Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts

Berikut Cara Mendapatkan Kuota Internet Gratis Dari Pemerintah Untuk Siswa dan Guru

Berikut Cara Mendapatkan Kuota Internet Gratis Dari Pemerintah Untuk Siswa dan Guru

BlogPendidikan.net
- Asikk ... ada kuota internet gratis bagi para siswa dan guru kini bisa bernapas lega dengan kondisi pembelajaran dimasa pandemi yang harus menerapkan pembelajaran daring, dan tentunya membutuhkan kuota internet untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran daring. Pemerintah kembali memperpanjang bantuan bantuan kuota gratis bagi para siswa dan guru hingga Desember 2021. 

Mengutip dari laman kompas.com (01/08/21) bahwa untuk memperpanjang subsidi kuota internet pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,54 triliun. Adapun subsidi kuota internet gratis ini telah berlangsung dari Januari hingga Mei 2021 dengan menelan anggaran Rp 3 triliun. Dengan adanya perpanjangan ini maka total anggaran yang diperlukan senilai Rp 8,54 triliun. Lalu, bagaimana cara dapat kuota gratis dari pemerintah?

Mengutip laman indonesia.go.id, Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan kepada nomor telepon siswa dan guru yang sudah terdaftar di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Apabila para siswa dan guru belum terdaftar dan telah mengganti nomor telepon seluler yang sudah terdaftar.

Cara mendapatkan kuota internet gratis dari Kemendikbud Ristek

Berikut cara mendaftar menjadi penerima bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud :
  1. Calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum masa penyaluran untuk mendapatkan bantuan kuota.
  2. Pimpinan atau operator satuan pendidikan harus mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada laman Kemendikbudristek https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id/ atau https://pddikti.kemdikbud.go.id/ (untuk jenjang pendidikan tinggi).
Besaran Kuota Yang Akan Diterima Guru dan Siswa

Adapun besaran bantuan kuota internet yang diterima tergantung pada jenjang pendidikan masing-masing siswa, mahasiswa dan guru. Berikut ini adalah detail rincian bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbudristek tahun ajaran baru 2021/2022: 
  1. Untuk Siswa jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) akan mendapatkan Kuota Umum 7 GB per bulan
  2. Untuk Siswa Jenjang SD sampai SMA akan mendapatkan Kuota Umum 10 GB per bulan
  3. Untuk Guru Jenjang PAUD sampai SMA akan mendapatkan Kuota Umum 12 GB per bulan
  4. Dosen dan Mahasiswa Akan mendapatkan Kuota Umum 15 GB per bulan. 
Bantuan kuota ini hanya dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan tidak dapat digunakan untuk mengakses konten hiburan maupun aplikasi media sosial. 

Bantuan paket kuota data internet tersebut merupakan akses 'all network' dengan pembatasan akses terhadap situs dan aplikasi yang diblokir oleh Kementerian Kominfo. Sementara itu, teknis lebih lanjut mengenai kebijakan subsidi ini dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Ditargetkan Agustus 2021, bantuan tersebut sudah bisa disalurkan. Stimulus ini merupakan bagian dari bantuan sosial bagi masyarakat luas yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

4 Hal Pokok Kebijakan Merdeka Belajar dan Penjelasannya

4 Hal Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

BlogPendidikan.net
- Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kemendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Diantaranya yaitu: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Berikut akan dijelaskan 4 Hal Pokok Kebijakan Merdeka Belajar :

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Pada tahun 2020, USBN diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.) Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.

Mengapa pemerintah mengganti USBN?

USBN dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami siswa adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah untuk mengintensifkan dan memperluas pelibatan guru dalam semua tingkat dalam proses asesmen.

Apa ganti USBN?
 
Gantinya adalah ujian yang dikelola tiap-tiap sekolah. Ujian tersebut dapat dilaksanakan dalam beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur.

Seperti apa pelaksanaan ujian sekolah pengganti USBN?

Dari sisi bentuk ujian, guru boleh dan diharapkan menggunakan beragam bentuk asesmen. Hal ini bisa berupa tes tertulis seperti saat ini. Namun guru juga disarankan menggunakan asesmen bentuk lain seperti penugasan, portofolio siswa, dan project kolaboratif. Dari sisi waktu pelaksanaan, asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak selalu harus dilakukan di penghujung tahun ajaran sebagaimana ujian konvensional selama ini. 

