
SD, SMP, SMA sederajat: 18 (dari standar 36 peserta didik)
SLB: 5 (Dari standar 8 peserta didik)

2. Jadwal pembelajaran
Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting): ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan

3. Perilaku wajib
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
- Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
- Menerapkan etika batuk/bersin

4. Kondisi medis warga satuan pendidikan
- Sehat dan jika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol
- Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

5. Kantin
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli

7. Kegiatan selain pembelajaran
- Masa transisi: tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-murid, dsb
- Masa kebiasaan bar: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

8. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan: diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

Admin 11/20/2020
Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

BlogPendidikan.net
- Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Kebijakan itu akan berlaku untuk pembelajaran semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 yang dimulai pada Januari 2020. Namun, berbeda dari kebijakan sebelumnya, pemberian izin tidak lagi mempertimbangkan zona risiko penulan Covid-19.


"Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail," ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020). 

" Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah," imbuhnya.

Nadiem mengatakan, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka jika ketiga pihak itu telah siap untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan keputusan SKB 4 menteri terbaru, Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. 


"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah dibawah kewenangannya," ujar Nadiem Nadiem mengatakan, pemberian izin ini bisa saja secara serentak atau pun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah. 

"Sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya," kata Nadiem. "Mengenai mana yang siap mana yang tidak tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat," imbuhnya.


Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan. Oleh karena itu, Nadiem meminta sekolah-sekolah mempersiapkan diri dari sekarang jika akan melakukan pembelajaran tatap muka "Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 jadinya bulan januari 2021," ujar Nadiem. 

"Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai akhir tahun meningkatkan kesiapannya kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka," tutur dia.

Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

Admin 11/20/2020
Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi.

Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan Pemda kembali membuka sekolah tatap muka di masa pandemi corona di semester genap per Januari 2021. Hal itu diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

"Peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin tatap muka, tapi pemda yang menentukan dengan cara yang lebih gradual," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Jumat (20/11). 


Nadiem menjelaskan, melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas COVID-19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemda berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

"Kalaupun sekolah dibuka, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua.
--Mendikbud Nadiem Makarim

Kata Nadiem, kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Keputusan ini merupakan langkah yang disepakati bersama antara Satgas COVID-19, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, dan tentunya pemerintah daerah.Namun, 

Nadiem menegaskan, ini bukan kewajiban. Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. 


Ada 6 checklist yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka adalah:

1. Sanitasi 
2. Fasilitas kesehatan 
3. Kesiapan menerapkan wajib makser 
4. Thermo gun 
5. Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid 
6. Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali 

Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

Nadiem Makarim: Kapan Sekolah Tatap Muka Dimulai, Mohon Menunggu Sedang Dikaji

Admin 11/16/2020
Nadiem Makarim: Kapan Sekolah Tatap Muka Dimulai, Mohon Menunggu Sedang Dikaji

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Kapan Sekolah Tatap Muka Dimulai, Mohon Menunggu Sedang Dikaji.

Situasi pandemi virus corona membuat seluruh siswa harus belajar secara daring. Namun, muncul usulan agar sekolah tatap muka kembali dibuka, khususnya untuk siswa yang sulit melaksanakan pembelajaran secara daring. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang mengkaji dibukanya kembali sekolah tatap muka. Namun, masih perlu analisa lebih lanjut agar sekolah tatap muka dapat berjalan seaman mungkin.

"Untuk sekolah tatap muka sedang kami kaji. Mohon ditunggu. Kami akan analisa dan mengkaji lagi SKB 4 Menteri dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang sulit PJJ untuk masuk sekolah," kata Nadiem dalam raker bersama Komisi X di DPR, Jakarta, Senin (16/11).

Nadiem menegaskan pasti akan kembali membuka sekolah, namun harus seaman mungkin. Ia meminta semua pihak menunggu. 

"Prioritas kami mengembalikan anak sekolah tatap muka tapi seaman mungkin. Mohon ditunggu. Nanti pasti ada kebijakannya," pungkasnya 

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud menerapkan sistem belajar jarak jauh selama pandemi virus corona. Untuk mendukung belajar jarak jauh, Kemendikbud memberikan bantuan berupa kuota internet untuk guru dan siswa. 

Meski demikian, belajar jarak jauh masih menemui kendala karena jaringan internet di sejumlah wilayah di Indonesia kurang begitu baik.

