Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Kata BKN, Tenaga Honorer Dihapus Untuk Membenahi Sistem Kepegawaian

Kata BKN, Tenaga Honorer Dihapus Untuk Membenahi Sistem Kepegawaian

BlogPendidikan.net
- Salah satu upaya pemerintah menghapus tenaga honorer yaitu dengan tujuan untuk pembenahan sistem kepegawaian saat ini.

Dikutip dari media harian online republika.co.id menjelaskan bahwa Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Jatmiko mengatakan, penghapusan tenaga honorer bertujuan membenahi sistem kepegawaian pada pemerintah. 

Menurut Tauchid, banyak tenaga honorer yang diangkat untuk diperbantukan di pemerintahan, tetapi upah atau gaji yang diberikan kepada mereka banyak yang tidak layak seperti di bawah upah minimum regional (UMR).
"Kami luruskan, bahwa penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan ini karena pemerintah pusat ingin sistem kepegawaian," katanya di sela kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 BKN yang di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (17/6/2022).

Selain itu, ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan hanya ada dua kategori aparatur sipil negara yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Karena itu, pegawai di luar kategori itu harus dipekerjakan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan digaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Dengan demikian, tenaga yang diperkerjakan tidak tergolong kepada PNS ataupun P3K maka yang bersangkutan harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan karena kaitannya terhadap gaji dan hak-hak lainnya. 

"Yang sekarang ingin dibenahi oleh pemerintah adalah keberadaan pegawai yang digaji tidak sesuai dengan UMR, maka kami ingin menghilangkan itu sehingga pegawai itu harus dimasukkan dalam lingkungan UU 5/2014 tentang ASN atau UU Ketenagakerjaan sehingga gajinya bisa sesuai UMR," tambahnya.
Sementara, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Namun, ia telah menyampaikan beberapa rekomendasi melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) agar didapatkan solusi yang tepat.

Cara Mengajukan NUPTK Online Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Cara Mengajukan NUPTK Online Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Blogpendidikan.net
- Sebelum mengajukan permohonan penerbitan NUPTK terlebih dahulu pahami mekanisme progres penerbitan NUPTK bagi Guru PNS dan Non PNS.

NUPTK menjadi identitas resmi yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. 

Nomor unik ini terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan berpindah tempat mengajar, riwayat status kepegawaian berubah atau perubahan data lain.
Dalam proses penerbitan/penonaktifan NUPTK para GTK dapat mengetahui dan memantau progres dari proses penerbitan/penonaktifan NUPTK yang dilakukan di setiap simpul operator (Sekolah, Disdik, LPMP, dan PDSPK) maka dapat ditelusuri berdasarkan mekanisme yang sudah disepakati baik di lingkungan Kemendikbud, Dinas Pendidikan, maupun Sekolah. Berikut mekanisme penerbitan, penonaktifan dan reaktivasi NUPTK.

Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  • Sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id.
  • Belum memiliki NUPTK; dan 
  • Telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.
Syarat Mengajukan NUPTK

Permohonan Penerbitan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut, sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir
  3. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal
  4. Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan SK penugasan dari Dinas Pendidikan
  5. Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
  6. Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.
PDSPK menerbitkan NUPTK setelah syarat permohonan Penerbitan NUPTK diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh: 
  • Kepala Satuan Pendidikan
  • Kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan
  • Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.
PDSPK menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Cara Pengajuan NUPTK Online

Syarat-syarat yang telah disiapkan dalam format .pdf kemudian diserahkan kepada operator sekolah. Pihak operator sekolah memiliki peranan penting karena hanya mereka yang bisa mengajukan permohonan NUPTK. Setelah itu, permohonan dapat diajukan oleh operator dengan didampingi guru atau tenaga kependidikan yang terkait. 
Tahapan pengajuan permohonan NUPTK, yakni: 
  • Melakukan login ke situs vervalptk.data.kemdikbud.go.id
  • Mengunggah syarat yang telah disiapkan sebelumnya
  • Setelah selesai, status pengajuan akan berubah menjadi Antrian
  • Jika semua berkas sesuai dengan persyaratan, maka status akan berubah menjadi Disetujui
  • Untuk mempercepat perubahan status menjadi Disetujui, guru atau tenaga kependidikan terkait, atau operator sekolah dapat mendatangi langsung Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan berkas secara manual
  • Setelah lulus proses verifikasi dan validasi, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSK) Kemendikbud akan menerbitkan NUPTK yang diinformasikan melalui situs gtk.data.kemdikbud.go.id/data/status.

