Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

One Be 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini

One Be 5/18/2020
Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini
Ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri maupun swasta harap-harap cemas.
Hingga hari ini mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Biasanya, di awal bulan mereka sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut.

"Tolong, Mas Nadiem Makarim, TPG seluruh guru honorer di negeri dan swasta belum cair. Guru PNS sudah lama cair, kami malah belum," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Senin (18/5).

Dia mengharapkan Mendikbud Nadiem bisa memerintahkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan $yahril untuk mencari tahu kendala apa yang membuat dana TPG belum cair.

Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

"Guru PNS lebih awal cair, guru honorer serasa dianaktirikan. Kalau guru PNS kan mekanisme pencairannya dari pusat ke daerah. Kalau honorer langsung dari pusat pembayarannya jadi mestinya lebih cepat dong," tutur Cecep yang juga guru di Garut ini.

Biasanya, lanjut Cecep, pembayaran TPG antara PNS dan honorer hanya selisih tiga hari.

Kalau PNS cair tanggal 4, honorer tiga hari setelah itu.

"Sekarang sudah tanggal 18 Mei. Jauh banget selisihnya. Kami sangat butuh dana TPG-nya untuk biaya kebutuhan harian dan jelang Idulfitri juga. Semoga Mas Menteri mendengar keluh kesah kami," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

One Be 5/15/2020
Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

Dilansir dari detik.com bahwa Pemkab Garut sudah mengalokasikan dana Rp 8 miliar untuk membantu kalangan guru honorer selama masa pandemi Corona ini. Lantas kapan para guru honorer di Garut mendapat bantuan dari pemda?

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan bantuan Rp 8 miliar tersebut khusus untuk guru honorer pengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Ada beberapa kriteria bagi para penerima bantuan.

Kriterianya adalah guru SD-SMP honorer yang tidak mendapat sertifikasi, kemudian guru sekolah swasta SD dan SMP yang juga tak dapat sertifikasi, ucap Helmi.

Mereka yang menerima bantuan juga adalah yang belum mendapat bantuan COVID-19 dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.

Menurut Helmi, bantuan bagi para guru honorer sedang disiapkan. "Sekarang dalam tahap pematangan data. Nanti dilakukan pemadanan data di Disdukcapil. Dari situ berapa jumlahnya. Pendataan hari ini selesai," ucap Wabup Helmi.

Helmi memastikan bantuan bagi para guru honorer akan segera cair. "Dari Dinas Pendidikan langsung mengajukan ke Pak Bupati. Bapak Bupati sudah menunggu. Nanti kemudian langsung disposisi ke DPPKA. Secepatnya cair," tutup Helmi.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Yudha Puja Turnawan mendesak pemda segera menyalurkan bantuan tersebut.

Harus secepat mungkin bantuan itu disalurkan oleh pemda," kata Yudha saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/5/2020).

Yudha mengatakan kalangan guru honorer sangat layak mendapat bantuan. Ekonomi mereka, kata Yudha, kini dalam kondisi kejepit di tengah pandemi Corona.

Bayangkan, mereka hanya dapat uang Rp 200 ribu per bulan. Paling ditambah sekitar Rp 300 ribuan dari BOS, itu pun tidak cair setiap bulan. Di masa biasa saja itu sangat menyulitkan, apalagi saat pandemi seperti ini, katanya.

Yudha meminta pemda segera mencairkan dana bantuan untuk para guru honorer. Mereka dianggap sangat membutuhkan.

"Harus secepatnya. Apalagi ini menjelang Lebaran," tutup Yudha. (Sumber; news.detik.com)

PNS dan Honorer Sama-sama Senang Menerima THR Tahun Ini

One Be 5/14/2020
PNS dan Honorer Sama-sama Senang Menerima THR

Para PNS (pegawai negeri sipil) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera menerima THR (Tunjangan Hari Raya) Idulfitri 1441 H.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan pembayaran THR PNS dan honorer dilakukan, begitu sudah ada aturan dari kementerian keuangan.

