Showing posts with label Guru Honorer. Show all posts
Showing posts with label Guru Honorer. Show all posts

Tidak Ada Perangkingan Guru Yang Lulus Passing Grade (PG) PPPK Tahap 1 dan 2 Langsung Diangkat Menjadi ASN

Tidak Ada Perangkingan Guru Yang Lulus Passing Grade (PG) PPPK Tahap 1 dan 2 Langsung Diangkat Menjadi ASN

BlogPendidikan.net
- Pengurus Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna mengungkapkan kegembiraannya karena perjuangan mereka membuahkan hasil positif. Pasalnya, sudah ada jaminan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bahwa guru honorer lulus PG PPPK tidak akan dites kembali.

Mereka akan langsung diangkat dan hanya melalui verifikasi validasi data.

Guru honorer juga tidak perlu waswas akan dipindahkan ke luar daerah. Kalaupun kuota di sekolah induk penuh, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mencarikan kuotanya.

"Teman-teman guru honorer lulus PG PPPK tidak usah pusing lagi. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang dipindahkan jauh-jauh, jika di sekolah induknya kuota penuh," kata Bu Hasna dikutip dari JPNN.com, Rabu (25/5).

Dia menceritakan bahwa butuh pengorbanan materi dan tenaga, serta derai air mata ketika puluhan pentolan guru honorer yang tergabung dalam GLPGPPPK aksi demo di Kemendikbudristek dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 23 Mei. Namun, pengorbanan itu membuahkan hasil. 

Bu Hasna yang jauh-jauh datang dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, bisa mendengarkan langsung penjelasan dari Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani.

"Hilang rasa lelah dan kegalauan hati karena Palembang tidak membuka formasi PPPK yang sudah lulus PG tanpa formasi," ucapnya. Setelah beraudensi dengan para pejabat Kemendibudristek serta KemenPAN-RB, kata dia, terungkap bahwa Panselnas akan mengangkat 193.954 para guru lulus PG PPPK tahap 1 dan 2.

Tentunya, hal itu dengan melihat nilai kompetensi dan kuota yang ditetapkan setiap daerah dengan kebutuhan guru. Jadi, kata Hasna, dengan adanya kuota untuk setiap daerah, honorer tidak perlu ragu bakal tergeser atau dites. 

Semuanya sudah diatur oleh Panselnas dengan tidak adanya tes, tidak ada perangkingan peringkat, tidak ada yang tergeser dari sekolahnya. "Ini sangat menggembirakan bagi semua guru yang sudah PG," ucapnya.

Hasna menambahkan bahwa sesuai pernyataan Prof Nunuk dan Andika, guru honorer yang lulus PG PPPK dan tercatat di dapodik tetap diangkat ASN PPPK, karena data sudah ada pada Panselnas. Nama akan gugur jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau hilang ingatan.

Sistem Ranking Ditiadakan, Penempatan Guru Lulus PG PPPK Ditentukan Kemendikbudristek

Para guru lulus passing grade (PG) PPPK tidak perlu pusing lagi. Mereka dipastikan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini.

Menurut Pengurus Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna, sudah ada jaminan dari Panselnas bahwa guru honorer lulus PG PPPK tidak akan dites kembali. Mereka akan langsung diangkat dan hanya melalui verifikasi validasi data.

Guru honorer juga tidak perlu waswas akan dipindahkan ke luar daerah. Kalaupun kuota di sekolah induk penuh, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mencarikan kuotanya.

"Teman-teman guru honorer lulus PG PPPK tidak usah pusing lagi. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang dipindahkan jauh-jauh, jika di sekolah induknya kuota penuh," kata Hasna.

Setelah beraudensi dengan para pejabat Kemendibudristek serta KemenPAN-RB,, terungkap bahwa Panselnas akan mengangkat 193.954 para guru lulus PG PPPK tahap 1 dan 2.

Tentunya dengan melihat nilai kompetensi dan kuota yang ditetapkan setiap daerah dengan kebutuhan guru. Jadi, kata Hasna, dengan adanya kuota untuk setiap daerah, honorer tidak perlu ragu bakal tergeser atau dites.

Semuanya sudah diatur oleh Panselnas dengan tidak adanya tes, tidak ada perankingan peringkat, tidak ada yang tergeser dari sekolahnya. Sistem ranking ditiadakan. Penempatan guru lulus PG ditentukan Kemendikbudristek," ungkapya.

Untuk daerah yang tidak membuka formasi, tambah Hasna, honorer yang sudah PG tidak perlu khawatir lagi karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab Panselnas khususnya Kemendikbudristek yang mempunyai kewenangan dalam perekrutan.

Sumber: jpnn.com

Ini Kriteria Peserta PPPK Tahap 3 Langsung Pemberkasan Tanpa Tes

Ini Kriteria Peserta PPPK Tahap 3 Langsung Pemberkasan Tanpa Tes

BlogPendidikan.net
- Seleksi PPPK Tahap 3 tahun 2022 kemungkinan akan dibagi berdasarkan empat kategori. Untuk kategori pertama bagi PPPK Tahap 3 tahun 2022 diprediksi akan diisi peserta PPPK yang telah lulus Passing Grade namun tidak kebagian formasi.

