Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts

Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

Admin 3/25/2021
Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

BlogPendidikan.net
- Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, menegaskan bahwa beredarnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 360/EI/KP/II/2019, perihal Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. Hal tersebut diutarakannya di kantor Kemendikbud.

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar. Mohon masyarakat yang menerima surat tersebut dapat diabaikan saja,” tekan Hendarman.

Hendarman mengatakan akan menindaklanjuti pihak yang telah menyebarkan berita atau surat hoaks tersebut. Ia kembali mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat yang beredar. “Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” pesannya.

Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

Admin 3/19/2021
Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, domisili calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 akan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK). 

Dengan demikian, ketentuan PPDB 2020 mengenai KK yang diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang sempat menimbulkan polemik tahun lalu, tidak berlaku lagi. 


"Tahun ini, domisili dengan dokumennya adalah kartu keluarga yang terintegrasi atau tersambung dengan sistem informasi Dukcapil," kata Jumeri dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

Ia menambahkan, domisili calon peserta didik dapat menggunakan KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian, jika KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili. 

"Nah, pengecualiannya tadi adalah, yang tidak punya KK, bisa pakai SKD, jika dia terkena keadaan tertentu misalnya bencana alam atau bencana sosial," jelasnya. Sebelumnya, kata dia, PPDB 2020 mengatur bahwa calon peserta didik dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk dokumen pendaftaran. 

Adapun Surat Keterangan Domisili itu berasal dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. "Nah ini menimbulkan banyak permasalahan di daerah, karena banyak kepala desa dipaksa oleh seseorang untuk bisa mengeluarkan SKD," terangnya. 

Ia menjelaskan, dalam aturan PPDB 2020, surat keterangan tersebut mengatur bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya. Menurut Jumeri, berdasarkan temuan di lapangan, banyak surat keterangan domisili yang akhirnya dipalsukan karena ketentuan tersebut.  

Diketahui, Nadiem Makarim membuat beberapa gebrakan dalam pendidikan sejak menjabat sebagai Mendikbud 2019 lalu. Lewat arah kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", Nadiem tidak hanya menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021, tetapi juga mengubah sistem zonasi yang kerap menimbulkan persoalan. 


Program "Merdeka Belajar" tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. 

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," jelas Nadiem di Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta (11/12/2019). 

Dalam PPDB, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Hal ini untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem.

Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

Admin 2/05/2021
Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah.


Berdasarkan SKB tersebut, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketentuan dalam SKB itu berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Mendikbud menegaskan, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ia mengatakan, memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu. 


Mendikbud berharap, dengan terbitnya SKB itu, tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing murid dan guru.

“Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ujar Mendikbud, dikutip dari Industry.co.id melalui laman Kemendikbud pada Jumat (5/2/2021).

Berdasarkan SKB tersebut, menurut Nadiem, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di dalam SKB, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. 

Gubernur juga dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, dan Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Sementara itu, menurutnya  Kemendikbud akan memberikan sanksi kepada sekolah terkait evaluasi ulang bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. 

"Jadi posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau tidak menghargai kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu, baik guru maupun murid,” pungkasnya.

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

Admin 2/04/2021
Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

BlogPendidikan.net
- Berkenan dengan penyebaran virus Corona, yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah-langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 

Sehubungan hal tersebut kami samapaikan:

1. Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan

2. UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi

3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila:
a. Menyelesaikan program pembelanjaran dimasa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk;
a. Portofolio dalam bentuk nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya
b. Penugasan
c. Tes secara luring atau daring
d. Bentuk kegiatan penilaian yang ditentukan oleh satuan pendidikan lainnya.

5 Selengkapnya pada link dibawah.....

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19 >>> LIHAT DISINI

Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Admin 2/03/2021
Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah

BlogPendidikan.net
- Wajib Diketahui, Enam Aturan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah .

Tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia, Rabu (3/2/2021). Pejabat pemerintah yang mengesahkan SKB ini diantaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

SKB ini disahkan oleh 3 menteri secara pertemuan daring. Keputusan ini berlaku untuk semua sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang diadakan oleh pemerintah  Tak memandang agama,ras, etnis, dan diversivitas apapun.

"Sekolah yang diselenggrakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, etnisitas apapun, dengan diversivitas apapun," ucap Nadiem, dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Rabu (3/2/2021).