Bagaimana Nasib Tenaga Honorer Jika Tak Lulus Tes PPPK dan CPNS Apakah Dihapus? Simak Penjelasan Lengkap Menpan-RB

Bagaimana Nasib Tenaga Honorer Jika Tak Lulus Tes PPPK dan CPNS Apakah Dihapus? Simak Penjelasan Lengkap Menpan-RB

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada akhir Mei 2022. 

Dalam Surat Edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK. 

Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan PPPK paling lambat 28 November 2023.

Lantas, bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK sebelum 28 November 2023? 

Nasib Tenaga Honorer Yang Tidak Lulus Tes CPNS dan PPPK Apakah Dihapus?

Berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023


Tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing (tenaga alih daya) sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). 

Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). “Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ucap Menpan-RB Tjahjo Kumolo dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Sesuai Amanat Perundangan

Tjahjo menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan THK-II) merupakan amanat dari UU No 5/2014 tentang ASN. Selain itu sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. 

“PP No 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK,” imbuh Tjahjo.

Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. 

“Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” katanya lagi. Ia menyebut keberadaan PP tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan.

Adapun menjadi tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan menurutnya, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP). “Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” jelasnya. (Sumber: kompas.com)

Resmi Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023

Resmi Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/165/M.SM.02.03/2022 Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023

BlogPendidikan.net
- Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo resmi mengeluarkan Surat Edaran tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

"Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN," bunyi poin 6 huruf b dalam surat tersebut.

Surat itu juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Dalam SE ini disebutkan, mulai tanggal 28 November 2023 status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Para pejabat pembina kepegawaian diinstruksikan melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. 
Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. ”Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi SE MenPAN-RB ini.

Selain itu, surat itu juga mengatur PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.

"Tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," bunyi surat tersebut.

Selain itu, Menpan-RB juga meminta PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Batas waktu itu diberikan sebelum tanggal 28 November 2023.

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tetap merekrut tenaga honorer, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah," bunyi surat tersebut. 

Surat Menpan-RB ini dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 96, ayat (1) mengatur PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Sementara ayat (3) pasal yang sama mengatur PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023 >>> UNDUH

Surat Edaran Akan Terbit, Pemerintah Akah Hapus Honorer Tahun 2023

Surat Edaran Akan Terbit, Pemerintah Akah Hapus Honorer Tahun 2023

BlogPendidikan.net
- Info terbaru bagi tenaga honorer yang telah mengabdikan tugasnya sebagai abdi negara. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mohammad Averouce menyatakan arah kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah honorer sudah jelas. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ada hanyalah pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.

Karena itu, KemenPAN-RB segera menerbitkan surat edaran (SE) tentang penyelesaian tenaga honorer pada 2023. 

Langkah ini untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Dalam PP Manajemen PPPK disebutkan tenggat waktu pemberlakuannya sampai 2023.

"Jadi, di Tahun 2023 istilah honorer tidak ada lagi, yang ada hanya PNS dan PPPK," kata Mohammad Averouce seperti dikutip dari berita harian JPNN.com. Mohammad Averouce mengatakan Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni tengah rapat internal membahas konsep SE penghapusan tenaga honorer kemarin.

Dalam beberapa kali kesempatan  MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa 2023 tidak ada lagi honorer.

Namun, secara birokrasi diperlukan surat resmi untuk menegaskan amanat PP Manajemen PPPK. 

"Isi SE berupa penegasan kepada kementerian, lembaga, pemda untuk menyelesaikan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK di tahun 2023," ujarnya. 

Dengan akan diterbitkannya SE dalam waktu dekat ini, Averouce meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan amanat PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

KemenPAN-RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam penyelesaiannya di instansi masing-masing. 

"Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen PPPK. Honorer sebaiknya ikut seleksinya agar mendapatkan status ASN," papar Mohammad Averouce.

Tenaga Honorer Tidak Dipakai lagi, Yang Ada PNS dan PPPK

Tenaga Honorer Tidak Dipakai lagi, Yang Ada PNS dan PPPK

BlogPendidikan.net
- Yang ada hanya dua jenis pegawai di instansi pemerintahan, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Kata Tjahjo, itu sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berlaku paling lambat pada 2023.

Hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal tersebut ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Kata Tjahjo, itu sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berlaku paling lambat pada 2023. Ketentuan itu juga dianggap Tjahjo sejalan dengan pengintegrasian Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Sehingga, menurut dia, jika BRIN sebagai institusi ingin menyelesaikan penataan organisasi/SDM pada tahun 2022 tentu tidak menjadi soal. Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan bahwa dalam penyelesaian proses integrasi kedua lembaga itu akan dilakukan beberapa langkah: 

Pertama, untuk PNS Periset akan dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti.

