Showing posts with label Kurikulum. Show all posts
Showing posts with label Kurikulum. Show all posts

Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

Admin 9/18/2020
Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10, sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. CNNIndonesia.com memperoleh file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional.

Dalam file tersebut dijelaskan bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10. Melainkan digabung di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Padahal, dalam kurikulum 2013 yang diterapkan selama ini, mata pelajaran Sejarah Indonesia harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.

Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa SMA kelas 10 dalam kurikulum yang disederhanakan.

1. Pendidikan Agama
2. PPKn
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. IPA
6. IPS
7. Bahasa Inggris
8. Seni dan Prakarya
9. Pendidikan Jasmani
10. Informatika
11. Program Pengembangan Karakter

Kemudian untuk siswa kelas 11 dan 12 SMA/sederajat, mata pelajaran sejarah juga tidak wajib dipelajari. Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 11 dan 12 kelompok IPA, IPS, bahasa dan vokasi.

1. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
2. PPKN
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Bahasa Inggris
6. Seni dan Prakarya
7. Pendidikan Jasmani

Mata pelajaran sejarah bisa dipelajari siswa kelompok peminatan IPA, IPS, bahasa dan vokasi. Namun, tidak bersifat wajib.

Siswa kelompok peminatan IPS akan diberi pilihan 5 mata pelajaran tambahan, yakni Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan Antropologi. Siswa hanya akan diminta memilih 3 dari 5 mata pelajaran tersebut.

Dengan kata lain, siswa diperkenankan untuk tidak memilih mata pelajaran sejarah untuk dipelajari. Misal, siswa boleh memilih geografi, sosiologi, dan ekonomi.

Di kelompok siswa peminatan IPA, sejarah juga tidak termasuk mata pelajaran wajib. Siswa bisa memilih untuk mempelajari atau tidak mempelajari sejarah. Siswa kelompok peminatan IPA diberi pilihan 7 mata pelajaran tambahan, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, Informatika Lanjutan, Ilmu Kesehatan, Matematika Lanjutan, dan Matematika Terapan.

Kelompok siswa peminatan IPA harus mengambil salah satu mata pelajaran pilihan yang ada di kelompok IPS. Sejarah bisa dipilih, namun tidak bersifat wajib. Ada pilihan mata pelajaran IPS lainnya yang bisa dipilih siswa.

Dengan kata lain, siswa kelompok IPA bisa mengambil 2 mata pelajaran IPA plus 1 mata pelajaran IPS. Siswa juga bisa mengambil 1 mata pelajaran IPA plus 2 mata pelajaran IPS.

"Di kelas 11 dan 12, siswa diwajibkan untuk mengambil minimal 3 mata pelajaran pilihan dengan syarat minimal 1 mapel kelompok MIPA dan 1 mapel kelompok IPS, 1 mapel kelompok bahasa dan satu vokasi," mengutip data paparan Kemendikbud.

Di kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi. Kelompok siswa peminatan bahasa diberi pilihan 3 mata pelajaran tambahan, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Bahasa dan Sastra Asing.

Kemudian untuk pendidikan kecakapan hidup dan vokasi terdapat tiga mata pelajaran, yakni Pengalaman Dunia Kerja, Mata Pelajaran Vokasional, dan Kewirausahaan.

Kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi harus memilih 1 pelajaran IPA dan 1 pelajaran IPS.

Sumber CNNIndonesia.com, pegiat pendidikan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Kemendikbud sudah menyampaikan rencana penyederhanaan kurikulum itu dalam pertemuan dengan guru dan para pegiat edukasi.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengkonfirmasi paparan tersebut kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani. Namun belum mendapat jawaban.

Artikel ini juga telah tayang di CNNIndonesia.com

Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

Admin 9/06/2020
Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

BlogPendidikan.net
- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Maman Fathurrahman mengatakan kurikulum baru mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 mendatang.

"Ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021, dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021/2022," ungkapnya, Jumat (4/9).

Kurikulum baru, katanya, bakal diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang berminat menerapkan. Implementasinya juga dilakukan di beberapa jenjang terlebih dahulu, seperti siswa kelas 1, 4, 7 dan 10.


Sekolah penggerak adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah lulusan program guru penggerak dan memiliki guru penggerak dengan jumlah banyak. Guru penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru milik Kemendikbud yang bertujuan mencari guru yang memiliki potensi berinovasi.