(Sumber; kumparan.com)

Nadem Makarim: Yang Tidak Punya Akses PJJ Silahkan Belajar Tatap Muka, Tetapi Dengan Syarat

Admin 11/11/2020
Nadem Makarim: Yang Tidak Punya Akses PJJ Silahkan Belajar Tatap Muka, Tetapi Dengan Syarat

BlogPendidikan.net
- Nadem Makarim: Yang Tidak Punya Akses PJJ Silahkan Belajar Tatap Muka, Tetapi Dengan Syarat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim membolehkan siswa yang tidak memiliki akses untuk pendidikan jarak jauh (PJJ) terutama di zona hijau dan kuning untuk bisa belajar di sekolah. Tetapi keputusan itu diserahkan kembali kepada komite sekolah, kepala sekolah dan kepala dinas.

“Untuk zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan tatap muka, tapi semua keputusannya itu ada di komite sekolah, kepala sekolah, dan kepala dinas,” ujar Nadiem Makarim pada kunjungannya ke SMKN 1 Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu(11/10).

Meski diperbolehkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muda untuk zona hijau dan kuning, hal itu tidak dipaksa karena tergantung orang tua dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk SMK, mata pelajaran praktik diperbolehkan untuk tatap muka.

“Jadi keputusannya ada di daerah bukan di pusat,” kata dia.

Nadiem mengaku khawatir perkembangan pendidikan formal siswa jika tidak bisa belajar dengan baik selama pandemi karena tidak mempunyai akses dan gawai.

“Saya khawatir mereka tidak bisa belajar apa-apa dan tertinggal,” tambah dia.

Untuk itu, dia meminta siswa yang tidak mempunyai gawai bisa belajar di sekolah. Apalagi di Kabupaten Rote Ndao saat ini berstatus zona kuning.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga mengatakan bahwa saat ini kewenangan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada pada kepala sekolah, termasuk untuk gaji guru honorer maupun membeli gawai yang nantinya bisa dipinjamkan ke siswa.

Kepala SMKN 1 Rote Barat Julius Ndun mengatakan selama pandemi pembelajaran dilakukan secara daring dan tatap muka.

“Kita sempat tatap muka, namun pada pertengahan Oktober lalu ada instruksi dari dinas untuk kembali belajar di rumah,” kata dia.

Selain kendala gawai, jaringan internet di daerah tersebut juga belum merata. Ada beberapa daerah yang belum terjangkau akses internet.

“Solusinya siswa datang ke sekolah untuk mengambil tugas dan mengumpulkannya,” kata dia.

Mendikbud: Kegiatan Belajar Tahun 2021 Kombinasi Antara PJJ dan Tatap Muka

Admin 11/06/2020
Mendikbud: Kegiatan Belajar Tahun 2021 Kombinasi Antara PJJ dan Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Mendikbud Nadiem Majarim Berharap Kegiatan Belajar Tahun 2021 Kombinasi Antara PJJ dan Tatap Muka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar sekolah di semester pertama 2021 masih akan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dikombinasikan dengan tatap muka.

"Menurut saya, ekspektasi saya tahun depan bakal walaupun lebih banyak yang melakukan (pembelajaran) tatap muka tapi masih ada proses hibrid-nya (campuran) ya. Ini mungkin masalahnya seperti di zona kuning dan hijau ini sekarang mereka melakukan tatap muka tapi dengan setengah kapasitasnya. 


Jadi masih ada satu hari di rumah, satu hari di sekolah akan ada rotasi seperti itu," papar Mendikbud dalam acara Indonesia Bicara yang disiarkan melalui kanal Youtube Media Indonesia pada Kamis (5/11)

Nadiem mengharapkan pada tahun 2021, sekolah akan melakukan pembelajaran secara kombinasi, yakni PJJ dengan tatap muka. Meski begitu, keputusan dikembalikan kepada sekolah masing-masing disesuaikan dengan kondisi yang ada.

"Tapi kombinasi itu tidak bisa ditentukan di pusat, masing-masing sekolah punya dinamika yang berbeda, tergantung kelompok gurunya itu ingin melakukan tipe hibrid seperti apa, apa shifting per hari, atau kapasitas jamnya aja dikurangin, tugasnya dibesarin," kata Nadiem.


Semuanya, menurut Mendikbud ditentukan oleh inovasi dan inisiatif dari masing-masing sekolah. "Tapi saya rasa ekspektasi saya hibrid model ini paling tidak di semester pertama tahun depan itu akan berjalan," ujarnya.

