Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

One Be 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini

One Be 5/18/2020
Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini
Ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri maupun swasta harap-harap cemas.
Hingga hari ini mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Biasanya, di awal bulan mereka sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut.

"Tolong, Mas Nadiem Makarim, TPG seluruh guru honorer di negeri dan swasta belum cair. Guru PNS sudah lama cair, kami malah belum," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Senin (18/5).

Dia mengharapkan Mendikbud Nadiem bisa memerintahkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan $yahril untuk mencari tahu kendala apa yang membuat dana TPG belum cair.

Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

"Guru PNS lebih awal cair, guru honorer serasa dianaktirikan. Kalau guru PNS kan mekanisme pencairannya dari pusat ke daerah. Kalau honorer langsung dari pusat pembayarannya jadi mestinya lebih cepat dong," tutur Cecep yang juga guru di Garut ini.

Biasanya, lanjut Cecep, pembayaran TPG antara PNS dan honorer hanya selisih tiga hari.

Kalau PNS cair tanggal 4, honorer tiga hari setelah itu.

"Sekarang sudah tanggal 18 Mei. Jauh banget selisihnya. Kami sangat butuh dana TPG-nya untuk biaya kebutuhan harian dan jelang Idulfitri juga. Semoga Mas Menteri mendengar keluh kesah kami," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

One Be 5/15/2020
Pemkab Garut Cairkan Bantuan Untuk Guru Honorer Total Rp 8 Miliar

Dilansir dari detik.com bahwa Pemkab Garut sudah mengalokasikan dana Rp 8 miliar untuk membantu kalangan guru honorer selama masa pandemi Corona ini. Lantas kapan para guru honorer di Garut mendapat bantuan dari pemda?

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan bantuan Rp 8 miliar tersebut khusus untuk guru honorer pengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Ada beberapa kriteria bagi para penerima bantuan.

Kriterianya adalah guru SD-SMP honorer yang tidak mendapat sertifikasi, kemudian guru sekolah swasta SD dan SMP yang juga tak dapat sertifikasi, ucap Helmi.

Mereka yang menerima bantuan juga adalah yang belum mendapat bantuan COVID-19 dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.

Menurut Helmi, bantuan bagi para guru honorer sedang disiapkan. "Sekarang dalam tahap pematangan data. Nanti dilakukan pemadanan data di Disdukcapil. Dari situ berapa jumlahnya. Pendataan hari ini selesai," ucap Wabup Helmi.

Helmi memastikan bantuan bagi para guru honorer akan segera cair. "Dari Dinas Pendidikan langsung mengajukan ke Pak Bupati. Bapak Bupati sudah menunggu. Nanti kemudian langsung disposisi ke DPPKA. Secepatnya cair," tutup Helmi.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Yudha Puja Turnawan mendesak pemda segera menyalurkan bantuan tersebut.

Harus secepat mungkin bantuan itu disalurkan oleh pemda," kata Yudha saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/5/2020).

Yudha mengatakan kalangan guru honorer sangat layak mendapat bantuan. Ekonomi mereka, kata Yudha, kini dalam kondisi kejepit di tengah pandemi Corona.

Bayangkan, mereka hanya dapat uang Rp 200 ribu per bulan. Paling ditambah sekitar Rp 300 ribuan dari BOS, itu pun tidak cair setiap bulan. Di masa biasa saja itu sangat menyulitkan, apalagi saat pandemi seperti ini, katanya.

Yudha meminta pemda segera mencairkan dana bantuan untuk para guru honorer. Mereka dianggap sangat membutuhkan.

"Harus secepatnya. Apalagi ini menjelang Lebaran," tutup Yudha. (Sumber; news.detik.com)

PNS dan Honorer Sama-sama Senang Menerima THR Tahun Ini

One Be 5/14/2020
PNS dan Honorer Sama-sama Senang Menerima THR

Para PNS (pegawai negeri sipil) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera menerima THR (Tunjangan Hari Raya) Idulfitri 1441 H.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan pembayaran THR PNS dan honorer dilakukan, begitu sudah ada aturan dari kementerian keuangan.