Misalnya, nilai ujian akhir jenjang bisa didasarkan pada penilaian portofolio dan penugasan yang dilakukan sejak semester ganjil. Kedua perubahan ini memungkinkan kompetensi siswa dinilai secara lebih komprehensif. Perubahan ini juga memungkinkan penilaian yang
lebih terdiferensiasi, sesuai dengan kebutuhan individual siswa.

2. Ujian Nasional (UN)

Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Literasi : Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa

Numerasi : Kemampuan bernalar menggunakan matematika.

Karakter  : Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundangan

Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Apa yang akan mengganti UN? 

Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan). Saat ini kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji, namun contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi).

Selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa (seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan iklim sekolah (misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran). Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun, dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri):
  • Tujuan pembelajaran
  • Kegiatan pembelajaran
  • Asesmen
(1 halaman cukup)

Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Sesuai SE Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP dengan hal-hal sebagai berikut :
  1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.
  2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessmen) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.
  3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, (kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KI(G/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format IIPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.
  4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka l, 2, dan 3.
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:
  • Jalur zonasi : minimal 50%
  • Jalur afirmasi: minimal 15%
  • Jalur perpindahan: maksimal 5%
  • Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
  • Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi
  • Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru
Apa perubahan yang paling nyata dari peraturan yang baru?

Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke Sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Persentasenya pun berubah menjadi sebagai berikut:

Permendikbud PPDB Terbaru (Permendikbud No. 44 Tahun 2019) :
  • Jalur zonasi minimal 50%
  • Jalur afirmasi minimal 15%
  • Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%
  • Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan nonakademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%
Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Itulah mengapa jalur zonasi dan afirmasi ini secara eksplisit disebutkan proporsi minimal untuk memudahkan daerah dengan tetap dan atau menambah persentase jalur prestasi tersebut jika dibutuhkan.

Setelah menentukan kuota jalur Zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini. 

Pemerintah Daerah juga sebaiknya menjelaskan kepada publik latar belakang penetapan proporsi dari masing-masing jalur tersebut, sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Dinas Pendidikan juga diminta untuk melaporkan ketentuan yang dibuat serta pelaksanaan PPDB kepada Kemendikbud, agar bisa dilakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan Permendikbud.

Juli PTM Terbatas Dimulai, Seperti Ini Jadwal Pelajaran Yang Dipakai di Kelas

Juli PTM Terbatas Dimulai, Seperti Ini Jadwal Pelajaran Yang Dipakai di Kelas

BlogPendidikan.net
- Dalam SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pemerinta mewajibkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan harus sudah di vaksin secara lengkap dalam mempersiapkan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) pada juli mendatang.

Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilakukan di tahun ajaran baru pada bulan Juli 2021, Kemendikbud Ristek dan Kemenag meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka.


Direktorat Sekolah Dasar baru-baru ini telah menerbitkan pedoman pembelajaran tatap muka terbatas dalam 2 kali pertemuan seminggu. Dalam pedoman terdebut dijelaskan contoh Jadwal dan contoh pembelajaran tatap muka dan PJJ dalam 2 kali pertemuan seminggu.

Dalam penyusunan jadwal pelajaran PTM Terbatas di kelas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan kesiapan protokol kesehatan di ruang kelas, terutama pengaturan tempat duduk dengan jarak 1,5 meter di antara setiap peserta didik serta protokol kesehatan yang harus dipenuhi di kelas.

2. Menyusun kelompok belajar per kelas dengan komposisi yang sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jumlah peserta kelompok belajar disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yaitu maksimal 18 peserta didik dalam satu ruang kelas.


3. Menentukan durasi waktu sesi PTM Terbatas sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi risiko penularan

4. Menyusun jadwal PTM Terbatas sesuai dengan aturan jumlah PTM Terbatas setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.  Guru memastikan alur masuk dan pulang antar kelompok belajar tidak menyebabkan kerumunan.

5. Menentukan durasi sesi PJJ sesuai dengan jenjang kelas yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

6. Menyusun jadwal PJJ sesuai dengan aturan jumlah PTM setiap minggu yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.