Sementara untuk perguruan tinggi, Nadiem memperkirakan perkuliahan dengan menggunakan sistem online akan berlangsung permanen. "Menurut saya di universitas, online learning itu akan menjadi suatu hal yang permanen," tukasnya.

Sementara untuk pendidikan dasar dan menengah, Nadiem tak melihat adanya tren seperti itu. "Menurut saya di SMA, SMP, SD menurut saya kebanyakan masih berat kepada tatap muka. Cuma menggunakan teknologi untuk meningkatkan potensi dari pada proses pengajaran tersebut," imbuhnya.


Walaupun di jenjang pendidikan itu masih mengutamakan pembelajaran luar jaringan atau luring, Nadiem melihat akan ada tren pemanfaatan teknologi dalam intensitas lebih besar setelah masa pandemi Covid-19 ini. Hal itu guna membantu proses pembelajaran luring di jenjang tersebut.

"Jadinya walaupun mereka semua offline tapi masih menggunakan teknologi untuk kolaborasi, untuk monitoring, untuk tracking, untuk data, untuk asesmen," bebernya. 

"Jadi prediksi saya untuk pendidikan dasar dan menengah bakal offline, tapi untuk universitas bakal banyak sekali model-model yang lebih ke online," sambung Mendikbud.

Nadiem Makarim: Insya Allah Kita Akan Kembali Belajar Tatap Muka

Admin 11/05/2020
Nadiem Makarim: Insya Allah Kita Akan Kembali Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Insya Allah Kita Akan Kembali Belajar Tatap Muka. 
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan segera membuka kembali sekolah tatap muka. Ia tak berencana membuat permanen sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Ia tetap meyakini sekolah tatap muka lebih efektif daripada PJJ. "Saya rasa yang sudah pasti luring itu tidak akan bisa digantikan ya. Pada saat pandemi ini sudah berlalu Insya Allah kita semua akan balik pada sekolah tatap muka. Karena kita sadar bahwa sekolah tatap muka itu jauh lebih efektif dan lebih ideal dari pada jarak jauh ya," katanya dalam acara Indonesia Bicara yang disiarkan melalui kanal Youtube Media Indonesia pada Kamis (5/11).


Nadiem mengakui kerap bingung jika mendapatkan pertanyaan mengenai alasan penyelenggaraan PJJ. Menurutnya PJJ digelar bukan karena pihaknya menginginkan PJJ, melainkan dorongan atas kondisi yang ada yakni merebaknya pandemi Covid-19.

"PJJ ini dilaksanakan bukan karena kita menginginkan PJJ, PJJ ini dilaksanakan karena kalau kita tidak menutup sekolah di awal pandemi ini bisa bayangkan enggak apa yang akan terjadi? Dengan sekarang saja sudah pandemi ini sudah melanda di berbagai macam daerah," ucapnya.

Dirinya tak bisa membayangkan jika saja kampus dan sekolah-sekolah di Indonesia masih dibuka saat pandemi. Bisa saja penularan dan angka kematian sebab Covid-19 akan merebak lebih luas.


"Mungkin murid-muridnya masih bisa melalui itu, tapi berapa murid yang tinggal bersama nenek-kakek dia, berapa murid-murid kita yang tinggal sama orang lanjut usia atau yang punya komorbiditas. Jadi saya suka bingung kalau menjawab," katanya.

Mantan Bos Gojek Indonesia itu mengamini jika memang opsi PJJ mendapatkan banyak tantangan, namun inilah pilihan terbaik dari yang ada.

"Ini adalah the best out of all worst scenario gitu. Jadi alternatifnya apa? Di buka semua sekolah? Tentu tidak ideal, tapi kita coba pastikan pembelajaran itu harus masih terjadi atau gak anak-anak kita bakal ketinggalan," tutur Nadiem.


Korban PJJ

Di samping itu, Nadiem mengaku juga menjadi korban PJJ. "Kenapa Mas Menteri melaksanakan PJJ? Saya juga enggak mau melaksanakan PJJ, saya orang tua, saya juga korban PJJ kan karena anak-anak saya harus melaksanakan online dan apalagi masih muda," kata Nadiem.

Nadiem menuturkan, pihaknya terpaksa menggelar PJJ, bukan karena menginginkan adanya PJJ. Hal ini lantaran dorongan atas kondisi yang ada yakni merebaknya pandemi Covid-19.

Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap

Admin 10/28/2020
Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap

BlogPendidikan.net
- Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengingatkan ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum membuka kembali fasilitas umum, termasuk sekolah. 

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi adanya pembukaan sekolah di sejumlah wilayah.

"Pada intinya pembukaan fasilitas umum termasuk tempat belajar mengajar harus bertahap dan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 27 Oktober.

Adapun tahapan yang dimaksud, pertama adalah prakondisi. Tahapan ini, kata Wiku, perlu dilakukan untuk memastikan pembukaan fasilitas umum termasuk sekolah sudah dalam kondisi yang memungkinkan dan masyarakat telah siap. Selain itu, dalam tahapan ini, daerah harus bisa memastikan kasus positif COVID-19 telah menurun dan masuk ke dalam zona aman.

Baca Juga:
"Kedua, timing atau waktu untuk menentukan kapan dibuka sesuai prioritasnya. Apa yang akan dibuka duluan dibandingkan yang lain dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya dapat disupport oleh semua pihak yang ada," ungkap dia.

"Juga perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap apapun yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar. Jika terjadi indikasi tidak aman, peningkatan risiko maka satuan pendidikan wajib ditutup," imbuhnya.

Selanjutnya, Wiku juga mengingatkan pembukaan sekolah ini harus mengantongi perizinan dari pemerintah daerah hingga perizinan dari orang tua siswa.

Dirinya kemudian kembali mengingatkan saat ini kegiatan sekolah tatap muka baru diperbolehkan untuk daerah berzona kuning dan hijau. Meski begitu, dirinya juga mengingatkan sebaiknya pemerintah daerah mengikuti anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjelaskan syarat dan waktu kapan kegiatan pembelajaran di sekolah diperbolehkan.

"Kami menghimbau menunggu Kemendibud untuk terkait pelaksanaan KBM semua pasti terkait dengan progress penanganan kasus nasional dan daerah," pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di voi.id

Update Terbaru Mendikbud Tentang Sekolah Tatap Muka

Admin 9/06/2020
Update Terbaru Mendikbud Tentang Sekolah Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah, kemarin. Rakor bertujuan untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah.

"Prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19," kata Nadiem, seperti dikutip keterangan resmi, Jumat (4/9/2020).


Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti Revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini.

Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

"Kemendikbud juga melakukan inisiatif membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh," ujar Nadiem.

Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

"Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan," kata Nadiem.

Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB Empat Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Sementara untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.


"Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan," ujar Nadiem.

"Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali."

Agar kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah, Mendagri mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memastikan sekolah yang sudah pembelajaran tatap muka (PTM) di zona merah dan zona oranye untuk kembali belajar dari rumah.

Untuk zona hijau dan kuning, Tito meminta pemda mempersiapkan dana untuk membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan yang terdapat di daftar periksa kesiapan pembelajaran dan mengawal implementasinya.


Pada kesempatan itu, Tito juga mengimbau kepada pemda untuk memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat dan modul pembelajaran tersedia dan dapat digunakan, akselerasi testing populasi di daerah untuk memenuhi standar minimal jumlah tes (1 orang per 1,000 penduduk setiap minggu untuk semua daerah) sehingga peta risiko zonasi lebih akurat.

"Saya meminta pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor handphone siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota," kata Tito.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah daerah dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan, pengukur suhu tubuh tembak, dan masker. Pemda diimbau untuk memastikan dan mengawasi implementasi SKB di sekolah," ujar Tito.

Sumber; www.cnbcindonesia.com

Mendikbud: Sekolah Yang Telah Meleksanakan Belajar Tatap Muka, Wajib Melaksanakan PJJ

Admin 9/03/2020

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebut sekolah yang sudah diizinkan menggelar pembelajaran secara tatap muka masih diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ.

"Berarti sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka itu harus ada PJJ dan jangan sekolah tatap muka doang? Itu benar jawabannya," kata Mendikbud Nadiem dalam Rapat Koordinasi dengan Para Kepala Daerah, Rabu (2/9).

Meski sekolah diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka, namun dalam ketentuannya hanya diizinkan 50 persen saja. Artinya pembelajaran tatap muka harus digelar secara bergilir.

"Sehingga mau tidak mau semua sekolah yang melakukan tatap muka itu adalah sekolah yang melakukan hybrid model (pembelajaran). Anak itu giliran masuk, tidak masuk jadi ada shifting atau rotasi bagi para peserta didik," jelas Nadiem.