"Sekda segera akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan. Jika aturannya sudah jelas saya minta dalam minggu ini dapat segera dibayarkan khusus kalangan ASN," kata Rohidin di Bengkulu, Rabu (13/5).

Sedangkan THR untuk tenaga honorer, kata Rohidin, penyalurannya tidak perlu menunggu aturan dari pemerintah pusat, sebab itu merupakan kebijakan daerah.

Ia juga memastikan anggaran THR untuk tenaga honorer ini sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Untuk tenaga honorer, mereka akan menerima THR yang besarannya sama dengan nilai satu bulan gaji.

"Silakan segera dibayarkan, untuk honorer di lingkungan pemda. Anggarannya sudah tersedia dan ini juga merupakan kebijakan internal kita," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020, hanya PNS yang tidak memiliki jabatan setara fungsional ahli utama yang berhak menerima THR

Sedangkan mekanisme penyaluran THR bagi tenaga honorer yakni menunggu OPD terkait tempat honorer itu bekerja mengusulkan ke BPKAD

"Sama halnya dengan THR honorer, anggarannya sudah siap, bahkan dari jauh hari. Tinggal nanti, OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD bagaimana mekanismenya," kata Hamka.

Selain itu, Hamka juga menegaskan baik PNS dan tenaga honorer di Bengkulu dilarang mudik Lebaran 2020 untuk memutus rantai penularan COVID-19. (Sumber; JPNN.com)

Honor Peningkatan Mutu Untuk Guru Honorer Cair Sebelum Lebaran

One Be 5/07/2020
Honor Peningkatan Mutu Untuk Guru Honorer Cair Sebelum Lebaran

Pemerintah Kota Bandung berencana menyalurkan honor peningkatan mutu untuk guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sebelum Idul Fitri. Honor tersebut khusus diberikan bagi guru honorer yang tidak mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung Edi Suparjoto mengatakan, Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penyaluran honor peningkatan mutu guru honorer dan tenaga kependidikan honorer telah disahkan. Dinas Pendidikan Kota Bandung menargetkan bisa menyalurkan honor tersebut sebelum Idul Fitri.

"Honor dari Januari 2020 hingga April 2020 akan disalurkan sekaligus. Kalau dananya tersedia, honor bulan Mei juga disalurkan," kata Edi kepada Pikiran-Rakyat.com Minggu 3 Mei 2020.

Honor langsung diberikan ke rekening masing-masing guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di Kota Bandung, baik PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Jumlah penerima sebanyak 9.677 orang. Setelah penyaluran pertama, honor akan diberikan kepada honorer setiap bulan. 

Nilai honor yang diterima honorer berbeda-beda, tergantung masa kerja dan lama mengajar per pekan. Dinas Pendidikan Kota Bandung mengklasifikasikan honorer ke dalam empat kategori. Semua honorer yang menerima honor peningkatan mutu, dalam kategori apapun, harus sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan.

Untuk kategori pertama, yaķni guru honorer yang memiliki memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, masa kerja minimal dua tahun, mengajar minimal 24 jam per pekan bagi guru SD dan 32 jam per pekan bagi guru SMP. Guru honorer dalam kategori ini menerima honor terbesar yakni Rp 3.340.000 per bulan. Jumlah honor peningkatan mutu tahun ini lebih besar dibandingkan dengan honor peningkatan mutu tahun lalu.

Sementara guru honorer yang masuk dalam kategori paling bawah, yakni kategori keempat, menerima honor paling kecil. Nilai honorer dihitung per jam, yakni Rp 48.000 per jam. Guru honorer kategori empat memiliki kriteria belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. 
Sementara, guru honorer PAUD mendapat honor sebesar Rp 1 juta perbulan. 

Tenaga kependidikan juga mendapat honor peningkatan mutu. Untuk pelaksana urusan dan petugas perpusatakaan, mendapat honor paling besar Rp 3.000.000 per bulan dan paling kecil Rp 2.250.000 per bulan. Petugas layanan khusus mendapat honor mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 1,5 juta.