Pasalnya, kategori pertama PPPK Tahap 3 tahun 2022 merupakan lulus PG yang terdiri dari THK2, guru non-ASN, guru swasta dan lulusan PPG yang kemungkinan mereka akan menjadi prioritas utama.

Prioritas utama pada kategori pertama diprediksi akan langsung pemberkasan tanpa adanya tes kembali.

Seperti yang diketahui pengkategorian peserta PPPK guru, untuk kategori 1 untuk yang lulus PG, diantaranya THK-II, guru non-ASN, swasta dan lulusan PPG. Kategori 2 adalah THK-II, adapun kategori 3 adalah non PNS negeri, kemudian kategori 4 adalah non ASN negeri, swasta dan lulusan PPG.

Selanjutnya, mencermati kembali draft mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2022. Perlu diketahui untuk formasi sisa di tahap 1 dan 2 tidak dihilangkan, namun digabungkan. Hal ini disampaikan pada draft tersebut.

"Diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022."

Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui Kanal YouTube Calon Guru, ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:
  • Mengakomodir guru yang telah lulus passing grade.
  • Memperbesar kuota formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi (gabungan sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018).
  • Mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi.
Namun, jika dibuka sesuai peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2022, akan bertentangan dengan poin ketiga diatas. Sehingga bagi yang lulus Passing Grade akan dimasukkan pada kategori pertama.

Lalu, siapa saja yang dimaksud dengan kriteria lulus passing grade tanpa formasi (P1,P2,P3)?

Passing grade disesuaikan dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1169 tahun 2021 tentang 'Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi Satu dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas seleksi PPPK'.

Terdapat aturan passing grade yang dibagi menjadi tiga, yakni kategori pertama, kedua dan ketiga.

Kemungkinan, untuk kategori pertama untuk yang sudah lulus passing grade dan langsung pemberkasan serta peserta yang tidak hanya mendapatkan nilai P1 saja, namun P2 dan P3 juga. Berdasarkan statistik pelamar PPPK 2021 terdapat sekitar 194.954 guru yang lulus passing grade namun tidak kebagian formasi.

Lalu, bagaimana mekanisme pemberkasan guru yang sudah lulus passing grade? Untuk melakukannya dilakukan dengan mengisi DRH di akun SSCASN yang nantinya akan terdapat tombol pengisian DRH.

Artikel ini dikutip BlogPendidikan.net pada laman portal berita prsoloraya.pikiran-rakyat.com, Semoga bermanfaat.

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

BlogPendidikan.net
- Tahun ini, PPPK Guru 2022 akan diadakan bersama dengan PPPK tahap 3. Kemendikbudristek sendiri mengatakan dikutip dari laman portalsulut.pikiran-rakyat.com ada 758.018 skema buat PPPK guru Tahap 3.

Baik PPPK Guru dan Non guru Kemendikbudristek tetap memberi ruang pada honorer yang sudah jadi abdi sepanjang tiga tahun.

Dalam PPPK tahapan 3 yang hendak diadakan kelak, mereka yang sudah lulus passing grade dalam seleksi kompetensi I dan II pada PPPK Guru 2021 sudah tak perlu ujian ulangi.

Tingkat batasan atau passing grade itu tertera dalam keputusan Menteri PANRB No 1127 dan 1128 Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dengan rinci seperti berikut:

Seleksi Kapabilitas Teknis:
  • Soal sejumlah 100, durasi waktu 120 menit tetapi untuk tunanetra durasi waktunya 150 menit.
  • Nilai kumulatif ialah 500 maksimal.
  • Nilai ambang batas (passing grade) disamakan dengan mata pelajaran.
Seleksi Kompetensi Managerial:
  • Soal sejumlah 25, durasi waktu umum 40 menit, untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimumnya 200.
  • Nilai ambang batas (passing grade) ialah 130
Seleksi Kompetensi Sosiokultural:
  • Soal sejumlah 20, durasi waktu 40 menit dan untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal ialah 200
  • Nilai ambang batasan (passing grade) 130
Interviu
  • Jumlah soal 10 dengan durasi waktu 40 menit dan buat tunanetra ialah 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal 40
  • Nilai ambang batas 24
Di pertemuan di antara Kemendikbudristek bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, ada informasi-informasi soal PPPK tahap 3. Nadiem Makarim sendiri sampaikan jika uang anggaran penyeleksian PPPK Guru sudah keluar dan sudah dikunci.

Hingga dalam kurun waktu dekat, info lebih komplit soal agenda dan perubahan PPPK Guru 2022 akan selekasnya diumumkan kementerian.

Cek Daerah Yang Sudah Terbit NIP CPNS, PPPK Guru Tahap 1 dan 2

Cek Daerah Yang Sudah Terbit NIP CPNS, PPPK Guru Tahap 1 dan 2

BlogPendidikan.net
 - Guru honorer yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I pada 2021, mulai melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah masing-masing. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nunuk Suryani menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia.

Karena, melalui penandatangan ini, pemerintah daerah (Pemda) telah sah mengangkat para guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Alhamdulillah, mulai 17 Februari 2021 guru-guru honorer yang lulus PPPK tahap I telah mulai melaksanakan penandatanganan kontrak kerja," ucap Nunuk melansir laman Kemendikbud Ristek.