PJJ juga digunakan untuk memenuhi hak siswa yang tak berkenan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Nadiem, itu merupakan hak siswa dan orang tua jika tak menghendaki pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Nadiem, mereka yang tidak dibolehkan belajar ke sekolah tak mendapatkan sanksi akademik.

"Banyak yang menanyakan nih apa nih maksudnya kalau anak tuh di dalam sekolah sudah mulai tatap muka tapi orang tuanya tak mengizinkan, bagaimana anak itu belajar? Ya dia belajar mengikuti pola PJJ," papar Nadiem.

Nadiem menyebut pola campuran ini tak akan merepotkan sekolah jika dibanding PJJ secara penuh. Pasalnya, jika pembelajaran dilakukan secara utuh melalui PJJ, maka guru maupun para peserta didik dihadapkan pada beragam kendala.

"Karena kesulitan melakukan PJJ yang 100 persen di rumah, dan biaya kuota, sinyal yang tak reliable guru-guru di sekolah pasti akan menyambut baik bahwa anak itu bisa masuk sekolah paling tidak 50 persen," katanya. (*)

Nadiem: Posisi Saya Sangat Luar Biasa Sulit, Ingin Membuka Sekolah Salah, Menutup Sekolah Lebih Salah Lagi

Admin 9/01/2020
Nadiem: Posisi Saya Sangat Luar Biasa Sulit, Ingin Membuka Sekolah Salah, Menutup Sekolah Lebih Salah Lagi

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan sederet program pendidikan di tengah pademi Corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa saat ini Kemendikbud sedang fokus menyelamatkan pembelajaran.

"Sekarang kita harus mengantisipasi, berfokus pada menyelamatkan pembelajaran. Tadinya kita mau meningkatkan pembelajaran, sekarang kita harus menyelamatkan pembelajaran," kata Nadiem, dalam webinar 'Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19' yang ditayangkan di channel YouTube DPD Taruna Merah Putih Jawa Tengah, dikutip Senin (31/8/2020).


Nadiem menyampaikan bahwa prioritas utama Kemendikbud adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka seaman mungkin, Bunda. Ia menyadari betul bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ), tidak ideal untuk saat ini.

"Harus disadari bahwa PJJ itu suatu situasi yang tidak ideal, suboptimal bukan hanya di Indonesia tapi di semua negara. Menciptakan berbagai isu psikososial anak-anak, stres orang tua, adaptasi yang terlalu berat bagi guru untuk melakukan format baru, tekanan biaya kuota, keterbatas PIK, dan berbagai macam isu lain dan ini harus dihadapi," ujarnya.

Selama masa pandemi ini, Kemendikbud mengeluarkan beberapa program untuk mengatasi kendala belajar di rumah. Berikut program-program tersebut:

1. Pemberian kuota gratis

Pemerintah telah menyiapkan dana Rp9 triliun untuk menghadapi krisis pendidikan di masa pandemi. dari dana tersebut Rp7,2 triliun akan digunakan untuk memberikan pulsa dan kuota gratis pada siswa dan mahasiswa. Sementara Rp1,7 triliun untuk tunjangan profesi guru baru.

"Sistem sudah dikoordinasikan dengan kepala dinas, mohon kesabaran untuk implementasi. Alhamdulillah dana sudah diamankan," kata Nadiem.

2. Perubahan kurikulum

Kurikulum di masa pandemi diubah menjadi kurikulum darurat. Nadiem mengatakan bahwa kurikulum ini sudah diringkas sehingga meringankan guru dan siswa.

"Tadinya makan waktu bertahun tahun untuk reformasi kurikulum. Kita lakukan dalam 3 bulan, kita mengeluarkan kurikulum darurat," ujar Nadiem.


"Tadinya kompetensi dasar banyak, kami ringankan sangat ringkas, bahkan di berbagai macam pelajaran, 20-40 persen kompetensi dasar dihilangkan agar guru fokusnya esensial dan fokus terhadap prasyarat jenjang berikutnya," sambungnya.

3. Modul pembelajaran SD dan PAUD

Untuk membantu orang tua dan siswa, Kemendikbud mengeluarkan modul pembelajaran untuk anak SD dan PAUD. Modul-modul kurikulum darurat ini secara spesifik bisa menjadi panduan orang tua membimbing anak tanpa teknologi. "Itu semua 100 persen legal untuk guru," ucap Nadiem.