Berikut keputusan SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Dididik, Pendidik, dan Tenaga Kependididkan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dikutip dari tayangan YouTube Kemendikbud RI.

1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:
a) seragam dan atribut tanpa kekhusuan agama atau
b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama

3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh merwajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama.


4. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut atau melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
* Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
* Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/ Walikota.
* Kementrian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur.
* Kementerian Pendidikan dan Budaya memberikan sanksi kepada sekolah terakit BOS dan bantuan pemerinath lainnya.
* Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kemneterian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahaan Aceh.

Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

Admin 2/03/2021
Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

BlogPendidikan.net
- Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau  bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(1) PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Selengkapnya..... Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat >>> LIHAT DISINI


Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat >>> LIHAT DISINI

Pengumuman Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan

Admin 2/03/2021
Pengumuman Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan

BlogPendidikan.net
- Pengumuman Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan.

Saksikan siaran langsung Pengumuman Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu 3 Februari 2021, pukul 15.00 WIB di kanal YouTube KEMENDIKBUD RI!

https://youtu.be/1Fl9gMpnkNI

Mendikbud Kasi Kesempatan 3 Kali Bagi Guru Honorer Ikut Tes PPPK Tahun 2021

Admin 1/06/2021
Mendikbud Kasi Kesempatan 3 Kali Bagi Guru Honorer Ikut Tes PPPK Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Pemerintah resmi menghilangkan formasi guru dalam seleksi calon pegawai Negeri sipil (CPNS) tahun 2021. Nantinya para guru yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN) dapat mengikuti saringan masuk melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan para guru honorer akan mendapat kesempatan lebih besar, yakni dapat tiga kali mengikuti seleksi PPPK. Tahun ini kemendikbud membuka kesempatan bagi 1 juta guru honorer untuk diterima sebagai ASN dari PPPK.


“Semua guru honorer akan diberikan kesempatan bukan hanya satu kesempatan sampai dengan tiga kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya,” ujar Nadiem saat jumpa pers melalui kanal YouTube Kemendikbud, Selasa (5/1/2021).

Nadim menambahkan, seleksi ASN untuk guru masuk dalam bidang sekolah penggerak dan guru penggerk yang menjadi prioritas Kemendikbud di tahun 2021. Selain rekrutmen guru, ada juga program pendidikan guru penggerak untuk memastikan kepala sekolah, pengawas dan instruktur guru adalah yang terbaik.

Kemudian program sertifikasi guru dan tenaga kependidikan akan terus berjalan dengan target 10 ribu orang. Selanjutnya penjaminan mutu dan sekolah penggerak serta organisasi penggerak.


“Sekolah penggerak akan kita lakukan di berbagai kabupaten dan organisasi penggerak mulai tahun ini dengan inovasi-inovasi dari berbagai organisasi masyarakat yang bergerak di dunia pendidikan,” ujar Nadiem.

Sumber; Kompas.tv

Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami

Admin 12/31/2020
Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami

BlogPendidikan.net
- Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami.

Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri mengirimkan surat 'cinta' terbuka untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Rabu (30/12/2021). Hal itu menanggapi rencana pemerintah membuka seleksi PPPK 2021 dengan 1 juta formasi untuk guru honorer.

Surat tersebut menyuarakan kecemasan para guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya bertugas sebagai pendidik selama bertahun-tahun, bahkan sampai di akhir umur pensiunnya di sekolah negeri yang banyak terjadi kekosongan guru PNS.

"Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami," kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat, ketika dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com pada Rabu malam.

Surat dikirimkan pada Rabu sore via daring melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud.

Disebutkan Rizki, surat yang dikirim di pengujung tahun ini adalah harapan dan kecemasan bagi guru honor di sekolah negeri yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan bersertifikasi, tapi harus disamakan bersaing tes dengan guru swasta dan lainnya.

Terutama, mengingat PPPK bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan PNS di sekolah negeri, serta menyelesaikan masalah guru honorer. Rizki mengatakan, dalam realitanya, hampir 50 persen pelaksanaan sekolah negeri dilaksanakan oleh guru honorer.

"Bukan kami tidak siap berkompetisi, kami juga akan siapkan itu, namun Kemendikbud seperti tidak melihat kembali UU Guru dan Dosen bahwa guru itu wajib memilki sertifikat pendidik. Apalagi ditambah kuota CPNS untuk guru tidak ada di tahun depan karena semua dialihkan kepada PPPK," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap agar Kemdikbud memperhatikan setidaknya empat hal dalam seleksi PPPK 2021.

