Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut

Admin 10/25/2020
Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut

BlogPendidikan.net
- Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merencanakan sisa anggaran dari BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan karyawan swasta akan disalurkan untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 juta bagi guru honorer dan tenaga pendidik.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru honorer dan tenaga pendidik yang berada di lingkup Kemendikbud dan Kemenag.

"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag," kata Menaker Ida Fauziyah.

Namun, Menaker Ida Fauziyah sendiri belum mengumumkan kapan jadwal dana BLT subsidi gaji/upah (BSU) sebesar Rp2,4 juta segera disalurkan kepada guru honorer dan tenaga pendidik. Sebab, sampai saat ini proses pendaftaran hingga validasi peserta masih dilakukan. Tapi penyaluran ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.

Menurut keterangan tertulis di situs resmi Kemnaker, penyaluran BLT subsidi gaji/upah buat guru honorer akan dicairkan setelah sudah dilakukan pencairan dana BLT kepada karyawan swasta pada termin II.

Pencairan pada BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan termin II akan ditargetkan penyalurannya pada akhir Oktober hingga November 2020.

Perlu diketahui, Kemnaker sendiri menargetkan program BLT subsidi gaji/upah Rp2,4 juta bagi 15,7 juta karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Total anggaran dari program BLT tersebut mencapai Rp37,7 triliun.

Akan tetapi, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.272.731 pekerja/buruh. Sehingga ada sekitar 3 jutaan kuota yang tersisa dari jumlah tersebut.

Adapun rincian pembagian Rp2,4 juta tersebut, para guru honorer akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan.

Bagi guru honorer yang ingin mendapatkan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan, harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dilansir dari Berita DIY, adapun syarat yang telah ditentukan, di antaranya, guru honorer harus terdaftar dalam data Kemendikbud dan Kemenag. Kemudian, pengajar juga harus tercatat aktif mengajar pada semester I 2020-2021 pada Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag.

Guru honorer ini juga harus terdaftar di Dapodik dan PDDikti, serta tak mendapat bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja hingga Banpres UMKM.

Program bantuan dari pemerintah berupa BLT subsidi gaji/upah BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan sebagai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para karyawan yang bergaji dibawah Rp5 juta. (*)

BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

Admin 10/19/2020
BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira, akhirnya BLT subsidi gaji guru honorer disebut cair akhir Oktober sebesar Rp 1,2 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Sadikin dalam siaran pers Jumat 16 Oktober 2020.

"Kami sedang menyiapkan implementasi bantuan subsidi gaji untuk tenaga pendidik honorer," ucap Budi sebagaimana dikutip oleh Semarangku dari laman PMJ News. Budi menambahkan bahwa program tersebut dapat mulai dijalankan pada akhir Oktober ini.

Pemberian BLT subsidi gaji guru honorer diberikan setelah pemerintah menerima aspirasi bahwa guru honorer pun mengalami masa sulit selama pandemi.

Anggaran untuk 15,7 juta pekerja hanya bisa terealisasi pada 12,4 juta pekerja sehingga Kemnaker akan mengembalikannya ke kas negara.

Lebih lanjut, dana untuk kuota yang tidak terpenuhi akan direlokasi untuk bantuan tunai bagi guru honorer dan guru agama.

“Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang akan menjadi leading sector,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual (1/8).

Hal ini dilakukan sesuai aspirasi yang diterima pemerintah untuk guru honorer dan guru agama yang sebelumnya tidak masuk kategori penerima bantuan subsidi upah. Menaker Ida Fauziyah juga belum bisa memastikan berapa kuota dan anggaran untuk penyaluran bantuan ke guru honorer dan guru agama.

Besaran kuota dan anggaran baru bisa dipastikan setelah Kemnaker merampungkan penyaluran BLT subsidi gaji untuk 12,4 juta pekerja. Sedangkan untuk syarat, pendaftaran, dan mekanisme bantuan subsidi gaji/upah untuk guru honorer dan guru agama belum dijelaskan oleh pihak penyelenggara, dan akan segera disampaikan kedepannya.

Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu Untuk Guru Honorer Kemendikbud dan Kemenag Cair?

Admin 10/10/2020
Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu Untuk Guru Honorer Kemendikbud dan Kemenag Cair?

BlogPendidikan.net
- Kapan bantuan langsung tunai (BLT), kemudian disebut bantuan subsidi upah (BSU), untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag cair? Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah meski Presiden Jokowi sudah menyatakan keinginan itu pada 14 September 2020. 