Kedua, bagi honorer periset usia di atas 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021, yakni sebanyak 1 PPPK. Rencananya penerimaan jalur PPPK ini akan dilanjutkan pada 2022 ini. 

Ketiga, honorer periset usia kurang dari 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021, yakni sebanyak 2 orang. 

Keempat, bagi honorer periset non-S3 bisa melanjutkan studi dengan skema by-research dan RA (research assistantship). 

Kelima, bagi honorer non-periset akan diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBM Eijkman ke RSCM sesuai permintaan Kementerian Kesehatan yang memang memiliki aset tersebut sejak awal. 

"Sebagai catatan, bila KemenPANRB membuka formasi PNS pada 2022 dan bila yang dibuka hanya formasi PPPK, maka kelompok nomor tiga di atas juga akan dimasukkan ke formasi PPPK," ungkap Tjahjo. 

Kendati begitu, Tjahjo menyebut bahwa opsi yang ditawarkan BRIN tersebut memerlukan proses dan waktu sesuai siklus penerimaan CPNS/CPPPK yang akan dilaksanakan tahun ini. Oleh karena itu, Tjahjo menyarankan para pegawai honorer periset tersebut tetap diberi kesempatan bekerja sampai dengan proses perekrutan melalui jalur CPNS/CPPPK selesai. 

Adapun honorer periset yang belum S3 akan difasilitasi menempuh pendidikan S3 by research.

"Sedang untuk honorer non-periset sebagian akan diambil menjadi pegawai RSCM sesuai kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan dan sebagian lagi akan menjadi tenaga alih daya BRIN rasanya tidak ada masalah," terang Tjahjo.

Sebelumya, sebanyak 113 tenaga honorer Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan. Pemberhentian tersebut dampak adanya integrasi Lembaga Eijkman ke tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), September 2021.  

"113 orang, sekitar 71 adalah tenaga honorer periset," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PRBM Eijkman Wien Kusharyoto.

Integrasi LBM Eijkman ke BRIN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyatakan, bahwa seluruh lembaga penelitian harus diintegrasikan ke dalam BRIN.

Artikel ini juga telah tayang di nasional.kontan.co.id
Tautan : https://nasional.kontan.co.id/news/tenaga-honorer-tak-dipakai-lagi-di-pemerintahan-mulai-2023-hanya-ada-pns-pppk?page=3

Pakaian Dinas ASN PPPK Sesuai Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020

Pakaian Dinas ASN PPPK Sesuai Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020

Blogpendidikan.net - Pakaian dinas ASN sesuai Permen Dagri Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut;

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

1. PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. PDH terdiri atas: 
a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam
b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

3. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.

4. PDH batik/tenun/lurik digunakan PPPK Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat.

5. PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah digunakan PPPK Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.

6. Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
a. Papan Nama
b. Tanda Pengenal.

Untuk lebih jelasnya silahkan Anda unduh pada link dibawah ini.

Berikut Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN>>> LIHAT DISINI

Demikian informasi tentang Pakaian Dinas ASN PPPK Sesuai Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan.

Cek Jadwal Pencairan BSU Guru Honorer Tahap 2 dan Persyaratannya

Cek Jadwal Pencairan BSU Guru Honorer dan Persyaratannya

BlogPendidikan.net
- Pemerintah bakal mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer serta guru non PNS senilai Rp 1,8 juta.

BSU guru honorer dan guru non PNS Rp 1,8 juta ini akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kemendikbud akan salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer non PNS Rp 1,8 juta di tahun ini.

BSU guru honorer non PNS Rp1,8 juta dari Kemendikbud akan ditransfer lewat rekening bank kepada penerima.

Bantuan BSU guru honorer non PNS tahap 2 tahun 2021 akan dicairkan pada September 2021.

Nantinya, BSU guru tersebut akan langsung ditransfer ke rekening guru honorer dan guru non PNS tersebut. Meski begitu, pada kenyataannya saat ini tidak semua guru honorer akan mendapatkan BSU.

Karena BSU guru ini hanya yang memenuhi syarat saja, untuk bisa mencairkan uang sebesar Rp 1,8 juta.

Terdapat 6 golongan yang berhak mendapatkan bantuan BSU guru honorer dari Kemendikbud Ristek ini.

Berikut enam golongan yang berhak menerima bantuan BSU Guru Honorer tahun 2021 yaitu :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Berstatus sebagai PTK non-PNS
  3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020
  4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020
  5. Tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
  6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Berikut cara mendapatkan dan pengajuan BSU guru non PNS dapat mengikuti panduan berikut ini:
  1. Buka aplikasi atau browser info.gtk.kemdikbud.go.id.
  2. Masukkan email dan password yang telah terdaftar.
  3. Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.
  4. Selanjutnya, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.
  5. Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai.
Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Source : portalsulut.pikiran-rakyat.com

Kabar Membahagiakan Untuk Guru, dan Mahasiswa, Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Guru Honorer?