4. Pembelajaran di TVRI dan RRI

Bagi siswa yang terkendala listrik, Kemendikbud meluncurkan pembelajaran dari stasiun TVRI dan RRI. Menurut Nadiem, materi yang diberikan dalam program ini sudah semakin baik untuk anak-anak. "Kita luncurkan TVRI dan RRI belajar dari rumah. Memang materinya mungkin belum kelas dunia, tapi kami setiap bulan semakin baik, saya dengar lumayan laku," ujarnya.

5. Sistem penilaian kelulusan

Tahun ini ujian akhir sekolah ditiadakan karena pandemi Corona. Nadiem menjelaskan bahwa sudah dikeluarkan sistem penilaian dari kelulusan akhir ini. Aturan tersebut yaitu, ujian akhir tidak perlu menggunakan penuntasan kurikulum. Sementara standar kelulusan bisa menggunakan angka-angka anak sebelumnya.


"Kami melakukan semua ini untuk memastikan tidak ada anak yang tidak lulus cuma karena PJJ atau COVID. Itu relaksasi yang kami lakukan," ujar Nadiem. Dalam kesempatan ini, Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa posisinya cukup sulit. Ia mengakui banyaknya keluhan yang diterima selama masa pandemi.

"Posisi saya luar biasa sulitnya, buka sekolah salah, tutup sekolah salah. Ini adalah posisi yang luar biasa sulitnya. Ini kan sebenarnya empat Kementerian, tapi saya menjadi corongnya untuk menjelaskan ke masyarakat," ucapnya. (*)

42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

Admin 8/22/2020
42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru  dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat hingga 18 Agustus 2020, sebanyak 42 guru dan 2 tenaga pendidikan meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Puluhan guru yang menjadi korban itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta menilai, perlindungan terhadap guru di masa pandemi ini sangat lemah.

"Sehingga, pembukaan sekolah menjadi sangat berisiko jika tanpa persiapan matang," ucap Fahriza dalam diskusi daring pada Sabtu, 22 Agustus 2020.


Dalam kurun waktu hingga Agustus, FSGI menemukan masih banyak sekolah yang tetap buka, tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Contohnya seperti membiarkan guru mengajar dengan membuka masker, tidak adanya jaga jarak dalam kelas, hingga minimnya sarana sanitasi.

Padahal, guru berhak memperoleh perlindungan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017.

"Perlindungan itu tidak hanya dari segi hukum atau kesejahteraan, tetapi termasuk perlindungan dari penularan Covid-19," ucap Fahriza.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo pun mengimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan guru dan tenaga pendidikan. 


Ia meminta agar guru dan tenaga pendidikan bisa diberikan fasilitas swab test, serta memberikan anggaran kepada setiap sekolah agar bisa menyediakan sarana sanitasi seperti tempat cuci tangan hingga toilet yang bersih.

"Jika anggarannya tidak ada, maka FSGI sarankan agar PTM (pembelajaran tatap muka) tidak dilakukan dulu," kata Heru.

Artikel ini juga telah tayang di tempo.co

Ini Syarat Pembukaan Sekolah dan Belajar Tatap Muka Daerah Zona Kuning

Admin 8/13/2020
Ini Syarat Pembukaan Sekolah dan Belajar Tatap Muka Daerah Zona Kuning

BlogPendidikan.net
- Ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti oleh warga di satuan pendidikan saat pembelajaran tatap muka dimulai. Bahkan pengantar/penjemput juga wajib mengikuti syarat tersebut.

Persyaratan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 20200/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

SKB ini diteken pada 7 Agustus 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.


"Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan," tulis salah satu poin di SKB itu seperti dilihat detikcom pada Kamis (13/8/2020).

Seperti diketahui, pemerintah RI telah mengizinkan sekolah di zona kuning untuk membuka pembelajaran tatap muka. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus diikuti oleh warga di satuan pendidikan.

Sebelum datang ke sekolah setiap satuan pendidikan disarankan untuk menggunakan masker kain tiga lapis. Warga di lingkungan sekolah juga diminta untuk membawa masker cadangan.

"Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor," tulis salah satu poin.

Setiap orang yang ingin masuk ke sekolah juga diminta untuk sarapan. Selanjutnya, mereka juga harus dalam keadaan sehat serta suhu tubuh tidak lebih dan sama dengan 37,3⁰ Celcius.

