Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Anak SD Ini Kirim WhatsAPP Ke Almarhumah Ibunya, Isi Pesannya Bikin Sedih

Anak SD Ini Kirim WhatsAPP Ke Almarhumah Ibunya, Isi Pesannya Bikin Sedih

BlogPendidikan.net
- Menjadi viral di media sosial, sebuah unggahan akun Twitter dari akun @/takseiman menjadi sorotan publik, setelah membagikan tangkapan layar chat WhatsApp seorang anak kecil bernama Novan dengan ibunya yang sudah tiada.

Novan dalam isi pesannya menyebutkan bahwa ia pada hari itu hendak mengambil rapot diantar oleh kakaknya. Ponsel yang ia pakai untuk mengirim pesan pada ibunya pun merupakan ponsel sang kakak yang diam-diam ia pakai.

Postingan yang diunggah pada Kamis, 23 Juni 2022 itu pun hingga kini telah disukai sebanyak lebih dari 98 ribu orang. Warganet pun banyak yang ikut mendoakan Novan dan keluarganya.

KemendikbudRistek Resmi Meluncurkan Aplikasi Sahabat GTK, Wajib Instal Untuk Semua Guru

KemendikbudRistek Resmi Meluncurkan Aplikasi Sahabat GTK, Wajib Instal Untuk Semua Guru

BlogPendidikan.net
- KemendikbudRistek secara resmi mengumumkan kepada semua guru mengenai adanya aplikasi ‘Sahabat GTK’ yang dapat digunakan oleh semua guru dari setiap jenjang. Sebuah terobosan baru dari KemendikbudRistek untuk semua guru yang melakukan pengajaran di tiap daerahnya masing-masing.

Aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini merupakan aplikasi yang berbentuk portal dari gtk.kemdikbud.go.id yang dibuat versi android.

Lebih lanjut aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini dapat diunduh dan dinikmati manfaatnya untuk semua guru terkait informasi terkini dari Direktorat Jenderal Guru dan KemendikbudRistek. 
Perlu diketahui peran aplikasi buatan Pemerintah tersebut, diperuntukkan agar semua guru tidak ketinggalan informasi yang secara resmi dari KemendikbudRistek.

Aplikasi yang baru dirilis pada bulan Juni tahun 2022 ini, menghadirkan banyak fitur yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru. Di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur beranda, trending, kategori, galeri, dan juga kontak.

Di mana pada tiap-tiap fitur memiliki fungsinya masing-masing yang dapat memudahkan guru dalam mencari informasi. Untuk fitur beranda terdapat pilihan untuk guru bisa membaca informasi mengenai ‘Merdeka Belajar’, majalah, video, dan komik.
Selain itu, untuk guru yang sekolahnya sudah termasuk menjadi sekolah penggerak, juga bisa mendapatkan informasi resmi mengenai sekolah penggerak. Di samping itu, untuk fitur ‘Trending’ terdapat berita-berita terkini mengenai dunia pendidikan di Indonesia.

Sementara untuk fitur ‘Kategori’ berisi akses guru untuk ke layanan GTK, publikasi, satker/UPT, layanan, direktorat, profil, dan berita.

Kemudian untuk fitur ‘Galeri’ diperuntukkan untuk guru dapat mengakses hasil-hasil kegiatan Pemerintah dalam menunjang pendidikan di Indonesia.
Perlu diketahui dari adanya aplikasi ‘Sahabat GTK’, para guru juga bisa mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum merdeka serta IKM. Selain itu, juga terdapat sarana edukasi untuk sekolah penggerak serta guru berbagi yang dapat memberikan inspirasi bagi semua guru dalam mengajar anak bangsa.

Tentunya dari aplikasi ‘Sahabat GTK’ ini akan sangat memudahkan semua guru untuk mendapatkan sarana edukasi dan informasi untuk selalu meningkatkan pengetahuannya dalam menjadi tenaga pendidik.

Aplikasi Sahabat GTK Versi Android





Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah

Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah

BlogPendidikan.net
 KemdikbudRistek mengeluarkan regulasi atau aturan baru bagi jabatan 
Kepala Sekolah dan guru calon Kepala SekolahAturan baru tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Poin yang dibahas di bawah ini terkait masa jabatan kepala sekolah dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh guru sebagai calon Kepala Sekolah.

Dalam Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dijelaskan dalam Peraturan tersebut, bahwa Guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan tersebut.