Contoh Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas :

Jadwal Pelajaran Kelas 1


Jadwal Pelajaran Kelas 6


Jadwal Pelajaran Kelas 9


Contoh Jadwal Pelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) >>> LIHAT DISINI

Berikut 14 Daftar Link Penting Untuk Guru Dari Portal Kemendikbud

Berikut 14 Daftar Link Penting Untuk Guru Dari Portal Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Sangat penting untuk mengetahui website dan portal pendidikan yang telah disiapkan oleh Kemendikbud, guna memnuhi kebutuhan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). 

Dalam portal/website yang telah disediakan untuk dapat diakses oleh Guru, salah satunya pencarian data GTK ini sangat penting untuk mengetahui keadaan data sekarang apakah sudah sesuai atau belum, jika belum sesuai dengan keadaan kepegawaian sekarang Guru/Operator wajib mengupdate data tersebut agar sesuai dengan kondisi kepegawaian anda sekarang. 

Berikut ini Portal/Website yang disiapkan Kemendikbud untuk pelayanan, informasi, pelatihan, beasiswa dan lain sebagainya. Ada 14 link website/portal GTK yang wajib Bapak/Ibu guru ketahui dan aplikasikan yaitu :


Pada aplikasi ini hanya melakukan pencarian data guru (GTK) secara individu.


Pada portal ini hanya melakukan pendaftaran bagi guru dengan menyertakan No UKG (SIM PKB)


Merupakan aplikasi induk dalam manjemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan

4. Informasi PPG : https://ppg.kemdikbud.go.id/

Merupakan aplikasi yang menunjang dalam kegiatan Pendidikan Profesi Guru


Aplikasi seleksi untuk program Sekolah Penggerak (Kepala Sekolah dan Pelatih Ahli)

6. Diklat GPK (Guru Pembimbingan Khusus) : https://gpk.gtk.kemdikbud.go.id/

Mari menjadi bagian dari Guru Pembimbing Khusus abad ke-21 guna memajukan pendidikan inklusif di Indonesia

7. Diklat penguatan Kepala Sekolah : https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatanks/

Program peningkatan kompetensi kepemimpinan Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

8. Diklat calon Kepala Sekolah : https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatanks/

Program Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan bagi Calon Kepala Sekolah Dalam Rangka meningkatkan mutu pendidikan


Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana atau Diploma IV


Program Peningkatan Kompetensi bagi Calon Pengawas Sekolag guna meningkatkan mutu pendidikan

11. Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan (Vokasi) : https://app-vokasi.simpkb.id/

Program upgrade Guru SMK dan bantuan pemerintah bidang kemitraan & penyelarasan dengan DUDI


Program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah untuk peningkatan kualitas guru & kepala sekolah


Aplikasi seleksi untuk Fasilitator, Pendamping dan Calon Guru Penggerak

14. Guru belajar dan berbagi : https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/

Guru Belajar dan Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik

Demikian daftar link penting untuk guru dari portal kemendikbud semoga memberikan manfaat.

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum .

Pembelajaran tatap muka yang akan digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada juli, banyak menimbulkan perdebatan dan pertanyaan. Pembelajaran tatap muka terbatas hanya akan digelar pada daerah yang tidak menerapkan PPKM.

Dikutip dari kompas.com menuturkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas perlu berfokus pada hal esensial atau penting. Sesditjen GTK Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani menekankan, tidak ada tekanan bagi guru dalam menuntaskan kurikulum. Karena, PTM terbatas dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19.


"Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan setiap siswa mengalami proses pembelajaran," kata dia melansir laman Kemendikbud. Dia mengaku, guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah perlu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. 

"Karena fokus dari kurikulum pada masa pandemi adalah mempelajari hal-hal yang esensial serta tidak mengejar ketuntasan peserta didik, tetapi mengacu pada kebutuhan peserta didik dan menjadikan protokol kesehatan sebagai syarat utama," jelas dia. Satuan pendidikan dapat memilih menggunakan kurikulum yang tersedia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum mandiri yang dikembangkan sekolah, atau kurikulum kondisi khusus yang dikembangkan Kemendikbud Ristek.