Kurikulum 2013, kata Maman, bakal tetap diberlakukan sebagai pilihan jika sekolah belum berkenan merubah cara belajar-mengajar. Ia menjelaskan kedua kurikulum seyogyanya memiliki tujuan serta struktur yang sama.

Ia mengatakan yang berbeda dari kurikulum baru adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum baru akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan tiap sekolah dan siswa.

"Akan ada banyak pilihan atau kebebasan untuk implementasi. Dan satuan pendidikan dapat menggunakan yang disiapkan pemerintah atau mengembangkan sesuai karakteristik visi dan misi sekolah," katanya.

Pada kurikulum baru, katanya, bakal tersedia beragam pilihan buku dan modul yang bakal menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa di sekolah.


Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bakal menguji coba kurikulum baru tahun 2021. Kurikulum ini bakal menginstruksi guru mengajar sesuai kemampuan siswa.

"Tidak diseragamkan kompetensinya, tapi diberi kemerdekaan guru mengajar di level yang tepat untuk anaknya. Anak tidak belajar kalau terlalu gampang, anak tidak belajar kalau terlalu sulit," katanya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/9).

Sumber: CNNIndonesia.com

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Admin 8/09/2020
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
BlogPendidikan.net
- Kurikulum darurat dalam keadaan tertentu (COVID-19) yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud, telah disederhanakan dari kurikulum 2013. Kurikulum darurat yang terdiri dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar untuk jenjang SD bisa anda dapatkan pada akhir tulisan ini.

“ Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” ujar Nadiem Makarim di Jakarta, Jumat (7/8/2020). Ia menyampaikan, sekolah dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. 


Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, tambah Nadiem, bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih salah satu kurikulum dari tiga opsi yang ditawarkan:
 
1. Tetap mengacu pada Kurikulum Nasional 
2. Menggunakan kurikulum darurat; atau 
3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 

“Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Siswa tidak dibebani ketuntasan kurikulum

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. 


“Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud. Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. 

Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orangtua maupun wali. 

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud. 

Guru tidak dibebani target kerja tatap muka 

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud. 

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Baca juga: Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat   Orangtua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. 

Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

Untuk Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Bisa Anda Lihat pada Link Dibawah Ini..

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 >>> LIHAT DISINI

Salinan SK KaBalitban Nomor 018/H/KR/2020 >>> LIHAT DISINI 

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat

Admin 8/07/2020
Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat
BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (07/08).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19

* Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Untuk Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Daftar Isi Lampiran >>> LIHAT DISINI

* Lampiran KI dan KD >>> LIHAT DISINI

(Sumber: kemdikbud.go.id)

Segera Meluncur Kurikulum Darurat COVID-19, dan Disediakan Juga Modul Belajar Dari Rumah

Admin 8/06/2020
Segera Meluncur Kurikulum Darurat COVID-19, dan Disediakan Juga Modul Belajar Dari Rumah
BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan pihaknya segera meluncurkan kurikulum darurat di tengah pandemik COVID-19. Nadiem menyebutkan ada penyederhanaan dramatis pada kurikulum baru ini.

"Alhamdulillah sebentar lagi, akhirnya dalam waktu beberapa hari ke depan, kami akan memunculkan kurikulum Covid, kurikulum darurat," kata Nadiem saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa yang ditayangkan di Trans 7, Rabu (5/8/2020) malam.

1. Kurikulum darurat fokus pada hal dasar

Kurikulum darurat atau kurikulum Covid dikeluarkan untuk menjawab tantangan yang didesakan masyarakat kepada Kemendikbud sejak pandemik COVID-19 terjadi. Nadiem mengatakan kurikulum baru ini akan berfokus pada kompetensi inti para siswa.


"Semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping dan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi," kata Mas Menteri, begitu Nadiem akrab disapa.

2. Disediakan modul-modul belajar di rumah khusus untuk jenjang SD

Kurikulum darurat ini menurut Nadiem akan tersedia mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Bahkan bagi jenjang SD, yang menurut Nadiem paling sulit menerapkan pembelajaran jarak jauh, telah disiapkan modul-modul belajar dari rumah.