Berikut 11 Syarat Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah sesuai Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH adalah sebagai berikut:
  1. Memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik
  3. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak
  4. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS
  5. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
  6. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian
  7. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan
  8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah
  9. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  10. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana
  11. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal jumlah guru di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa dalam hal jumlah guru di Satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Masa Jabatan Kepala Sekolah

Selanjutnya PermendikbudRistek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa priodenya dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
Untuk Beban kerja PermendikbudRistek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa beban kerja kepala sekolah adalah untuk melaksanakan tugas pokok Manajerial, Pengembangan Kewirausahaan, dan Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. 

Beban kerja sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: 
  1. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  2. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif
  3. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga Satuan Pendidikan dan pengelolaan program Satuan Pendidikan
  4. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
Selain beban kerja di atas, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas dilakukan dalam hal terjadi kekurangan guru pada Satuan Pendidikan.

Masa Jabatan Kepala Sekolah Sesuai Sesuai Aturan Baru dan Syarat Menjadi Kepala Sekolah Sesuai Peraturan Menteri NOMOR 40 TAHUN 2O21 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH >>> UNDUH

5 Fungsi dan Manfaat Rapor Pendidikan Hasil Asesmen Nasional (AN)

5 Fungsi dan Manfaat Rapor Pendidikan Hasil Asesmen Nasional (AN)

BlogPendidikan.net
- Awal April lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meluncurkan kanal Rapor Pendidikan Indonesia pada Episode Merdeka Belajar ke-19. Nadiem menyebutkan, Rapor Pendidikan Indonesia adalah hasil Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan ujian nasional dan analisis data lintas sektor bagi setiap sekolah dan pemerintah daerah. 

Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan.

"Tahun 2021 Kemendikbudristek ini menyelenggarakan Asesmen Nasional, salah satu asesmen terbesar menggunakan teknologi dan saat ini kami menghadirkan platform rapor pendidikan," ujar Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode 19: Rapor Pendidikan Indonesia yang berlangsung virtual.
Dia menjelaskan, AN fokus terhadap kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif. Selain berisi tentang hasil AN dan analisis data lintas sektor bagi pemda, satuan pendidikan, dan para pemangku kepentingan lainnya, Rapor Pendidikan Indonesia juga mempunyai lima fungsi.

Adapun fungsi dan manfaat Rapor Pendidikan Indonesia dikutip dari media sosial Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek, adalah sebagai berikut:
  1. Referensi utama analisis, perencanaan, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan
  2. Sumber data yang objektif dan dapat dipercaya karena laporan diberikan secara otomatis dan terintegrasi
  3. Instrumen untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan menyeluruh, baik dalam hal evaluasi internal ataupun eksternal
  4. Sebagai alat ukur yang berorientasi terhadap mutu serta pemerataan hasil belajar
  5. Kanal penyajian data yang terpusat, sehingga tidak perlu memakai berbagai aplikasi. Rapor Pendidikan akan meringankan beban administrasi.
Asesmen Nasional yang diselenggarakan pada 2021 lalu itu dilakukan atas 259 ribu sekolah, kepada lebih dari 3,1 juta guru, serta 6,5 juta siswa. Siswa yang disasar adalah dari jenjang SD sampai SMA sederajat.
Berdasarkan AN tahun kemarin, tercatat 1 dari 2 murid belum menggapai kompetensi minimum literasi. Sementara, di sektor numerasi, tercatat 2 dari 3 belum mencapai kompetensi minimum.

Kemudian, tampak pula hasil yang menunjukkan kesenjangan kompetensi antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Di sektor survei karakter, beberapa hal yang diukur adalah sikap, kebiasaan, dan nilai siswa yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila. Berdasarkan pengukuran, skor iman, takwa, akhlak mulia, dan kreativitas peserta didik mendapatkan skor yang tinggi. Namun, kemandirian dan kebhinnekaan global relatif rendah. 

Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022 >>> UNDUH

Di samping itu, Nadiem menuturkan ada banyak peserta didik tidak dapat memotivasi diri secara mandiri dan kemungkinan tidak memperoleh cukup ruang otonomi di dalam dirinya. Selanjutnya, dalam sektor survei lingkungan belajar, tercatat angka kecenderungan perundungan dan kekerasan seksual masih tinggi.