Untuk itu, dia meminta agar warga sekolah benar-benar memahami panduan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan Kemendikbud Ristek dan kemenag. "Jadi jelas ukuran keberhasilannya adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelas, tingkat pelibatan orangtua pada pembelajaran, dan juga pelibatan peserta didik dalam pembelajaran," terang dia. Kemudian, dia menjelaskan, panduan juga memuat contoh-contoh praktik baik bagaimana membuat rancangan pembelajaran dalam PTM terbatas.

"Saya sangat berharap guru-guru membacanya secara mendalam. Selain itu, kami juga menyediakan seri webinar selama satu bulan penuh dalam rangka persiapan PTM terbatas dari berbagai perspektif pembahasan," kata Nunuk. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kurikulum dan Evaluasi Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Ahmad Hidayatullah mengatakan, di dalam interaksi proses pembelajaran, adanya pertemuan guru dengan siswa merupakan suatu hal yang sangat penting. 


"Selain karena sudah lama, di dalam kesempurnaan interaksi pembelajaran yang dilakukan selama pandemi, kita tidak bisa meninggalkan pertemuan langsung antara guru dengan siswa," ungkap Ahmad. Ahmad memandang pandemi mendorong para guru semakin mengembangkan kompetensinya, termasuk dalam menciptakan blended learning yang sesuai. Kemenag terus mendorong agar para guru untuk tidak takut melakukan kesalahan, asalkan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. 

"Kita dorong guru-guru untuk selalu berikhtiar, tidak perlu takut salah. Jadi kalau kurang nggak perlu takut, jadi kita lakukan evaluasi, lakukan continuous improvement, sehingga hasilnya akan lebih baik," ucap Ahmad. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI). 


Danang Hidayatullah menambahkan, saat ini semua pihak sedang mengalami masa sense of urgency, yaitu masa menghadapi perubahan karena terdesak. Lalu, saat ini juga semua siswa dan mahasiswa sedang mencoba memulai ke fase selanjutnya yaitu PTM terbatas.

Sekarang sudah bisa PTM terbatas, dengan panduan dari Kemendikbud Ristek sangat membantu guru dan sekolah. PTM terbatas ini disambut baik oleh teman-teman guru, pungkas dia.

Selain itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang suda ditetapkan oleh pemerinta, menjaga semaksimal mungkin agar peserta didik jangan sampai tertular wabah ini.

Sumber : kompas.com

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

Kemendikbud Ristek Ingatkan Ada Varian Baru Covid-19 Sekolah Jangan Asal Buka

BlogPendidikan.net
- Sebulan lagi proses pembelajaran tatap muka terbatas akan digelar yakni pada juli 2021, dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibebrapa daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, ada kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada Juli 2021 ditunda di sejumlah daerah.

Varian baru Covid-19 yang dikenal dengan Delta berasal dari India disebut tengah mewabah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta sekolah tak serta merta bisa membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lantaran adanya ancaman varian baru tersebut.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani mengatakan, untuk mengantisipasi varian baru itu, sekolah wajib untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum menggelar PTM terbatas.

"Jadi ada izin yang diperlukan dari panduan itu sebelum sekolah membuka. Jadi rekomendasi pihak terkait tetap dibutuhkan jika akan membuka PTM terbatas. Termasuk apakah di situ sedang dalam kondisi apa," ujarnya dalam sebuah acara, Selasa (15/6).

Menurutnya, PTM terbatas tidak dilaksanakan secara serampangan. Pihak sekolah mesti memenuhi sejumlah kriteria yang disebut daftar periksa.

"Jadi ada SOP yang harus diikuti terkait dengan membuka PTM terbatas," ujarnya.

Pembukaan sekolah, kata Nunik mesti juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak tersebut, termasuk Satgas Covid-19 daerah.

"Jadi ada koordinasi panitia, dinas pendidikan yang akan memberikan perimbangan termasuk Satgas Covid. Apakah dibolehkan sekolah tersebut di lingkungan di mana itu boleh membuka itu ada," pungkas Nunik.