"Modul-modul ini khusus didesain untuk di rumah, dengan ada bagian orang tuanya partisipasi orang tuanya dan bagaimana guru membimbing," kata Nadiem. "Tapi sifatnya adalah modul-modul belajar di rumah.". 

3. Ada penyederhanaan dramatis dari kurikulum biasa ke kurikulum darurat

Nadiem menyampaikan kurikulum darurat hanya akan meliputi hal-hal yang esensial sehingga para guru akan lebih percaya diri saat menerapkan kurikulum anyar ini.


"Sehingga yang tadinya harus semua yang di-cover oleh guru-guru kita, sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial," kata dia menjelaskan. Nadiem juga memastikan kurikulum baru ini bisa diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. (*)

Kemendikbud: Kompetensi Dasar (KD) Dalam Kurikulum Akan di Pangkas

Admin 6/23/2020
Kemendikbud: Kompetensi Dasar (KD) Dalam Kurikulum Akan di Pangkas

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang penyederhanaan kurikulum. Penyesuaian ini untuk menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akhir tahun lalu.

"Penyesuaian pada Kompetensi Dasar (KD) agar tidak terlalu berat bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Misal SD kelas tiga ada 26 KD, sekarang kita integrasikan akan menjadi 16 KD," kata Plt. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam Siaran Video Fokus Sindo, Senin, 22 Juni 2020.


Untuk diketahui, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Memperkecil KD tersebut, kata Hamid, dilakukan berdasarkan hasil evalusi selama tiga bulan terakhir.

Menurutnya banyak guru yang tidak bisa menuntaskan kurikulum di masa pandemi covid-19. "Hanya 20 persen guru kita yang melakukan adaptasi kurikulum. Karena itulah Kemendikbud melalui pusat kurikulum sedang menyiapkan itu (penyesuaian)," lanjut Hamid.


Selain memperkecil Kompetensi Dasar, pihaknya juga tengah mempersiapkan modul pembelajaran untuk siswa. Dia berharap siswa dapat dimudahkan dengan ketersediaan modul.

"Ini tidak sama dengan buku pelajaran siswa, tapi lebih ringkas untuk dipelajari. Sepanjang anak ini bisa membaca, diharapkan bisa belajar sendiri," jelasnya.


Harapannya, modul ini nanti dapat juga bermanfaat bagi guru. Modul juga akan dikembangkan dalam bentuk video. "Modul ini juga menyiapkan materi video pembelajaran. Ada praktik-praktik baik dari guru yang bisa diakses sekolah-sekolah," pungkas Hamid. (Sumber; medcom.id)

Penyederhanaan Kurikulum 2013 Mapel Agama Bakal Dilebur dengan PKN, Ini Penjelasan Kemendikbud

Admin 6/17/2020
Penyederhanaan Kurikulum 2013 Mapel Agama Bakal Dilebur dengan PKN, Ini Penjelasan Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Beredar dokumen tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang dibahas dalam FGD struktur kurikulum SD 
Dokumen ini jadi bahan diskusi hangat di kalangan guru.

Pasalnya, dalam dokumen itu ada rencana melebur mata pelajaran agama dengan PKN (Pendidikan Kewarganegaraan).

"Kalau PKN dan Agama dilebur, ini bisa jadi masalah, bisa juga tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama itu suatu kesatuan?," kata Pengamat dan Praktisi Pendidikan 4.0 Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Rabu (17/6).

Dia mengaku sudah melihat juga desain perubahan kurikulum 2013 tersebut.

Sebenarnya tergantung dari konsep yang mau dibuat pemerintah.
"Saya sih berharap mapel agama tetap berdiri sendiri jangan dilebur," ujarnya.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah?

Dihubungi terpisah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno membenarkan ada FGD membahas penyederhanaan K-13.

Namun, paparan dalam FGD tersebut masih dalam bentuk kajian dan belum merupakan keputusan final.

"Itu hanya bahan diskusi awal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung sampai sekarang, dan laporan terakhir yang saya terima konstruksi kelompok mapelnya enggak seperti itu," terang Totok.

Dia menambahkan, dari laporan terkini yang diterima, mapel pendidikan agama tetap berdiri sendiri. Begitu juga mapel budi pekerti.

