Showing posts with label Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Sekolah. Show all posts

Berikut Langkah-langkah dan Prosedur COVID-19 Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Juli 2021

Berikut Langkah-langkah dan Prosedur COVID-19 Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Juli 2021

BlogPendidikan.net
- Berikut Langkah-langkah dan Prosedur COVID-19 Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Juli 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19.

Panduan ini dihadirkan sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD Dikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Berdasarkan SKB 4 Menteri, seluruh satuan pendidikan ditargetkan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli 2021.

Berikut langkah-langkah dan prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan (Sekolah) yang ditetapkan pemerintah dan masih berdasarkan SKB 4 Menteri tahun 2020 adalah :

1. Tersedia sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih yang layak, 

2. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer

3. Tersedia Disinfektan

4. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan

5. Kesiapan menerapkan wajib masker

6. Memiliki thermogun

7. Memiliki pemetaan warga satuan pendidika

8. Memiliki comorbid yang terkontrol

9. Memiliki akses transportasi yang aman

10. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri

11. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orang tua/wali

12. Jaga jarak minimal 1,5 meter

13. Kapasitas maksimal sekitar 50% dari rata-rata kelas. Untuk PAUD 5 orang (dari standar 15 peserta didik), SD-SMP 18 orang (dari standar 36 peserta didik), Sekolah Luar Biasa 5 orang (dari standar 8 peserta didik)

14. Melakukan sistem bergiliran

15. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai/masker bedah

16. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer

17. Menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik

18. Menerapkan etika batuk/bersin

19. Kondisi medis warga satuan pendidikan harus sehat dan jika mengidap comorbid, harus dalam kondisi terkontrol

20. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

21. Kantin sekolah diperbolehkan beroperasi dengan protokol kesehatan untuk daerah yang menerapkan aturan kenormalan baru, sedangkan untuk masa transisi tidak diperbolehkan

22. Kegiatan olahraga pada daerah yang dalam masa transisi tidak diperbolehkan, sedangkan pada daerah yang menghadapi kenormalan baru diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan menerapkan jaga jarak

23. Untuk daerah pada masa transisi, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selain belajar mengajar, contohnya orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua murid, dan lainnya.

Lihat Disini : Revisi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

BlogPendidikan.net
- Sebulan lagi proses pembelajaran tatap muka terbatas akan digelar yakni pada juli 2021, dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibebrapa daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, ada kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada Juli 2021 ditunda di sejumlah daerah.

Varian baru Covid-19 yang dikenal dengan Delta berasal dari India disebut tengah mewabah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta sekolah tak serta merta bisa membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lantaran adanya ancaman varian baru tersebut.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani mengatakan, untuk mengantisipasi varian baru itu, sekolah wajib untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum menggelar PTM terbatas.

"Jadi ada izin yang diperlukan dari panduan itu sebelum sekolah membuka. Jadi rekomendasi pihak terkait tetap dibutuhkan jika akan membuka PTM terbatas. Termasuk apakah di situ sedang dalam kondisi apa," ujarnya dalam sebuah acara, Selasa (15/6).

Menurutnya, PTM terbatas tidak dilaksanakan secara serampangan. Pihak sekolah mesti memenuhi sejumlah kriteria yang disebut daftar periksa.

"Jadi ada SOP yang harus diikuti terkait dengan membuka PTM terbatas," ujarnya.

Pembukaan sekolah, kata Nunik mesti juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak tersebut, termasuk Satgas Covid-19 daerah.

"Jadi ada koordinasi panitia, dinas pendidikan yang akan memberikan perimbangan termasuk Satgas Covid. Apakah dibolehkan sekolah tersebut di lingkungan di mana itu boleh membuka itu ada," pungkas Nunik.

Sumber: Liputan6.com

Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan

Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan

BlogPendidikan.net
- Kasus Covid-19 Melonjak Signifikan, DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 bulan. Lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana sekolah tatap muka mengingat risiko penularan akibat lonjakan kasus.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, mungkin ditunda sedikit. Antara lain mungkin soal kehadiran dalam anak sekolah," ujar Dasco pada wartawan.

Politikus Gerindra itu menyatakan agar pemerintah menunda pembukaan sekolah tatap muka untuk 2-3 bulan sampai lonjakan kasus teratasi.

"Waktu itu kan dibuat rencana sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Nah mungkin ini agak ditunda 2 bulan atau 3 bulan pelaksanaannya sambil menunggu situasi Covid yang mudah-mudahan lonjakannya bisa diatasi," katanya.