Ada 24,4 persen siswa berpotensi mengalami perundungan dan 22,4 persen murid menjawab 'pernah' untuk pertanyaan tentang potensi insiden kekerasan seksual.

Demikian fungsi dan manfaat Rapor Pendidikan Indonesia. Kanal ini bisa diakses oleh siapa saja, tidak hanya guru atau dinas pendidikan daerah. Kanal Rapor Pendidikan: raporpendidikan.kemdikbud.go.id

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

BlogPendidikan.net
- Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. 

Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. 
Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 

Tiga opsi kurikulum tersebut yaitu:
  • Kurikulum 2013
  • Kurikulum Darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek)
  • Kurikulum Merdeka.
Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat
disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Mengapa memerlukan Kurikulum Merdeka?

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar.

Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. 

Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

Seperti apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?

Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh
Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. 
Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. 

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah/madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas
yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah/madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu
sekolah/madrasah. 

Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan
menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan.

Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang.

Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka?

Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja JP (jam pelajaran) untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran: (1) pembelajaran intrakurikuler dan (2) projek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas (intrakurikuler) saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan Kurikulum 2013. 
Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk projek penguatan profil Pelajar Pancasila.

Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru?

Tidak berpengaruh, projek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru.

Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD?

Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret/sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak detail. 

Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan.

Apakah pendekatan tematik masih digunakan?

Ya, pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? 

Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran Seni.

Apakah satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 bisa melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila?

Satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 bisa melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru.

Apa yang dimaksud dengan Capaian Pembelajaran (CP)?

Capaian Pembelajaran (CP) merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. 
Capaian Pembelajaran di PAUD didesain untuk membangun kesenangan belajar dankesiapan bersekolah anak.

Apakah Capaian Pembelajaran (CP) menggantikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)?

Capaian Pembelajaran (CP) bukan pengganti SKL/STPPA. Dalam kerangka kurikulum, CP kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP), setara dengan KI-KD dalam Kurikulum 2013.

Mengapa Capaian Pembelajaran (CP) disusun per fase?

Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. 

Penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian (Teaching at the Right Level), kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka.

Hal ini karena CP disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selain itu, penyusunan CP per fase berguna bagi guru dan satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan
pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik.

Bagaimana cara mengakses perangkat ajar?

Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Media cetak: buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku.

Daring: modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti langkah-langkah petunjuk.

Apa yang dimaksud dengan modul ajar?

Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. 
Satuan pendidikan
dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul yang disediakan Pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. 

Oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan Pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran/RPP/modul ajar secara keseluruhan. 

Apakah silabus dan RPP tetap dibuat?

Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Apa kaitan RPP dengan modul ajar?

Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup satuan pendidikan.

Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah maupun alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan secara mandiri.
Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri, tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan
modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan.

Apakah itu platform Merdeka Mengajar?

Salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karier.

Instal Platform Merdeka Mengajar pada gawai Android melalui tautan bit.ly/platformmerdekamengajar

Untuk lebih jelasnya silahkan Anda unduh tentang Kurikulum Merdeka yang sering di tanyakan.

Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar >>> UNDUH

Patut Diketahui, Sejauh Ini Sudah 20 Episode Program Merdeka Belajar KemendikbudrRstek

Patut Diketahui, Sejauh Ini Sudah 20 Episode Program Merdeka Belajar Kemendikbudristek

BlogPendidikan.net
- Sampai sejauh ini sudah ada 20 episode program Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh kemnedikbudRistek, Apa saja 20 episode Merdeka Belajar?

Tentang Merdeka Belajar

Dikutip dari wikipedia, menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman tentang merdeka belajar. 

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.

Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.
Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem peringkat (ranking) yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

Merdeka belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, terutama kemajuan berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah ataupun madrasah, dengan membentuk pula kompetensi guru. Guru penggerak yang merdeka dalam mengajar tahu akan kebutuhan murid-muridnya sesuai lingkungan dan budaya siswa tersebut.
Mengingat Indonesia memiliki banyak suku, adat istiadat dan budaya, tata Krama dan etika pada suatu daerah tentunya berbeda. Justru perbedaan yang ada membuat kita saling kenal mengenal, dan menjadi bangsa makmur dengan menghargai perbedaan yang ada, gotong royong yang sudah menjadi warisan terpuji leluhur secara turun-temurun. 

Nilai pancasila dan yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dari kitab kakawin Sutasoma wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk para pelajar.