"Sarapan/konsumsi gizi seimbang. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu ≥37,3⁰ C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas," tulisnya.

Selain itu, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung semua orang di sekolah diharuskan menggunakan peralatan belajar dan alat makan pribadi. Peserta didik juga dilarang untuk meminjam peralatan sekolah ke orang lain.

"Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan," tulisnya.

Lebih lanjut, semua orang yang ada di sekolah harus selalu menggunakan masker. Mereka juga diminta untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter.

"Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter," sebut salah satu poin.

Diketahui, pemerintah RI memutuskan membuka sekolah di daerah zona kuning Corona. Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka di zona kuning harus dilakukan dengan persyaratan dan protokol Kesehatan yang ketat.

"Kami beserta tiga kementerian (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan) lainnya mengimplementasikan perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Peluasan tatap muka zona kuning," kata Nadiem dalam telekonferensi di YouTube Kemendikbud pada Jumat (7/8). (*)

Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Zona Kuning Yang Diizinkan Membuka Sekolah

Admin 8/08/2020
Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Zona Kuning Yang Diizinkan Membuka Sekolah
BlogPendidikan.net
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa zona, yakni zona merah, zona kuning, zona oranye, dan zona hijau.

Zona merah merupakan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki risiko tinggi, zona hijau merupakan daerah yang tidak terdampak atau tidak ada kasus COVID-19, sementara oranye adalah daerah yang memiliki risiko sedang sedangkan kuning adalah daerah yang masuk risiko rendah penyebaran COVID-19.


Dari hasil 15 indikator kesehatan masyarakat terdapat 53 kabupaten kota masuk risiko tinggi, 185 zona sedang, rendah sebanyak 182, 51 kabupaten/kota zona hijau. Setelah sebelumnya melihat daftar zona merah dan zona hijau, berikut detikcom sajikan daerah yang memiliki risiko rendah dan sedang.

Zona Kuning Diizinkan Untuk Membuka Sekolah

Pemerintah resmi memperluas daerah yang diperbolehkan untuk menggelar sekolah tatap muka. 

Setelah daerah berstatus zona hijau diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka, kini daerah dengan status zona kuning juga resmi diperbolehkan menyelenggarakan sekolah tatap muka. 


Keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disiarkan live di Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (7/8/2020) sore.

Dalam konferensi pers bersama itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan 163 kabupaten/kota yang berstatus zona kuning kini diperbolehkan mengadakan sekolah tatap muka. 

"163 zona kuning bisa dilakukan kegiatan sekolah tatap muka," kata Doni sebagaimana dikutip dari siaran live Youtube Kemendikbud. 

Adapun pelaksanaan sekolah tatap muka di zona kuning dilakukan seperti halnya pelaksanaan sekolah tatap muka di zona hijau. 

Yakni, sekolah tatap muka diizinkan dengan sejumlah syarat seperti kesiapan sekolah, izin dari pemerintah daerah setempat dan juga izin dari orang tua.

"Sesuai dengan kebijakan Kemendikbud sebelumnya, polanya sama dengan zona hijau. Keputusan (mengadakan sekolah tatap muka) dikembalikan ke daerah," ujar dia. 

Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Risiko Rendah (Zona Kuning)

SUMATERA UTARA:
- LABUHANBATU
- TAPANULI UTARA

SUMATERA SELATAN:
- LAHAT
- MUSI RAWAS UTARA
- KOTA PAGAR ALAM
- OGAN KOMERING ULU
- OGAN KOMERING ULU TIMUR
- OGAN ILIR
- MUSI BANYUASIN
- OGAN KOMERING ULU SELATAN
- EMPAT LAWANG
- KOTA LUBUKLINGGAU

SUMATERA BARAT:
- KOTA PARIAMAN
- SOLOK
- KOTA SOLOK
- PADANG PARIAMAN
- AGAM
- KOTA BUKITTINGGI
- PESISIR SELATAN
- SIJUNJUNG
- TANAH DATAR