Kabar Membahagiakan Untuk Guru, dan Mahasiswa, Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Guru Honorer?

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen, tenaga kependidikan (tendik) dilanjutkan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3,7 triliun bagi 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS serta 48 ribu pelaku seni budaya. 

Serta menyediakan total anggaran sebesar Rp 405 miliar untuk Rumah Sakit Pendidikan yang bertujuan meningkatkan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran PTN dan PTS, fasilitasi APD, reagen dan alat deteksi Covid-19 dengan RT-PCR.

"Guru honorer, tendik, dosen non ASN akan mendapatkan lagi BSU 2021," kata Nadiem saat peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan UKT 2021, secara daring, Rabu (4/8). 

Mulai September 2021, Kemendikbudristek juga akan menyalurkan Rp 745 miliar untuk lanjutan bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19.

Bantuan UKT diberikan sesuai besaran UKT (at cost), dengan batas maksimal Rp 2,4 juta. Jika UKT lebih besar dari Rp 2,4 juta, selisihnya menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa.

“Bantuan UKT menyasar kepada mahasiswa yang aktif kuliah, bukan penerima KIP Kuliah/ Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021,” jelas Menteri Nadiem.  

Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT diharapkan segera mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi untuk diajukan sebagai penerima bantuan ke Kemendikbudristek. Nantinya, bantuan UKT akan disalurkan Kemendikbudristek langsung ke perguruan tinggi masing-masing. 

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan lanjutan kebijakan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Melalui skema kebijakan perlindungan sosial, bantuan diberikan kepada masyarakat khususnya pada kondisi miskin dan rentan dalam bentuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, diskon listrik, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Beras Bulog, Kartu Sembako PPKM, dan tentunya Subsidi Kuota Internet.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan berdasarkan hasil survei pelaksanaan PEN klaster perlindungan sosial disimpulkan bahwa penargetan program semakin baik dan untuk bantuan kuota internet juga membantu proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), 

“Untuk bantuan kuota internet, 85% responden menilai bantuan ini membantu meringankan beban ekonomi, sementara 83% merasa terbantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian tingkat kepuasan publik kategori cukup puas dan sangat puas mencapai 63,2%," pungkas Sri Mulyani.

Source : https://m.jpnn.com/amp/news/mas-nadiem-subsidi-upah-guru-dan-tendik-lanjut-bantuan-ukt-cair-september

Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Guru Honorer? Segera Aktivasi Rekening di Info GTK

Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Guru Honorer? Segera Aktivasi Rekening di Info GTK

BlogPendidikan.net
- Heboh kabar BSU tahap 2 akan cair! dimedia sosial baik facebook, whatsapp dll, ramai membicarakan hal ini tentang kabar pencairan BSU tahap 2 tahun 2021. 

Khususnya rekan-rekan guru honorer yang sangeat menantikan kabar kejelasan tentanng BSU tahap 2 tahun 2021 kapan dicairkan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apakah BSU tahap 2 masi disalurkan atau tidak.


Bagi guru honorer yang belum mencairkan BSU tahap 1 tahun 2020, segera melakukan aktivasi rekening batas sampai 30 juni 2021 jika rekening tidak diaktifkan maka dana yang ada akan dikirim kembali ke kas negara. Segera lakukan aktivasi rekening agar dana yang ada tidak kembali ke kas negara. 

Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Tahun 2021?

Untuk BSU tahap 2 tahun 2021 Faktanya, untuk tahun 2021 ini tidak ada info dari Kementerian Keuangan mengenai BSU tahap II di 2021. Adapun info BSU di 2021 ini datang dari BPJS Ketenagakerjaan. Secara lebih lengkapnya, kalian tinggal login saja melalui website https://info.gtk.kemdikbud.go.id.


Jika sudah login dan memasukkan password, akan terlihat tampilan tulisan 'Anda termasuk dalam Nominasi Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)'. Perlu dilihat dan diperhatikan disini, yaitu tulisan tahunnya. Jika tahun yang tertera adalah 2020, dipastikan tidak akan ada BSU tahap ke-2.

Dalam laman info GTK juga tertera persyaratan penerima BSU, dan dapat dilihat SK BSU yaitu tahun 2020, terkecuali jika tertulis 2021 maka akan mendapat BSU tahap II. Artinya, cara cek untuk BSU cair atau tidak, bisa dilihat dari tanggal penerbitan SK di laman GTK dan tulisan tahun yang tertera, apakah 2020 atau 2021.