Penyaluran honor peningkatan mutu guru merupakan solusi dari Pemerintah Kota Bandung bagi honorer yang tidak kebagian honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena tidak memiliki NUPTK. Sementara, honorer yang memiliki NUPTK tidak dapat menerima honor peningkatan mutu guru dari Pemkot Bandung.

Artikel ini telah tayang di  www.pikiran-rakyat.com
Source; https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01375675/honor-peningkatan-mutu-guru-honorer-cair-sebelum-idul-fitri

9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

One Be 5/01/2020
9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhamad menyepakati gaji guru honorer selama pandemik virus corona baru (Covid-19) tetap dibayarkan penuh melalui dana BOS.

Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring pada Kamis (30/4), sebagai tindak lanjut dari 246 pengaduan PJJ yang diterima KPAI , serta hasil survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 13-21 April 2020.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa persoalan sekolah-sekolah swasta antara lain yang para siswanya tidak mampu lagi membayar SPP karena keluarganya terdampak wabah covid 19, juga dibicarakan.

"Rapat mencari solusi karena para gurunya tidak bisa dibayar honornya akibat tidak adanya pemasukan SPP, sementara PJJ terus dilakukan para guru dan menggunakan kuota internet yang tidak sedikit," ucap Retno dikutip dari siaran persnya, Kamis (30/4) malam.

Rakornas itu pun memutuskan para guru honorer di sekolah dan madrasah wajib dibayarkan penuh honornya melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Selain itu juga menyepakati bahwa perubahan penggunaan dana BOS terkait honor guru ini akan dipermudah proses administrasinya oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.

Keputusan ini kemudian dituangkan ke dalam 9 rekomendasi Rakornas. Di mana tiga di antaranya berkaitan dengan guru honorer.

Pertama, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada guru-guru honorer yang terdampak covid-19 di sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama memastikan bahwa PJJ saat ini, honorarium di sekolah dan madrasah bagi para guru honorer diprioritaskan untuk dibayarkan secara penuh melalui dana BOS.

Ketiga, menyederhanakan proses administrasi perubahan penggunaan dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan, sebagaimana arahan Mendikbud Nadiem beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/guru-honorer-wajib-tahu-hasil-rakornas-kpai-menag-plt-dirjen-dikdasmen

Menunggu Kebijakan, Semoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

One Be 4/30/2020
Menunggu Kebijakan, Smoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal sertifikasi guru dinilai memberatkan tenaga pendidik non-PNS yang diangkat kepala sekolah.

Terutama guru-guru honorer K2 yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi.

Berbeda halnya dengan guru-guru honorer di sekolah swasta, hanya dengan rekomendasi ketua yayasan mereka bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru).

“Kami mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim agar mencabut regulasi lama soal syarat sertifikasi guru. 

Kalau aturan lama kan harus SK kepala daerah. Sementara kami yang honorer K2 di sekolah negeri banyak diangkat kepala sekolah, jadi sulit ikut sertifikasi,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Dia optimistis, Mas Nadiem akan bisa memberikan kebijakan khusus bagi guru-guru honorer terutama yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Sebab, banyak guru honorer K2 terkendala SK kepala daerah.

“Mohon diberikan kebijakan khusus untuk guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun untuk kut sertifikasi walaupun hanya SK kepala sekolah,” ucapnya.

Juga beri ruang untuk guru honorer K2 yang minimal 15 tahun mengabdi agar dapat ikut sertifikasi tanpa ada ganjalan aturan SK bupati atau walikota.

“Dana sertifikasi guru sangat membantu guru honorer K2 yang selama ini dibayar sangat murah. Sayangnya belasan tahun kami tidak bisa mengicip itu. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mengangkat kesejahteraan guru honorer K2 lewat regulasi baru,” harap Titi.
Sumber; jpnn.com

Dana BOS Bisa Digunakan Bayar Guru Honorer Melebihi 50 Persen, dan Sudah Tercatat di DAPODIK

One Be 4/26/2020
Dana BOS Bisa Digunakan Bayar Guru Honorer Melebihi 50 Persen, dan Sudah Tercatan di DAPODIK

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 mencabut ketentuan pembayaran honorarium guru paling banyak 50 persen dari total dana BOS yang diberikan ke sekolah, selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 berlangsung.