Keinginan memberikan BLT kepada seluruh pegawai honorer termasuk guru dan tenaga pendidik disampaikan Presiden pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 


Namun, lewat 3 minggu dari instruksi Presiden itu, belum ada kejelasan tentang kapan BLT itu, termasuk untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag, bisa cair? Dalam rapat terbatas 14 September, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk mengkaji pemberian BLT kepada seluruh tenaga atau pegawai honorer termasuk guru atau tenaga pendidik honorer. 

“Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan (BLT), karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menko Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Jokowi, Senin (14 September 2020). 


Pegawai honorer di lembaga negara sebenarnya termasuk dalam program BTL atau BSU untuk pekerja dan buruh formal yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan memakai data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang disebut BP Jamsostek. 

Kriteria penerima BSU ini antara lain adalah memiliki gaji di bawah Rp5 juta, tercatat sebagai peserta aktif BPJS, bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan pekan ini, penyaluran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal sudah memasuki tahap atau batch 5. 

Kemnaker mulai mencairkan sejak 7 Oktober 2020 untuk sekitar 600 penerima. Dari tahap 1 sampai tahap 4 sudah sekitar 11,47 juta pekerja dan buruh menerima pencairan bantuan Rp1,2 juta untuk dua bulan. Per bulan, pemerintah mengucurkan Rp600 ribu dalam program tersebut selama 4 bulan. 


Dari hasil validasi data calon penerima BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal itu, Kemnaker menemukan ada sekitar 3,3 juta rekening yang tidak valid. Dari target 15,7 juta penerima BLT pekerja dan buruh formal, hanya 12,4 juta calon penerima yang memenuhi kriteria dan valid. 

Nah, kemudian Kemnaker mengusulkan agar sisa anggaran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh itu dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag). 

“Aspirasi Kemnaker direspons Satgas PEN dan Presiden mengenai suara teman-teman guru honorer di Kemenag maupun Kemendikbud. Kami akan sampaikan ke kas negara untuk disalurkan (sisa anggaran) kepada guru honorer,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Kamis (1 Oktober 2020).

Lantas bagaimana dengan perkembangan terkini rencana BLT atau BSU untuk guru honorer di Kemdikbud dan Kemenag? Ketika dikonfirmasi Ayojakarta, Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kepastian penyaluran BLT atau BSU untuk guru honorer tersebut “Terkait hal tersebut, kita tunggu dulu regulasinya ditetapkan secara resmi, ya,” ujar Evy dalam pesan singkatnya, Jumat (9 Oktober 2020). 

Ayojakarta juga mengkonfirmasi perkembangan rencana penyaluran BLT untuk guru honorer kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Direktur GTK Dikmen Diksus), Praptono. Namun, dia belum bisa memberikan perkembangan atau update terkait pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang bakal menerima dana BLT atau BSU guru honorer. 

“Saya belum tahu,” ujarnya lewat pesan singkat. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Muhammad Zain, menyatakan pihaknya sudah memvalidasi data untuk penerima BLT atau BSU guru honorer berdasarkan data real time Sistem Informasi Pendidik dan Teanga Kependidikan Kemenag (Simpatika) sebanyak 617 ribu orang. 

“Dari jumlah itu, sebanyak 455 ribu guru di antaranya sudah mencatatkan nomor rekening,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2 Oktoer 2020). Sementara itu, 162 ribu guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika. Kemenag sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi, meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika statusnya masih aktif. 


Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi. “Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing, sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi,” kata Zain. 

Sampai berita ini diturunkan, Ayojakarta belum mengetahui mekanisme penyaluran BLT atau BSU kepada guru honorer. Sebagai perbandingan, berikut ini alura pencairan bantuan pemerintah kepada pekerja dan buruh formal yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta: 

Pertama: Perusahaan melalui bagian yang mengurus sumber daya manusia (SDM) mendata pekerja yang erdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bagian SDM atau human resources development (HRD) mengumpulkan nomor rekening para calon penerima. 

Kedua: HRD mengirimkan data nomor rekening para calon penerima BLT pekerja kepada BPJamsostek. 

Ketiga: BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap rekening calon penerima BLT pekerja dalam tiga tahap. 

Keempat: Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BLT untuk pekerja diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kelima: Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki kesempatan sampai empat hari untuk melalukan check list. 

Keenam: Selesai check list, dana nomor rekening calon penerima BLT pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Ketujuh: KPPN menyalurkan BLT kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). 

Kedelapan: Bank Himbara lantas menyalurkan BSU ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta termasuk BCA. 