"Sekda segera akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan. Jika aturannya sudah jelas saya minta dalam minggu ini dapat segera dibayarkan khusus kalangan ASN," kata Rohidin di Bengkulu, Rabu (13/5).

Sedangkan THR untuk tenaga honorer, kata Rohidin, penyalurannya tidak perlu menunggu aturan dari pemerintah pusat, sebab itu merupakan kebijakan daerah.

Ia juga memastikan anggaran THR untuk tenaga honorer ini sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Untuk tenaga honorer, mereka akan menerima THR yang besarannya sama dengan nilai satu bulan gaji.

"Silakan segera dibayarkan, untuk honorer di lingkungan pemda. Anggarannya sudah tersedia dan ini juga merupakan kebijakan internal kita," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020, hanya PNS yang tidak memiliki jabatan setara fungsional ahli utama yang berhak menerima THR

Sedangkan mekanisme penyaluran THR bagi tenaga honorer yakni menunggu OPD terkait tempat honorer itu bekerja mengusulkan ke BPKAD

"Sama halnya dengan THR honorer, anggarannya sudah siap, bahkan dari jauh hari. Tinggal nanti, OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD bagaimana mekanismenya," kata Hamka.

Selain itu, Hamka juga menegaskan baik PNS dan tenaga honorer di Bengkulu dilarang mudik Lebaran 2020 untuk memutus rantai penularan COVID-19. (Sumber; JPNN.com)

Honor Peningkatan Mutu Untuk Guru Honorer Cair Sebelum Lebaran

One Be 5/07/2020
Honor Peningkatan Mutu Untuk Guru Honorer Cair Sebelum Lebaran

Pemerintah Kota Bandung berencana menyalurkan honor peningkatan mutu untuk guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sebelum Idul Fitri. Honor tersebut khusus diberikan bagi guru honorer yang tidak mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung Edi Suparjoto mengatakan, Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penyaluran honor peningkatan mutu guru honorer dan tenaga kependidikan honorer telah disahkan. Dinas Pendidikan Kota Bandung menargetkan bisa menyalurkan honor tersebut sebelum Idul Fitri.

"Honor dari Januari 2020 hingga April 2020 akan disalurkan sekaligus. Kalau dananya tersedia, honor bulan Mei juga disalurkan," kata Edi kepada Pikiran-Rakyat.com Minggu 3 Mei 2020.

Honor langsung diberikan ke rekening masing-masing guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di Kota Bandung, baik PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Jumlah penerima sebanyak 9.677 orang. Setelah penyaluran pertama, honor akan diberikan kepada honorer setiap bulan. 

Nilai honor yang diterima honorer berbeda-beda, tergantung masa kerja dan lama mengajar per pekan. Dinas Pendidikan Kota Bandung mengklasifikasikan honorer ke dalam empat kategori. Semua honorer yang menerima honor peningkatan mutu, dalam kategori apapun, harus sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan.

Untuk kategori pertama, yaķni guru honorer yang memiliki memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, masa kerja minimal dua tahun, mengajar minimal 24 jam per pekan bagi guru SD dan 32 jam per pekan bagi guru SMP. Guru honorer dalam kategori ini menerima honor terbesar yakni Rp 3.340.000 per bulan. Jumlah honor peningkatan mutu tahun ini lebih besar dibandingkan dengan honor peningkatan mutu tahun lalu.

Sementara guru honorer yang masuk dalam kategori paling bawah, yakni kategori keempat, menerima honor paling kecil. Nilai honorer dihitung per jam, yakni Rp 48.000 per jam. Guru honorer kategori empat memiliki kriteria belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. 
Sementara, guru honorer PAUD mendapat honor sebesar Rp 1 juta perbulan. 

Tenaga kependidikan juga mendapat honor peningkatan mutu. Untuk pelaksana urusan dan petugas perpusatakaan, mendapat honor paling besar Rp 3.000.000 per bulan dan paling kecil Rp 2.250.000 per bulan. Petugas layanan khusus mendapat honor mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 1,5 juta.