Pertama, seharusnya guru honorer dengan sertifikat pendidik dan menjunjung tinggi profesionalisme guru, mendapatkan prioritas.

"Itu tidak adil bagi kami yang sudah melewati berbagai proses program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemdikbud seolah-olah tidak memperhatikan keberadaan kami, yang sudah selayaknya mendapatkan prioritas seleksi PPPK 2021," katanya.

Kedua, pelaksanaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 memberikan keistimewaan bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, yaitu dengan memberikan nilai maksimum pada seleksi kompetensi bidang (SKB) dibuktikan adanya sertifikat pendidik yang linear dengan jurusan formasi CPNS-nya. Sudah seharusnya juga hal ini diterapkan kepada seleksi PPPK tahun 2021.

Ketiga, pemerintah perlu memperjelas status kepegawaian sekolah swasta yang menjadi peserta seleksi PPPK 2021, jangan disamakan semua status non ASN sebagai Guru Honor.

"Tuntaskan dulu masalah guru honor di sekolah negeri. Setelah tuntas, barulah kekurangan guru ASN bisa ditutupi dengan membuka pendaftaran untuk guru swasta dan alumni PPG pra jabatan yang tidak mengajar," ucapnya.

Keempat, dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, tercantum bahwa ada kekhususan tersendiri jika formasi PPPK mensyaratkan sertifikasi Profesi sudah dianggap mencapai Passing Grade. Maka dari itu, Kemdikbud harus tegas dan patuh menjalankan UU guru dan dosen.

"Kemudian ada istilah wajib bagi guru mempunyai sertifikat pendidik, berarti dalam hal ini Kemdikbud mensyaratkan sertifikasi profesi dalam seleksi PPPK," ujarnya.

Ikatan Guru Indonesia Mendesak Kemendikbud Agar Semester Genap Dilaksanakan Pada Maret 2021

Admin 12/25/2020
Ikatan Guru Indonesia Mendesak Kemendikbud Agar Semester Genap Dilaksanakan Pada Maret 2021

BlogPendidikan.net
- Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan keputusan belajar tatap muka kepada daerah, menuai polemik. Apalagi kasus Covid-19 di Indonesia dalam satu bulan terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Sejumlah daerah juga mulai mengevaluasi rencana belajar tatap muka. Namun sebagian daerah lagi masih tetap ingin menggelar belajar tatap muka di semester genap pada Januari 2021.

Menyikapi hal itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kemendikbud untuk menggeser awal semester genap dari Januari ke Bulan Maret 2021. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim menyebut sejumlah alasan yang mendasari usulan tersebut.

"Melihat perkembangan terakhir Covid-19 dan simpang siur soal vaksin maka IGI meminta agar Kemendikbud mengubah keputusan menyerahkan ke pemerintah daerah dan orangtua menjadi menggeser semester genap ke Maret 2021 dan mengosongkan seluruh aktivitas pendidikan di bulan Januari dan Februari," ungkap Ramli kepada Tribunnews.com, Rabu (23/12/2020).

Dua bulan kekosongan tersebut, kata Ramli, dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan mengajar para pendidik di tengah pandemi Covid-19.

"Berikan kesempatan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia untuk selama dua bulan fokus pada peningkatan kualitas diri."

"Agar mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan baik dalam format PJJ (pembelajaran jarak jauh) maupun dalam format tatap muka," ungkapnya.

Kemendikbud, kata Ramli, tak bisa lagi berasumsi 'biarlah sambil jalan'. "Karena realitasnya Kemendikbud sudah berulang kali gagal dengan prinsip itu," ujarnya.

PJJ Gagal

Adapun Ramli mengibaratkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bak mobil mogok. Anak didik disebut berpotensi semakin dirugikan dengan terus berlangsungnya PJJ yang dinilai gagal.

"Kegagalan PJJ yang diakui sendiri oleh Kemdikbud sesungguhnya ibarat mobil tua yang sedang mogok, onderdilnya bermasalah, diajak menanjak sudah tidak kuat, di jalan bergelombang pun makin repot," ungkap Ramli.