Selain itu, ia meminta pemerintah terutama Satgas menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Ia menyatakan pemerintah membuat kebijakan dengan sanksi yang menyesuaikan kasus daerah masing-masing.

"Kita minta pemerintah buat kebijakan-kebijakan dalam sanksi disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing. Saya lihat juga aparat penegak hukum, Kapolri sudah keliling di provinsi-provinsi yang lonjakan Covid-nya tinggi, dan juga sudah memberikan arahan kepada kepolisian setempat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tandasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang akan berjalan Juli mendatang. Sebab, menurut Dasco, kebijakan pembukaan sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. 

"Perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah," kata dia. 

Sumber: Liputan6.com dan Kompas.com

Solusi Dana BOS Tidak Cair, Tidak Tersalurkan dan Retur

https://www.blogpendidikan.net/2021/06/menjadi-guru-favorit-yang-disukai-siswa.html

BlogPendidikan.net
- Mendengar keluhan-keluhan dari berbagai sekolah yang menanyakan kenapa dana bos sekolah saya tidak cair atau proses pencairannya lambat. Berikut jawaban yang BlogPendidikan.net rangkum dari berbagai sumber akan dijelaskan pada tulisan ini.

Bagaimana Proses Penyaluran Dana BOS?

Adapun Skema penyaluran dana BOS dukutip dari kemenkeu.go.id, dimulai dari data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian data dari Dapodik ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk diverifikasi dan validasi (verval) baik oleh Kemendikbud maupun bank.

Kemudian, jika data sudah sama atau valid, maka data akan dikirmkan ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk diproses pencairannya dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima oleh rekening sekolah secara langsung.


Akan menggunakan data tunggal dari sekolah, yaitu data rekening awal. Kemudian masuk Dapodik. Dari Dapodik kita tarik masuk aplikasi BOS Salur, kemudian diverval (verifikasi dan validasi) baik oleh tim setditjen maupun oleh bank. (Di tahap verifikasi dan validasi) masih ada yang salah hingga terjadi retur. 

Jika retur karena penutupan, bisa pahami namun jika tidak terdapat perubahan data apa-apa tetapi terjadi retur, saya belum mendapat jawaban dari bank. Kemudian, setelah dianggap dari valid dari bank, kita inject atau distribusikan ke OM SPAN DJPB, dari DJPB, proses SP2D, kemudian KPPN eksekusi penyaluran lansung ke rekening sekolah. 
 
Syarat dan Kriteria Penerima Dana BOS

Adapun syarat dan kriteria penerima dana BOS sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 adalah:

1. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saat batas cut off dilakukan. 
2. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 
3. Bukan Satuan Pendidikan Kerjasama. 
4. Jumlah siswa lebih dari atau sama dengan 60 selama 3 tahun berturut-turut. 5. 5. Ijin operasional aktif bagi sekolah swasta.  

Solusi Dana BOS Tidak Tersalurkan

Selain itu, sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Bagi sekolah yang tidak lapor BOS Tahap I dan Tahap II, dana BOS Tahap III, tidak disalurkan. Kemudian, sekolah negeri yang tidak menerima dana BOS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). merangkum berbagai masalah pencairan BOS dan solusinya. 


Pertama, Jika, terkait retur, apabila sekolah melakukan perubahan data informasi rekening setelah proses matching dilakukan, maka solusinya sekolah perlu mengupdate data pada laman bos.kemdikbud.go.id. 

Kedua, terkait data rekening sekolah jika terdeteksi ganda, penulisan nama rekening, alamat, format yang diinput tidak sesuai format bank maka solusinya adalah update pada bos.kemdikbud.go.id dengan menginput rekening atas nama sekolah yang aktif, jika tidak memiliki, buka rekening baru.

Ketiga, terkait izin operasional sekolah swasta, jika izin operasional habis, sekolah tidak melakukan perpanjangan, maka sekolah perlu melakukan perpanjangan masa izin operasional dan update pada vervalsp.data.kemdikbud.go.id sebelum 31 Agustus.

Keempat, terkait status sekolah dan penerimaan BOS, jika masih terdapat sekolah negeri menolak BOS, status sekolah swasta terinput sekolah negeri, maka lakukan update pada bos.kemdikbud.go.id sebelum 31 Agustus.

Kelima, terkait ketepatan jumlah siswa, masih terdapat sekolah yang terlambat melakukan sinkronisasi sesuai batas waktu yang ditentukan, solusinya adalah lakukan update data pada bos.kemdikbud.go.id sebelum 31 Agustus.