SULAWESI UTARA;
- MINAHASA TENGGARA
- KEPULAUAN SANGIHE
- KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

SULAWESI TENGGARA:
- BUTON SELATAN
- KONAWE SELATAN
- MUNA
- BOMBANA
- WAKATOBI
- KONAWE UTARA

SULAWESI TENGAH:
- DONGGALA
- KOTA PALU
- MOROWALI
- BANGGAI
- POSO
- BANGGAI KEPULAUAN
- BANGGAI LAUT
- MOROWALI UTARA

SULAWESI SELATAN:
- LUWU UTARA
- BONE
- KEPULAUAN SELAYAR
- TANA TORAJA
- WAJO
- PINRANG

SULAWESI BARAT:
- MAMUJU UTARA
- MAMASA

RIAU:
- INDRAGIRI HULU
- INDRAGIRI HILIR
- PELALAWAN
- ROKAN HILIR
- ROKAN HULU
- KOTA DUMAI
- BENGKALIS
- KUANTAN SINGINGI

PAPUA BARAT: 
- SORONG
- TELUK WONDAMA
- FAKFAK

PAPUA:
- MERAUKE
- TOLIKARA
- NABIRE
- PUNCAK JAYA
- BIAK NUMFOR
- SARMI
- PEGUNUNGAN BINTANG
- LANNY JAYA

NUSA TENGGARA TIMUR:
- SUMBA BARAT DAYA
- FLORES TIMUR
- SUMBA BARAT
- LEMBATA
- SUMBA TIMUR
- TIMOR TENGAH UTARA
- SIKKA
- KUPANG
- NAGEKEO

NUSA TENGGARA BARAT:
- DOMPU
- BIMA
- SUMBAWA BARAT

MALUKU:
- SERAM BAGIAN BARAT
- BURU

LAMPUNG:
- LAMPUNG TENGAH
- LAMPUNG BARAT
- TANGGAMUS
- PRINGSEWU
- TULANG BAWANG BARAT
- KOTA METRO
- LAMPUNG SELATAN
- LAMPUNG UTARA
- LAMPUNG TIMUR
- PESAWARAN
- PESISIR BARAT
- KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPULAUAN RIAU:
- KOTA BATAM
- BINTAN
- KOTA TANJUNGPINANG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
- BELITUNG
- BANGKA TENGAH
- KOTA PANGKALPINANG
- BANGKA
- BANGKA SELATAN

KALIMANTAN UTARA:
- TANA TIDUNG
- KOTA TARAKAN

KALIMANTAN TIMUR:
- KUTAI BARAT
- KOTA BONTANG
- PENAJAM PASER UTARA
- KUTAI TIMUR

KALIMANTAN TENGAH:
- SERUYAN

KALIMANTAN BARAT:
- SANGGAU
- KETAPANG
- LANDAK
- KUBU RAYA
- MEMPAWAH
- SINTANG
- KOTA PONTIANAK

JAWA TIMUR:
- MADIUN
- BONDOWOSO
- TULUNGAGUNG
- BANYUWANGI

JAWA TENGAH:
- KOTA PEKALONGAN
- KOTA TEGAL
- WONOGIRI
- KEBUMEN
- TEMANGGUNG
- PEMALANG
- TEGAL
- KOTA MAGELANG
- BREBES
- MAGELANG
- BLORA RISIKO
- PURBALINGGA
- WONOSOBO
- SRAGEN
- CILACAP
- KLATEN

JAWA BARAT: 
- CIANJUR
- BANDUNG
- CIAMIS
- KOTA BANJAR
- SUKABUMI
- GARUT
- KOTA CIREBON
- KOTA TASIKMALAYA
- TASIKMALAYA
- SUMEDANG
- KUNINGAN
- MAJALENGKA
- SUBANG
- PURWAKARTA
- INDRAMAYU
- KARAWANG
- PANGANDARAN
- KOTA SUKABUMI

JAMBI:
- TANJUNG JABUNG BARAT
- SAROLANGUN
- BATANGHARI
- TANJUNG JABUNG TIMUR
- KOTA JAMBI
- KERINCI
- MUARO JAMBI
- KOTA SUNGAI PENUH

BENGKULU:
- BENGKULU UTARA
- LEBONG
- REJANG LEBONG
- KEPAHIANG
- BENGKULU TENGAH

BANTEN:
- SERANG
- KOTA CILEGON
- KOTA SERANG
- LEBAK

BALI:
- TABANAN

ACEH:
- ACEH TAMIANG
- KOTA LHOKSEUMAWE
- BIREUEN
- ACEH JAYA
- ACEH SELATAN
- KOTA SABANG
- KOTA LANGSA
- KOTA BANDA ACEH
- ACEH BARAT
- ACEH TIMUR
- ACEH UTARA
- BENER MERIAH