Peran guru sebagai seorang pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, oleh karena itu guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mendidik anak merupakan hal yang menarik dan unik.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk sumber daya manusia yang maju dalam rangka Indonesia emas 2024, maka diperlukan SDM yang mumpuni dalam bidang pendidikan. SDA Manusia unggul, beretika, bermoral, menguasai bidang keilmuan. 
Sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada pribadi masing-masing manusia Indonesia yang beragam, terutama pada berbagai disiplin ilmu termasuk sains, teknologi, seni dan bahasa.

Maka dalam mendukung hal tersebut penguasaan keterampilan juga diperlukan, terutama generasi muda Indonesia untuk memakmurkan kebutuhan rakyat dari suatu bangsa, bukan hanya dari segi materiil, namun lebih memaknai akan pentingnya ilmu dan pengalaman hidup. 

Berbagai pengalaman hidup tersebut serta mempunyai banyak keterampilan atau multitalenta yang dianjurkan dipelajari oleh muda-mudi Indonesia agar dapat mencapai pribadi yang tidak hanya berilmu namun mengerti, terampil, menghargai perbedaan, kritis, dan mudah menyelesaikan masalah terutama dalam dunia kerja, bermasyarakat, dan bernegara.
Dari penjelasan diatas KemendikbudRistek sudah merilis 20 episode program Merdek Belajar yaitu:

Merdeka Belajar Episode 1

Terdiri atas:
  • Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
  • Ujian Nasional (UN)
  • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
  • Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 1 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 2

Terdiri atas:

Kampus Merdeka

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 2 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 3

Terdiri atas:

Penyaliran dan Penggunaan Dana BOS

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 3 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 4

Terdiri atas:

Program Organisasi Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 4 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 5

Terdiri atas:

Guru Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 5 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 6

Terdiri atas:

Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 6 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 7

Terdiri Atas: 

Program Sekolah Penggerak

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 7 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 8

Terdiri Atas: 

SMK Pusat Keunggulan

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 8 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 9

Terdiri atas:

KIP Kuliah Merdeka

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 9 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 10

Terdiri atas:

Program Beasiswa LPDP

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 10 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 11

Terdiri atas:

Kampus Merdeka Vokasi

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 11 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 12

Terdiri atas:

Sekolah Aman Berbelanja Bersama SipLah

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 12 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 13

Terdiri atas:

Merdeka Berbudaya Dengan Kanal Indonesiana

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 13 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 14

Terdiri atas:

Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 14 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 15

Terdiri atas:

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 15 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 16

Terdiri atas:

Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 16 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 17

Terdiri atas:

Revitalisasi Bahasa Daerah 

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 17 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 18

Terdiri atas:

Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 18 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 19

Terdiri atas:

Rapor Pendidikan Indonesia

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 19 >>> LIHAT DISINI

Merdeka Belajar Episode 20

Terdiri atas:

Praktisi Mengajar

Penjelasan Program Merdeka Belajar Episode 20 >>> LIHAT DISINI

Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka, Karakteristik dan Implementasi KM di Satuan Pendidikan

Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka, Karakteristik dan Implementasi KM di Satuan Pendidikan

BlogPendidikan.net
- Kurikulum Merdeka merupakan program paling baru dari kurikulum prototipe yang resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Penasaran bagaimana pengaturan serta aplikasi Kurikulum Merdeka ini? 

Saat ini sekolah setiap sekolah masih bebas memilih kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Kurikulum yang ada seperti Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan juga Kurikulum Merdeka. 

Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan dari kurikulum darurat yang khusus diluncurkan agar bisa merespon dampak dari pandemi Covid-19. Jadi, Kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan untuk siswa maupun mahasiswa agar bisa memilih pelajaran yang mereka minati.

