Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts

Rekrutmen Guru Honorer PPPK, Tidak Ada Klasifikasi Untuk Honorer K2

Admin 11/27/2020
Rekrutmen Guru Honorer PPPK, Tidak Ada Klasifikasi Untuk Honorer K2

BlogPendidikan.net
- Permintaan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih agar ada formasi khusus untuk honorer K2 dalam rekrutmen 1 juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2021, tidak akan dikabulkan.

Pasalnya, rekrutmen 1 juta guru PPPK itu dibuka untuk seluruh honorer tanpa terkecuali. "Enggak ada kekhususan bagi kelompok guru honorer. Semuanya punya peluang yang sama," kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril, Jumat (27/11).

Dia menegaskan, seluruh guru honorer semua kategori dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) bisa mendaftar dan mengikuti seleksi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK tahun depan.

Bahkan guru honorer yang usianya tinggal setahun pensiun diberikan kesempatan ikut karena batas maksimal pelamar 59 tahun. Mengenai guru honorer K2 yang tersisa 117 ribu orang, menurut Iwan, punya peluang besar dalam rekrutmen 1 juta guru PPPK di 2021.

Pemerintah tidak akan memberikan formasi khusus karena kuota yang disiapkan cukup banyak. Dia hanya menyarankan agar seluruh guru honorer K2 dan nonkategori menyiapkan diri menghadapi ujian nanti.

Iwan optimistis akan banyak guru honorer yang lulus seleksi asalkan serius belajar.

"Tidak ada kata berhenti untuk belajar bagi seorang guru. Jadi jangan pesimistis, karena tes itu harus dilakukan demi menjaga kualitas guru juga," terangnya. Dia yakin, di masa pandemi, para guru honorer sudah terbiasa dengan teknologi. Tes PPPK nanti menggunakan sistem online sehingga guru-guru pasti lebih mudah karena sudah terbiasa.

"Kami akan berikan materi pembelajaran agar guru-guru honorer bisa menyiapkan diri. Harapan kami seluruh guru honorer bisa lulus seleksi," ucapnya. Semua guru honorer dan lulusan PPG yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru. 

Iwan pun meminta guru honorer K2 untuk yakin akan kemampuannya karena materi yang diujikan seputar pekerjaannya sehari-hari. "Ini tesnya bukan seperti CPNS yang ada seleksi kompensasi dasae (SKD). Yang diuji adalah administrasi dan seleksi kompetensi bidang (SKB) terutama content-nya. Contohnya guru bahasa Inggris yang diuji seputar itu," paparnya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

Admin 11/23/2020
Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. 

Berbeda pada seleksi PPPK tahun 2021, Kemendikbud akan ikut membantu mempersiapkan pendaftar untuk ikut seleksi. Terutama untuk mempersiapkan guru-guru honorer.


“Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya,” katanya saat konferensi pers, Senin (23/11/2020).

Dia menyebut akan menyediakan pelatihan bagi pendaftar sebelum seleksi PPPK dilakukan. “Untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. 

Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri, untuk ujian seleksi ini,” ungkapnya.


Dia menegaskan bahwa seleksi ini untuk menjamin kualitas tenaga pengajar tetap baik.

“Karena standar seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita, itu masih terjaga,” pungkasnya.

Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember

Admin 11/22/2020
Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember

BlogPendidikan.net
- Terima Kasih, Kuota Internet Kemendikbud Suda Disalurkan Untuk Bulan November - Desember.

Cair hari ini 22 November 2020, bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud langsung untuk dua bulan November dan Desember. Pencairan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud periode November dan Desember akan mulai cair hari ini 22 November namun dalam dua tahap.

Tahap pertama pencairan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud untuk bulan November dan Desember akan cair di tanggal 22-24 November. Sedangkan tahap kedua akan berlangsung pada 28-30 November 2020.

Penjelasan periode pencairan bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud dilansir dari instagram resmi Ditjen Dikti pada Selasa, 17 November 2020.

Unggahan Dirjen Dikti menyebutkan bahwa bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud untuk bulan ketiga dan keempat, yaitu (November dan Desember) akan dikirim secara bersamaan mulai hari ini 22 November.

Bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud terdiri dari Kuota Internet dan Kuota Belajar. Kuota Internet berfungsi seperti kuota reguler yang bisa digunakan di semua laman dan aplikasi di internet.