Selain melihat dari tanggal penerbitan SK, cara cek cair atau tidaknya BSU tahap II yaitu dengan melihat tanggal masuk rekening, nomor SPPN dan SP2D. Jika tahunnya masih sama yaitu 2020, dengan demikian tidak ada BSU tahap II atau BSU 2021. 


Namun jika anda lolos sebagai penerima BSU di laman info GTK, segeralah melakukan aktivasi rekening, dan membawa dokumen-dokumen yang tertera pada akun info GTK anda.

Demikian info tentang Kapan Pencairan BSU Tahap 2 Tahun 2021 semoga beritanya tidak membuat resah lagi dikalangan guru-guru honorer.

Daftar Rincian Formasi PPPK Guru Lengkap Semua Provinsi

Daftar Rincian Formasi PPPK Guru Lengkap Semua Provinsi

BlogPendidikan.net
- Daftar Rincian Formasi PPPK Guru Lengkap Semua Provinsi.

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian PAN-RB akan membuka kuota formasi guru sebanyak 1.002.616 di tahun ini. Peserta yang berhak mengikuti seleksi adalah guru honorer yang masuk Tenaga Honorer Kategori-II, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Adapun, seleksi PPPK guru 2021 akan dilakukan dalam tiga tahapan, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2021. Mereka yang tidak lolos di seleksi pertama diperbolehkan mengikuti tahapan selanjutnya.

Tahapan pertama di bulan Agustus boleh diikuti peserta dari kelompok guru honorer THK-II dan guru honorer di sekolah negeri. Kemudian, tahapan kedua di bulan Oktober boleh diikuti guru di sekolah swasta, dan lulusan PPG.

Terakhir, seleksi tahapan ketiga di bulan Desember boleh diikuti semua kelompok, baik dari honorer THK-II, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan lulusan PPG.


Sementara itu, cara mendaftar PPPK guru 2021 dilakukan secara online di portal SSCASN di alamat https://sscasn.bkn.go.id.

Untuk daftar rincian formasi PPPK/ASN untuk guru honorer yang akan dibutuhkan oleh masing-masing daerah dapat anda lihat pada link dibawah ini:


Demikian informasi ini tentang Daftar Rincian Formasi PPPK Guru Lengkap Semua Provinsi, Semoga bermanfaat.

Simak Penjelasan Tentang Ketentuan Guru Honorer Yang Bisa Mendaftar PPPK Tahap 1, 2 dan 3 Tahun 2021

Simak Penjelasan Tentang Ketentuan Guru Honorer Yang Bisa Mendaftar PPPK Tahap 1, 2 dan 3 Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Simak Penjelasan Tentang Ketentuan Guru Honorer Yang Bisa Mendaftar PPPK Tahap 1, 2 dan 3 Tahun 2021.
Meski belum jelas kapan akan dibuka, syarat pendaftaran ASN jalur PPPK Guru 2021 sudah bisa diakses melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id. 

Dikutip dari laman resmi sscasn.bkn.go.id pada Selasa (1/6/2021), salah satu ketentuan yang diberlakukan dalam seleksi PPPK Guru 2021 adalah terkait batas usia pelamar PPPK Guru. Disebutkan, batas usia pelamar paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran.

Adapun mengenai siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi PPPK Guru 2021 adalah setiap individu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
 
2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud; 

3. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud; 

4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud; 

Ketentuan siapa saja yang masuk dalam kriteria tersebut sudah diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021. 

Portal resmi sscasn.bkn.go.id juga memberikan penjelasan terkait sejumlah istilah tersebut. Misalnya, yang dimaksud dengan THK II adalah individu yang terdaftar dalam database eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Guru Honorer yakni individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Lalu Guru Swasta yaitu Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Adapun PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 

Kemudian yang dimaksud dengan Dapodik adalah Data Pokok Pendidikan yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

Tes PPPK Guru 2021 sendiri digelar secara bertahap. Masing-masing tahap memiliki ketentuan terkait peserta yang diperkenankan mengikuti tes.

Berikut ketentuan mengenai siapa saja yang tergolong sebagai Peserta Seleksi Tes Kesempatan Pertama untuk PPPK Guru 2021: 

1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud 

2. . Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud serta Sertifikat Pendidiknya linier atau Pendidikannya linier dengan formasi yang tersedia pada sekolah dimana yang bersangkutan mengajar

3. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud serta Sertifikat Pendidiknya linier atau Pendidikannya linier dengan formasi yang tersedia pada sekolah lain dalam 1 (satu) instansi. 