Hal ini untuk menjamin agar guru honorer yang bekerja di masa pandemi tetap diberikan honor sesuai haknya.

Batasan persentase yang selama ini diatur (dalam aturan sebelumnya) dilepas semua. Kita serahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah, jelas Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad.

Hamid mengatakan, tercatat ada 2 persen sekolah yang menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah.

Selain itu, masih ada guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan sistem piket hingga melakukan kunjungan ke rumah murid-muridnya untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, juga menguraikan ketentuan guru honor yang bisa dibayarkan upahnya.

Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

Hamid pun menyayangkan bagi sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.

Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukkan semua data guru honorernya. Guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah itu harus dimasukkan ke Dapodik," ujarnya

Data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit. Jika tidak ada datanya maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,” lanjutnya.

Kepala SMAN 8 Bandung Suryana mengapresiasi mengenai kebijakan ini. Ia menilai dengan keluarnya Permendikbud ini menjadi jaminan bagi guru honorer di sekolahnya mendapatkan upah.

Ia mengatakan, pandemi virus corona sangat berpengaruh pada perekonomian orang tua padahal orang tua siswa masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan biaya pendidikan hingga bulan Juni 2020.

Kami di sekolah sangat menyambut baik (kebijakan Mendikbud). Setelah keluarnya aturan baru, dimana dana BOS bisa digunakan untuk membayar guru honorer maka sangat membantu, honor guru bisa dibayarkan,” kata suryana.

Dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hamid mengatakan bahwa pencairan dana BOS sudah mencapai 99 persen, sisanya

sedang dalam proses verifikasi data. Mereka adalah sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Sementara untuk BOP PAUD dan Kesetaraan karena tahapan penyalurannya dari Kemenkeu ke pemda kemudian ke satuan pendidikan, hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48%, sisanya masih dalam proses,” katanya. Sumber; pikiran-rakyat.com

Kepala Sekolah Bisa Menggunaka Dana Bos Lebih Dari 50 Persen Untuk Bayar Guru Honorer

One Be 4/25/2020
Kepala Sekolah Bisa Menggunaka Dana Bos Lebih Dari 50 Persen Untuk Bayar Guru Honorer

Selama masa pandemi Covid-19, Kemendikbud mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer. Sekarang kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer yang bertugas di sekolahnya. Namun hal tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama jika di suatu sekolah terdapat banyak guru honorer.

Berdasarkan Permendikbud Nomor Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, disebutkan bahwa ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Kini pembayaran gaji guru honorer bisa menggunakan dana BOS lebih dari 50 persen sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Meskipun begitu, guru honorer yang berhak mendapatkan gaji dari dana BOS tetap harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (non-ASN) dan harus memenuhi tiga persyaratan. 

Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt Dirjen PAUD dan Dikdasmen), Hamid Muhammad menegaskan, ketentuan penggunaan dana BOS selama masa pandemi Covid-19 sudah disesuaikan melalui permendikbud. 

"Pertama, batasan persentase yang selama ini diatur, kita lepas. Kita menyerahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah masing-masing," ujar Hamid saat gelar wicara melalui telekonferensi di RRI Pro 3 FM, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Namun syarat untuk guru honorer harus terdaftar di dapodik tidak dihapus, sehingga tetap menjadi persyaratan dalam menggaji guru honorer dari dana BOS. Hamid menuturkan, syarat ini tidak dihapus karena ada alasan kuat. "Kenapa harus dapodik? 

Karena itu dasar untuk melakukan audit. Karena itulah kepala sekolah dan operator wajib memasukkan nama guru-guru honorer, baik yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maupun tidak," katanya.

Hamid menjelaskan, dana BOS tetap bisa digunakan untuk 13 komponen sesuai ketentuan. Tetapi khusus untuk komponen gaji guru honorer yang selama ini dibatasi maksimal 50 persen, tidak berlaku lagi selama masa pandemi Covid-19. 