Sedangkan Kuota Belajar Kemdikbud merupakan gabungan Kuota Pendidikan untuk akses situs dan aplikasi e-learning, Kuota Conference untuk akses platform konferensi video, serta Kuota Chat untuk menggunakan aplikasi WhatsApp.

Kuota belajar yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Lantas, siapa saja yang bisa dan berhak mendapatkan bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud?

Berikut rincian besaran dari bantuan kuota internet gratis belajar online dari Kemendikbud yang akan diterima berdasarkan segmentasi yang telah ditentukan:

Peserta Didik Jenjang PAUD mendapat jatah sebesar 20 GB, dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 15 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar & Menengah mendapat jatah sebesar 35 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 30 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar & Menengah mendapat jatah sebesar 42 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 37 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Kemudian Dosen dan Mahasiswa mendapat jatah sebesar 50 GB dengan rincian 5 GB Kuota Internet Kemdikbud & 45 GB Kuota Belajar Kemdikbud.

Bantuan kuota untuk bulan November dan Desember berlaku selama 75 hari.

Nah, Kuota Internet Pendidikan ini diberikan secara bertahap mulai September hingga November 2020 kepada pelanggan yang sudah terdaftar dan masuk dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan pihak sekolah di Dapodik Kemendikbud.

Adapun batas unggah SPTJM tahap I jatuh pada hari Jumat, 20 November 2020. Sedangkan tahap II jatuh pada hari Kamis, 26 November 2020.

Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

Admin 11/20/2020
Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi.

Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan Pemda kembali membuka sekolah tatap muka di masa pandemi corona di semester genap per Januari 2021. Hal itu diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

"Peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin tatap muka, tapi pemda yang menentukan dengan cara yang lebih gradual," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Jumat (20/11). 


Nadiem menjelaskan, melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas COVID-19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemda berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

"Kalaupun sekolah dibuka, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua.
--Mendikbud Nadiem Makarim

Kata Nadiem, kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Keputusan ini merupakan langkah yang disepakati bersama antara Satgas COVID-19, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, dan tentunya pemerintah daerah.Namun, 

Nadiem menegaskan, ini bukan kewajiban. Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. 


Ada 6 checklist yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka adalah:

1. Sanitasi 
2. Fasilitas kesehatan 
3. Kesiapan menerapkan wajib makser 
4. Thermo gun 
5. Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid 
6. Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali 

Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK

Admin 11/19/2020
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat ASN Melalui Jalur PPPK

BlogPendidikan.net
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK.

 Kabar gembira bagi guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ada peluang besar untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud akan menggelar tes pengangkatan PPPK bagi seluruh guru honorer di Indonesia.


Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menjelaskan, seleksi PPPK akan digelar pada 2021 dan ditargetkan akan ada satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK.

"Di tahun 2021 kami akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020).

Bersamaan dengan itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyiapkan materi pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara daring oleh para guru.

Dia berharap materi yang disiapkan Dirjen GTK makin memperbesar kesempatan para guru honorer lolos seleksi.


"Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan," ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan, gaji para guru yang nantinya diangkat menjadi PPPK dijamin oleh pemerintah pusat lewat APBN.

Menurutnya, ini salah satu upaya pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru.

"Anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lolos seleksi, gajinya akan dianggarkan di 2021 dan seterusnya di 2022," paparnya.

Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi di tahun ini bisa mengulang di tahun-tahun berikutnya. Nadiem menyatakan tiap guru memiliki kesempatan tes sebanyak tiga kali.


"Kalau pun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendptkan kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi ini," ujarnya.

Syarat Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK 2021

Agar dapat lolos seleksi sebagai PPPK 2021, pelamar perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Setiap persyaratan pun akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, seperti guru.

Mengacu pada syarat PPPK tahun 2019, berikut ini adalah informasi syarat pendaftaran PPPK:

- Merupakan tenaga honorer K-II
- Maksimal berumur 59 tahun (per 1 April 2020)
- Pendidikan terakhir minimal S1/D4 (program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum)
- Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri Kabupaten/kota/provinsi
sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini.
- Aktif mengajar hingga pendaftaran PPPK dibuka dan dibuktikan surat tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas.

Pada surat dicantumkan informasi berikut.