Kepada para guru honorer yang belum lulus PPPK, Nunuk menyampaikan untuk tidak berkecil hati. Sebab, masih ada kesempatan untuk ikut seleksi PPPK lagi pada tahun ini. "Yang lulus sebanyak 173 ribu itu baru 35 persen dari formasi yang tersedia. 

Kami terus berusaha agar 306 ribu yang ada terisi semua di seleksi saat ini," ucap dia. Sebelumnya, sebanyak 262 guru honorer di Kabupaten Magetan yang lulus seleksi PPPK tahap I telah melakukan tanda tangan kontrak kerja pada 17 Februari 2022.

Sebelumnya PPPK akan menrtima surat undangan dari masing-masing daerah (Perjanjian Kerja) Pada surat undangan tersebut termuat bahwa usul penetapan NI PPPK guru telah disetujui dan telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Hal tersebut diperuntukkan sebagai salah satu persyaratan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan menandatangani surat perjanjian kerja antara peserta dan pemerintah Kabupaten terkait. 

Di antara waktu surat perjanjian tersebut adalah:

Gelombang I Pukul 08.00 s.d 09.00 WIB 
Gelombang II Pukul 09.30 s.d 10.30 WIB 
Gelombang III Pukul 11.00 s.d 12.00 WIB 

Selain itu, terdapat aturan pakaian yang dikenakan, yakni menggunakan baju putih, bawahan hitam, sepatu hitam. Untuk wanita yang berjilbab menggunakan jilbab hitam. 

Terdapat pula beberapa catatan yang harus diperhatikan, di antaranya:
  1. Wajib hadir tepat waktu 
  2. Wajib hadir sendiri (tidak diwakilkan) 
  3. Membawa materai 10.000 sebanyak 2 Lembar 
  4. Membawa bolpoin tinta hitam
  5. Wajib memakai masker sesuai ketentuan. 
Berikut Cek Daerah Yang Sudah Terbit NIP PPPK dan CPNS

1. Silahkan buka link berikut : Cek Data NIP PPPK dan CPNS
2. Pilih sesuai kelulusan anda CPNS, PPPK Tahap 1, PPPK Tahap 2 dan PPPK Non Guru

Demikian informasi ini semoga bermanfaat.

Alhamdulillah, Guru Honorer Yang Lulus PPPK Tahap 1 Sudah Tanda Tangan Kontrak, Siap Terima SK

Alhamdulillah, Guru Honorer Yang Lulus PPPK Tahap 1 Sudah Tanda Tangan Kontrak, Siap Terima SK
PPPK Kabupaten Boyolali menunjukkan SK yang diterima. Foto dokumentasi pribadi for JPNN.com

BlogPendidikan.net
- Guru honorer yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I pada 2021, mulai melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah masing-masing. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nunuk Suryani menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia.

Karena, melalui penandatangan ini, pemerintah daerah (Pemda) telah sah mengangkat para guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Alhamdulillah, mulai 17 Februari 2021 guru-guru honorer yang lulus PPPK tahap I telah mulai melaksanakan penandatanganan kontrak kerja," ucap Nunuk melansir laman Kemendikbud Ristek. 


Kepada para guru honorer yang belum lulus PPPK, Nunuk menyampaikan untuk tidak berkecil hati. Sebab, masih ada kesempatan untuk ikut seleksi PPPK lagi pada tahun ini. "Yang lulus sebanyak 173 ribu itu baru 35 persen dari formasi yang tersedia. 

Kami terus berusaha agar 306 ribu yang ada terisi semua di seleksi saat ini," ucap dia. Sebelumnya, sebanyak 262 guru honorer di Kabupaten Magetan yang lulus seleksi PPPK tahap I telah melakukan tanda tangan kontrak kerja pada 17 Februari 2022.


Nunuk menuturkan gaji dan tunjangan kinerja para guru tersebut dapat dibayarkan mulai Maret 2022. Mendengar hal ini, Wakil Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I), Doni Virli Heriyanto mengungkapkan rasa bahagianya. 

"Kami sangat bersyukur akhirnya penantian 17 tahun berakhir dengan bahagia. Rambut saya sampai rontok, karena memikirkan nasib kawan-kawan honorer. Alhamdulillah, kesulitan para guru honorer berakhir dengan kemudahan," ucap Doni. Para guru honorer yang melakukan tandatangan kontrak kerja lebih banyak didominasi oleh guru honorer nonkategori.


"Hal ini dikarenakan honorer K2 jumlahnya tinggal sedikit," tutur Doni. Kemendikbud Eistek mendorong untuk pemerintah daerah segera melakukan tanda tangan kerja dengan para guru honorer yang lulus seleksi ASN PPPK. "Semoga prosesnya lancar, agar para guru honorer yang lulus seleksi segera mendapatkan haknya," jelas Nunuk.

Jangan Resah, Guru Honorer Pasti Diangkat Jadi PNS, Jika Memenuhi Syarat Ini

Jangan Resah, Guru Honorer Pasti Diangkat Jadi PNS, Jika Memenuhi Syarat Ini

BlogPendidikan.net
- Pegawai honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis tidak akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak memenuhi syarat usia dan masa kerja yang telah ditentukan. Pemerintah menetapkan persyaratan untuk pengangkatan 4 jenis tenaga honorer tersebut.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut:
  1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus
  2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus
  3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus
  4. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus
Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK setelah lulus seleksi. Dalam PP 48/2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.

Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun PPPK. Mereka juga wajib mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh Tim Koordinasi Tingkat Nasional.

Hanya 4 Jenis Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS

Pemerintah hanya akan mengangkat 4 jenis tenaga honorer untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan tenaga honorer lain yang bekerja di instansi pemerintahan akan dijadikan tenaga outsourcing.

Targetnya, pada 2023 mendatang tidak ada lagi honorer yang bekerja di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat jadi PNS adalah honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis.

Tenaga honorer yang masuk kategori tersebut sangat dibutuhkan pemerintah. Penangkatan honorer ini menjadi PNS dilakukan melalui proses seleksi. Tenaga honorer yang akan diangkat itu pun adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja yang ditetapkan pemerintah.

Sedangkan tenaga honorer bagian lainnya terancam jadi outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS.

Di antara 12 jenis honorer tersebut yakni, cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air. Satu lagi operator komputer. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan biaya umum bukan gaji.

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. "Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya," kata Averrouce, dilansir dari Kompas.com.

Proses Pengangkatan Melalui Seleksi

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan pada 2022/2023. Proses pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan melalui seleksi sebagaimana proses penerimaan CPNS pada umumnya

Pada rekrutmen CPNS dari tenaga honorer nanti, pemerintah akan menyiapkan formasi khusus. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan ada kategori tenaga honorer apa saja yang bisa dijadikan PNS.

Selain itu, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi abdi negara tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce mengatakan pemerintah akan mengangkat honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Namun, kata Mohammad Averrouce, honorer yang akan diangkat tersebut terlebih dahulu harus melalui proses seleksi CPNS, kemudian baru ditetapkan menjadi PNS.

"Tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS," jelas Mohammad Averrouce dilansir dari Kompas.com

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa mengikuti formasi khusus tersebut adalah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang memenuhi kriteria dan masa kerja sebagai berikut.

Pemerintah Siapkan Pesangon

Pemerintah akan membuat kebijakan penghapusan honorer pada 2023 nanti. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menggantikan posisi pegawai honorer yang tidak bisa diangkat menjadi PNS karena tidak masuk skema pengangkatan yang ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer relatif banyak di instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Jumlahnya pun ada yang hampir menyamai keberadaan PNS. Lalu, setelah diberhentikan, apakah honorer ini akan mendapatkan pesangon?

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asih bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah Daerah (Pemda).

Pasalnya, data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian PANRB. "Saya kira begini, ya diatur saja dengan Pemda.

Kita kalau, saya juga bingung, itu masuk ke misalnya di Ketenagakerjaan ada UMR, ada pengaturan tentang pesangon, karena itu tidak inline dengan kita," kata Averrouce dukutip dari Tribunnews.com.

Averrouce pun mengatakan, pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Karena, apakah pekerja honorer itu termasuk aspek yang di atur dalam ketenagakerjaan.

"Saya kira perlu dibangun mekanismenya, di Pemda karena itu bisa masuk ke aspek yang kemudian terkait dengan aturan ketenagakerjaan, nanti UMR dan lain-lain," ucapnya. Ia kembali mengingatkan, agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian PANRB.

Untuk itu, pegawai yang bekerja di instansi bisa mengikuti tes CPNS maupun PPPK. "Kami juga di MenPANRB menghimbau terus, menyampaikan bahwa memang mesti kita memakai sistem yang terintegrasi di sistem penetapan formasi yang terkonsolidasi antara usulan PNS dan PPPK, jadi kita bisa lihat postur SDM aparatur PNS seluruh Indonesia dengan baik," jelasnya.

Artikel ini juga telah tayang di BangkaPos.com 
Tautan : https://bangka.tribunnews.com/2022/01/28/jangan-khawatir-honorer-guru-pasti-diangkat-jadi-pns-jika-penuhi-syarat-ini?page=4.

Status Tenaga Honorer Guru Akan Diberikan Kesempatan Sampai Tahun 2023 Melalui Jalur PPPK

Status Tenaga Honorer Guru Akan Diberikan Kesempatan Sampai Tahun 2023 Melalui Jalur PPPK

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada lagi pegawai dengan status tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023. 

Juga termasuk tenaga honorer dari kalangan guru, tidak ada lagi yang berstatus tenaga honorer, dan diupayakan selesai sampai tahun 2023 melalui jalur rekrutmen PPPK.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dari Antara.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo.

Ke depan, kata Tjahjo, status pegawai pemerintah 2023 hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).


Sementara itu, Tjahjo menambahkan untuk beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dll; itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll),” ujarnya.

Dalam keterangannya, Tjahjo mengungkapkan fokus pemerintah di tahun 2022 adalah mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu, Tjahjo menuturkan pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital. Sehingga, lanjut Tjahjo, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.

“Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Sumber : kompas.tv

Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru dan CPNS di SSCASN

Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru di SSCASN

BlogPendidikan.net
- Bagi para peserta PPPK Guru yang dinyatakan lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharuskan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Dalam pengisian DRH harus berhati-hati dan tidak boleh salah dalam pengisiannya.

Seperti dikutip dari buku petunjuk pengisian DRH pada portal sscasn adalah sebagai berikut :

Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan bio data calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi, isikan bidata, alamat dan keterangan lainnya.