"Kalau sekolah ada guru honorer banyak, boleh menggunakan lebih dari 50 persen. Ketentuan penggunaan dana BOS untuk apa saja memang sudah ada, dan tetap harus digunakan (untuk 13 komponen). Kepala sekolah punya kewenangan penuh untuk mengatur," tutur Hamid.

Ke-13 komponen penggunaan dana BOS yang dimaksud Hamid tersebut adalah untuk pengembangan perpustakaan; kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa; kegiatan ulangan dan ujian; pembelian bahan-bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan sekolah; pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; pengembangan profesi guru; membantu siswa miskin; pembiayaan pengelolaan BOS; pembelian perangkat komputer; dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Menurut Hamid, sekolah yang sudah menerima dana BOS bisa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dibuat sekolah dan disetujui dinas pendidikan setempat. 

"Jadi tidak ada lagi pengaturan lainnya, misalnya menunggu arahan dinas pendidikan dulu. Sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS sesuai peruntukan RKAS atau RKAS yang sudah direvisi sesuai dengan regulasi (permendikbud) yang baru," tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Wardani Sugiyanto, mengatakan, terkait penyusunan atau perubahan RKAS, Kabupaten Klaten sudah menggunakan aplikasi yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

"Lebih mudah dengan adanya aplikasi, tapi juga memerlukan proses untuk yang kaitannya dengan perubahan RKAS, seperti anggaran, honor, modal, dan barang jasa, "ujar Wardani saat gelar wicara di RRI Pro 3 FM bersama Hamid. 

Ia menuturkan, penggunaan dana BOS untuk pembelian barang dan jasa yang tidak terpakai selama masa pandemi Covid-19 dialihkan untuk membeli pulsa internet bagi guru-guru di Kabupaten Klaten dalam memberikan pembelajaran daring untuk siswa. (Desliana Maulipaksi).

Sumber; kemdikbud.go.id

PGRI; TPG Tidak Ada Pemotongan, Jangan Lupa Honorer

One Be 4/23/2020
PGRI; TPG Tidak Ada Pemotongan, Jangan Lupa Honorer

Maraknya pemberitaan tentang pemotongan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terkait pandemi Covid-19. PGRI pun buka suara terkait hal tersebut agar tidak dilakukan pemotongan pasa porsi anggaran tersebut, dan pemerintah menyahutinya seperti dikutip dari JPNN.com.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendikbud Nadiem Makarim yang menjamin setiap guru tetap mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ucapan terima kasih disampaikan menyusul adanya jaminan pemerintah tentang tunjangan yang akan diberikan kepada guru tidak mengalami potongan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam siaran persnya menyatakan, penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020 tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru atau TPG. Penurunan anggaran disesuaikan dengan sisa dana di kas daerah dan jumlah target penerima.
Menurut Rahayu, sejauh ini terdapat sisa dana tunjangan guru yang berada di kas daerah untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2,98 triliun.

“Informasi ini guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan sesuai peraturan perundangan," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas jaminan pemerintah ini sehingga guru mendapatkan kepastian akan pemenuhan haknya sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami, atas nama seluruh guru Indonesia berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak para guru, karena TPG ini sangat dibutuhkan para guru. Bagaimanapun mereka memiliki keluarga yang harus tetap dipenuhi kebutuhan konsumsinya, untuk membayar sekolah anak-anaknya, dan juga membayar keperluan lainnya," ujar Unifah dalam pesan elektroniknya, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, Unifah berharap agar pemerintah mengalokasikan pula insentif guru honorer swasta dan Pemda tetap membayar insentif guru honorer di sekolah negeri.

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, pemerintah melakukan pemotongan anggaran TPG dari Rp 53,83 triliun menjadi Rp 50,88 triliun dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus COVID-19.