• NUPTK/NIK
• Nama
• Tempat dan tanggal lahir
• Nama sekolah
• Mata pelajaran
• Kabupaten/kota/provinsi

Alur Pendaftaran PPPK 2021

Tahapan pendaftaran PPPK tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun, calon pendaftar PPPK 2021 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran PPPK tahun 2019 untuk gambaran.

1. Pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id
2. Pelamar memilih menu PPPK atau ssp3k.bkn.go.id
3. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu.
• Nomor Perserta Ujian K-II
• Tanggal lahir
• Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga
• Alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan
• Pasfoto formal dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB (format .JPG atau .JPEG)
4. Mencetak Kartu Informasi Akun setelah semua data terisi
5. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar
6. Melengkapi Data yang diperlukan
• Foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun
• Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan
• Melengkapi biodata
• Mengnggah dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan instansi)
• Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume
• Mencetak Kartu Pendaftaran
7. Menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah di-upload atau dikirim
8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya
9. Panitia seleksi PPPK di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar.

Artikel ini Juga telah tayang di Tribunjambi.com 

Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

Admin 11/18/2020
Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud.

Program BSU guru honorer merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya pekerja di dunia pendidikan. Penerima BSU guru honorer adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.


BSU berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, sebagaimana yang telah disebutkan, di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di lingkungan Kemendikbud. Nadiem Anwar Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerangkan, sasaran BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp3,6 triliun.

Sebagian besar atau sekitar 1,6 juta penerima adalah guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi mendapatkan kuota sekitar 237.000 orang. Kemudian, dosen di PTN dan PTS mendapatan kuota sekitar 160.000 orang.


Dilansir dari PORTAL JEMBER dari Buku Saku BSU Tanya Jawab Seputar BSU bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud, BSU guru honorer ini akan mulai dicairkan Kemendikbud pada bulan November 2020.

Sebelum menerima pencairan dana, para penerima BSU guru honorer akan dibuatkan rekening baru oleh Kemendikbud.

Untuk mengetahui rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan BSU guru honorer bisa dengan mengakses situs Info GTK https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau Pangkalan Data Dikti https://pddikti.kemdikbud.go.id/.


Bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bisa memeriksanya di situs Info GTK. Sementara bagi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi bisa memeriksanya di Pangkalan Data Dikti.

Aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan bisa dilakukan usai penerima mengetahui status pencarian BSU guru honorer. Adapun bank penyalur untuk mencairkan BSU guru honorer adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.


Perlu diketahui, hadirnya program BSU guru honorer ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan guru dan pekerja di bidang pendidikan yang tak luput dari imbas pandemi.

“Salah satu hal kenapa pemerintah melakukan BSU adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai sekolah yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi pandemi ini ada berbagai gejolak di bidang ekonomi,” ujar Nadiem.

Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020

Admin 11/17/2020
Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Peluncuran Program BSU Guru Honorer Rp 1,8 Juta Mulai Dicairkan Hari Ini Secara Bertahap Sampai Akhir November 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarin hari ini, Selasa (17/11/2020) hari ini meluncurkan program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan. 

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut bakal diberikan kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan yang meliputi dosen, guru, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, serta administrasi non PNS alias honorer. 


Bantuan tersebut diberikan sebanyak satu kali kepada masing-masing penerima secara bertahap sampai akhir November 2020. "Dosen, guru, non PNS, guru kepala sekolah, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi serta operator sekolah termasuk dalam bantuan BSU," ujar Nadiem ketika peluncuran program di Youtube Kemendikbud.

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada 2.034.732 juta orang. Terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi. 

"Ini termasuk swasta, mereka berhak mendapat bantuan pemerintah, termasuk 237.000 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi," ujar Nadiem. 


Nadiem menjelaskan, subsidi upah diberikan untuk membantu para tenaga honorer yang mengalami tekanan di tengah situasi pandemi. Pasalnya, para guru menghadapi beragam gejolak dalam menjalankan tugas, baik dari sisi pembelajaran maupun ekonomi.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,66 triliun untuk program BSU ini. "Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer dan dosen-dosen kita untuk bisa melalui masa kritis ini. dengan bantuan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan," ucapnya.

Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU RP 1,8 Juta Untuk Guru Honorer

Admin 11/17/2020
Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer.

Tepat selasa Kemendikbud melalui chanel youtube melakukan live streaming tentang Bantuan Subsidi Upah Untuk Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Non-PNS. dikutip dari chanel youtube kemendikbud selasa, 17/11 memaparkan mekanisme serta apa saja dokumen persyaratan pencairan BSU untuk guru honorer sebagai berikut;

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir november 2020.

PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

Dokumen Persyaratan BSU:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa
2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Demikian informasi tentang Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer semoga bermanfaat. (Admin)

Live Streaming Kemendikbud Bantuan Subsidi Upah (BSU) Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer

Admin 11/17/2020
Live Streaming Kemendikbud Bantuan Subsidi Upah (BSU) Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer

BlogPendidikan.net
- Live Streaming Kemendikbud Bantuan Subsidi Upah (BSU) Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer.

Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) sebagai salah satu upaya membantu masyarakat terdampak bencana nasional non alam pandemi Covid-19. 

Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa BSU juga merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan langsung kepada masyarakat. 

Bantuan ini melengkapi sejumlah bantuan dan stimulus lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi. BSU juga menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi dan menjaga warga negara di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS diharapkan dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud.

Untuk mengikuti live youtube Kemendikbud tentang informasi BSU Guru dan tenaga kependidikan Non-PNS Link Berikut; https://www.youtube.com/watch?v=N-VjOuwruus


Ikuti informasi pendidikan dan kebudayaan melalui kanal berikut:

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: Kemdikbud_RI
Instagram: kemdikbud.ri
Facebook: kemdikbud.ri
YouTube: KEMENDIKBUD RI

Sampaikan pengaduan, saran, atau masukan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud di http://ult.kemdikbud.go.id/

Nadiem Makarim: Tidak Ada Gunanya Bimbel Bagi SIswa Dalam Menghadapi Asesmen Nasional

Admin 11/17/2020
Nadiem Makarim: Tidak Ada Gunanya Bimbel Bagi SIswa Dalam Menghadapi Asesmen Nasional

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Tidak Ada Gunanya Bimbel Bagi SIswa Dalam Menghadapi Asesmen Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan kepada seluruh orang tua siswa tak perlu mempersiapkan apapun dalam menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada 2021 mendatang.

Sekadar informasi, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.


AKM merupakan salah satu instrumen penilaian Asemen Nasional (AN). AN adalah program Kemendikbud pengganti Ujian Nasional (UN) yang telah dihapus.

"Tidak ada keperluan apapun untuk melakukan persiapan untuk murid-muridnya melakukan AKM. Seperti yang dibilang tadi, enggak semua angkatan tersebut yang 5 (SD), 8 (SMP), 11 (SMA/sederajat) akan mengambil AKM," tegas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (16/11).

Hal ini ditegaskan oleh Nadiem bahwa hanya sebagian dari anak-anak tersebut yang mengikuti AKM. Nadiem pun menyebut bahwa tak perlu para orangtua memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar guna menghadapi AKM.


"Artinya asesmen ini tidak ada konsekuensi negatif apapun terhadap murid-murid pembelajaran. Jadinya tidak ada gunanya keluarkan uang untuk bimbel (bimbingan belajar)," katanya.

Menguji Nalar

Alasannya lantara disebut Nadiem, AKM ini tak akan memiliki konsekuensi apapun bagi murid. Mengingat AKM ini merupakan sebuah evaluasi untuk sekolah. Ditambah juga AKM ini tak bisa di-bimbel-kan.

"Ini adalah kompetensi bernalarnya murid, kita ingin melakukan pemotretan situasi yang ada. Tidak bisa hanya melakukan bimbel-bimbel secara cepat tiba-tiba meningkat. Jadinya mohon orang tua murid agar bahwa tidak ada keperluan sama sekali untuk anaknya dipersiapkan untuk AKM," tandasnya.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekadar penguasaan konten. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yakni literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup, keterampilan berpikir logis-sistematis keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari keterampilan memilah serta mengolah informasi.

(Sumber; merdeka.com)

Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud

Admin 11/16/2020
Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud

BlogPendidikan.net
- Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus memantau penyaluran bantuan kuota data internet hingga ke daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Mendikbud Nadiem Makarim pun mengunjungi sejumlah sekolah yang berada di Kabupaten Rote Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut, Nadiem Makariam mengungkapkan penyebab masih adanya siswa dan guru yang belum menerma bantuan kuota internet tersebut. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena masih ada kepala sekolah yang belum menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).