Dengan mengikuti alur tersebut, untuk para guru agama bukan PNS (honorer) sebagai calon penerima BLT Rp1,2 juta yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui transfer antarbank. Penjelasan tentang hal itu berulang kali disampaikan oleh Bank BCA melalui akun Twitter resmi mereka @HaloBCA dalam berbagai kesempatan. Jadi, untuk para guru dan tenaga pendidik honorer baik di Kemendikbud atau Kemenag, mohon sabar ya sampai ada penjelasan pemerintah tentang kapan BLT atau BSU tersebut cair. (Sumber: ayojakarta.com)

Mulai Oktober, Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan (PTT) Naik

Admin 10/09/2020
Mulai Oktober, Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan (PTT) Naik

BlogPendidikan.net
- Mulai Oktober 2020, gaji para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada pada satuan pendidikan (sekolah) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dinaikkan.

Dalam hal ini, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Firmananur, penyaluran perubahan gaji itu sudah dilakukan pada awal Oktober.


“Kenaikan gaji ini, berdasarkan standarisasi untuk gaji honorarium, sehinggga tahun ini dimasukan dalam anggaran perubahan,” jelasnya. Adapun perubahan gaji itu, yakni untuk GTT berpendidikan S1 naik sebesar Rp 500 ribu, atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,5 juta per bulan kini menjadi Rp 3 juta per bulan.

Sementara untuk PTT berpendidikan S1, gajinya bertambah sebesar Rp 900 ribu. Atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,1 juta per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan. Lalu, untuk PTT berpendidikan D-3 naik sebesar Rp 666 ribu. Atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,1 juta kini menjadi Rp 2.776.000 per bulan. Sedangkan untuk bertitel D-2, kini bergaji Rp 2.616.000 per bulan.


Bagi PTT berpendidikan SMA, SMK, MAN dan sederajat, naiknya sebesar Rp 400 ribu atau dari Rp 2.050.000 menjadi Rp 2.450.000 per bulan. Dan, bagi PTT berpendidikan SD, SMP dan sederajat gajinya naik Rp 416 ribu, atau dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.266.000 per bulan.

“Kenaikan gaji ini merupakan kebijakan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.622/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Jasa Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 2 September tahun 2019,” tutur Firman.

Lebih lanjut, penggajian bagi GTT dan PTT yang mengajar atau bekerja pada sekolah yang berada di lingkup Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masuk dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOP).

“Kalau teknis penggajiannya itu langsung dari sekolah, karena dari Disdikbud hanya menyalurkan ke sekolah, nanti dari sekolah yang menyalurkannya kepada GTT dan PTT,” bebernya.


Tak itu saja, Pemprov Kaltara juga telah menyalurkan insentif bagi GTT dan Guru Tetap Yayasan (GTY)-yang berada dalam kewenangan Pemprov Kaltara-untuk tahap kedua gelombang pertama.

“Insentif guru tahap kedua gelombang pertama sudah dicairkan. Yang cair itu, insentif bulan Juli hingga September 2020,” ulasnya. Selanjutnya, atau gelombang kedua sekaligus yang terakhir akan dicairkan pada Oktober hingga Desember.

Untuk insentif guru ini, Pemprov Kaltara menganggarkan sebesar Rp 5.856.000.000. “Dari jumlah yang dianggarkan itu, untuk GTT dianggarkan melalui dana kegiatan sebesar Rp 2,9 miliar dan untuk GTY melalui dana hibah sebesar Rp 2,8 miliar,” ucapnya.


Diinformasikan juga, penyaluran insentif guru tahap pertama pada Januari hingga Juni sudah tersalurkan kepada 444 GTT, dan 480 GTY.

“Untuk teknis penyalurannya, insentif yang bersumber dari dana hibah untuk GTY, Disdikbud Kaltara yang mengumpulkan berkas dan untuk pencairannya dari BPKAD karena bentuk hibah. Kalau GTT, langsung disalurkan melalui Disdikbud Kaltara, “ tuntasnya.

Guru Honorer Akan Mendapatkan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Per Bulan Dari Pemerintah Jika Memenuhi 4 Kriteria Ini

Admin 10/07/2020
Guru Honorer Akan Mendapatkan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Per Bulan Dari Pemerintah Jika Memenuhi 4 Kriteria Ini

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan kriteria guru honorer yang bakal mendapatkan bantuan subsidi gaji/upah (BSU). Ada 4 kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan.

Terlebih dahulu, Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nunuk Suryani menjelaskan bahwa BSU ini tidak hanya diberikan untuk guru honorer tetapi juga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS.

"Perlu kami klarifikasi bahwa yang diberikan BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Non PNS, bukan hanya guru honorer," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (7/10/2020).

Lalu apa saja kriterianya? berdasarkan bahan informasi yang diberikan oleh Nunuk kepada detikcom. 