Tetapi, lanjut Ramli, Kemdikbud malah membuka ruang untuk tetap memaksakan mobil mogok itu tetap berjalan dan menyiksa sebagian besar penumpang yang ada di atasnya.

"Kemdikbud sebagai regulator terus membiarkan mobil mogok ini menanjak dan berpotensi untuk mundur dan jatuh ke jurang," ujarnya.

Melihat situasi dan kondisi terakhir Covid-19, Ramli menyebut pihaknya tidak yakin sepenuhnya akan banyak pemerintah daerah berani membuka sekolah di bulan Januari 2021. "Apalagi dengan rekor pertambahan yang terus terjadi."

"Jika pun ada Pemda yang berani buka sekolah, maka ketika ada serangan baru yang menimpa anak didik ataupun guru maka hampir bisa dipastikan pembelajaran akan kembali ke rumah," ungkap Ramli.

Sehingga, Ramli menyebut situasi ini akan terus terjadi tanpa perbaikan sama sekali.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan para orangtua.

Dilansir Kompas.com, di tangan ketiga pihak itu, sekolah masing-masing daerah bisa menentukan belajar tatap muka atau masih belajar dari rumah.

"Keputusan ada di pemda, komite sekolah, dan orangtua. Mereka yang menentukan, bukan SKB menteri lagi, jadi pemda bisa memilah yang lebih detail, sekolah mana saja yang sudah bisa belajar tatap muka atau tidak," ungkap Nadiem dalam acara press conference secara daring, 20 November 2020 lalu.

Nadiem mengatakan, bila pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Adapun daerah yang sudah siap belajar tatap muka, lanjut dia, maka harus mempersiapkan segala kesiapan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan baik. Nadiem menegaskan, belajar tatap muka memang diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

"Pada zonasi risiko atau zona merah, maka tidak ada pemberian izin belajar tatap muka untuk semester genap tahun akademik tahun 2020/2021 atau mulai di Januari 2021," ungkap dia.

Rekrutmen Guru Honorer PPPK, Tidak Ada Klasifikasi Untuk Honorer K2

Admin 11/27/2020
Rekrutmen Guru Honorer PPPK, Tidak Ada Klasifikasi Untuk Honorer K2

BlogPendidikan.net
- Permintaan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih agar ada formasi khusus untuk honorer K2 dalam rekrutmen 1 juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2021, tidak akan dikabulkan.

Pasalnya, rekrutmen 1 juta guru PPPK itu dibuka untuk seluruh honorer tanpa terkecuali. "Enggak ada kekhususan bagi kelompok guru honorer. Semuanya punya peluang yang sama," kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril, Jumat (27/11).

Dia menegaskan, seluruh guru honorer semua kategori dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) bisa mendaftar dan mengikuti seleksi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK tahun depan.

Bahkan guru honorer yang usianya tinggal setahun pensiun diberikan kesempatan ikut karena batas maksimal pelamar 59 tahun. Mengenai guru honorer K2 yang tersisa 117 ribu orang, menurut Iwan, punya peluang besar dalam rekrutmen 1 juta guru PPPK di 2021.

Pemerintah tidak akan memberikan formasi khusus karena kuota yang disiapkan cukup banyak. Dia hanya menyarankan agar seluruh guru honorer K2 dan nonkategori menyiapkan diri menghadapi ujian nanti.

Iwan optimistis akan banyak guru honorer yang lulus seleksi asalkan serius belajar.

"Tidak ada kata berhenti untuk belajar bagi seorang guru. Jadi jangan pesimistis, karena tes itu harus dilakukan demi menjaga kualitas guru juga," terangnya. Dia yakin, di masa pandemi, para guru honorer sudah terbiasa dengan teknologi. Tes PPPK nanti menggunakan sistem online sehingga guru-guru pasti lebih mudah karena sudah terbiasa.

"Kami akan berikan materi pembelajaran agar guru-guru honorer bisa menyiapkan diri. Harapan kami seluruh guru honorer bisa lulus seleksi," ucapnya. Semua guru honorer dan lulusan PPG yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru. 

Iwan pun meminta guru honorer K2 untuk yakin akan kemampuannya karena materi yang diujikan seputar pekerjaannya sehari-hari. "Ini tesnya bukan seperti CPNS yang ada seleksi kompensasi dasae (SKD). Yang diuji adalah administrasi dan seleksi kompetensi bidang (SKB) terutama content-nya. Contohnya guru bahasa Inggris yang diuji seputar itu," paparnya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

Admin 11/23/2020
Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. 