"Saat ini belum diputuskan perubahan kurikulumnya. Kami tentu mempertimbangkan banyak hal ketika nanti memutuskan. Yang pasti untuk mapel agama dan budi pekerti tetap berdiri sendiri. Jadi tidak ada peleburan Agama dan PKN," tegasnya. (Sumber; JPNN.com)

MENDIKBUD: Pembelajaran Online Terkendala, Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Pembelajaran di Kurikulum

Admin 5/17/2020
MENDIKBUD: Pembelajaran Online Terkendala, Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Pembelajaran di Kurikulum

Di tengah pandemi virus corona atau covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di semua bidang, termasuk bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, pembelajaran sudah dilakukan secara online untuk menghindari covid-19 semakin meluas.

Tetapi, proses pembelajaran tidak langsung berjalan lancar, ada kendala yang terjadi antara siswa atau guru.

Berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa telah disesuaikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan covid-19, sebagaimana dikutip dari Sekertariat Kabinet.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Kami mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis 14 Mei 2020.

Tidak sampai di situ saja, serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan menyikapi perkembangan penyebaran covid-19, seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

Selain itu, terdapat kebijakan penyesuaian pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi.

Hal tersebut merujuk pada dua peraturan terbaru yaitu:

(1). Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

(2). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Adapun bentuk relokasi sumber daya yang sudah dilakukan Kemendikbud yaitu:

(1). Program sukarelawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan yang telah terkumpul lebih dari 15.000 orang di seluruh Indonesia.

(2). Mengaktifkan fasilitas medis universitas di seluruh Indonesia sebagai Covid-19 Test Center. Saat ini terdapat 18 laboratorium dan 13 rumah sakit untuk perawatan pasien.

(3). Mengalokasikan asrama pusat pelatihan kementerian untuk karantina yaitu di LPMP dan P4TK di seluruh Indonesia.

(4). Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 miliar.

Mendikbud Menegaskan Tidak Ada Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi

Admin 5/09/2020
Mendikbud Menegaskan Tidak Ada Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kurikulum pembelajaran baru yang dibuat guna merespons situasi pandemi covid-19.

Menurutnya pembuatan kurikulum baru membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Kemendikbud membuat kebijakan antara lain meniadakan ujian nasional dan siswa tidak harus menyelesaikan semua materi pembelajaran hingga akhir untuk dapat ikut ujian sekolah.

Nadiem pun tidak menampik banyak keluhan yang datang dari para guru, siswa, dan orang tua murid terhadap sistem pembelajaran jarak jauh secara daring yang diberlakukan saat ini. Metode belajar itu, membutuhkan sumber daya seperti jaringan internet serta gawai.

"Kita tidak memilih mengubah kurikulum. Kedaruratan ada di dalam sekolah tersendiri. Lebih penting lagi apakah ekonomi para siswa. Apakah cukup untuk beli kuota dan kesejahteraan guru terjamin terutama honorer," tutur Nadiem dalam acara Spesial Dialog bertajuk 

"Wajah Baru Pendidikan Indonesia; Merdeka Belajar di Saat Covid-19" yang ditayangkan di MetroTV, pada Jumat (8/5) pukul 20.05.

Ia lebih jauh menjelaskan dalam mendukung interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara daring melalui gawai, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan pemberian dana bantuan sekolah khusus untuk pembelian kuota bagi guru dan murid. Menurut Nadiem, itu lebih dibutuhkan oleh siswa dan guru dibandingkan kurikulum pembelajaran baru.

"Untuk pertama kali, kita telah membuka dana bos untuk pembelian kuota guru maupun siswa itu diskresi kepala sekolah masing-masing selama pandemi," terangnya.

Ia menyadari bahwa wabah virus Korona merupakan tantangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Tidak hanya bagi para guru, namun juga siswa dan orang tua murid. Mereka, ujar Nadiem, harus beradaptasi dengan situasi saat ini. 

Bukan hanya dari sisi sistem pembelajaran, Nadiem menyebut pademi juga berdampak pada kesehatan mental para siswa, guru dan orang tua murid. Selain itu, wabah virus Korona juga membuat perekonomian masyarakat terganggu. Kondisi tersebut menjadi dilematis.