Kriteria pertama, mereka harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per akhir Juni 2020.

Kriteria kedua, BSU diberikan kepada guru honorer dan PTK Non PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah yang sebelumnya. Program sebelumnya yang dimaksud adalah subsidi gaji buat peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria ketiga, penerima BSU ini adalah PTK yang tidak masuk ke dalam program Kartu Prakerja.

Kriteria keempat sekaligus yang terakhir, PTK yang bakal mendapatkan bantuan subsidi upah adalah yang gajinya Rp 5 juta ke bawah.

Nominal subsidi yang diberikan kepada mereka sama seperti peserta BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 600 ribu per bulan dan diberikan untuk waktu 4 bulan. Jadi total bantuan per peserta Rp 2,4 juta.

(Sumber: finance.detik.com)

Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan

Admin 10/06/2020
Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan

BlogPendidikan.net
- Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan. Rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen guru tahun depan diminta untuk melihat guru yang telah memiliki ijazah pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, pemerintah melalui KemenPAN RB di tahun anggaran 2021 berencana akan melakukan perekrutan 1 juta guru. Namun, katanya, belum diketahui status pengangkatannya akan menjadi apa.


"Apakah sebagai CPNS maupun PPPK masih simpang siur," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (6/10). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, pemerintah bisa melakukan seleksi rekrutmen itu dengan memilih guru yang telah memiliki ijazah pendidikan. Yakni sarjana penddidikan atau yang bergelar S1 plus Akta 4 dan atau yang telah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Fikri mengatakan, Kemendikbud pernah menyampaikan ada 960.000 kebutuhan guru di Indonesia. oleh karena itu apabila tahun depan rekrutmen guru jadi dilaksanakan maka akan ada tiga manfaat bagi guru. "Berarti jelas status, jelas kesejahteraan dan jelas perlindungan sosial bagi guru kedepan bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. 


Mengenai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, ujarnya, sebaiknya semua sarjana pendidikan berhak untuk ikut seleksi. Sebab jika yang dimaksud sertifikat pendidik adalah guru yang sudah mengikuti pelatihan dia menilai akan menyulitkan dalam rekrutmen. Selain itu juga tidak relevan sebab maksud dari pelatihan itu sendiri adalah untuk peningkatan kualitas.

Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020

Admin 10/05/2020
Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penetapan dan/atau pemberian tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan penerima tunjangan khusus yang ada wilayah Saudara dan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.


Berikut kami sampaikan lampiran berisi daftar guru-guru yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan khusus namun belum diberi tanda centang pada SIM-ANTUN. Untuk itu kami mohon kesediaan Saudara segera mengirimkan data guru-guru penerima tunjangan khusus tersebut melalui pemberian tanda centang pada SIM-ANTUN untuk bisa dilanjutkan prosesnya.

Untuk informasi batas waktu pengiriman data usulan penerima tunjangan khusus dimaksud, dapat kami terima paling lambat pada tanggal 07 bulan November tahun 2020.

Berikut Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020 Beserta Lampirannya.

Surat Pemberitahuan >>> LIHAT DISINI

Lampiran Nama-nama >>> LIHAT DISINI

Siap-siap, Giliran Guru Honorer Lagi Akan Terima Subsidi Gaji Dari Pemerintah

Admin 10/01/2020
Siap-siap, Giliran Guru Honorer Lagi Akan Terima Subsidi Gaji Dari Pemerintah

BlogPendidikan.net
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerima data final calon penerima subsidi gaji yang berhak menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sedikitnya, ada 12,4 juta calon penerima yang berhak menerima BSU pada tahap akhir atau gelombang V. Jumlah tersebut berkurang sekira 3 juta orang dari target sebelumnya sebanyak 15,7 juta calon penerima pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Dengan demikian, Ida menegaskan anggaran sisa dari total Rp37,7 triliun bakal dikembalikan ke kas negara. Di samping itu, anggaran tersebut bakal digunakan untuk membantu guru honorer yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Dana ini kami gunakan untuk kira-kira 12,4 juta (orang) jadi sisanya akan kami kembalikan ke kas negara," tegas Ida dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Kamis (1/10/2020).

Terkait penyerahan BSU bagi pegawai swasta, Ida mengatakan setelah melakukan kecocokan data untuk tahap V maka subsidi gaji itu akan diproses untuk disalurkan langsung ke rekening pekerja.

Sejauh ini, BSU sudah disalurkan kepada sekitar 10,7 juta orang dalam penyaluran tahap I sampai IV untuk termin pertama subsidi upah bulan September dan Oktober.