Keenam, apabila sekolah merjer atau tutup, dinas tidak melakukan penutupan pada verval sp sebelum cut off dilakukan, maka solusinya adalah lakukan penutupan sekolah pada laman vervalsp.data.kemdikbud.go.id sebelum 31 Agustus.

Demikian informasi dalam tulisan ini tentang Solusi Dana BOS Tidak Cair, Tidak Tersalurkan dan Retur semoga memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk berbagi. Salam Pendidikan

Lakukan 8 Cara Ini Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Menjelang PTM

Lakukan 8 Cara Ini Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Menjelang PTM

BlogPendidikan.net
- Dimasa pandemi ini banyak materi dan penjelasan dari guru yang terlewatkan apakah siswa dapat menyerap materi yang telah berjalan selama satu semester? Pembelajaran dimulai dari awal pada tatap muka di sekolah, pasti banyak siswa yang membutuhkan penyegaran agar semangat belajarnya tumbuh setelah hampir dua tahun pembelajaran tatap muka di tiadakan karena pandemi Covid-19.

Kesulitan belajar seringkali dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu di sekolah. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, mengeja atau menyerap pelajaran lain. Bagi seorang tenaga pendidik atau guru diperlukan cara khusus mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut.

Seperti yang kita tahu, guru adalah sosok orang tua kedua bagi para siswa. Tentu peran guru sangat penting dalam memberikan pendidikan baik secara akademik maupun moral yang membentuk perilaku dan karakter. Sangat disayangkan apabila pesan atau pelajaran yang disampaikan guru tidak bisa diterima dengan maksimal oleh siswa tersebut. 

Berikut ini ada beberapa cara mengatasi kesulitan belajar bagi siswa yang bisa menjadi pertimbangan Bapak/Ibu Guru di sekolah menjelang PTM :

1. Gunakan Prior Knowledge

Prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya.

Metode prior knowledge dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya.

2. Selalu Evaluasi

Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini, guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut.

Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar, ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah.

3. Hindari Memberikan Tugas Yang Sangat Panjang

Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama.

4. Ajak Siswa Aktif Berpartisipasi

Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru.

Sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Namun, perlu diingat, guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan.

Siswa butuh diarahkan agar siswa menyadari potensinya. Minat dan bakat anak nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti.

5. Ajarkan Membuat Catatan

Membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang, banyak siswa memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang suatu materi.

6. Pendekatan Personal

Menangani kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut.

7. Metode Resiprokal

Reciprocal teaching atau pengajaran resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang dia tahu. Pengajaran resiprokal diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa.

8. Bentuk Kelompok Belajar

Menyelesaikan masalah kesulitan belajar bisa dengan cara membentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran, dan mendorong aktif semua siswa dalam menyelesaikan tugas. Melalui kelompok belajar ini siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Demikian ulasan singkat tentang Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah semoga bisa jadi referensi anda dalam memperiapkan Pembelajaran Tatap Muka disekolah pada tahun ajaran baru nanti.

Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah


Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah.

BlogPendidikan.net
- Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur siapa saja guru yang dapat mengajar pada pembelajaran tatap muka terbatas.

Hal ini menyusul permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar semua guru divaksin sebelum sekolah tatap muka. Hal ini menyusul permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar semua guru divaksin sebelum sekolah tatap muka.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Sesditjen Pauddasmen) Kemendikbud Sutanto mengatakan pihaknya tidak bisa mengatur secara langsung apakah guru yang belum divaksin tetap dapat mengajar atau tidak.

"Tentunya nanti itu kebijakan Pemda, bukan dari Kemendikbud. Itu yang akan memutuskan satuan pendidikan boleh tatap muka atau tidak itu adalah setelah dievaluasi pemda dan Satgas Covid daerah," ujar Sutanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).

Sutanto mengatakan pihaknya tetap berharap seluruh guru dan tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebelum Juli 2021. Namun, kecepatan vaksinasi kepada guru-guru tergantung pihak Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah masing-masing.

"Karena guru itu kan pegawainya pemda, nanti kecepatan pemda untuk melakukan vaksin ke guru," tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menegaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang dijadwalkan pada Juli 2021 harus didahului penyuntikan vaksin terhadap seluruh guru dan tenaga pendidik.

Menurutnya itu penting guna meminimalisasi potensi penularan virus corona di lingkungan sekolah. Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta agar pembukaan sekolah mesti diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekolah hanya boleh mengadakan pembelajaran tatap muka dengan maksimal kehadiran siswa sebanyak 25 persen dari kapasitas maksimal. Sementara itu, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Kemendikbud Ristek molor dari target.