Adapun syarat peserta yang tergolong sebagai Peserta Seleksi Tes Kesempatan Pertama PPPK Guru 2021 adalah: 

1. Tidak dapat melamar ke instansi lain;
 
2. Jika formasi tersedia dan Sertifikat Pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar sesuai, harus melamar di formasi tersebut; 

3. Jika formasi tidak tersedia dan/atau Sertifikasi Pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut.

Kemudian, terkait siapa saja yang tergolong sebagai Peserta Seleksi Tes Kesempatan Kedua untuk PPPK Guru 2021 yaitu:
 
1. Peserta yang Tidak Lulus Seleksi Tes Kesempatan Pertama 

2. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN

3. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di DAPODIK Kemendikbud 

4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud 

Berikut syarat peserta yang tergolong sebagai Peserta Seleksi Tes Kesempatan Kedua PPPK Guru 2021:

1. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi pendidikan ybs.
 
2. Peserta 1, 2, & 3 tidak dapat melamar di instansi lain. 

3. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. 

4. Bagi peserta yang tidak lolos Tes Pertama, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara Tes Pertama dan Tes Kesempatan Kedua.
 
5. Kemudian, jika para peserta tersebut masih tidak lulus, maka bisa mendaftar lagi pada Seleksi Tes Kesempatan Ketiga untuk PPPK Guru 2021.

Syarat peserta yang tergolong sebagai Peserta Seleksi Tes Kesempatan Ketiga PPPK Guru 2021 yakni

1. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi pendidikan ybs.

2. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain.
 
3. Bagi peserta yang tidak lolos Tes Kesempatan Pertama dan Tes Kesempatan Kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara Tes Kesempatan Pertama, Tes Kesempatan Kedua dan Tes Kesempatan Ketiga. 

4. Terdapat ketentuan mengenai optimalisasi atau pengisian formasi kosong. Setelah Tes Ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan rangking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud.

Cek Daftar Nama Guru Honorer Yang Mengikuti PPPK 2021 di Dashboard GTK

Cek Daftar Nama Honorer Yang Mengikuti PPPK 2021 di Dashboard GTK

Blogpendidikan.net
 Cek Daftar Nama Honorer Yang Mengikuti PPPK 2021 di Dashboard GTK.

Seleksi PPPK 2021 memberlakukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi para guru bila ingin mendaftar sebagai peserta seleksi PPPK. Berikut cara cek daftar nama guru honorer yang bisa mengikuti proses seleksi PPPK 2021 di Dashboard GTK.

Salah satu syaratnya adalah setiap guru yang ingin mengikuti seleksi harus memastikan bahwa data diri sudah terinput pada Aplikasi Dapodik.

Kemudian para guru diharuskan untuk melakukan verifikasi data dan validasi Ijazah pada laman Info GTK yang mana verifikasi data ini merupakan tahapan pertama dari proses seleksi PPPK.


Melalui pusat data Dashboard GTK Kemdikbud, bisa diketahui apakah nama kita terdaftar sebagai tenaga honorer atau tidak. Dashboard GTK Kemdikbud digunakan sebagai pemetaan dan memberikan gambaran tentang keadaan guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing. 

jika anda telah mengabdi dan belum terdata di Dashboard GTK Kemdikbud, mintalah operator untuk mendata anda di dapodik sesuai keadaan sekarang.

Dashboard Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menampilkan data agregat total data GTK yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). DAPODIK merupakan sistem pendataan pendidikan online untuk pengelolaan data pendidikan nasional yang meliputi satuan pendidikanpeserta didikGuru dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit utama (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN, dsb).

Data agregat GTK ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel sebagai data detailnya yang dirangkum berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Besar harapan kami, dengan dibangunnya Dashboard GTK ini dapat memberikan gambaran umum keadaan data GTK.

Untuk Melihat Daftar Nama Tersebut Silahkan Menuju Link di bawah ini; https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/telusur.php?id=30

Cara Cek Daftar Nama Honorer Yang Mengikuti PPPK 2021 di Dashboard GTK;

1. Klik link diatas
2. Isi form sesuai Provinsi, Kab/Kota dan Bentuk Pendidikan
3. Klik tombol TAMPIL
4. Selanjutnya cari sekolah anda dengan mengklik tombol panah disudut kanan atas pada daftar tabel yang ditampilkan.
5. Klik pada kolom daftar guru "Lihat" akan ditampilkan semua daftar guru honorer sekolah anda yang terdaftar pada data dapodik yang terhubung ke pusat.
6. Jika data Bapak/Ibu Guru sudah terinput dalam Dashboard GTK, maka artinya data sudah tersimpan dalam database milik Kemendikbud dan Anda pun dapat untuk mengikuti seleksi PPPK.