Berbeda pada seleksi PPPK tahun 2021, Kemendikbud akan ikut membantu mempersiapkan pendaftar untuk ikut seleksi. Terutama untuk mempersiapkan guru-guru honorer.


“Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya,” katanya saat konferensi pers, Senin (23/11/2020).

Dia menyebut akan menyediakan pelatihan bagi pendaftar sebelum seleksi PPPK dilakukan. “Untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. 

Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri, untuk ujian seleksi ini,” ungkapnya.


Dia menegaskan bahwa seleksi ini untuk menjamin kualitas tenaga pengajar tetap baik.

“Karena standar seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita, itu masih terjaga,” pungkasnya.

Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember

Admin 11/22/2020
Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember

BlogPendidikan.net
- Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember.

Cair hari ini 22 November 2020, bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud langsung untuk dua bulan November dan Desember. Pencairan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud periode November dan Desember akan mulai cair hari ini 22 November namun dalam dua tahap.

Tahap pertama pencairan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud untuk bulan November dan Desember akan cair di tanggal 22-24 November. Sedangkan tahap kedua akan berlangsung pada 28-30 November 2020.

Penjelasan periode pencairan bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud dilansir dari instagram resmi Ditjen Dikti pada Selasa, 17 November 2020.

Unggahan Dirjen Dikti menyebutkan bahwa bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud untuk bulan ketiga dan keempat, yaitu (November dan Desember) akan dikirim secara bersamaan mulai hari ini 22 November.

Bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud terdiri dari Kuota Internet dan Kuota Belajar. Kuota Internet berfungsi seperti kuota reguler yang bisa digunakan di semua laman dan aplikasi di internet.

Sedangkan Kuota Belajar Kemdikbud merupakan gabungan Kuota Pendidikan untuk akses situs dan aplikasi e-learning, Kuota Conference untuk akses platform konferensi video, serta Kuota Chat untuk menggunakan aplikasi WhatsApp.

Kuota belajar yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Lantas, siapa saja yang bisa dan berhak mendapatkan bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud?

Berikut rincian besaran dari bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud yang akan diterima berdasarkan segmentasi yang telah ditentukan:

Peserta Didik Jenjang PAUD mendapat jatah sebesar 20 GB, dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 15 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar & Menengah mendapat jatah sebesar 35 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 30 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar & Menengah mendapat jatah sebesar 42 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 37 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Kemudian Dosen dan Mahasiswa mendapat jatah sebesar 50 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 45 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Bantuan kuota untuk bulan November dan Desember berlaku selama 75 hari.

Nah, Kuota Internet Pendidikan ini diberikan secara bertahap mulai September hingga November 2020 kepada pelanggan yang sudah terdaftar dan masuk dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan pihak sekolah di Dapodik Kemendikbud.

Adapun batas unggah SPTJM tahap I jatuh pada hari Jumat, 20 November 2020. Sedangkan tahap II jatuh pada hari Kamis, 26 November 2020.

Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

Admin 11/20/2020
Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi.

Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan Pemda kembali membuka sekolah tatap muka di masa pandemi corona di semester genap per Januari 2021. Hal itu diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

"Peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin tatap muka, tapi pemda yang menentukan dengan cara yang lebih gradual," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Jumat (20/11). 


Nadiem menjelaskan, melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas COVID-19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemda berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

"Kalaupun sekolah dibuka, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua.
--Mendikbud Nadiem Makarim

Kata Nadiem, kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Keputusan ini merupakan langkah yang disepakati bersama antara Satgas COVID-19, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, dan tentunya pemerintah daerah.Namun, 

Nadiem menegaskan, ini bukan kewajiban. Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. 


Ada 6 checklist yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka adalah:

1. Sanitasi 
2. Fasilitas kesehatan 
3. Kesiapan menerapkan wajib makser 
4. Thermo gun 
5. Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid 
6. Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali 

Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK

Admin 11/19/2020
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat ASN Melalui Jalur PPPK

BlogPendidikan.net
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK.

 Kabar gembira bagi guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ada peluang besar untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud akan menggelar tes pengangkatan PPPK bagi seluruh guru honorer di Indonesia.


Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menjelaskan, seleksi PPPK akan digelar pada 2021 dan ditargetkan akan ada satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK.

"Di tahun 2021 kami akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020).

Bersamaan dengan itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyiapkan materi pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara daring oleh para guru.

Dia berharap materi yang disiapkan Dirjen GTK makin memperbesar kesempatan para guru honorer lolos seleksi.


"Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan," ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan, gaji para guru yang nantinya diangkat menjadi PPPK dijamin oleh pemerintah pusat lewat APBN.

Menurutnya, ini salah satu upaya pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru.

"Anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lolos seleksi, gajinya akan dianggarkan di 2021 dan seterusnya di 2022," paparnya.

Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi di tahun ini bisa mengulang di tahun-tahun berikutnya. Nadiem menyatakan tiap guru memiliki kesempatan tes sebanyak tiga kali.


"Kalau pun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendptkan kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi ini," ujarnya.

Syarat Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK 2021

Agar dapat lolos seleksi sebagai PPPK 2021, pelamar perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Setiap persyaratan pun akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, seperti guru.

Mengacu pada syarat PPPK tahun 2019, berikut ini adalah informasi syarat pendaftaran PPPK:

- Merupakan tenaga honorer K-II
- Maksimal berumur 59 tahun (per 1 April 2020)
- Pendidikan terakhir minimal S1/D4 (program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum)
- Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri Kabupaten/kota/provinsi
sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini.
- Aktif mengajar hingga pendaftaran PPPK dibuka dan dibuktikan surat tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas.

Pada surat dicantumkan informasi berikut.

• NUPTK/NIK
• Nama
• Tempat dan tanggal lahir
• Nama sekolah
• Mata pelajaran
• Kabupaten/kota/provinsi

Alur Pendaftaran PPPK 2021

Tahapan pendaftaran PPPK tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun, calon pendaftar PPPK 2021 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran PPPK tahun 2019 untuk gambaran.

1. Pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id
2. Pelamar memilih menu PPPK atau ssp3k.bkn.go.id
3. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu.
• Nomor Perserta Ujian K-II
• Tanggal lahir
• Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga
• Alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan
• Pasfoto formal dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB (format .JPG atau .JPEG)
4. Mencetak Kartu Informasi Akun setelah semua data terisi
5. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar
6. Melengkapi Data yang diperlukan
• Foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun
• Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan
• Melengkapi biodata
• Mengnggah dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan instansi)
• Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume
• Mencetak Kartu Pendaftaran
7. Menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah di-upload atau dikirim
8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya
9. Panitia seleksi PPPK di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar.

Artikel ini Juga telah tayang di Tribunjambi.com 

Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

Admin 11/18/2020
Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud.

Program BSU guru honorer merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya pekerja di dunia pendidikan. Penerima BSU guru honorer adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.


BSU berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, sebagaimana yang telah disebutkan, di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di lingkungan Kemendikbud. Nadiem Anwar Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerangkan, sasaran BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp3,6 triliun.

Sebagian besar atau sekitar 1,6 juta penerima adalah guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi mendapatkan kuota sekitar 237.000 orang. Kemudian, dosen di PTN dan PTS mendapatan kuota sekitar 160.000 orang.


Dilansir dari PORTAL JEMBER dari Buku Saku BSU Tanya Jawab Seputar BSU bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud, BSU guru honorer ini akan mulai dicairkan Kemendikbud pada bulan November 2020.

Sebelum menerima pencairan dana, para penerima BSU guru honorer akan dibuatkan rekening baru oleh Kemendikbud.

Untuk mengetahui rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan BSU guru honorer bisa dengan mengakses situs Info GTK https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau Pangkalan Data Dikti https://pddikti.kemdikbud.go.id/.


Bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bisa memeriksanya di situs Info GTK. Sementara bagi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi bisa memeriksanya di Pangkalan Data Dikti.

Aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan bisa dilakukan usai penerima mengetahui status pencarian BSU guru honorer. Adapun bank penyalur untuk mencairkan BSU guru honorer adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.


Perlu diketahui, hadirnya program BSU guru honorer ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan guru dan pekerja di bidang pendidikan yang tak luput dari imbas pandemi.

“Salah satu hal kenapa pemerintah melakukan BSU adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai sekolah yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi pandemi ini ada berbagai gejolak di bidang ekonomi,” ujar Nadiem.