Jadi berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu tersebut hal ini dikarenakan masih ada sisa dana di kas daerah berasal dari tahun anggaran sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/ketum-pgri-tpg-aman-tetapi-jangan-lupa-guru-honorer

Dana BOS Jangan Hanya Habis Beli Kuota Saja, Ingat Gaji Guru Honorer

One Be 4/21/2020
Dana BOS Jangan Hanya Habis Beli Kuota Saja, Ingat Gaji Guru Honorer

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang membolehkan dana BOS untuk membeli pulsa, paket data, dan platform pendidikan daring berbayar, diminta tidak mengurangi hak-hak guru honorer serta tenaga kependidikan.
Pasalnya, ada kekhawatiran para guru honorer dan tenaga kependidikan, jatah mereka bakal berkurang.

"Memang penggunaan dana BOS maksimal 50 persen untuk gaji guru honorer dicabut dengan alasan melonggarkan kepala sekolah dalam mengelola anggaran. Namun, ingat ada beban tambahan baru seperti pembelian pulsa, dan lainnya selam masa Covid-19," kata Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiad.

Dengan beban tambahan itu, kondisi guru honorer berada di posisi yang sulit karena bisa jadi mereka tidak dibayar. Lantaran dananya terpakai banyak untuk kebutuhan selama masa pandemi Covid-19. Apalagi mereka tengah bekerja dari rumah.

Indra menyebutkan, guru honorer dibayar berdasarkan jam mengajar. Kondisi sekarang mereka bisa jadi tidak dihitung mengajar. Selain itu aturan BOS yang baru akan membuat sekolah lebih memilih untuk membeli pulsa dibanding membayar gaji guru honorer.

"Mudah-mudahan kepsek bisa mengelola dana BOS dengan baik agar guru honorer dan tenaga kependidikan masih mendapatkan gaji meski tidak maksimal 50 persen," terangnya.

Tak dapat dipungkuri bahwa pandemi Covid-19 ini memang berdampak pada pelemahan ekonomi pada semua bidang pekerjaan, termasuk guru. Itu sebabnya, dia lebih setuju pengurangan TPG (tunjangan profesi guru) PNS daerah sebanyak Rp 3,3 triliun agar jatah guru honorer tetap aman.

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Walaupun tidak ada batasan pemberian gaji, tetapi beban sekolah bertambah karena keharusan membiayai penanggulangan pandemi Covid-19.

"Memang dilonggarkan aturannya tetapi apakah akan terealisasi dengan baik kan kita enggak tahu. Bisa-bisa nanti jatah gaji guru honorer lebih kecil dibandingkan sebelumnya karena alasan darurat Covid-19. Kan PNS juga gajinya dipotong toh tiap bulan," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di JPNN.com
Source; https://www.jpnn.com/news/jangan-sampai-dana-bos-habis-beli-pulsa-ingat-gaji-guru-honorer

Kemenag; Guru Honorer Dapat Tunjangan Meski Tidak Mengajar

One Be 4/19/2020
Kemenag; Guru Honorer Dapat Tunjangan Meski Tidak Mengajar

Lembaga pendidikan agama menerapkan kebijakan teaching from home (TFH) selama situasi pandemi virus Corona (COVID-19). Meski begitu, Kementerian Agama (Kemenag) akan tetap membayarkan tunjangan bagi guru madrasah, terutama guru non-PNS
"Selama masih berlangsung masa darurat COVID-19, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan lainnya bagi guru madrasah non-PNS tetap dibayarkan," kata Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin lewat keterangan tertulis, Minggu (19/4/2020).
Ada tiga kategori tunjangan guru bukan PNS. Pertama, guru non-PNS yang sudah tersertifikasi dan sudah inpassing (program penyetaraan jabatan guru non-PNS dengan guru PNS berdasarkan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik). Mereka mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS.
Kedua, guru non-PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar.
Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS.
Kemenag juga mengizinkan penggunaan dana BOS Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal (RA) untuk upaya mencegah penyebaran COVID-19.
"Kami telah terbitkan SE yang mengatur bahwa pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan, atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 diperbolehkan," ujar Kamaruddin.
Dana BOS Madrasah dan BOP RA boleh digunakan untuk pembelian atau sewa sarana belajar-mengajar, baik di madrasah maupun di rumah.
"Boleh juga untuk pembelian/sewa mobile modem (termasuk paket data internet) berupa USB Modem bagi siswa tidak mampu sesuai dengan kebutuhan," kata Kamaruddin.
"Juga pembelian laptop atau personal computer (PC) sebatas untuk keperluan server e-learning yang diimplementasikan oleh madrasah," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di news.detik.com
Source; https://news.detik.com/berita/d-4982613/kemenag-guru-madrasah-non-pns-dapat-tunjangan-meski-mengajar-dari-rumah/

Kabar Baik Dari Nadiem, Guru Honorer Jangan Risau

One Be 4/19/2020
Kabar Baik Dari Nadiem, Guru Honorer Jangan Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.