Sumber: Liputan6.com

Nadiem : Pembelajaran Tatap Muka Kemungkinan Ditunda, Karena PPKM

Nadiem : Pembelajaran Tatap Muka Kemungkinan Ditunda, Karena PPPKM

BlogPendidikan.net
- Pembelajaran tatap muka (PTM) yang segera digelar pada juli tahun pelajaran baru 2021/2022 harus tertunda karena adanya pembatasan berskala micro dibebrapa daerah. Covid-18 meningkat dibebrapa daerah dan menerapkan (PPKM) yang berimbar pada sektor pendidikan, kemungkinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tertunda dibulan juli ini.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, ada kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada Juli 2021 ditunda di sejumlah daerah.  Sebab, beberapa daerah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

"Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut, berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam dua minggu itu ada pembatasan," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Terkait PPKM mikro, menurut Nadiem, PTM terbatas tidak dapat digelar di kelurahan atau desa yang menerapkan aturan pembatasan tersebut. Aturan pembatasan juga sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani pada akhir Maret.

"Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-by-pass ya. Bisa saja menganulir selama dua minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas," ujar dia.

Namun, kata Nadiem, hendaknya hal tersebut tidak membuat semua pihak khawatir akan adanya perubahan dalam aturan menjelang PTM terbatas. Sebab, menurut dia, PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan atau menunda PTM terbatas di daerahnya.

"Jadi lanjutkan saja proses SKB-nya, kalau PPKM terjadi di daerah Anda, mungkin akan berhenti PTM terbatasnya, tetapi ingat hanya untuk dua minggu tersebut," kata dia.

Lebih jauh, Nadiem menjelaskan bahwa jika PPKM mikro selesai dilakukan, maka pihak sekolah berwenang kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara, apabila PPKM mikro tengah dilaksanakan, maka sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar jarak jauh atau online.

"Sama seperti restoran yang boleh 50 persen kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah. Ya kan, sama, sektor pendidikan mungkin harus PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama PPKM tersebut," kata Nadiem.

Kendati demikian, ia meminta semua sekolah menyiapkan opsi PTM terbatas meskipun daerahnya akan terkena PPKM mikro ataupun tidak. Untuk itu, dia menegaskan bahwa apa yang tertuang dalam SKB 4 Menteri terkait PTM terbatas tetap berlaku.

"Tidak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM atau tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang," kata Nadiem.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda sementara dua hingga tiga bulan. Alasannya, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berpendapat, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang direncanakan akan berjalan Juli mendatang. Sebab, menurut Dasco, kebijakan pembukaan sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

"Hrus perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah," ungkap Dasco.

Dasco menyatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19, termasuk menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka.

"Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah


Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah.

BlogPendidikan.net
- Menjelang PTM : Kemendikbud Serahkan ke Pemda Siapa Saja Guru Yang Boleh Mengajar Tatap Muka di Sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur siapa saja guru yang dapat mengajar pada pembelajaran tatap muka terbatas.

Hal ini menyusul permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar semua guru divaksin sebelum sekolah tatap muka. Hal ini menyusul permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar semua guru divaksin sebelum sekolah tatap muka.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Sesditjen Pauddasmen) Kemendikbud Sutanto mengatakan pihaknya tidak bisa mengatur secara langsung apakah guru yang belum divaksin tetap dapat mengajar atau tidak.

"Tentunya nanti itu kebijakan Pemda, bukan dari Kemendikbud. Itu yang akan memutuskan satuan pendidikan boleh tatap muka atau tidak itu adalah setelah dievaluasi pemda dan Satgas Covid daerah," ujar Sutanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).

Sutanto mengatakan pihaknya tetap berharap seluruh guru dan tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebelum Juli 2021. Namun, kecepatan vaksinasi kepada guru-guru tergantung pihak Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah masing-masing.

"Karena guru itu kan pegawainya pemda, nanti kecepatan pemda untuk melakukan vaksin ke guru," tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menegaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang dijadwalkan pada Juli 2021 harus didahului penyuntikan vaksin terhadap seluruh guru dan tenaga pendidik.