Apabila data milik Bapak/Ibu Guru belum terinput pada Aplikasi Dapodik, segera minta bantuan Operator Sekolah untuk menambahkan data PTK terbaru pada Aplikasi Dapodik yang didasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Demikian informasi ini tentang Cara Cek Daftar Nama Honorer Yang Mengikuti PPPK 2021 di Dashboard GTK, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membagikannya. Salam pendiidikan.

Risma Mengusulkan Guru Honorer Yang Tewas Ditembak di Papua Jadi PNS

Risma Mengusulkan Guru Honorer Yang Tewas Ditembak di Papua Jadi PNS

BlogPendidikan.net
- Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal mengusulkan Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden, guru honorer yang tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Iya nanti kita akan usulkan, karena itu bukan kewenangan kami. Nanti kita usulkan di Kementerian Pendidikan ya," kata Risma di Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial.

Oktavianus Rayo merupakan warga Sulawesi Selatan. Istri almarhum, Natalia Pamean juga masih berstatus guru honorer SMP Negeri 1 Beoga selama 11 tahun. 

Risma mengatakan para guru tersebut telah ikhlas mengajar di tempat terpencil Papua. Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Termasuk guru-guru ini mereka ikhlas mengajar meski di daerah terpencil," ujarnya.

Natalia Pamean, istri Oktavianus mengatakan sang suami sudah mengajar di SD Inpres Kelmabet Jambul selama 6 tahun. Mereka sendiri telah tinggal di Distrik Beoga sekitar 11 tahun.

Natalia yang juga mengajar di SMP Negeri 1 Beoga berharap pemerintah dapat memberikan jaminan pendidikan ke lima anaknya, termasuk mengangkat dirinya sebagai guru PNS.

"Harapan saya kepada pemerintah supaya dapat menjamin masa depan anak-anak saya. Kalau bisa saya di PNS kan, sehingga saya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Natalia.

Inilah Keistimewaan Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Meski Gaji Tak Seberapa


Blogpendidikan.netInilah Keistimewaan Guru Honorer Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Meski Gaji Tak Seberapa.

Dulu profesi guru sangat di anggap remeh dan dinilai pekerjaan yang upahnya lebih minim dibanding pekerjaan lainnya, namun zaman terus berkembang dan menjadikan profesi guru lebih mulia dari pekerjaan lainnya. Menjadi seorang guru sangatlah mudah, tetapi akan sangat sulit jika melaksanakan pekerjaanya tidak dengan keikhlasan dan mencintai profesinya.

Sekecil-kecilnya hasil yang dicapai, perjuangan dalam bekerja selalu berharga. Apalagi kalau pekerjaan itu berharga dan membahagiakan banyak orang, bukan hanya dirimu. Sekarang kamu adalah seorang guru honorer dengan penghasilan tak seberapa, tapi perjuanganmu yang istimewa ini perlu kamu syukuri. Dan selama pekerjaan ini kamu senangi dan cita-citakan maka berbahagialah dan bertahan sekuat tenaga. Lihat, siapa yang tak bangga kepadamu, orang-orang yang dengan ikhlas berbagi ilmu. Sejatinya kamu pahlawan tanpa tanda jasa sesungguhnya.

Walaupun kadang rasa menyerah itu datang, namun hati berkata lain, ini tanggung jawab saya, ini profesi saya, mereka adalah anak-anak saya. Namun dibalik itu kami GURU HONORER yang masih bertahan sampei saat ini memiliki keistimewaan yang patut di apresiasikan dan di banggakan.

Inilah Keistimewaan Guru Honorer Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Meski Gaji Tak Seberapa

1. Ikhlas berbagi ilmu tanpa pernah terlintas meninggalkan mereka, padahal status kerjanya belum tetap

Sekarang ilmu yang kamu dapat selama masa kuliah dan merantau itu sedang diuji. Selain itu ilmu dan pengalaman yang kamu dapat tanpa pelit kamu sampaikan kepada mereka, murid-muridmu. Apa iya, kamu tega meninggalkan mereka yang sedang butuh banyak sekali cerita menarik darimu.