Pengisian biodata perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan dan tidak dapat diubah setelah anda mengirim daftar riwayat hidup (DRH) isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian "silahkan lengkapi data anda" (ditandai dengan tanda *).

Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila anda tidak memiliki gelar depan/gelar belakang silahkan isi dengan tanda - gelar hanya berupa singkatan, tidak perlu dipanjanggkan.

Alamat diisili adalah alamat tempat tinggal saat ini Bila nama kecamatan dan Kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan maka pilih lainnya. lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom dibawahnya.

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru di SSCASN >>> DISINI 

5 Hal Pokok Dalam Surat Edaran BKN Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1

5 Hal  Pokok Dalam Surat Edaran BKN Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1

BlogPendidikan.net
- Menyusuli surat kami Nomor 14082/B-P.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 perihal usul penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara elektronik dan dalam rangka persiapan penetapan Nomor Induk PPPK Guru (NI PPPK Guru) tahun 2021.

5 Hal  Pokok Dalam Surat Edaran BKN Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1 sebagai berikut :

1. Instansi yang telah mendapatkan Hasil Pengolahan Kelulusan yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui inbox Admin PPPK Guru, wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan Penetapan NI PPPK Guru.

2. Pemberkasan penetapan NI PPPK Guru tahun 2021 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Instansi Pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk Instansi Daerah secara elektronik (paperless) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital) pada alamat https://docudigital.bkn.go.id. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (digital signature).

3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

4. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Guru oleh Instansi disampaikan melalui SAPK dan Aplikasi DOCUDigital mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. 

5. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Guru Tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI PPPK Guru kepada Kepala BKN untuk Instansi Pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

Surat Edaran BKN Tentang Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1 >>> LIHAT DISINI

Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1, Cek Tanggalnya

Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1, Cek Tanggalnya

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) khususnya untuk para guru honorer yang lulus seleksi PPPK guru tahap 1 segera mempersiapkan diri untuk pengajuan NIP bagi PPPK Honorer Tahap 1..

Proses penetapan NIP PPPK guru tahap 1 dimulai 24 Desember 2021. Hal ini dipertegas dalam surat BKN Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021, tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto.

Keabsahan surat tersebut juga sudah dibenarkan Karo Humas BKN Satya Pratama. "Memang benar BKN sudah melayangkan surat kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, provisi, kabupaten, dan kota," kata Satya dikutip dari JPNN.com, Rabu (22/12).


Dalam surat tersebut dijelaskan persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.

Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui  https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022. "Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi DOCUDigital mulai 2 Januari sampai 31 Januari 2022," terang Satya mengutip isi surat tersebut.

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP PPPK guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN untuk instansi daerah.

Sumber : JPNN.com Tahutan : https://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-dari-bkn-soal-penetapan-nip-pppk-guru-tahap-1-alhamdulillah?page=2

Cara Menentukan Formasi Guru PPPK Tahap 2, Passing Grade dan Materi

Cara Menentukan Formasi Guru PPPK Tahap 2, Passing Grade dan Materi

BlogPendidikan.net
- Dikutip dari laman gurupppk.kemdikbud.go.id, pemilihan formasi untuk seleksi kompetensi PPPK Guru Tahap 2 dilaksanakan tanggal 15-19 November 2021.

Mengutip dari Tribun Solo, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani menyatakan bahwa, peserta PPPK Guru yang lulus maupun belum lulus tapi belum mendapatkan formasi, bisa segera memilih formasi lagi SSCASN pada tahap II.

Dijelaskan bahwa peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan.

Dikutip dari sscasn.bkn.go.id, berikut cara memilih formasi PPPK Guru 2021: 
  • Pilih jenis seleksi PPPK Guru
  • NIK anda akan dicek pada data DAPODIK. Bagi Anda yang datanya sudah ada Data Kualifikasi Pendidikan dan/atau Sertifikat Pendidik nya pada DAPODIK, maka dapat melanjutkan pemilihan Formasi
  • Bagi Anda TH K-II, Lulusan PPG dan Guru Swasta, maka anda harus melakukan validasi Kualifikasi Pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan DAPODIK
  • Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah DAPODIK pada sistem INFOGTK menyelesaikan validasi Kualifikasi Pendidikan, dengan login kembali pada SSCASN kurang lebih 3x24 jam dari unggah dokumen validasi pada Sistem INFOGTK.
  • Pemilihan Jabatan yang tersedia berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK terhadap Sertifikat Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan yang anda miliki
  • Lengkapi data yang harus diisi
  • Unggah dokumen
  • Cek resume dan akhiri pendaftaran
  • Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.
Berikut daftar peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi PPPK Guru II:
  1. Guru non-ASN yang mengajar di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I
  2. Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai database Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi I
  3. Guru Swasta yang mengajar di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik
  4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.
Nilai Ambang Batas Kelolosan PPPK 2021

Menurut Keputusan Menteri PAN-RB No. 1127/2021, berikut nilai ambang batas untuk seleksi PPPK Guru 2021:

Seleksi Kompetensi Teknis: (terlampir) : 
- Nilai kumulatif maksimal: 500
- Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural: 130

Nilai kumulatif maksimal: 200
- wawancara: 24
Nilai kumulatif maksmial: 40

Materi PPPK Guru 2021:

Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 1127/2021 dan No 1128/2021, berikut materi ujian kompetensi untuk PPPK Guru:

Teknis

Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesidikasi berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Dilaksanakan dengan metode CAT UNBK dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

Manajerial

Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan:

- integritas
- kerja sama
- komunikasi
- orientasi pada hasil
- pelayanan publik
- pengembangan diri dan orang lain
- mengelola perubahan
- pengambilan keputusan

Sosio Kultural

Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perlaku, wawasa kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi settiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan, sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- Kepekaan terhadap perbedaan budaya
- kemampuan berhubungan sosial
- kepekaan terhadap konflik
- empati

Wawancara

Dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas. 