Kebijakan Kemendikbud ini menjadi kabar yang menggembirakan buat guru honorer karena memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4) mengatakan penyesuaian kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.

“Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Makanya, kami cantumkan di peraturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan," ujar Nadiem.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN). Persentase juga tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

“Syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), tetapi guru honorer tetap harus terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) sebelum 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar," kata Supriano.

Selain itu, para kepala satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan besaran persentase dana BOP per kategori pemakaian di Permendikbud sebelumnya tidak berlaku.

"Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan juga sekarang diperbolehkan untuk honor dan transportasi pendidik," ujar Supriano.

Plt Dirjen GTK menambahkan bahwa BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring). BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa COVID-19, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker.

Supriano menyampaikan bahwa alokasi penggunaan dana BOS atau BOP juga fleksibel sesuai kebutuhan sekolah/satuan pendidikan yang berbeda-beda. Menanggapi anggapan bahwa dana BOS atau BOP akan lebih banyak digunakan untuk honor guru dan pembelian pulsa, ia menjelaskan pada dasarnya Kemendikbud tidak mewajibkan sekolah/satuan pendidikan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data untuk menunjang pembelajaran secara daring.

"Kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat ini," kata Supriano.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rita Aryani mengungkapkan sudah menerima Permendikbud juknis BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Kebijakan tersebut dinilai akan sangat membantu, khususnya untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya dibiayai dari dana Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP).

"Karena kondisi wabah COVID-19, banyak orang tua yang tidak mampu untuk membayar iuran IPP yang dikelola komite sekolah, jadi kami buatkan surat yang ditandatangani pak Gubernur sekarang lagi proses," ujar Rita.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/guru-honorer-jangan-khawatir-ada-kabar-gembira-dari-menteri-nadiem

Pembayaran Honorer 50 Persen Dibatalkan Terkait COVID-19

One Be 4/15/2020
Pembayaran Honorer 50 Persen Dibatalkan Terkait COVID-19

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, membatalkan penggunaan dana BOS maksimal 50 persen untuk membayar gaji guru honorer. Menyusul kondisi darurat pandemi Corona.

"Ada perubahan kebijakan penggunaan BOS Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)," kata Menteri Nadiem dalam teleconfrence, Rabu (15/4).

Sekarang, lanjutnya, dana BOS reguler dapat digunakan untuk membayar honor guru-guru bukan ASN (aparatur sipil negara), dengan kriteria sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019.

Kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa PSBB. "Ketentuan pembayaran maksimal 50 persen sudah tidak berlaku," ucapnya.

Kepala sekolah, lanjut Mendikbud, tetap dapat memberikan honor kepada para tenaga kependidikan bilamana masih tersedia dana setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat Covid-19. 

Dia menjelaskan, dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Selain itu, juga tetap dapat digunakan untuk memberikan biaya transportasi pendidik.

"Ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan tidak berlaku," ujar Nadiem. 

Penyesuaian petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOS Reguler diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Sedangkan perubahan juknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020. 

Dalam penyesuaian kebijakan penggunaan BOS Reguler serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan tanggal 9 April 2020 tersebut, Kemendikbud memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik.

Selain itu, dana BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk pembiayaan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Dana BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, cairan pembasmi kuman (disinfektan), masker, maupun penunjang kebersihan lainnya.

Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Artikel ini telah tayang di JPNN.com
Source; https://www.jpnn.com/news/mendikbud-batalkan-penggunaandana-bos-untuk-guru-honorer?page=2

Permintaan PGRI Kepada Nadiem, Terkait Gaji Guru Honorer Melalui Dana BOS

One Be 4/08/2020
Permintaan PGRI Kepada Nadiem, Terkair Gaji Guru Honorer Melalui Dana BOS

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus kepada guru honorer

Terutama guru honorer yang belum memiliki SK kepala daerah maupun NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

"Kami mohon agar pemerintah bisa memberikan honor dari dana BOS bagi guru-guru honorer yang hanya punya SK kepala sekolah dan belum kantongi NUPTK," kata Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam siaran persnya, Rabu (8/4)

Dia menyebutkan, PGRI mendukung dan menyambut gembira kebijakan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer sampai maksimal 50 persen.

Namun, PGRI mengusulkan agar petunjuk teknis, khususnya dalam pensyaratan menerima honor harus memiliki NUPTK diperbaiki.

Persyaratan memiliki NUPTK bagi guru honorer yang menerima honor dana BOS sangat sulit dipenuhi.

Mengingat untuk mendapatkan NUPTK yang bersangkutan harus memiliki SK pengangkatan guru honorer dari kepala daerah. Sementara banyak kepala daerah tidak bersedia menerbitkan SK karena adanya PP Nomor 48 Tahun 2005.

"Dengan adanya aturan ini banyak guru honorer yang selama ini menerima honor dari dana BOS terancam tidak menerima lagi. Kami mengusulkan guru honorer yang belum memiliki SK kepala daerah maupun yang belum memiliki NUPTK dapat diberikan honor dari dana BOS, melalui pengakuan SK kepala sekolah sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua guru honorer yang telah lama mengabdi dan betul-betul dibutuhkan oleh sekolah," papar Unifah.

Selain itu PGRI juga mengusulkan untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru di daerah 3T (terpencil, terluar, terisolir) melalui insentif khusus baik melalui APBN maupun APBD.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/terkait-guru-honorer-ini-permintaan-pgri-ke-mas-nadiem-makarim?page=2

Kabar Gembira Bagi Honorer K2 PPPK Terkait Revisi UU ASN

One Be 4/03/2020
Kabar Gembira Bagi Honorer K2 Terkait Revisi UU ASN

Sidang paripurna DPR RI pada Kamis (2/4) telah menyetujui RUU revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) menjadi usul inisiatif dewan.

Perubahan yang dimotori dua anggota Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas dan Sodik Mudhajid itu pun membawa kabar gembira untuk para honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama Februari 2019.
Hal ini bisa dilihat dalam draft final RUU Revisi UU ASN yang diterima jpnn.com, dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Heri Gunawan.
"Semoga perubahan ini membawa kebaikan untuk anak-anak bangsa yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Hergun -panggilan Heri Gunawan.
Sesuai mekanisme legislasi, RUU Revisi UU ASN ini akan disampaikan kepada pemerintah dan akan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengirimkan surat presiden (Surpres) yang menunjuk menteri terkait guna membahasnya bersama dewan.
Berikut beberapa poin penting RUU Revisi UU ASN tahun 2020:
Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhak memperoleh;
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. cuti
c. pengembangan kompetensi
d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan
e. perlindungan
Dalam RUU ASN juga terdapat penghapusan pasal yang cukup signifikan. Di antara yang dihapus adalah ketentuan Pasal 27 sampai Pasal 42.
Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan
b. pengadaan
c. penilaian kinerja
d. penggajian dan tunjangan
e. pengembangan kompetensi
f. pemberian penghargaan
g. disiplin
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja
i. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan
j. perlindungan
Di antara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan satu paragraf yaitu Paragraf 9A, selanjutnya di antara Pasal 105 dan pasal 106 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 105A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 9A
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
Pasal 105A
1. PPPK yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial.
2. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PPPK sebagimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminana sosial nasional.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan program pensiun dan jaminan hari tua PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi:
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa;
a. jaminan pensiun dan jaminan hari tua
b. jaminan kesehatan
c. jaminan kecelakaan kerja
d. jaminan kematian, dan
e. bantuaan hukum
2. Perlindungan berupa jaminan pensiun dan jaminana hari tua, jamina kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berupa pemberuan bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.