Mulanya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021.

Siap-siap, Sekolah Akan Dikenakan Pajak PPN, Kemungkinan Biaya Sekolah Makin Mahal

Siap-siap, Sekolah Akan Dikenakan Pajak PPN, Kemungkinan Biaya Sekolah Makin Mahal

BlogPendidikan.net
- Pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN.

Dalam rancangan (draft) RUU KUP, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. "Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus," bunyi draft RUU KUP.

Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Kemudian, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Sementara itu, kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

Selain jasa pendidikan, Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, barang pokok akan dikenakan PPN.

Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang pokok yang dimaksud, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. (dikutip dari cnnindonesia.com)

Layanan Jasa Masih Bebas Pajak

Sehingga, dari kelompok 11 jasa tersebut nantinya hanya ada enam kelompok yang masih bebas PPN. Keenam kelompok tersebut yaitu jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering.

Kelompok barang dan jasa yang bebas PPN tersebut di antaranya merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Seperti diketahui sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Penerimaan dan Pemerintah menyetujui target penerimaan perpajakan di tahun depan mencapai Rp1.499,3 - Rp1.528,7 triliun. Target ini mencapai 8,37-8,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2022.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan sebesar 1,80-2,00 persen dari PDB tahun depan atau senilai Rp322,4 - Rp363,1 triliun dan Hibah ditargetkan sebesar 0,01-0,02 persen dari PDB atau senilai Rp 1,8-3,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memulihkan ekonomi dalam situasi yang sangat dinamis. Dia juga berkomitmen akan mendorong penerimaan negara melalui potensi basis pajak dan penerimaan lain, termasuk dari cukai.

"Kita mungkin bersama-sama memberikan komunikasi rekomendasi Komisi XI yang akan dilakukan, baik follow up tax amnesty, potensi pajak atau penerimaan lain, termasuk dari cukai," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Panja Komisi XI DPR RI. (merdeka.com)

Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran

Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengingatkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di tengah pandemi Covid-19 tidak sama dengan sekolah dalam situasi normal. Pembelajaran seperti halnya yang mulai diujicobakan di ibu kota Jakarta pada pekan ini tersebut harus dilakukan secara terbatas.

“Sekali lagi terbatas,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2021.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka terbatas. Dia menyebut satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen dari total murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan satu minggu hanya dua kali pertemuan.

Menurut Nadiem, sekolah dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda dari contoh itu tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan. Dia merujuk kepada batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Nadiem menjelaskan, tidak ada perubahan dalam SKB 4 Menteri yang telah dibuat tahun lalu dan mengalami penyesuaian terakhir pada 30 Maret 2021 tersebut. Dalam panduannya yang bisa diunduh laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id, SKB tersebut menetapkan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning penularan Covid-19 bisa menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas secara bertahap.

Adapun kapasitas setiap kelas 5 atau 18 siswa menurut tingkatan sekolah, dengan jarak antar bangku diatur minimal sejauh 1,5 meter dan ventilasi yang memadai. Sejumlah ketentuan protokol kesehatan disertakan dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Menurut Nadiem, saat ini sebanyak 30 persen satuan pendidikan telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Sebagian baru memulainya beberapa bulan terakhir, ada pula yang sudah melakukan sejak tahun lalu.

“Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Presiden juga menyampaikan kepeduliannya,” kata dia.

Senada dengan Nadiem, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya menyulitkan anak, orang tua, dan guru. Dia mendorong keberanian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

(Sumber: bisnis.tempo.co)

Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam

Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam

BlogPendidikan.net
- Yakin Banyak Materi Yang Akan Tertinggal Jika Belajar di Sekolah 2 Hari dan 2 Jam.

Keinginan Presiden Joko Widodo agar kegiatan belajar di sekolah diminimalisir menjadi dua jam per hari dan dilakukan dua hari seminggu di masa pandemi Covid-19 dinilai tidak akan efektif bagi pembelajaran. Sekolah pun mengkhawatirkan akan banyak materi yang tertinggal akibat keterbatasan waktu.

Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Seluma, Bengkulu, Nihan mengatakan sejak Januari 2021, sekolahnya menerapkan kebijakan belajar tatap muka 4 jam sehari secara selang-seling. Ketika tanggal ganjil, siswa dengan absen ganjil masuk dan siswa absen genap belajar di rumah.

Karena kendala sulit sinyal, sekolah tempat Nihan bekerja tidak bisa menerapkan pembelajaran campuran antara online atau dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Akibatnya, pembelajaran dilakukan sepenuhnya luring dengan tatap muka atau pemberian tugas.