Jadwal Seleksi Kompetensi II Guru PPPK:

- Pengumuman dan pemilihan formasi II: 15-19 November 2021
- Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II: 2 Desember 2021
- Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru: 2-5 Desember 2021
- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II: 6-10 Desember 2021
- Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II: 16 Desember 2021
- Masa sanggah II (masa pengajuan sanggah): 17-19 Desember 2021
- Jawab sanggah II (tanggapan sanggah): 19-25 Desember 2021
- Pengumuman pasca masa sanggah II: 30 Desember 2021.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul CARA Memilih Formasi PPPK Guru Tahap 2, Lengkap dengan Jadwal, Materi, dan Passing Grade-nya, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/16/cara-memilih-formasi-pppk-guru-tahap-2-lengkap-dengan-jadwal-materi-dan-passing-grade-nya?page=4.

Wajib Tahu Kelebihan Menjadi PPPK, Dengan Gaji dan Tunjangan Setara PNS

Para Guru Wajib Tahu Kelebihan Menjadi PPPK, Dengan Gaji dan Tunjangan Setara PNS

BlogPendidikan.net - PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, memiliki keunggulan tersendiri dibanding Pegawai Negeri (PNS) dengan gaji dan tunjangan yang setara PNS. Maka beruntunglah Anda yang telah lolos menjadi ASN PPPK dilingkungan pemerintah pusat dan Daerah.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan. Lama kontraknya pun bervariasi, mulai dari 1-30 tahun. Lantas apa saja kelebihan dari menjadi PPPK serta berapa besaran gajinya?

Berikut Kelebihan Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) :

1. Tidak ada batas usia maksimum 

Tidak seperti PNS yang memiliki batas usia maksimum, masyarakat dengan usia berapapun dapat mendaftar jadi PPPK sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  “Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan,” jelas Kepala BKN Bima Haria Wibisana. 

2. Tidak perlu meniti karier dari bawah 

Jika menjadi PNS, seseorang harus meniti pangkat dari bawah. Namun, dalam PPPK, seseorang mungkin saja langsung menduduki pangkat yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.  “Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki Jabatan jenjang muda bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan,” lanjutnya. 
3. Kalangan profesional bisa langsung terbina 

Kelebihan lain dari PPPK adalah kalangan profesional yang bisa langsung terbina. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah. Dosen pertama, dosen muda, kemudian lektor baru guru besar. PPPK dimaksudkan seperti itu,” jelasnya.

4. Direncanakan punya dana pensiun 

Salah satu hal yang membuat posisi PNS banyak diincar adalah adanya dana pensiun. Namun, PPPK tak mau ketinggalan. Menurut Bima, dana pensiun untuk PPPK sedang dirumuskan bersama PT Taspen. “Teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPPK. Itu nanti dieksekusi oleh PT Taspen,” kata dia.
5. Besaran gaji  PPPK

Adapun gaji PPPK telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen PPPK. 

Berikut rincian gaji PPPK :
  • Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200 
  • Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 
  • Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 
  • Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 
  • Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 
  • Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 
  • Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900 
  • Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 
  • Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 
  • Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 
  • Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 
  • Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 
  • Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 
  • Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 
  • Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 
  • Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 
  • Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500
Tunjangan PPPK

Berikut tunjangan yang akan diperoleh PPPK :
  1. Tunjangan Keluarga
  2. Tunjangan Pangan
  3. Tunjangan Jabatan Fungsional
  4. Tunjangan Jabatan Struktural
  5. Tunjangan Lain.
Cuti PPPK

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berikut cuti yang akan diperoleh PPPK:
1. Cuti Bersama

Cuti bersama PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

2. Cuti Sakit

Untuk PPPK yang sakit lebih dari 1 sampai 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan memperhatikan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan ketentuan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan dapat melampirkan surat keterangan dari dokter.

3. Cuti Tahunan

Bagi PPPK yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus, berhak memperoleh cuti tahunan. Lamanya hak PPPK atas cuti tahunan yakni 12 hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

4. Cuti Melahirkan

Bagi kelahiran anak pertama sampai anak ketiga saat menjadi PPPK, PPPK tersebut berhak mendapatkan cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan paling lama tiga bulan.