Penyaluran honor peningkatan mutu guru merupakan solusi dari Pemerintah Kota Bandung bagi honorer yang tidak kebagian honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena tidak memiliki NUPTK. Sementara, honorer yang memiliki NUPTK tidak dapat menerima honor peningkatan mutu guru dari Pemkot Bandung.

Artikel ini telah tayang di  www.pikiran-rakyat.com
Source; https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01375675/honor-peningkatan-mutu-guru-honorer-cair-sebelum-idul-fitri

9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

One Be 5/01/2020
9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhamad menyepakati gaji guru honorer selama pandemik virus corona baru (Covid-19) tetap dibayarkan penuh melalui dana BOS.

Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring pada Kamis (30/4), sebagai tindak lanjut dari 246 pengaduan PJJ yang diterima KPAI , serta hasil survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 13-21 April 2020.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa persoalan sekolah-sekolah swasta antara lain yang para siswanya tidak mampu lagi membayar SPP karena keluarganya terdampak wabah covid 19, juga dibicarakan.

"Rapat mencari solusi karena para gurunya tidak bisa dibayar honornya akibat tidak adanya pemasukan SPP, sementara PJJ terus dilakukan para guru dan menggunakan kuota internet yang tidak sedikit," ucap Retno dikutip dari siaran persnya, Kamis (30/4) malam.

Rakornas itu pun memutuskan para guru honorer di sekolah dan madrasah wajib dibayarkan penuh honornya melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Selain itu juga menyepakati bahwa perubahan penggunaan dana BOS terkait honor guru ini akan dipermudah proses administrasinya oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.

Keputusan ini kemudian dituangkan ke dalam 9 rekomendasi Rakornas. Di mana tiga di antaranya berkaitan dengan guru honorer.

Pertama, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada guru-guru honorer yang terdampak covid-19 di sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama memastikan bahwa PJJ saat ini, honorarium di sekolah dan madrasah bagi para guru honorer diprioritaskan untuk dibayarkan secara penuh melalui dana BOS.

Ketiga, menyederhanakan proses administrasi perubahan penggunaan dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan, sebagaimana arahan Mendikbud Nadiem beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/guru-honorer-wajib-tahu-hasil-rakornas-kpai-menag-plt-dirjen-dikdasmen

Menunggu Kebijakan, Semoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

One Be 4/30/2020
Menunggu Kebijakan, Smoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal sertifikasi guru dinilai memberatkan tenaga pendidik non-PNS yang diangkat kepala sekolah.

Terutama guru-guru honorer K2 yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi.

Berbeda halnya dengan guru-guru honorer di sekolah swasta, hanya dengan rekomendasi ketua yayasan mereka bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru).

“Kami mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim agar mencabut regulasi lama soal syarat sertifikasi guru. 

Kalau aturan lama kan harus SK kepala daerah. Sementara kami yang honorer K2 di sekolah negeri banyak diangkat kepala sekolah, jadi sulit ikut sertifikasi,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Dia optimistis, Mas Nadiem akan bisa memberikan kebijakan khusus bagi guru-guru honorer terutama yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Sebab, banyak guru honorer K2 terkendala SK kepala daerah.

“Mohon diberikan kebijakan khusus untuk guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun untuk kut sertifikasi walaupun hanya SK kepala sekolah,” ucapnya.

Juga beri ruang untuk guru honorer K2 yang minimal 15 tahun mengabdi agar dapat ikut sertifikasi tanpa ada ganjalan aturan SK bupati atau walikota.

“Dana sertifikasi guru sangat membantu guru honorer K2 yang selama ini dibayar sangat murah. Sayangnya belasan tahun kami tidak bisa mengicip itu. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mengangkat kesejahteraan guru honorer K2 lewat regulasi baru,” harap Titi.
Sumber; jpnn.com