Masing-masing penerima BSU berhak menerima Rp600.000 per bulan selama empat bulan yang penyalurannya dibagi dalam dua termin.

Sementara itu, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, dari 14,8 juta data calon penerima BSU yang dikumpulkannya, ada sebanyak 2,4 juta data yang tidak valid.

"Hingga saat ini jumlah rekening di BPJAMSOSTEK berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut kita lakukan validasi secara berlapis, akhirnya kita mendapatkan data 2,4 juta tidak valid," kata dia.

Proses validasi yang dilakukan secara bertahap itu menemukan dari 2,4 juta data rekening yang tidak valid sekitar 1,8 juta orang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi upah dan 600.000 orang gagal melakukan konfirmasi ulang.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah menyerahkan 12,4 juta data tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan telah diserahkan 615.288 data calon penerima untuk gelombang terakhir penyerahan tahap V pada 29 dan 30 September 2020, setelah sebelumnya 11,8 juta data sudah diserahkan untuk pencairan tahap I-IV.

Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

Admin 9/19/2020
Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

BlogPendidikan.net
- Ada kabar gembira bagi para guru honorer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan, 1,8 juta guru honorer akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari pemerintah.

Airlangga menjelaskan, rencana penyaluran BLT untuk guru honorer tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud.

"Disampaikan program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta, yang nanti akan dilaksanakan melalui Kemendikbud, dengan kebijakan sama dengan subsidi gaji," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat 18 September 2020.

Untuk nilainya, Airlangga tidak menyebutkan berapa jumlah pastinya. Hanya saja, bila skemanya sama seperti pemberian subsidi gaji ke karyawan swasta, kemungkinan para guru honorer bisa mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.

Sebelumnya, 398 ribu tenaga honorer direncanakan akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua. Tepatnya pada Oktober dan November 2020.

Seperti halnya subsidi gaji yang terima oleh pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan tersebut tenaga atau guru honorer ini akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Apa Syaratnya?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan BLT kepada 1,8 guru honorer. Penyaluran BLT tersebut akan dikoordinasikan dengan Kemdikbud.

"Disampaikan juga, ada program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta yang nanti akan dilaksanakan Kemdikbud," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat 18 September 2020.

Airlangga menjelaskan pula, penyaluran bantuan tersebut nanti akan dilakukan seperti penyaluran bantuan subsidi gaji bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta. Besaran bantuan pun nantinya akan disamakan sebesar Rp 600.000 per bulan hingga Desember 2020.

"Kebijakan sama dengan subsidi gaji," katanya.

Adapun syarat lain penerima bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masa kepesertaan maksimal pada Juni 2020. Hal ini juga berlaku bagi tenaga honorer. (*)

Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 2021

Admin 9/17/2020
Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 20201

BlogPendidikan.net
- Ketum DPP Forum Honoror Non K2 Persatuan Guru Honoror Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengaku gembira karena diberikan kesempatan ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Dia mengklaim, kebijakan pemerintah yang mengakomodir guru honorer non K2 dalam rekrutmen PPPK 2021 karena usulan PGHRI.


"Kami sangat gembira dan sujud syukur mendengar adanya kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan anggaran Rp 179 milar untuk rekrutmen PPPK 2021. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi seluruh guru honorer," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (17/9). 

Dia menceritakan, PGHRI sebelum rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud digelar 14 September 2020, sudah bertemu langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril.


Dalam pertemuan itu, mereka meminta ditetapkan NIP PPPK tahap I,  penyelesaian sisa honorer K2. Juga 1 juta formasi PPPK tahap II diharapkan mengakomodir honorer non K2. 

Bukan hanya guru tetapi juga tenaga kependidikan misal TU,  Pustakawan,  Operator, Penjaga Sekolah, dan lainnya.

"Kami yakin semua akan direalisasikan apa yang disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI  dan pemerintah. Dirjen GTK mengatakan kehadiran PGHRI selaras dengan Kemendikbid. Konsisten mengusulkan PPPK tahap I dan II bagi honoror K2 dan Non K2," terangnya. 


Menurut Raden Sutopo, Kemendikbud terpacu menyelesaikan persoalan honorer khususnya guru karena melihat PGHRI tidak ngotot menuntut PNS. PGHRI sangat realistis memandang masalah ini karena peluang menjadi PNS bagi usia 35 tahun ke atas sangat kecil.

"Dirjen GTK menginformasikan kalau NIP PPPK tahap I sudah ada tinggal dibagikan bila regulasi sudah lengkap. Dirjen juga berjanji akan memberikan kesempatan honorer non K2 ikut tes PPPK 2021," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)