Menurutnya itu penting guna meminimalisasi potensi penularan virus corona di lingkungan sekolah. Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta agar pembukaan sekolah mesti diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekolah hanya boleh mengadakan pembelajaran tatap muka dengan maksimal kehadiran siswa sebanyak 25 persen dari kapasitas maksimal. Sementara itu, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Kemendikbud Ristek molor dari target.

Mulanya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021.

Segera Daftar Sebagai Calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Dari Kemendikbud

Segera Daftar Sebagai Calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi membuka pendaftaran seleksi bagi calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak. Seleksi ini merupakan bentuk dukungan bagi sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak yang menjadi terobosan Merdeka Belajar Episode Ketujuh.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengajak para akademisi, praktisi pendidikan, widyaiswara, pengawas sekolah di 111 kabupaten/kota daerah sasaran program untuk berpartisipasi. 

Selain itu, ajakan untuk menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak juga ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional. Lebih lanjut, ajakan juga diserukan kepada pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru yang memiliki komitmen untuk memajukan ekosistem pendidikan.

“Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk berkontribusi melalui belajar dan berbagi bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran Program Sekolah Penggerak dalam upaya gotong-royong untuk transformasi pendidikan Indonesia,” demikian disampaikan Iwan di Jakarta, pada Selasa (27/04/2021).

Pelatih ahli akan berperan sebagai pendamping dan pendukung kepala sekolah, guru/pendidik dan pengawas sekolah/penilik, untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih Ahli akan mendampingi tiga sampai lima sekolah dalam satu kabupaten, selama minimal satu tahun. Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak juga akan bertugas untuk mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten.

“Peran pelatih ahli akan mengembangkan kompetensi, komunitas praktisi, dan melakukan monitoring kemajuan pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pendidik di sekolah pelaksana program sekolah penggerak,” ujar Iwan.

Iwan melanjutkan, pelatih ahli ini hadir menjadi teman belajar yang penuh inspirasi dan tempat konsultasi untuk menjadikan sekolah lebih berpihak kepada murid. “Bagaimanapun kondisi sekolah, kepala sekolah, guru, dan para pemangku kepentingan di sekolah maupun sekitar sekolah harus terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi anak-anak Indonesia,” tutur Iwan.

Seleksi untuk Mendapatkan Pelatih-Pelatih Terbaik

Program Sekolah Penggerak merupakan program transformasi sekolah yang fokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Program Merdeka Belajar Episode Ketujuh ini telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada 1 Februari 2021 lalu sebagai salah satu program untuk mewujudkan visi transformasi pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun rekrutmen ini akan menyaring 700 pelatih ahli dengan kualifikasi terbaik untuk bersama memberikan dampak bagi cita-cita besar pendidikan Indonesia. Pendaftaran dan rekrutmen tahap pertama pelatih ahli program Sekolah Penggerak mulai dibuka pada 23 April s.d. 5 Juni 2021, yang terdiri dari pengisian biodata diri, pengisian esai, dan seleksi administrasi. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu pada 28 Juni s.d. 2 Juli 2021 akan meliputi simulasi melatih dan wawancara. Setelah itu akan ada unggah surat kesehatan dan bimbingan teknis kepada yang lolos seleksi tahap kedua. Tahap terakhir adalah pengumuman dan penetapan hasil seleksi pelatih ahli angkatan pertama pada sekitar Agustus 2021.

Berikut informasi mengenai rekrutmen pelatih ahli program Sekolah Penggerak.

Kriteria Umum:

1. Warga negara Indonesia

2. Berasal dari unsur (i) akademisi; (ii) praktisi pendidikan; (iii) widyaiswara; (iv) pengawas sekolah di 111 kabupaten/kota daerah sasaran program, (v) kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional; (vi) pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, widyaiswara, dan guru/pendidik.

3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2

4. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun

5. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah minimal 2 (dua) tahun

6. Terbiasa dengan teknologi (internet dan aplikasi)

7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan

8. Memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru

9. Bersedia melakukan kunjungan lapangan sebanyak 4-6 kali dalam setahun

10. Tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak

11. Mengisi pakta integritas

Jadwal Pendaftaran Pelatih Ahli:

* Pembukaan pendaftaran Calon Pelatih Ahli: 27 April - 5 Juni 2021
* Seleksi Tahap I (registrasi, esai, biodata diri): 27 April - 5 Juni 2021
* Seleksi Tahap II (simulasi melatih, wawancara): 28 Juni - 2 Juli 2021
* Bimbingan teknis Peran Pelatih Ahli: 3-26 Agustus 2021
* Pengumuman dan Penetapan Pelatih Ahli:  September 2020.
* Pelaksanaan Pendampingan Program Sekolah Penggerak: 5 Oktober - 31 Agustus 2020.