Sekolah bisa memilih atau menggunakan salah satu kurikulum yang didasarkan pada dua alasan yang perlu diketahui seperti berikut:
  1. Setiap sekolah memiliki tanggung jawab dan juga kewenangan untuk menggunakan kurikulum yang disesuaikan oleh kebutuhan dan juga konteks di masing-masing sekolah.
  2. Dengan bebasnya memilih kurikulum yang diserahkan penuh ke pihak sekolah diharapkan bisa secara bertahap memperlancar proses perubahan kurikulum nasional. Esensi dari Kurikulum Merdeka berpatokan pada esensi belajar dimana siswa yang memiliki bakat dan minat masing-masing. Tujuan dari Kurikulum Merdeka belajar ini juga untuk memitigasi ketertingalan pembelajaran siswa karena masa pandemi.
  3. Setiap sekolah juga bisa menggunakan kurikulum 2013 sembari setiap sekolah harus bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum yang baru. Di setiap satuan pendidikan juga bisa menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap dan berdasarkan kesiapan masing-masing.
Baca Juga: Cara Pendaftaran Jalur Mandiri Kurikulum Merdeka Serta Kriteria Sekolah
Apa Saja Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka yang dibentuk oleh Kemendikbudristek merupakan prototipe yang dikembangkan sebagai kerangka dari kurikulum yang sangat fleksibel dan fokusnya pada esensial materi untuk mengembangkan karakter serta kompetensi pada siswa. Kurikulum ini juga mampu mendukung pemulihan proses belajar pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang juga memunculkan learning loss yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  1. Sistem belajar yang berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan juga karakter siswa yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila
  2. Kurikulum Merdeka juga memiliki karakteristik yang esensial yang fokus pada sistem pembelajaran melalui kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
  3. Dalam proses pembelajaran Guru juga bisa memiliki fleksibilitas dan bisa menyesuaikan kemampuan siswa dengan konteks muatan lokal.
Baca Juga: Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013
Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif, hal ini sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum. 

Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) dimana Kemendikburistek pada program tersebut memberikan dukungan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan KM sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya.

Penyediaan dukungan IKM yang diberikan oleh Kemendikburistek adalah bagaimana kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran IKM secara mandiri dan dukungan pendataan IKM jalur mandiri, dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat dan akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas serta aktor lain dapat mengadakan kegiatan berbagi praktik baik Kurikulum Merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kemendikburistek memperoleh data kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, satuan pendidikan akan memperoleh dukungan yang baik dari kemendikbudristek dalam menjalankan IKM jalur mandiri. 
Praktik-praktik baik dan konten pembelajaran dari Kurikulum Merdeka jalur mandiri teridentifikasi dengan jelas sehingga menjadi fokus pada pendampingan oleh kemendikbudristek.

SP/SMK-PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat saling memberikan praktik baik dan pembelajaran, saling berbagi praktik baik sehingga terbentuk jejaring dukungan antar guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi konten pembelajaran dan praktik baik Kurikulum Merdeka secara luas, komunitas yang berkembang mendukung ekosistem yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional pada tahun 2024 yang secara masif.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri

Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang dimulai pada 2021 dengan kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Penggerak. Pada tahun 2022 ini Kemendikburistek akan mencoba untuk melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi dasar pada penerapan Kurikulum Merdeka ini kedepannya.

Ada beberapa strategi Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri yang akan dijadikan tindak lanjut dari kebijakan Kemendikburistek. Strategi pertama, Rute Adopsi Kurikulum Merdeka Secara Bertahap, pendekatan strategi ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan mengenali kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka serta memberikan umpan balik berkala (3 bulanan) untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Strategi kedua, Menyediakan Asesmen dan Perangkat Ajar (High Tech), pendekatan strategi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar (buku teks, modul ajar, contoh projek, contoh kurikulum) dalam bentuk digital yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Strategi ketiga, Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (High Tech), pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau ebook yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk).

Strategi keempat, Menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (High Touch), pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pengimbasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Pertemuan luring bisa dilakukan dalam bentuk seminar tatap muka, lokakarya, maupun pertemuan lainnya yang dilakukan di daerah maupun di satuan pendidikan.
Strategi yang terakhir adalah strategi kelima, Memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (High Touch), komunitas belajar dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi Kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri yang diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kemendikburistek dimaksudkan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Harapan dari pendataan ini adalah Kemendikburistek dapat melihat sejauh mana kesiapan satuan pendidikan yang nantinya akan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka kedepannya dan tidak memaksakan implementasi secara masif.

Kurikulum Merdeka sebagai opsi satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun. 2022 s.d. 2024

Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikburistek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satuanya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 s.d. 2021.
Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013 yang disederhanakan) menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemi 2021 s.d. 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).

Pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 kemudian Kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali tahun 2021.

Pemulihan pembelajaran tahun 2022 s.d. 2024, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.