“Untuk SPTJM, cukup tanda tangan, foto, dan unggah. Kuota data internet akan langsung dikirim oleh operator asal nomor ponselnya aktif. Tidak perlu ada izin dari dinas pendidikan,” kata Nadiem dikutip dari laman kemdikbud.go.id.

Mendikbud menegaskan, setiap bulannya bantuan kuota data internet gratis akan disalurkan sebanyak dua kali.

“Kalau kepala sekolah telah memenuhi tahapan secara benar, bantuan kuota data internet pasti disalurkan. Jika sampai terjadi demikian, saya pastikan tim saya di pusat untuk turun tangan,” tutur Nadiem.

Saat ini, sudah 35 juta peserta didik, guru, mahasiswa dan dosen yang telah menerima bantuan kupta internet gratis. Pemberian kuota internet ini dibagi menjadi empat kategori.

Pertama, bantuan kuota internet untuk peserta didik jenjang PAUD sebesar 20 GB kuota internet per bulan.


Kedua, peserta didik jenjang dasar dan menengah mendapatkan 35 GB kuota internet per bulan.

Ketiga, pendidik jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah mendapatkan 42 GB kuota internet per bulan. Keempat, dosen dan mahasiswa mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 50 GB per bulan.

Dalam kunjungannnya ke daerah 3T, Mendikbud Nadiem Makarim juga membawa empat kabar gembira,yaitu

1. Sekolah Tatap Muka

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan kuning Covid-19 sudah boleh menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah.

Dikutip dari laman ditpsd.kemdikbud.go.id, izin pelaksanaan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, guru, hingga orangtua siswa.

"Sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Jumlah siswa yang masuk sekolah hanya boleh 50 persen dari kapasitas,"kata Nadiem.

2. Dana BOS

Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan, sekolah-sekolah di daerah 3T akan mendapat penambahan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS hingga Rp 3 triliun mulai tahun depan.

Sebelumnya, perhitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid dan biaya per siswa disamakan. Sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak bisa memiliki sarana dan prasarana yang semakin lengkap. Hal ini menyebabkan disparitas dengan sekolah yang jumlah muridnya sedikit.

“Kami akan mengubah cara perhitungan BOS. Tidak hanya berdasarkan jumlah peserta didik tetapi ada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar kesenjangan dapat kita tutup dan kualitas pembelajaran serta SDM dapat kita akselerasi,” kata Mendikbud.


Melalui perubahan perhitungan dana BOS tersebut, Mendikbud menjamin tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya turun.

“Kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang berkurang. Tapi untuk sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itulah kebijakan pemerintah yang afirmatif dan pro rakyat,” ujar Nadiem.

Dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, Nadiem juga mengatakan, telah melakukan relaksasi mekanisme penggunaan dana BOS di mana kepala sekolah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan dana BOS.

“Kepala sekolah boleh gunakan dana BOS untuk membeli perahu agar murid yang tinggal di seberang pulau bisa sekolah. Kepala sekolah boleh membeli gawai yang murah untuk dipinjamkan kepada anak-anaknya dan juga guru-gurunya. Kepala sekolah boleh menggunakan dana BOS-nya untuk bayar gaji guru honorer, dan membantu ekonomi guru. Tetapi sekolah harus terbuka kepada masyarakat agar penggunaan dana BOS sepenuhnya transparan dan akuntabel,”jelasnya.

3. Guru Honorer Diangkat Jadi ASN

Nadiem Makarim juga mengungkapkan, akan ada kuota 1 juta guru honorer yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini menjadi kesempatan bagi guru-guru honorer sudah mengabdi namun sudah tak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena batasan umur. Hingga saat ini, daerah baru menyiapkan 200.000 dari total 1 juta formasi yang disiapkan oleh Kemendikbud.

“Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," kata Nadiem.

4. Digitalisasi Sekolah

Keempat adalah terkait digitalisasi di sekolah. Menurut Nadiem, kelemahan pendidikan di Indonesia tampak jelas di tengah pandemi Covid-19, yaitu keterbatasan akses internet dan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pada tahun 2021, Kemendikbud akan memprioritaskan program digitalisasi di sekolah melalui bantuan TIK. Terkait ketersediaan akses internet di daerah 3T, Kemendikbud terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Artikel ini juga telah tayang di tribun-timur.com 

MENDIKBUD: Naikkan Gaji dan Angkat 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK

Admin 11/16/2020
MENDIKBUD: Naikkan Gaji dan Angkat 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK

BlogPendidikan.net
- MENDIKBUD: Naikkan Gaji dan Angkat 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin Nadiem Makarim tengah mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Nantinya, sebanyak satu juta guru honorer akan diangkat menjadi PNS. Tak hanya itu, guru honorer tersebut juga akan mengalami kenaikan gaji. Kebijakan tersebut, lanjut Nadiem, akan dilakukan secepat mungkin dalam waktu dekat.