Informasi pendaftaran Pelatih Ahli ini dapat dilihat lebih lanjut pada laman berikut https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/.
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 142/sipres/A6/IV/2021

Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator

Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator

BlogPendidikan.net
- Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud)  memberikan kuota gratis untuk para pelajar. Kuota gratis untuk pelajar berlaku untuk beberapa operator seluler.

Berikut cara cek kuota gratis dari Kemendikbud.

Pencairan kuota gratis dari Kemendikbud ini dilakukan setiap bulan pada tanggal 11 hingga 15. Kuota Kemendikbud ini bisa didapatkan secara mudah tanpa memikirkan provider atau operator mana yang dapat.

Simak inilah cara mudah cek kuota gratis dari Kemendikbud:

Tri (3)

Operator Tri nantinya akan memberikan notifikasi SMS pada pengguna yang mendapatkan kuota Kemendikbud.

Jika notifikasi tersebut tidak diterima, pengguna Tri juga bisa mengecek bantuan kuota internet melalui nomor *123*0*10*3#.

Pengecekan juga bisa juga dilakukan melalui aplikasi Bima+ yang nantinya akan muncul informasi di kolom "Kuota Aplikasi dan Edukasi".

Telkomsel

Pengguna Simpati, kartu AS, Loop, dan By.U yang sudah terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan kuota Kemendikbud. Para penerima bantuan kuota Kemendikbud akan menerima SMS pemberitahuan yang dikirim oleh pengirim Telkomsel.

Cara mengecek kuota pelanggan dapat mengakses menu dial *363#, *888# atau melalui aplikasi MyTelkomsel.

XL dan Axis

Penerima bantuan kuota Kemdikbud yang menggunakan operator XL dan Axis akan mendapatkan notifikasi melalui SMS. Pelanggan juga dapat bisa cek kuota tersebut melalui aplikasi myXL, AXISnet atau myXLprio.

Cara lainnya bisa dengan melalui jalus akses konten atau UMB.

Tekan *123#, lalu pilih 7. Info, pilih 1. Info kartu XL-ku, pilih 6. Info paket, dan selanjutnya pilih 3. Terus belajar. Tombol shortcut pengecekan kuota bantuan adalah dengan menekan *123*7*1*6*3#.

Smartfren

Pelanggan Smartfren yang mendapatkan bantuan Kuota Kemendikbud akan mendapatkan notifikasi SMS. Cara mengeceknya yakni dengan mengetik *995# pada panggilan telepon.

Bantuan kuota ini dapat dinikmati seluruh nomor prabayar maupun pasca-bayar Smartfren, sesuai ketentuan bantuan kuota internet yang ditetapkan pemerintah.

Indosat Ooredoo

Menurut situs resmi Indosat Ooredoo, pengguna IM3 Ooredoo dapat mengetahui status dan cek kuota-nya melalui *123*075# atau aplikasi myIM3.

Pengguna juga dapat mengecek melalui akun Official Whatsapp IM3 Ooredoo di bit.ly/im3whatsapp, atau mengunjungi im3ooredoo.com/bantuankuotainternet.

Selamat mencoba!

Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

BlogPendidikan.net
- Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, menegaskan bahwa beredarnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 360/EI/KP/II/2019, perihal Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. Hal tersebut diutarakannya di kantor Kemendikbud.

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar. Mohon masyarakat yang menerima surat tersebut dapat diabaikan saja,” tekan Hendarman.

Hendarman mengatakan akan menindaklanjuti pihak yang telah menyebarkan berita atau surat hoaks tersebut. Ia kembali mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat yang beredar. “Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” pesannya.

Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, domisili calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 akan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK). 

Dengan demikian, ketentuan PPDB 2020 mengenai KK yang diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang sempat menimbulkan polemik tahun lalu, tidak berlaku lagi. 