PPPK bisa menggunakan hak cuti melahirkan, dengan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Bagi PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Artikel ini tentang Para Guru Wajib Tahu Kelebihan Menjadi PPPK, Dengan Gaji dan Tunjangan Setara PNS. semoga bermanfaat dan terima kasih

Surat Pengumuman Jadwal Terbaru Seleksi Kompetensi Tahap 2 Guru PPPK

Surat Pengumuman Jadwal Terbaru Seleksi Kompetensi Tahap 2 Guru PPPK

BlogPendidikan.net
- Pengumuman jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Nomor: 6510/B/GT.01.00/2021 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II Guru ASN-PPPK 2021. Sebelumnya seleksi kompetensi tahap II sempat ditunda adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru tahap I.
"Sehubungan dengan proses evaluasi menyeluruh pada hasil seleksi kompetensi 1 Guru PPPK 2021, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi II guru PPPK 2021 pada pengumuman Nomor: 6184/B/GT.01.00/2021," demikian keterangan Dirjen GTK Iwan Syahril.

Berikut jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II :
  • Pengumuman dan pemilihan formasi II: 15-19 November 2021
  • Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II: 2 Desember 2021
  • Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru: 2-5 Desember 2021
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II: 6-10 Desember 2021
  • Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II: 16 Desember 2021 Masa sanggah II (masa pengajuan sanggah): 17-19 Desember 2021
  • Jawab sanggah II (tanggapan sanggah): 19-25 Desember 2021
  • Pengumuman pasca masa sanggah II: 30 Desember 2021.
Berikut pengumuman terbaru tentang PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI II GURU ASN-PPPK TAHUN 2021 : LIHAT DISINI

Gaji PPPK Terendah Rp 1.794.900 dan Tertinggi Rp 6.786.500 Ada Pula Tunjangan dan Hak Cuti

Gaji PPPK Terendah Rp 1.794.900 dan Tertinggi Rp 6.786.500 Ada Pula Tunjangan dan Hak Cuti

BlogPendidikan.net
- Semoga peserta PPPK baik dari kalangan guru ataupun tenaga administrasi yang telah lolos menjadi PPPK diharapkan bisa menikmati gaji dan tunjangan beserta hak seperti cuti. 

Bagi peserta PPPK yang telah lolos seleksi, terdapat beberapa hak yang akan diperoleh ke depannya. Hak tersebut yakni gaji, tunjangan, serta cuti yang akan didapatkan PPPK. Gaji yang akan diterima PPPK diberikan berdasarkan golongannya.

Sedangkan, untuk tunjangan dan cuti, mengikuti ketentuan dari pemerintah. Berapa gaji untuk PPPK? serta tunjangan dan cuti apa saja yang akan didapatkan? Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. 

Berikut gaji dan tunjangan untuk PPPK :

Besaran Gaji PPPK :
  • Golongan I: Rp 1.794.900- 2.686.200
  • Golongan II: Rp 1.960.200- 2.843.900
  • Golongan III: Rp 2.043.200 - 2.964.200
  • Golongan IV: Rp 2.129.500 - 3.089.600
  • Golongan V: Rp 2.325.600 - 3.879.700
  • Golongan VI: Rp 2.539.700 - 4.043. 800
  • Golongan VII: Rp 2.647.200 - 4.214.900
  • Golongan VIII: Rp 2.647.200 - 4.214.900
  • Golongan IX: Rp 2.9.66.500 - 4.872.000
  • Golongan X: Rp 3.091.900 - 5.078.000
  • Golongan XI: Rp 3.222.700 - 5.292.800
  • Golongan XII: Rp 3.359.000 - 5.516.800
  • Golongan XIII: Rp 3.501.100 - 5.750.100
  • Golongan XIV: Rp 3.649.200 - 5.993.300
  • Golongan XV: Rp 3.803.500 - 6.246.900
  • Golongan XVI: Rp 3.964.500 - 6.511.100
  • Golongan XVII: Rp 4.132.200 - 6.786.500
Tunjangan PPPK

Berikut tunjangan yang akan diperoleh PPPK :
  1. Tunjangan Keluarga
  2. Tunjangan Pangan
  3. Tunjangan Jabatan Fungsional
  4. Tunjangan Jabatan Struktural
  5. Tunjangan Lain.
Cuti PPPK

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berikut cuti yang akan diperoleh PPPK:

1. Cuti Bersama

Cuti bersama PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

2. Cuti Sakit

Untuk PPPK yang sakit lebih dari 1 sampai 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan memperhatikan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan ketentuan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan dapat melampirkan surat keterangan dari dokter.

3. Cuti Tahunan

Bagi PPPK yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus, berhak memperoleh cuti tahunan. Lamanya hak PPPK atas cuti tahunan yakni 12 hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

4. Cuti Melahirkan

Bagi kelahiran anak pertama sampai anak ketiga saat menjadi PPPK, PPPK tersebut berhak mendapatkan cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan paling lama tiga bulan.

PPPK bisa menggunakan hak cuti melahirkan, dengan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Bagi PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian artikel ini tentang Gaji PPPK Terendah Rp 1.794.900 dan Tertinggi Rp 6.786.500 Ada Pula Tunjangan dan Hak Cuti. Semoga bermanfaat dan terima kasih

Terbaru : Jadwal Seleksi Tes Kompetensi PPPK Tahap 2 Untuk Guru

Terbaru : Jadwal Seleksi Tes Kompetensi PPPK Tahap 2 Untuk Guru

BlogPendidikan.net
- Berikut kabar terbaru tentang pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru 2021 tahap II. Jadwal terbaru pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II sudah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) merilis jadwal terbaru pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II.
Pengumuman jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Nomor: 6510/B/GT.01.00/2021 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II Guru ASN-PPPK 2021. Sebelumnya seleksi kompetensi tahap II sempat ditunda adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru tahap I.