"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi," kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (11/11/2020). Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.


Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar.

"Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) agar menahan diri dulu," ucap Nadiem.

"Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS," Meski demikian, kata Nadiem, tak serta merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi PPPK.

Nadiem mengatakan, mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021. "Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan," tuturnya.

Nadiem berharap melalui program ini, dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.


Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, formasi PPPK ini dari daerah. Namun, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah. Itu karena pemerintah daerah atau pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi. Padahal, menurut Nadiem, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.

"Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," katanya.

Selain rekrutmen PPPK, pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS pada 2021.

Beberapa formasi yang akan dibuka antara lain perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.

Artikel ini juga telah tayang di aceh.tribunnews.com

Jangan Lupa di Cek Besok BSU Guru Honorer Langsung Transfer Rekening 3 Bulan

Admin 11/16/2020
Jangan Lupa di Cek Besok BSU Guru Honorer Langsung Transfer Rekening 3 Bulan

BlogPendidikan.net
- Jangan Lupa di Cek Besok BSU Guru Honorer Langsung Transfer Rekening 3 Bulan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi bantuan bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta yang akan diberikan satu kali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan total anggarannya Rp3,6 triliun sebagaimana yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR hari ini.

“Alhamdulillah, saya lega akhirnya bantuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikucurkan. Ini yang telah berkali-kali kami dorong, karena memang ini yang mendesak dibutuhkan di era pandemi ini,” kata Hetifah dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).


Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga bersyukur, bahwa bukan hanya guru dan dosen yang dapat menerima bantuan ini. Tapi semua tenaga pendidik dan kependidikan juga mendapatkan hak untuk menerima bantuan ini.

“Tidak hanya guru dan dosen, tapi tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru PAUD juga bisa mendapatkan. Tentu kita tidak boleh lupakan mereka karena mereka juga berkontribusi dalam dunia pendidikan, dan di era pandemi ini mereka juga membutuhkan bantuan,” paparnya.

Karena itu, dia berharap, bantuan ini bisa disalurkan tepat waktu tanpa adanya hambatan serta, data penerima pun akurat, sehingga tidak ada yang terlewat.

“Semoga ini bisa segera dikucurkan ke rekening masing-masing tanpa adanya hambatan birokrasi, karena sifatnya mendesak. Pastikan adanya pendataan yang akurat, jangan sampai ada yang berhak namun terlewat,” ucap Hetifah.

“Semoga bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat dan menambah semangat memasuki tahun 2021,” tandasnya.

Dalam Raker Komisi X, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, bantuan tersebut rencananya ditargetkan untuk menyasar 2.034.732 orang. Terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

(Sumber; economy.okezone.com)

Nadiem Makarim: Insentif Sebesar Rp 1,8 Juta Akan Diberikan Kepada Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan

Admin 11/16/2020
Nadiem Makarim: Insentif Sebesar Rp 1,8 Juta Akan Diberikan Kepada Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Insentif Sebesar Rp 1,8 Juta Akan Diberikan Kepada Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan insentif sebesar Rp1,8 juta untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2 juta orang selama pandemi virus corona.

Insentif diberikan Kemendikbud kepada dosen dan guru honorer, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, dan pendidik PAUD.

"Kita berhasil mendapat subsidi upah untuk honorer dan tenaga kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta yang diberikan satu kali, jadi sekaligus," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Tenaga pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi turut diberikan insentif. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah dan perguruan tinggi negeri serta swasta.

"Total sasaran 2 juta orang. Paling besar guru honorer Rp1,6 juta, dan sisanya dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran keluarga Rp3,6 triliun," katanya.

Mengutip paparan yang disampaikan Nadiem, rincian total target penerima insentif ada 2.034.732 orang. Jumlah tersebut meliputi 1.634.832 guru dan pendidik di sekolah negeri dan swasta.

Kemudian 162.277 dosen di PTN dan PTS, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif ini. Di antaranya, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), bukan PNS, tidak menerima subsidi upah dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja sampai 1 Oktober, serta memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta.