"Tahun ini, domisili dengan dokumennya adalah kartu keluarga yang terintegrasi atau tersambung dengan sistem informasi Dukcapil," kata Jumeri dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

Ia menambahkan, domisili calon peserta didik dapat menggunakan KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian, jika KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili. 

"Nah, pengecualiannya tadi adalah, yang tidak punya KK, bisa pakai SKD, jika dia terkena keadaan tertentu misalnya bencana alam atau bencana sosial," jelasnya. Sebelumnya, kata dia, PPDB 2020 mengatur bahwa calon peserta didik dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk dokumen pendaftaran. 

Adapun Surat Keterangan Domisili itu berasal dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. "Nah ini menimbulkan banyak permasalahan di daerah, karena banyak kepala desa dipaksa oleh seseorang untuk bisa mengeluarkan SKD," terangnya. 

Ia menjelaskan, dalam aturan PPDB 2020, surat keterangan tersebut mengatur bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya. Menurut Jumeri, berdasarkan temuan di lapangan, banyak surat keterangan domisili yang akhirnya dipalsukan karena ketentuan tersebut.  

Diketahui, Nadiem Makarim membuat beberapa gebrakan dalam pendidikan sejak menjabat sebagai Mendikbud 2019 lalu. Lewat arah kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", Nadiem tidak hanya menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021, tetapi juga mengubah sistem zonasi yang kerap menimbulkan persoalan. 


Program "Merdeka Belajar" tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. 

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," jelas Nadiem di Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta (11/12/2019). 

Dalam PPDB, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Hal ini untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem.

Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah.


Berdasarkan SKB tersebut, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketentuan dalam SKB itu berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Mendikbud menegaskan, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ia mengatakan, memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu. 


Mendikbud berharap, dengan terbitnya SKB itu, tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing murid dan guru.

“Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ujar Mendikbud, dikutip dari Industry.co.id melalui laman Kemendikbud pada Jumat (5/2/2021).

Berdasarkan SKB tersebut, menurut Nadiem, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di dalam SKB, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. 

Gubernur juga dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, dan Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Sementara itu, menurutnya  Kemendikbud akan memberikan sanksi kepada sekolah terkait evaluasi ulang bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. 

"Jadi posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau tidak menghargai kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu, baik guru maupun murid,” pungkasnya.

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

BlogPendidikan.net
- Berkenan dengan penyebaran virus Corona, yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah-langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 

Sehubungan hal tersebut kami samapaikan:

1. Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan

2. UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi

3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila:
a. Menyelesaikan program pembelanjaran dimasa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk;
a. Portofolio dalam bentuk nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya
b. Penugasan
c. Tes secara luring atau daring
d. Bentuk kegiatan penilaian yang ditentukan oleh satuan pendidikan lainnya.

5 Selengkapnya pada link dibawah.....

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19 >>> LIHAT DISINI

Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah

BlogPendidikan.net
- Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah .

Tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia, Rabu (3/2/2021). Pejabat pemerintah yang mengesahkan SKB ini diantaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

SKB ini disahkan oleh 3 menteri secara pertemuan daring. Keputusan ini berlaku untuk semua sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang diadakan oleh pemerintah  Tak memandang agama,ras, etnis, dan diversivitas apapun.

"Sekolah yang diselenggrakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, etnisitas apapun, dengan diversivitas apapun," ucap Nadiem, dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Rabu (3/2/2021).


Berikut keputusan SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Dididik, Pendidik, dan Tenaga Kependididkan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dikutip dari tayangan YouTube Kemendikbud RI.

1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:
a) seragam dan atribut tanpa kekhusuan agama atau
b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama

3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh merwajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama.


4. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut atau melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
* Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
* Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/ Walikota.
* Kementrian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur.
* Kementerian Pendidikan dan Budaya memberikan sanksi kepada sekolah terakit BOS dan bantuan pemerinath lainnya.
* Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kemneterian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahaan Aceh.

Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

BlogPendidikan.net
- Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau  bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(1) PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Selengkapnya..... Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat >>> LIHAT DISINI


Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat >>> LIHAT DISINI