"Sehubungan dengan proses evaluasi menyeluruh pada hasil seleksi kompetensi 1 Guru PPPK 2021, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi II guru PPPK 2021 pada pengumuman Nomor: 6184/B/GT.01.00/2021," demikian keterangan Dirjen GTK Iwan Syahril, Selasa (9/11/2021).
Iwan juga meminta pelamar selalu memantau perkembangan informasi pada laman resmi PPPK guru, https://gurupppk.kemdikbud.go.id. 

Berikut jadwal terbaru seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tahap II :
  • Pengumuman dan pemilihan formasi II: 15-19 November 2021
  • Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II: 2 Desember 2021
  • Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru: 2-5 Desember 2021
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II: 6-10 Desember 2021
  • Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II: 16 Desember 2021 Masa sanggah II (masa pengajuan sanggah): 17-19 Desember 2021
  • Jawab sanggah II (tanggapan sanggah): 19-25 Desember 2021
  • Pengumuman pasca masa sanggah II: 30 Desember 2021.
Jadwal PPPK Tahap 2

Seleksi kompetensi PPPK Guru 2021 tiga tahap

Diberitakan Kompas.com, 30 Oktober 2021, perlu diketahui bahwa dalam rekrutmen PPPK Guru 2021 diselenggarakan dalam tiga kali tes. Tes seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh peserta yang tidak lulus seleksi tes kesempatan pertama.
Selain itu, dapat diikuti oleh honorer THK-II, pengajar aktif sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database.

Peserta memilih formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan masing-masing. Untuk lulusan PPG yang belum menjadi guru, dapat melamar di instansi sesuai domisilinya.

Sementara bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujian yang diambil merupakan nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kedua.

Pada tahap pertama, sebanyak 173,329 guru honorer dinyatakan lolos dan diangkat menjadi PPPK Guru. Adapun tahun ini, terdapat 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah. Kuota yang masih kosong dialokasikan untuk tes seleksi kompetensi kedua dan ketiga.

Berikut pengumuman terbaru tentang PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI II GURU ASN-PPPK TAHUN 2021 : LIHAT DISINI

Sumber : kompas.com
Tautan : https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/10/110000865/catat-ini-jadwal-terbaru-seleksi-kompetensi-pppk-guru-tahap-ii?page=all#page2

Ini Kelebihan PPPK Dibanding PNS, Gajinya Pun Bisa Lebih Besar

Ini Kelebihan PPPK Dibanding PNS, Gajinya Pun Bisa Lebih Besar

BlogPendidikan.net
- PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, memiliki keunggulan tersendiri dibanding Pegawai Negeri (PNS). Bahkan gajinya pun bisa melampaui gaji seorang Pegawai Negeri Sipil. Maka beruntunglah Anda yang telah lolos menjadi ASN PPPK dilingkungan pemerintah pusat dan Daerah.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan. Lama kontraknya pun bervariasi, mulai dari 1-30 tahun. Lantas apa saja kelebihan dari menjadi PPPK serta berapa besaran gajinya?
Berikut rangkuman penjelasannya yang dikutip dari okezona.com :

1. Tidak ada batas usia maksimum 

Tidak seperti PNS yang memiliki batas usia maksimum, masyarakat dengan usia berapapun dapat mendaftar jadi PPPK sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  “Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan,” jelas Kepala BKN Bima Haria Wibisana. 

2. Tidak perlu meniti karier dari bawah 

Jika menjadi PNS, seseorang harus meniti pangkat dari bawah. Namun, dalam PPPK, seseorang mungkin saja langsung menduduki pangkat yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.  “Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki Jabatan jenjang muda bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan,” lanjutnya. 
3. Kalangan profesional bisa langsung terbina 

Kelebihan lain dari PPPK adalah kalangan profesional yang bisa langsung terbina. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah. Dosen pertama, dosen muda, kemudian lektor baru guru besar. PPPK dimaksudkan seperti itu,” jelasnya.

4. Direncanakan punya dana pensiun 

Salah satu hal yang membuat posisi PNS banyak diincar adalah adanya dana pensiun. Namun, PPPK tak mau ketinggalan. Menurut Bima, dana pensiun untuk PPPK sedang dirumuskan bersama PT Taspen. “Teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPPK. Itu nanti dieksekusi oleh PT Taspen,” kata dia.
5. Besaran gaji  PPPK

Adapun gaji PPPK telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen PPPK. 

Berikut rincian gaji PPPK :
  • Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200 
  • Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 
  • Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 
  • Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 
  • Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 
  • Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 
  • Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900 
  • Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 
  • Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 
  • Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 
  • Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 
  • Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 
  • Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 
  • Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 
  • Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 
  • Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 
  • Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500
Demikian tulisan ini tentang Ini Kelebihan PPPK Dibanding PNS, Gajinya Pun Bisa Lebih Besar. semoga bermanfaat dan terima kasih

Artikel ini telah juga tayang di economy.okezone.com dengan judul 5 Kelebihan PPPK Dibanding PNS, Gajinya Bisa Lebih Besar Lho! 
https://economy.okezone.com/read/2021/11/11/320/2499999/5-kelebihan-pppk-dibanding-pns-gajinya-bisa-lebih-besar-lho.