Sejuta Honorer Bisa Jadi PPPK 2021

Selain itu, Nadiem bakal memberikan kesempatan semua guru honorer mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Ia menegaskan semua guru honorer di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti tes ini mulai 2021. Pelaksanaan tes akan berbasis komputer.

Jika lolos seleksi, Nadiem mengatakan gaji guru akan langsung dianggarkan di tahun itu dan dijamin pemerintah pusat. Bagi mereka yang tidak lolos bisa mengulang di tahun berikutnya sampai tiga kali.

"Kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai 1 juta guru jika lolos seleksi," ujarnya. Nadiem lalu meminta pemerintah daerah segera memberikan formasi guru yang dibutuhkan di daerah masing-masing

Sejauh ini, katanya, pemda baru menyampaikan 200 ribu formasi. Padahal Nadiem yakin kebutuhan di daerah jauh lebih besar dari itu. Ia memastikan pelaksanaan tes PPPK kali ini berbeda dengan tahun-tahun berikutnya lantaran Kemendikbud menyiapkan anggaran dan formasi yang jelas.

"Dari Direktorat Jenderal GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa menguasai dan kemungkinan lulus tes meningkat kalau mengikuti pembelajaran. Itu gratis diberikan," kata Nadiem.

(Sumber; CNNIndonesia.com)

Pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 2 Diperpanjang, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Admin 11/13/2020
Pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 2 Diperpanjang, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 2 Diperpanjang, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperpanjang pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 2. Sebagai informasi, Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Dalam situs Kemendikbud, program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.


Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Guru Penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Dikarenakan banyaknya permintaan dari Dinas Pendidikan yang meminta perpanjangan waktu pendaftaran karena masih ingin mendorong guru, kepala sekolah, pengawas sekolah terbaiknya untuk mendaftar Program Guru Penggerak.

Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 2 untuk Calon Peserta diperpanjang sampai hari Sabtu, 14 November 2020 pukul 23.59 WIB dan untuk Calon Pengajar Praktik (Pendamping) diperpanjang sampai hari Kamis, 19 November 2020 pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan artikel yang telah tayang di Fix Indonesia dengan judul 'Diperpanjang! Ini Syarat dan Cara Daftar Lowongan Guru Penggerak Kemendikbud', ada 7 kriteria yang harus Anda penuhi agar diterima sebagi Guru penggerak:


1. Guru PNS maupun non-PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.
4. Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun.
5. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun.
6. Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak.
7. Angkatan pertama program guru penggerak akan ditunjuk untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA.

Untuk mendaftar, Anda harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut:

1. Administrasi Curriculum Vitae (CV)
2. Tes Bakat Skolastik
3. Esai
4. Studi Kasus Pembelajaran

Kemudian Untuk Pendaftaran calon guru penggerak melalui laman: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/

Jika memiliki pertanyaan terkait pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 2 Anda dapat menghubungi Email: guru.penggerak@kemdikbud.go.id

Mendikbud: 1 Juta Guru Honorer Disiapkan Menjadi PPPK Tahun Depan

Admin 11/13/2020
Mendikbud: 1 Juta Guru Honorer Disiapkan Menjadi PPPK Tahun Depan

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyiapkan rencana untuk pengangkatan satu juta formasi guru honorer pada 2021 mendatang. Nantinya para guru yang bukan berstatus PNS ini akan diimbau menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi," ujar Mendikbud dalam kunjungannya ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur yang dikutip dari Liputan6.com, Rabu 12 November 2020.

Nadiem yang karib disapa Mas Menteri ini menjelaskan formasi PPPK tersebut terutama ditujukan untuk para guru di daerah. Dengan kebijakan tersebut, Nadiem mendesak agar para pemimpin daerah benar-benar menyiapkan jumlah kebutuhan tenaga kerja pendidik berstatus PPPK ini. 

Untuk diketahui, Kemendikbud saat ini baru mencatat permintaan kebutuhan sebanyk 200 ribu formasi dari pemerintah daerah.

"Kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," katanya.

Dia menambahkan langkah itu merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah 3T agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.

"Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan," tutur Nadiem.

Nadiem berharap hal itu dapat menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.

"Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) menahan diri dulu. Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS," ujarnya.

Dalam kunjungan ke Rote Ndao tersebut, Nadiem juga mengunjungi sekolah rusak yang berada di SDN 1 Ndau.