"Ini merupakan tantangan bukan hanya guru, orang tua dan murid tapi juga buat Kementerian melihat kesenjangan yang ada secara ekonomi dan infrastruktur menjadi tantangan luar biasa," ungkapnya. Sumber: mediaindonesia.com

Pengamat Pendidikan: Biar Ganti Kurikulum 1000 Kali Kalau Guru Tidak Mampu Tetap Anak DIdik Bakal Stres

Admin 5/05/2020
Pengama Pendidikan: Biar Ganti Kurikulum 1000 Kali Kalau Guru Tidak Mampu Tetap Anak DIdik Bakal Stres

Pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menilai, rencana membuat kurikulum darurat COVID-19 hanya buang-buang anggaran. 

Seperti dikutip dari media online JPNN.com menuturkan bahwa penyusunan atau pembuatan kurikulum darurat covid-19 akan membuang waktu dan anggaran saja, dia juga mengungkapkan bahwa problemnya bukan di kurikulumnya tapi gurunya.

"Lagi krisis begini kok mau bikin kurikulum baru. Enggak usah 'ngeproyeklah'. Kita belum butuh kurikulum darurat COVID-19," kata Indra kepada JPNN.com, Selasa (5/5).

Dia mengungkapkan, untuk membuat kurikulum baru harus butuh dana triliiun rupiah. Itupun waktunya panjang.

"Biasanya untuk penyusunan kurikulum reguler makan duit triliunan rupiah. Apalagi kalau mau express supercepat. Kilat kan lebih mahal daripada reguler," ucapnya.

Indra menegaskan, masalah yang terjadi sekarang dalam pembelajaran jarak jauh, ada di guru. Bukan kurikulumnya.

Sebagus apa pun kurikulumnya, kalau kualitas gurunya rendah, tidak akan jalan.

"Alasan buat kurikulum darurat COVID-19 agar siswa tidak stres, itu enggak masuk akal. Sebab, problemnya bukan di kurikulumnya, tetapi di gurunya. Kalau masih ada yang ngotot buat kurikulum baru, itu patut dipertanyakan tujuan sebenarnya. Bisa juga mereka tidak benar-benar memahami problemanya," tuturnya.

Dia menambahkan, bila kurikulumnya diganti tetapi gurunya tidak dibekali apa-apa, kira-kira apa hasilnya. Pasti sama saja kacau.

Itu sebabnya, kata Indra, daripada menghabiskan uang negara untuk susun kurikulum darurat, lebih baik dibuatkan panduan untuk guru-guru dan orang tua. Ini yang sampai sekarang belum dilakukan pemerintah sama sekali.

"Guru-guru cuma dilepas saja. Tidak ada evaluasi, enggak ada bimbingan. Jangan heran mayoritas guru kita kualitasnya rendah," ucapnya.

Dia mencontohkan, kurikulum 2013 (K13), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum berbasia kompetensi (KBK) semuanya tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal sudah triliunan rupiah dihabiskan negara untuk membuat kurikulum terbaik.

"Kalau mau selesaikan masalah bukan hanya dilihat di permukaan, akarnya yang harus dicari. Nah, akar masalah itu ada di guru. Saya sudah berkali-kali bilang, cuma 2,5 persen dari 3 juta guru PNS dan honorer yang berkualitas. Sisanya ampun dah kualitasnya," sergahnya.

"1000 kali ganti kurikulum kalau guru enggak mampu tetap anak-anak akan stres. Kalau kata orang bule, It’s not the gun, it’s the man behind the gun that makes the difference (Bukan senjatanya yang penting tetapi orang yang menggunakan senjata yang penting)," sambungnya.

Dia berharap, pihak-pihak yang ngotot dibuat kurikulum baru ataupun darurat bukan karena orientasi duit. Sebab, membuat kurikulum butuh duit, waktu, tenaga, dan tetap harus training lagi.

"Enggak usah pikir proyek terus. Pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas guru biar siap menghadapi keadaan apapun. Baik kondisi normal maupun abnormal. Harusnya program pembangunan SDM itu mulai dari pembinaan guru. Merdeka Belajar harus mulai dari guru. Bukan event aneh-aneh," pungkasnya. 

Artikel ini telah tayang di JPNN.com Judul; 1.000 Kali Ganti Kurikulum, Kalau Guru Enggak Mampu, Tetap Anak-Anak Bakal Stres
Source; https://www.jpnn.com/news/1000-kali-ganti-kurikulum-kalau-guru-enggak-mampu-tetap-anak-anak-bakal-stres?page=2