Pilihan yang ditawarkan kepada satuan Pendidikan dalam IKM jalur mandiri

Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan IKM yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka. 
Pada angket pendataan yang dikembangkan dan diisi oleh guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak ada pilihan yang paling benar, semua akan menyesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Angket kesiapan memberikan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan, dimana semakin sesuai maka semakin efektif Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan.

Pilihan pertama adalah Mandiri Belajar, pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. 

Pilihan kedua yaitu Mandiri Berubah, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10. 

Pilihan ketiga yang merupakan Mandiri Berbagi, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.

Platform Merdeka Mengajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya.

Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka, dalam fitur Mengajar, ada fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri, saat ini tersedia lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka. 

Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik.

Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Fitur Belajar pada Platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. 

Fitur lain dari Belajar adalah Video Inspirasi, fitur ini memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Fitur lainnya adalah Berkarya, dimana fitur ini adalah memberikan “Bukti Karya Saya” yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran terutama terkait best practice pembelajaran pada Kurikulum Merdeka, guru dan tenaga kependidikan dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju bersama.

Platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi teman bagi guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

Instal Platform Merdeka Mengajar pada gawai Android melalui tautan bit.ly/platformmerdekamengajar

Hak dan Kewajiban Guru, Pangkat Golongan dan Jabatan

Hak dan Kewajiban Guru, Pangkat dan Jabatan

BlogPendidikan.net
- Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Hal ini sejalan dengan penjelasan (Pidarta) bahwa guru dan dosen adalah pejabat profesional sebab mereka diberi tunjangan profesional. 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun secara klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. 
Dalam penjelasan tersebut terkandung makna bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas-tugas profesional dalam pendidikan dan pembelajaran.

Hak dan Kewajiban Guru

Sebagai konsekuensi tugas profesionalnya, maka guru mendapatkan hak-haknya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan hak-hak yang diperoleh guru. sebagai berikut :
  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minium dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan maslahat yang terkait tugas guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi sosial.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya adalah :
  1. Merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengawasan.
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Jabatan dan Pangkat Guru

Di dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 diatur jenjang jabatan dan pangkat fungsional guru. 
Berikut jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
  1. Guru pertama
  2. Guru muda
  3. Guru madya
  4. Guru utama.
Selanjutnya jenjang kepangkatan guru untuk setiap jenjang jabatan tersebut adalah :

1. Guru pertama meliputi :

- Penata muda, golongan ruang III-a
- Penata muda tingkat I, golongan ruang III-b

2. Guru muda meliputi :

- Penata, golongan ruang III-c
- Penata tingkat I, golongan ruang III-d

3. Guru madya meliputi :

- Pembina, golongan ruang IV-a
- Pembina tingkat I, golongan ruang IV-b
- Pembina utama muda, golongan ruang IV-c

4. Guru utama meliputi :

- Pembina utama madya, golongan ruang IV-d
- Pembina utama, golongan ruang IV-a

Demikian artikel ini tentang Hak dan Kewajiban Guru, dan Urutan Pangkat Golongan dan Jabatan. Semoga bermanfaat.

Daftar Daerah dan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Tahap 1 Tahun Ajaran 2022/2023

Daftar Daerah dan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Tahap 1 Tahun Ajaran 2022/2023

BlogPendidikan.net
- Tahun ajaran baru 2022/2023 Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) mulai dilaksanakan di satuan pendidikan yang telah mendaftar secara mandiri dan telah terdaftar sebagai sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka tahap 1 tahun ajaran 2022/2023.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 025/H/Kr/2022 Tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri Pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap I. 
Menetapkan satuan pendidikan (Sekolah) sebagai pelaksana kurikulum merdeka tahun ajaran 2022/2023.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu penetapan satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap I.

Baca Juga:

Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai dari usia 5 – 6 tahun bagi pendidikan anak usia dini, kelas I dan IV bagi sekolah dasar, kelas VII bagi sekolah menengah pertama, dan kelas X bagi sekolah menengah atas dan
sekolah menengah kejuruan.

Satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) kategori pelaksanaan implementasi:
  1. Mandiri belajar
  2. Mandiri berubah
  3. Mandiri berbagi
 

Berikut daftar daerah dan satuan pendidikan (Sekolah) sebagai pelaksana Inmplementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Tahap 1 tahun ajaran 2022/2023.

Salinan SK Kabadan tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap 1 Tahun Ajaran 2022/2023 >>> DOWNLOAD

Lampiran Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahap 1 Tahun Ajaran 2022/2023 >>>