Dengan jadwal masuk 4 jam per hari selama 2-3 kali seminggu saja, Nihan mengaku banyak materi pembelajaran yang harus terpangkas. Ia ragu pembelajaran bisa dilakukan dengan baik.

"Keterbatasan waktu itu membuat materi jadi enggak kekejar. Sekarang saja sudah ada bahasan-bahasan yang mau tidak mau harus ditinggalkan," kata Nihan kepada CNNIndonesia.com.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan keleluasaan waktu belajar yang lebih besar. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan selama sekolah bisa memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Pengalaman serupa juga dialami guru SMA Negeri 1 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Aceh, Soha.

Sekolah tempat Soha mengajar sudah sempat membuka pembelajaran tatap muka (PTM) sepenuhnya sejak September hingga pertengahan Mei. Namun kini pembelajaran dilakukan secara kombinasi, antara tatap muka dan via online karena peningkatan kasus Covid-19.

Soha menjelaskan kegiatan belajar tatap muka dilakukan hanya beberapa kali seminggu dan dengan waktu yang singkat. Karena keterbatasan waktu, PTM akhirnya hanya digunakan guru untuk memberikan soal secara fisik kepada siswa.

"Pembelajaran pasti masih bertumpu pada pemberian tugas. Kalau penjelasan hanya via WA atau telegram. Kalau tatap muka karena dibatasi, jadi kita enggak mau sembrono. Kita jaga-jaga untuk kesehatan," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengaku dengan sistem belajar seperti ini, interaksi tatap muka guru dan siswa untuk menyampaikan materi masih minim karena dibatasi waktu. Pada akhirnya, interaksi hanya sebatas lewat pesan singkat.

Soha sendiri memahami pembatasan waktu tatap muka dibutuhkan untuk meminimalisir bahaya virus sembari menekan ketertinggalan materi. Namun menurutnya kebijakan itu tak akan efektif penerapannya bagi pembelajaran.

"Tapi kita sebagai guru kan mengikuti kebijakan yang dilakukan pemerintah. Otomatis kita sesuaikan dengan strategi yang dilakukan guru," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pembukaan sekolah dilakukan dengan hati-hati. Ia mengatakan Jokowi meminta PTM dijalankan maksimal dua jam setiap hari dan digelar dua hari per minggu.

"Terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan," kata Budi, Senin (7/6). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung. Ia menyebut tak ada tawar-menawar yang bisa dilakukan untuk pendidikan.

75 Persen Orang Tua dan 78 Persen Guru Ingin Segera Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

75 Persen Orang Tua dan 78 Persen Guru Ingin Segera Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

BlogPendidikan.net
- Sebanyak 78 persen guru dan 75 persen orang tua ingin pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah segera dibuka. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Pengurus Besar Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

Wasekjen PB PGRI, Dudung Abdul Qodir mengatakan, jumlah persentase tersebut diketahui berdasarkan hasil survei lembaga penelitian terkait sekolah tatap muka. Dudung yakin jika sekolah tatap muka ditetapkan maka akan membuat perubahan lebih baik kepada siswa, daripada belajar secara online.


"PGRI buat survei kepada teman-teman guru. 78 persen guru ingin segera tatap muka (sekolah dibuka),” kata Dudung,. “20 persen guru tidak ingin tatap muka, sisanya tidak tahu," tambahnya dikutip dari  Suara.com.

Selain guru, kata Dudung, survei juga dilakukan terhadap 30 ribu orang tua siswa. Dari survei tersebut, 75 persen orang tua mengaku ingin pembelajaran tatap muka dilakukan. Sedangkan 15 persen ingin pembelajaran tetap daring, dan sisanya tidak tahu.

Karena itu, Dudung meyakinkan bahwa semua pihak sebetulnya sudah hampir sepakat kalau belajar tatap muka di sekolah memang lebih baik. Dia mengimbau pemerintah agar hati-hati dalam menetapkan kebijakan tersebut, dan lebih baik melibatkan semua kalangan.


Kemudian, dia juga mengimbau Mendikbudristek Nadiem Makarim agar tidak hanya memberikan instruksi dalam kebijakan ini. Dia meminta Nadiem Makarim juga memberikan arah konsekuensi kebijakan yang jelas dan terukur.

"Mas Nadiem ini juga sebenarnya tidak perlu [memaksakan] dengan kaliber menteri. Harusnya ajak ngobrol dulu, gimana cara menghadapi tahun ajaran baru. Jangan tiba-tiba menyampaikan info ke publik bahwa kita harus tatap muka tahun ajaran baru," imbuhnya..