2. Meski gaji tak seberapa besarnya, kamu tetap rela lembur mengoreksi lembar ujian sampai mengisi rapor anak muridmu

Repornya saat UAS datang, kamu perlu siapkan waktu dan tenaga setiap malam untuk mengoreksi semua jawaban siswa. Kalau pun harus beristirahat pasti pikiranmu tak tenang, seperti haus untuk menyelesaikan lemburan tapi kadang badan juga tak bersahabat. Ajaibnya, kamu tetap mengerjakannya dengan ikhlas.

3. Demi ilmu yang bermanfaat untuk muridmu, dengan bangga kamu siapkan materi-materi belajar yang lebih seru

Sebagai seorang pendidik, kamu merasa ada yang kurang dalam strategi pembelajaran, kurang segar dan kurang seru. Dengan meluangkan banyak waktu setiap hari kamu siapkan dan rencakan dengan matang materi baru yang lebih seru dan mudah diserap oleh muridmu. Betapa kamu sungguh memberi mereka sebuah kebaikan, kamu harus tahu itu. Tak sia-sia.

4. Merasa gajimu belum cukup, kamu pun banting tulang kerja sambilan demi memenuhi kebutuhan hidup

Apa yang kamu dapatkan di awal bulan memang tak sebanding dengan semua usahamu, kamu hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus segera diladeni, kamu pun rela banting tulang cari tambahan pemasukan dengan bekerja sambilan. Kamu luar biasa semangatnya, semoga apa yang kamu terima akan bertambah berkahnya.

5. Kadang malu dan khawatir orangtua kecewa dengan pencapaian ini, tapi kamu selalu percaya semua pekerjaan selalu berharga

Doa dan cita-cita orangtua yang begitu besar membawamu pada kekhawatiran, tak apa itu manusiawai. Apa yang kamu lakukan sekarang pasti membuat orangtuamu bangga. Mereka tak semata-mata mengharap materi berlebih, mereka sangat bersyukur atas apa yang telah kamu perjuangkan. Menjadi guru dan bisa berbagi ilmu yang bermanfaat sesama manusia pastinya membuat orangtuamu bangga.

6. Sampai akhirnya kamu tak memikirkan gaji. Senyum dan tawa dari muridmu yang manis menghapuskan kelelahanmu

Semua waktu yang dihabiskan untuk mereka kadang membuatmu terpojok dengan segala kelelahan. Tapi senyum mereka selalu bisa membangkitkanmu. Sampai pada akhirnya keuntungan materi bukan lagi yang utama, tapi berbagi ilmu yang bermanfaat jadi nomor satu. Kamu ikhlas dan sabar akan semua hal dan semua orang nantinya menyukaimu.

7. Tenang, semua ilmu yang kamu berikan dengan jerih payah itu niscaya bermanfaat dan akan terkenang sepanjang masa

Jangan bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Tetapi pertanyaan yang lebih tepat kamu tanyakan kepada dirimu adalah apa yang sudah kamu bagikan kepada orang? Ilmu yang bermanfaat tak akan pernah terputus kebaikannya di dunia, ini selayaknya doa yang paling indah yang pernah diucapkan manusia. Panjang umur kebaikan, semoga kamu diberikan semua hal baik dari yang memberi hidup.

Jangan menyerah walaupun kamu seorang guru honorer karna jasa kalian tidak akan pernah terbalaskan, oleh anak didik kalian kelak, yang sudah membuat mereka berhasil dan sukses karna jasamu. Trus bagikan ilmumu karena upah yang lebih besara ada pada-Nya. Amin.

Tenaga Honorer Akan Dihapus, Berakhir Pada Tahun 2023

Tenaga Honorer Akan Dihapus, Berakhir Pada Tahun 2023

BlogPendidikan.net
- Pemerintah pusat telah memperingatkan, masa kerja honorer bakal berakhir pada 2023 atau paling lama lima tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam aturan tersebut, tepatnya pada Bab XIV pasal 99 menyebutkan masa kerja honorer paling lama lima tahun sejak peraturan berlaku.

Aturan ini kemudian menjadi hal yang menarik perhatian publik utamanya para tenaga kerja honorer yang statusnya terancam.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, sebagai kepala daerah dilingkup pemerintah provinsi, pihaknya harus mengikuti aturan pemerintah pusat.

“Kita kalau ada aturan pusat, selesai barang. Kita akan ikut dari pusat. Tunggu saja,” kata Andi Sudirman, kepada Fajar.co.id, ketika ditemui di Kantor Gubernur Sulsel.

Lebih lanjut, kata Sudirman, biarlah aturan itu berjalan hingga tahun 2023. Karena menurutnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri. “Nanti, kan belumpi. Masih kita kan tunggu,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel, Imran Jausi menegaskan, pihaknya akan mencari solusi terbaik bagaimana nasib honorer ke depannya.